Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali pentingnya pemerintah mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai kemungkinan penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi. Hasil kajian tersebut nantinya dapat diakomodasi dalam perubahan UU Narkotika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional daftar kumulatif terbuka. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertimbangan putusan MK No 13/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang pada Rabu (20/3). Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo itu, MK kembali menolak permohonan legalisasi ganja untuk keperluan medis yang diajukan Pipit Sri Hartanti dan Supardji, orangtua Shita Aske Paramitha, penderita cerebral palsy sejak usia 4 bulan.

”Karena semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, kami tetap pada pendirian sebelumnya bahwa pengkajian atau penelitian secara khusus, mendalam, dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia dapat menjadi rujukan pembentuk undang-undang,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum. Pipit dan Supardji, yang didampingi kuasa hukum Singgih Tomi Gumilang, mempersoalkan belum adanya perubahan soal perizinan penggunaan ganja atau kanabis untuk pengobatan.

Padahal, ada perkembangan terbaru di dunia mengenai hal ini, yaitu rekomendasi WHO yang merekomendasikan perubahan status ganja dari Daftar Lampiran IV Konvensi Narkotika 1961 menjadi Daftar Lampiran I. Artinya, ganja hanya diperbolehkan penggunaannya untuk produksi, manufaktur, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, dan penggunaan berdasarkan tujuan medis dan ilmiah. Dari kajian Stevie Britch dkk (2021) di jurnal Psychopharmacology yang dapat diakses di PubMed Central, senyawa cannabidiol pada ganja berpotensi memberikan efek terapeutik untuk epilepsi dan gangguan kecemasan. Meski begitu, masih perlu pengujian untuk menemukan dosis yang efektif sebelum digunakan sebagai farmakoterapi (Kompas, 2 Juli 2022). (Yoga) 

Bank Indonesia (BI) secara konsisten kembali menahan suku bunga acuannya sebesar 6 % sejak Oktober 2023. Kebijakan suku bunga itu sejalan dengan fokus BI yang mengedepankan stabilitas atau stability overgrowth. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2024, Rabu (20/3). Berdasarkan hasil RDG yang digelar pada 19-20Maret 2024, BI memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility 6,75 %. ”Kami baru akan melihat ruang terbukanya penurunan suku bunga BI Rate pada semester II-2024. Itu baseline scenario, tetapi tentu saja bisa maju, bisa mundur,” ujarnya.

Faktor utama yang akan memicu penurunan suku bunga adalah tingkat inflasi. BI meyakini kenaikan inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food), yang pada Februari 2024 meningkat menjadi 8,47 % secara tahunan dari bulan sebelumnya 7,22 %, Perry menjelaskan, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 6 % konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. Artinya, BI ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus sebagai langkah pencegahan (pre-emptive) dan proyeksi ke depan (forward looking) untuk memastikan inflasi terkendali dalam target 1,5-3,5 % pada 2024. (Yoga) 

Temuan kasus penyaluran kredit bermasalah ke sejumlah perusahaan eksportir sebanyak Rp 2,5 triliun ibarat puncak gunung es yang menyimpan potensi masalah lebih besar. Dugaan kasus korupsi itu dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kasus ini mencuat ke publik saat Menkeu Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Senin (18/3) untuk melaporkan indikasi kecurangan (fraud) yang mengarah pada tindak pidana dalam penyaluran dana LPEI kepada empat eksportir. Perkara serupa sudah beberapa kali disampaikan BPK ke Kejagung.

Awal Februari 2024, misalnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI pada tahun 2013-2019. Penyimpangan itu disebut menyebabkan total kerugian negara sebesar Rp 81,3 miliar. Peneliti dari UI, Fithra Faisal, Selasa (19/3) mengatakan, mencuatnya kasus dugaan korupsi di tubuh LPEI menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi ulang kinerja dan keberadaan lembaga penyalur pembiayaan ekspor tersebut.

