Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsistensi pelaku industri financial technology peer-to-peer lending menggarap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan secara memadai mulai membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan telah terjadi pergeseran peminjam aktif dari Jawa ke luar wilayah tersebut di platform yang menyediakan akses pinjaman online. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa P2P lending sangat membantu sebagai salah satu alternatif solusi masalah dalam mengakses keuangan, termasuk yang terjadi pada masyarakat di wilayah luar Jawa. “Dengan telah meluasnya ke luar Jawa, tentu diharapkan akan mendukung akses terhadap keuangan tersebut. Tentu diharapkan dengan kualitas pembiayaan yang tetap baik, serta terjaganya pelindungan konsumen,” jelasnya. Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memproyeksi peminjam aktif di industri fi ntech P2P lending di luar Jawa akan terus bertambah. Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pergeseran dalam pola peminjaman dapat timbul akibat dari komitmen yang pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan inklusi keuangan. Seiring dengan pergeseran tersebut, AFPI juga menilai kemungkinan kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) akan disumbang dari luar Pulau Jawa makin tinggi. “Faktor-faktor seperti pendapatan rata-rata, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi lokal dapat memengaruhi tingkat pengembalian pinjaman dan risiko kredit macet,” ujarnya.

Presiden Jokowi menilai model pembiayaan dalam pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalbar, perlu diikuti daerah-daerah lain. Model ini mempercepat pembangunan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Singkawang, Rabu (20/3). Pembiayaan bandara yang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipaparkan kepada Presiden. Presiden pun mengapresiasi partisipasi pelaku-pelaku usaha yang berasal dari Singkawang dalam pembangunan Bandara Singkawang.

”Pak Menhub tadi menyampaikan, (pembiayaan) dari APBN Rp 272 miliar dan kemudian dari pengusaha Rp 155 miliar. Saya sampaikan terima kasih karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara, banyak proyek, dan banyak pelabuhan, akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air kita,” tutur Presiden. Presiden Jokowi menambahkan, ”Bandara ini bisa jadi contoh, dikopi, direplikasi di daerah lain,  temanya skema  kerja sama tadi. Ada skema KPBU plus CSR ini sekali lagi akan mempercepat potensi yang ada di Tanah Air kita.”

Bandara Singkawang dibangun sejak tahun 2019 dengan panjang landas pacu (runway) 2.000 meter. Terminal bandara dibangun seluas 8.000 meter persegi. Bandara ini pun dinilai bisa mempercepat mobilitas orang dan barang dari dan ke Kota Singkawang. Dengan demikian, diharapkan dapat muncul titik ekonomi baru di Singkawang. Presiden Jokowi juga meminta Menhub mendorong maskapai segera masuk ke Bandara Singkawang. Sepanjang penumpang banyak, menurut Presiden, akan semakin banyak pula maskapai yang ikut mendaftarkan penerbangan ke Singkawang. (Yoga) 

