Likuiditas perbankan di Tanah Air berpotensi mengetat pada tahun ini. Potensi ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertajuk Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) untuk triwulan I-2024. Ini seiring potensi anjloknya dana pihak ketiga (DPK) perbankan, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah. Salah satu pemicu, tingginya inflasi pangan dan potensi kenaikan inflasi energi, karena berlanjutnya konflik geopolitik Israel-Palestina. Jika mengacu data distribusi simpanan nasabah yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Januari 2024, penurunan DPK memang mulai terlihat. LPS mencatat, di periode tersebut, ada penurunan simpanan secara bulanan pada kelompok simpanan di bawah Rp 100 juta dan simpanan Rp 100 juta-Rp 200 juta.

"Jadi ini menunjukkan simpanan masyarakat masih cukup baik," ujar Didik Mardiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS, Selasa (19/3). Didik menilai, dengan tumbuhnya simpanan secara tahunan, dampak inflasi pangan terhadap simpanan nasabah tak akan signifikan. Menurut dia, kenaikan inflasi di Ramadan merupakan fenomena musiman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara Senior Vice President Retail Deposit Products & Solution Bank Mandiri Evi Dempowati mengakui, simpanan di bawah Rp 50 juta memang berpotensi tergerus selama Ramadan. Ini seiring naiknya pengeluaran nasabah untuk kebutuhan hari raya. Di sisi tabungan, saldo nasabah pada tier 1 atau lebih kecil dari Rp 1 juta, dan tier 2, antara Rp 1 juta-Rp 50 juta, juga tumbuh sekitar 4,6% secara tahunan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus memacu penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, meskipun tidak lama lagi bekas Gubernur DKI Jakarta itu hendak lengser. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, kemarin, mengusulkan nilai PMN untuk 16 perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Angka tersebut naik bila dibandingkan dengan APBN-P 2024 sebesar Rp41,8 triliun. Kurva penyertaan modal kepada BUMN sejak Erick Thohir terus melaju. Pada 2019 PMN masih mencapai Rp17,8 triliun. Kemudian, naik menjadi Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, dan Rp35,3 triliun pada 2023. Total PMN tunai yang dikucurkan pemerintah pada periode 2020—2024 mencapai Rp226,1 triliun. Namun, berdasarkan data yang diolah Bisnis, bila dihitung dengan penambahan penyertaan nontunai, total PMN kepada BUMN pada rentang itu mencapai Rp409,83 triliun. Adapun perincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Bila dihitung berdasarkan penyertaan tunai, setoran dividen BUMN lebih besar dibandingkan dengan PMN. Akan tetapi, jika mengacu pada total penyertaan tunai dan nontunai angka setoran dividen terhadap PMN tentu minus. Biar berimbang, dapat dibandingkan dengan kinerja BUMN era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004—2014 dengan Jokowi 2014—2024. Periode SBY, sangat irit dalam melakukan peyertaan kepada BUMN. Dalam rentang 10 tahun, hanya sekali PMN mencapai double digit, yakni pada 2009 yang mencapai Rp11,67 triliun. Pada tahun lainnya, rata-rata PMN hanya satu digit. Bahkan, terendah pada 2006 yang hanya Rp1,97 triliun. Dengan asumsi total PMN pada periode itu mencapai Rp34,48 triliun, sedangkan setoran dividen ke pemerintah mencapai Rp143,21 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan BUMN menghasilkan imbal hasil pada rentang 2020—2024. Rasio dividen berbanding PMN pada perio de ini kurang dari satu kali, tepatnya 0,8 kali. Pada era Jokowi, BUMN menjadi pengerak utama perekonomian. Rata-rata perusahaan pelat merah yang disuntik modal, mendapatkan penugasan mengawal proyek mercusuar, khususnya infrastruktur. Saat ini banyak petinggi atau eksekutif BUMN yang masuk antrean KPK atau Jaksa Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahkan, banyak yang sudah divonis bersalah karena ‘makan uang rakyat’ dari proyek negara. Sangat disayangkan apabila duit negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan penerbitan surat utang itu hanya dimanfaatkan untuk perilaku koruptif pejabat di dalamnya. Saat ini beberapa BUMN karya pun sedang ‘dirundung sakit’ karena jor-joran membiayai proyek mercusuar.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sudah mencapai Rp 37,9 triliun atau 7,6% dari pagu hingga Februari 2024. Realisasi ini meningkat 10,5% dari periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dari realisasi tersebut, disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga Rp 22,6 triliun, antara lain untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun. Belanja Kementerian Sosial tersebut disalurkan untuk program PKH bagi 10 jt KPM dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Melalui Kemenaker sebesar Rp 87,6 miliar untuk penyaluran bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta. “Sedangkan untuk BNPB sebesar Rp 0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Entitas Group Barito, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), menorehkan kinerja positif tahun lalu. Laba bersih emiten saham energi hijau ini mampu tumbuh dobel digit sepanjang tahun 2023. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk BREN   berhasil tumbuh 17,88% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi US$ 107,41 juta sepanjang 2023 dari US$ 91,12 juta di tahun sebelumnya. Lonjakan laba bersih emiten milik Prajogo Pangestu ini antara lain ditopang oleh kenaikan pendapatan sebesar 4,42% menjadi US$ 594,93 juta pada tahun 2023. Direktur Utama Barito Renewables Energy, Hendra Soetjipto menjelaskan, pertumbuhan operasional itu disebabkan oleh peningkatan produksi listrik panas bumi sebesar 3,4%.

Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Harga minyak kian memanas hingga mencapai level tertinggi sejak Oktober 2023. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI berada di level US$ 82,89 per barel pada Selasa (19/3), menguat 0,2% secara harian. Sejak awal 2024 atau year to date (ytd), harga minyak sudah naik sekitar 17%. Ke depan harga minyak diperkirakan masih potensial melanjutkan penguatan. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mencermati, kenaikan harga minyak saat ini didukung oleh ekspor minyak mentah dari Irak dan Arab Saudi yang menurun. Serta indikasi kuatnya permintaan dan pertumbuhan ekonomi di China dan Amerika Serikat (AS). Selain itu, tingginya jumlah pengolahan minyak di negara-negara besar di Asia semakin meningkatkan optimisme di sektor energi. Data Biro Statistik Nasional China juga menunjukkan produksi minyak mentah meningkat 3% yoy menjadi 35,1 juta ton antara bulan Januari dan Februari tahun ini. Analis Deu Calion Futures (DCFX), Andrew Fischer Harga minyak dunia memproyeksi, harga minyak masih bisa lanjutkan kenaikan. Pasokan dari Arab Saudi dan Rusia cenderung berkurang, sementara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) membatasi produksi untuk menjaga harga tetap stabil.

Penetapan hasil perolehan suara Pemilu 2024 rencananya digelar pada hari terakhir rekapitulasi perolehan suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Rabu (20/3) setelah rekapitulasi 38 provinsi disahkan. Pelaku usaha mengharapkan situasi keamanan dan politik terus bisa dijaga hingga transisi pemimpin atau pemerintahan yang baru nantinya sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi. Awalnya KPU RI berharap rekapitulasi nasional tuntas sebelum 20 Maret 2024, tetapi belum terwujud karena masih ada dua Provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi nasional yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dua provinsi itu sebelumnya diupayakan bisa menyelesaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional kemarin, Selasa (19/3). Namun, KPU Provinsi Papua harus menyelesaikan rekapitulasi suara di KPU Kota Jayapura dan KPU Pegunungan sempat berpindah ke Kota Jayapura dalam menyelesaikan rekapiutlasi Kabuapten Tolikara. Anggota KPU Idham Holik mengatakan KPU Papua dan Papua Pegunungan baru berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat carter pada Selasa (19/3) malam. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara nasional yang telah disahkan KPU, capres-cawapres paslon 02 Prabowo-Gibran unggul di 34 provinsi dan paslon 01 Anies-Muhaimin unggul di 2 provinsi. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan kendati rekapitulasi per-olehan suara akan selesai dan hasilnya akan diumumkan secara resmi oleh KPU, kunci utama bagi dunia usaha adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha. Dunia usaha, lanjut Sarman, tentu sangat berharap penuh harapan agar pascapengumunan dan penetapan hasil Pemilu 2024 bisa terwujud suasana aman, sejuk dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi. Menurut Sarman, Kadin Indonesia menggarisbawahi bahwa upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yakni menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan keluar dari jebakan negara middle-income trap perlu menjadi perhatian.

Pasir hasil sedimentasi laut baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seiring dengan belum diizinkannya kegiatan ekspor untuk komoditas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemanfaatan pasir laut selama ini banyak diminati untuk kegiatan reklamasi di wilayah Surabaya di Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kalimantan, dan Batam. Kendati Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut, Trenggono menyampaikan bahwa tidak semua hasil sedimentasi bisa diambil. Jika hasil sedimentasi berupa lumpur, katanya, pihaknya akan mendesain lokasi tersebut untuk ditanami mangrove. “Di mana ada sedimentasi, di situ tim kajian akan terus bekerja kemudian dia lihat, dia cek kandungannya dan sebagainya. Bahwa dia tidak ada mineral yang berharga maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” katanya, Selasa (19/3). Sebagai informasi, penetapan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun langkah strategis dalam perencanaan transportasi yang komprehensif dalam upaya mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan Murni menilai pentingnya masterplan transportasi yang matang untuk memastikan integrasi dan efi siensi sistem transportasi di kawasan penyangga IKN Nusantara. Murni juga menyoroti implementasi sistem buy the service di Balikpapan, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk membeli layanan dari operator transportasi guna melayani kebutuhan publik. “Buy the Service adalah sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator atau pengusaha jasa angkutan. Tujuannya, untuk melayani masyarakat dalam hal transportasi publik berbasis pada segitiga transportasi, yakni pemerintah, operator, dan masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan bahwa rencana transportasi kota telah diintegrasikan ke dalam Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025—2045. Team Leader Perencanaan Kawasan Aglomerasi Tedy Murtejo menjelaskan bahwa dampak pembangunan IKN Nusantara telah mulai dirasakan di Balikpapan, termasuk peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan penambahan infrastruktur.