Bukan hanya temuan kredit bermasalah yang akhirnya mencuat, dalam penyaluran pembiayaan, LPEI juga dinilai tidak berorientasi membangun UKM atau eksportir kecil yang sedang merintis merambah ke pasar global. LPEI cenderung memberikan pembiayaan kepada ”klien- klien” besar di sektor ekstraktif. Fithra menduga temuan kasus kredit bermasalah yang beberapa tahun terakhir ini terungkap ke publik hanya ”puncak gunung es” atau top of the iceberg. ”Kemungkinan fraudnya banyak. Di sektor perdagangan dan ekspor-impor potensi fraud-nya itu besar,” ujarnya. (Yoga)

Di tengah pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem yang mahal dan bertele-tele, pertanyaannya ialah adakah sistem alternatif yang tidak mahal, tidak bertele-tele, tetapi sekaligus transparan dan melibatkan publik dalam menentukan pemimpin atau partai berkuasa? Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena ndonesia baru merampungkan pemungutan suara pada pertengahan Februari lalu, juga karena India mengumumkan bakal menggelar pemilu berskala sangat besar, untuk memilih 543 anggota majelis rendah atau parlemen (Lok Sabha), pemilu berlangsung 1,5 bulan: pertengahan April hingga Juni 2024.

Tempat pengambilan suara berada paling jauh 2 km dari kediaman warga, panitia harus naik ke dataran tinggi Himalaya dan menembus hutan belantara nan sunyi. Ada 970 juta pemilih di India dalam pemilu yang diikuti 2.400 partai. Ada 15 juta pegawai pemerintah dikerahkan sebagai panitia pemilihan. Meski pos pemungutan suara sudah menggunakan sistem elektronik dan tak lagi sistem coblos seperti di Indonesia, pelaksanaannya tetap lama. Pengambilan suara dijalankan bertahap dan tersebar di 28 negara bagian serta delapan teritori federal.

Total ongkos yang dikeluarkan calon anggota legislative (caleg) dan partai diperkirakan 1,2 triliun rupee (14,4 miliar USD atau Rp 226 triliun). Jumlah ini belum menghitung anggaran dari negara. .Apa yang akan dikerjakan India mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi memang mahal dan tak ada jaminan akan memberi hasil memuaskan. Namun, sejauh ini, rasanya hanya demokrasi yang mampu memastikan transparansi, kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Apa pun hasilnya. (Yoga)

Kabar dugaan penipuan, penyimpangan, indikasi tindak pidana korupsi, datang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dibentuk berdasarkan UU No 2 Tahun 2009 tentang LPEI. Kabar buruk itu terkait dana ekspor LPEI yang macet sebesar Rp 2,5 triliun . Diduga terjadi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana LPEI yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yakni PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS, yang bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan (Kompas, 19/3/2024). Menkeu Sri Mulyani melaporkan indikasi penyimpangan penggunaan dana, yang menjadi kredit bermasalah, itu kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (18/3).

Saat ini, jajaran direksi LPEI telah diminta melakukan pembersihan secara internal. Perbuatan itu mengecewakan jika melihat rekam jejak sebelumnya. Pada 2022, Kejagung menangani dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI. Persoalan kredit macet pada periode 2013-2019 tersebut diduga merugikan negara Rp 2,6 triliun (Kompas.id, 19/3/2022). Dugaan penyimpangan penggunaan dana LPEI ini terasa menyakitkan. Jelas-jelas disebutkan dalam UU No 2/2009 perihal penyelenggaraan pembiayaan ekspor perihal asas, antara lain kepentingan nasional, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang mesti dipatuhi.