Investor mengkhawatirkan nada hawkish pertemuan The Fed, Kamis (21/3). Mengutip Bloomberg, Rabu (20/3), kurs rupiah spot melemah 0,03% ke Rp 15.723 per dolar AS. Sementara di Jisdor Bank Indonesia (BI) kurs rupiah melemah 0,09% ke Rp 15.727 per dolar AS. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengataka,, fokus pernyataan Gubernur Fed, Jerome Powell. The Fed berpotensi hawkish dan memangkas prospek penurunan bunga tahun ini. Dari Asia, pasar nilai tukar dipengaruhi langkah Bank of Japan (BoJ) menjauh dari suku bunga negatif. Sentimen internal, langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mencermati, sebagian besar mata uang Asia cenderung bergerak dalam rentang yang terbatas. Ia memproyeksi rupiah di Rp15.650–Rp 15.750 , Kamis (21/3). Sedangkan, Ibrahim memprediksi Rp15.710–Rp15.780.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini turun 3,1% secara tahunan atau year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan setoran kepabeanan dan cukai terutama terjadi karena menyusutnya penerimaan cukai, yakni sebesar 6,09% yoy menjadi Rp 40,7 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) memang dibutuhkan untuk mempertebal kantong negara. Pasalnya, saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru sebesar 10,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tax ratio di level 10% belum ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk program makan siang gratis. Bahkan, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menyebut angka minimal tax ratio seharusnya 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. "Maka pemerintah setidaknya harus berupaya mengejar kenaikan tax ratio sebesar 5% agar program-program yang mereka buat bisa berjalan," ujar Ariawan, Minggu (18/2).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu meraup sebanyak 96.214.691 suara. Setara dengan 58,46% dari total suara, unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Kemenangan satu putaran Prabowo - Gibran sejatinya sudah terprediksi usai unggul telak dalam hitung cepat. WH-Project William Hartanto menimpali, selama tidak ada kericuhan, dinamika politik tidak akan membawa dampak negatif yang signifikan mengganggu IHSG. Dalam jangka pendek, William menaksir IHSG akan terlebih dulu bergerak pada 7.270 - 7.400 dengan kecenderungan melemah. Pasar menanti tim ekonomi yang mengisi kabinet Prabowo. Seperti IHSG, kurs rupiah saat hari pengumuman KPU kemarin melemah. Berdasarkan Jisdor Bank Indonesia, kemarin rupiah tutup di Rp 15.727. Melemah tipis dibanding sehari sebelumnya di Rp 15.712 per dolar AS.

Pasokan minyak goreng rakyat menipis saat permintaan meningkat kala Ramadhan. Harganya pun naik. Kendati minyak goreng masih relatif mudah didapat, banyak orang menjadi eling atau mengingat krisis minyak goreng pada 2022 berikut pernak-perniknya. Minyak goreng untuk rakyat berbentuk curah dan kemasan sederhana bermerek Minyakita berasal dari pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) perusahaan dan pengekspor CPO serta empat produk turunannya. Tahun ini, pemerintah menetapkan total DMO minyak goreng sebanyak 300.000 ton per bulan. HET minyak goreng curah dan Minyakita ditetapkan Rp 14.000 per liter, sama seperti saat krisis minyak goreng pada 2022.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 19 Maret 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah dan Minyakita sama, Rp 15.600 per liter. Harga kedua komoditas yang mulai merangkak naik sejak Januari 2024 itu sudah 10,25 % di atas HET. Kenaikan harga itu merupakan dampak penurunan realisasi pemenuhan DMO. Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO pada 1-15 Maret 2024 sebanyak 55.067 ton atau 18,4 % dari target 300.000 ton per bulan, terendah sejak pertama kali kebijakan DMO minyak goreng digulirkan pada 2022. Realisasi DMO turun sejak Desember 2023, hanya 83 % dari target bulanan. Pada Januari dan Februari 2024, realisasi DMO itu turun jadi 70,7 % dan 41,2 %.

Muncul sejumlah asumsi penyebab rendahnya realisasi DMO. Ada yang menduga pelaku usaha menahan stok untuk memainkan harga. Ada yang mempertanyakan produksi TBS dan CPO turun, tetapi kok tetap bisa memproduksi minyak goreng premium secara melimpah. Ada yang menduga produsen tidak lagi mau memproduksi minyak goreng curah lantaran banyak konsumen kurang meminati minyak goreng curah dan beralih ke minyak goring kemasan sederhana dan premium. Lalu, apakah faktor penyebab kenaikan. Meskipun jauh dari dejavu krisis minyak goreng 2022, tetap eling, waspada, jangan sampai krisis itu terulang. Kemendag telah menjamin pasokan minyak goreng curah dan Minyakita bakal membaik kembali selama Ramadhan-Lebaran tahun ini. Kemendag juga telah memberi surat teguran kepada 21 perusahaan yang realisasi DMO minyak gorengnya masih rendah. (Yoga)