Ada juga sejumlah prinsip yang mesti diterapkan LPEI dalam menjalankan tugasnya, antara lain tata kelola dan manajemen risiko. Padahal, kerap kali ada pengusaha yang mengaku kesulitan menembus pasar ekspor karena keterbatasan biaya atau modal. Mereka layak dibantu dan didukung demi bisa mengembangkan usaha, melebarkan sayap ke luar negeri, dan menjaga kelangsungan ekonomi pekerjanya. Maka, dana ekspor mesti digunakan dengan tepat, bukan disalahgunakan. (Yoga)

Angka tengkes atau stunting di Indonesia di posisi ke-27 dari 154 negara dunia. Ditargetkan turun dari 21,6 % pada 2022 menjadi 14 % pada 2024. Secara ekonomi, kelompok tengkes membebani negara 2-3 % dari PDB. Lebih dari itu, kondisi anak tengkes tidak terpulihkan (irreversible). Itu alasan medis mengapa lebih penting melakukan upaya pencegahan agar itu tidak terjadi mengingat koreksi gizi dengan cara apa pun tidak mengubah nasib anak tengkes dan anak bawah tiga tahun atau batita kurang gizi.

Otak anak berkembang optimal sebelum tiga tahun (batita, toddler). Tak ada kesempatan kedua untuk disusulkan kemudian apabila telanjur kekurangan, khususnya asupan protein. Itu kenapa anak batita kurang gizi tergolong senasib dengan anak tengkes, yakni kondisinya tidak terpulihkan. Kerugian demografis negara dibebani oleh dua populasi kurang berkualitas. Kurang gizi setelah lewat umur tiga tahun dampak medisnya tak seburuk anak telanjur tengkes. Status kurang gizi setelah anak batita masih bisa dipulihkan (reversible) dan tak mengurangi tingkat kecerdasan dan harus menerima gangguan fisik seperti dialami anak tengkes, dengan pemberian suplemen vitamin-mineral.

Untuk mencegah tengkes, sudah harus dimulai sejak anak dalam kandungan mula. Berarti perlu kehamilan yang sehat. Untuk itu perlu revitalisasi layanan KIA (kesehatan ibu dan anak) puskesmas dan posyandu agar ibu hamil cukup gizi. Peran posyandu menyuluh dan mengedukasi perbaikan gizi keluarga, tujuan akhirnya mencegah kejadian kurang gizi anak balita. Tumbuh kembang optimal secara mudah, murah, dan sederhana hanya dapat diperoleh dengan ASI eksklusif sampai berumur enam bulan, yang menghemat biaya membesarkan bayi sampai setahun sebesar 700 USD, juga biaya untuk membeli susu kaleng dan ongkos berobat bayi.

Sebagaimana diungkap Ali Khomsan dalam surat pembaca (Kompas, 8/3/2024), perlu dipertimbangkan apakah program makan siang untuk semua kelompok umur? Anggarannya tidak kecil. Di mata ilmu gizi, kecil kemungkinan itu dapat memperbaiki status gizi anak, apalagi yang sudah kurang gizi berat, jika hanya diberi satu kali dalam sehari berupa bubur kacang hijau dan susu. Anggaran untuk mengatasi gizi buruk hanya untuk sekelompok kecil anak-anak, tidak akan sebesar untuk seluruh anak sekolah. Anggaran untuk makan siang lebih tepat dialokasikan untuk mendukung upaya pencegahan tengkes dan memperbaiki tumbuh kembang anak batita yang kurang gizi. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak batita kurang gizi lebih tepat sasaran dalam menyelamatkan nasib kesehatan generasi penerus bangsa. Mereka yang lebih berhak mendapat prioritas. (Yoga)

Bapanas memperpanjang penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras premium selama satu bulan. Hal ini dilakukan demi menjaga ketersediaan beras di pasar modern dan ritel. Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan penyesuaian HET beras premium tersebut dalam rapat tertutup terkait kebijakan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/3). Sebelumnya, Bapanas menetapkan penyesuaian HET beras premium selama periode 10-23 Maret 2024. HET naik Rp 1.000 dari HET sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian tersebut, HET beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumsel naik dari Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg. Adapun di wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Riau, Kepri, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras premium naik dari Rp 14.400 per kg menjadi Rp 15.400 per kg.

Di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, HET naik menjadi Rp 15.400 dari Rp 14.400 per kg. Untuk wilayah Maluku dan Papua, HET disesuaikan dari Rp 14.800 menjadi Rp 15.800 per kg. Penyesuaian harga ini awalnya berakhir pada 23 Maret 2024. Namun, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai rapat tertutup di  Istana Merdeka mengatakan,Presiden menyetujui perpanjangan penyesuaian HET sampai satu bulan. ”(Hal ini) supaya stok yang ada di market, terutama di modern market, dan outlet terjaga. Ini, kan, awalnya sampai 24 (Maret) ini. (Tanggal) 24 kita perpanjang lagi, dari 24 (Maret) sampai 24 (bulan) berikutnya. (Hal ini) supaya beras itu tetap ada di pasar sambil menyesuaikan GKP (gabah kering panen) turun,” ujar Arief kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Yoga)

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Robertus Hardy menyampaikan, pekan ini investor masih akan menantikan keputusan suku bunga oleh The Fed untuk merespons tren inflasi di AS. Keputusan itu akan muncul dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada 19-20 Maret 2024. Hasil dari pertemuan itu juga akan menentukan arah kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga. BI juga akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Maret 2024.

”Meskipun (keputusan) kedua bank sentral diperkirakan tidak berubah, investor perlu menyimak informasi yang tersirat pada pernyataan mengenai arah kebijakan moneter ke depan,” kata Robertus dalam keterangannya pada Selasa (19/3). Pesan senada disampaikan Community Lead Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus. Hasil pertemuan bank sentral tersebut akan menentukan prospek pasar ke depan kendati para ekonom memprediksi kebijakan suku bunga tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Produsen pesawat terbang Boeing tak putus dirundung malang. Secara berentetan produk mereka mengalami masalah, baik yang berakibat fatal maupun nyaris fatal. Sebuah panel ahli menemukan masalah berkait dengan budaya keselamatan di Boeing. Mereka mendapati adanya keterputusan atau jarak antara manajemen senior dan staf reguler. Mereka juga menemukan bahwa staf ragu-ragu melaporkan masalah karena takut akan pembalasan atau akan terkena dampak buruk akibat laporannya. Mantan manajer senior di Boeing, Adam Dickson, yang pernah bekerja pada program 737 Max, saat diwawancarai BBC, sependapat bahwa ada jurang pemisah antara eksekutif dan para pekerja di pabrik.

Perusahaan penyedia perangkat lunak untuk solusi keselamatan kerja, Riskex, menyimpulkan, alasan paling umum orang tidak angkat bicara ketika terjadi insiden di tempat kerja adalah karena mereka takut terdampak dan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka melapor. Mereka khawatir melaporkan akan memunculkan hukuman dan disalahkan atas kejadian tersebut dan berdampak negatif pada karier mereka. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah menciptakan budaya keselamatan di tempat kerja yang menerima dan mendorong pelaporan insiden untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Organisasi yang menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan dengan cara menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap karyawannya.

Perusahaan solusi bisnis Polonius menyarankan, mendorong karyawan untuk melaporkan insiden adalah penting karena mereka belajar memercayai organisasi dan memahami bahwa insiden tersebut berharga. Jika seorang karyawan melaporkan suatu insiden dan dia dipecat atau diabaikan, hal ini dapat memengaruhi tindakan yang bersangkutan di masa depan. Kecil kemungkinan mereka bakal melaporkan masalah tersebut ketika mereka kembali menemukannya pada masa mendatang. Laporan insiden sangat penting, bukan hanya bagi eksekutif, melainkan juga bagi karyawan. Keluhan dalam bentuk apa pun dapat membantu manajemen melihat area yang mungkin tidak mereka sadari, seperti masalah kesehatan dan keselamatan atau lingkungan kerja yang beracun. (Yoga)