Pemerintah berupaya memaksa perbankan dalam negeri menurunkan margin bunga dan lebih banyak menyalurkan kredit. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis aturan yang mewajibkan bank transparan dalam menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Peraturan OJK (POJK) mengenai transparansi suku bunga bisa segera terbit karena sudah disetujui di rapat kerja bersama DPR, Rabu (13/3). "POJK ini sudah diterima dan sekarang tinggal mengurus administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya, kemarin. Dian mengungkapkan, aturan ini akan membuat bank lebih transparan terkait penentuan komponen bunga kreditnya. Beleid ini merupakan mandat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Lewat aturan ini, Dian optimistis mekanisme pasar akan efisien. Masyarakat bisa membandingkan bunga antarbank dengan lebih detail. Bank yang tak memenuhi aturan pun akan dikenai sanksi.

Secara industri, net interest margin (NIM) perbankan menunjukkan kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, hingga ke level 4,81% di akhir tahun 2023. Bahkan, dari riset KONTAN, beberapa bank memiliki NIM jauh di atas industri, lima bank beraset jumbo  di antaranya mencetak NIM di atas 5%. Bankir mengaku belum bisa komentar banyak terkait aturan baru ini. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi menilai, OJK sudah melakukan kajian untuk menyusun aturan ini. Menurut Yuddy, NIM atraktif pertanda kinerja sebuah bank sehat, bank mampu menjaga kualitas aset dan permodalan dengan baik. "Tahun ini, BJB akan menjaga NIM minimal 4,9%," ujarnya. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, mengklaim, BRI selalu mengkaji suku bunga kredit secara berkala. Ia bilang, suku bunga yang ditawarkan kompetitif dengan tetap memperhatikan profitabilitas bagi bank. 

Lani Darmawan, Direktur Utama CIMB Niaga, menyampaikan, CIMB Niaga sudah melakukan transparansi bunga kredit lewat pelaporan SBDK. Menurut dia, tantangan bank saat ini dalam menetapkan bunga kredit adalah tingginya biaya dana, saat suku bunga acuan masih tinggi. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, industri perbankan memerlukan aturan pengendalian NIM untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Menurut dia, perbankan saat ini dalam kondisi oligopolis. Hanya segelintir bank yang menguasai pasar dan mereka mempengaruhi satu dengan yang lainnya. "Harus ada kebijakan yang memaksa bank untuk bersaing antara satu dan lain. Regulator harus menciptakan iklim yang kompetitif, " kata Purbaya, belum lama ini. 

Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan suntikan dana segar lagi untuk mengejar target penyelesaian proyek tahap pertama pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Otorita IKN mengusulkan tambahan dana baru senilai Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur kementerian/lembaga yang nantinya diserahkan kepada Otorita IKN. "Paling besar nanti akan digunakan untuk pengelolaan di bidang sarana dan prasarana," ungkap dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3). Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa bidang yang meliputi sarana dan prasarana mencapai Rp 2,1 triliun, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebesar Rp 457,2 miliar, sosial budaya dan pemberdayaan Rp 57,4 miliar. Kemudian bidang transformasi hijau dan digital Rp 864,3 miliar, serta bidang perencanaan dan pertanahan Rp 15,03 miliar. Tahun ini Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar dari APBN.

Namun sebesar 5% atau Rp 21,7 miliar dari alokasi anggaran tersebut terkena  pemblokiran. Alhasil,  pagu efektif Otorita IKN saat ini mencapai Rp 412 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp 50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023. Di sisi lain, Otorita IKN melaporkan progres pembangunan di IKN. OIKN memastikan kesiapan IKN untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Bambang Susantono memaparkan, progres pembangunan di IKN tahap satu yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara kemerdekaan sudah 58,5%, progres gedung Kantor Presiden mencapai 78,6%, dan progres gedung Sekretariat Presiden mencapai 65,1%. "Insya Allah dalam hitungan bulan, dan pada Agustus tahun ini sudah mendekati penyelesaian," sebut dia. Selain itu, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sedang dikebut penyelesaianya. Progres pembangunan Gedung Kemenko I telah mencapai 50,7%, Kemenko II mencapai 23%, Kemenko III mencapai 54,8% dan Kemenko IV 56,4%. 

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan catatan kritis terkait proyek IKN. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, mau tak mau akan memakan banyak anggaran. Tak mungkin swasta berinvestasi dari nol, karena tidak rasional secara bisnis dan investasi. Jadi hampir bisa dipastikan anggaran mayoritas akan menyedot APBN secara perlahan, sampai tahap tertentu pembangunan IKN. "Sebut saja misalnya sampai tahap muncul kepastian bahwa IKN akan benar-benar terwujud," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Menurut Ronny, dalam konteks pengelolaan APBN, semestinya IKN tidak menjadi prioritas, karena belanja IKN dihitung sebagai belanja atau anggaran pembangunan, tapi imbasnya secara ekonomi sangat lokal, jauh dari spirit pemerataan dan tidak menjadi stimulan untuk medorong pertumbuhan berkelanjutan. Karena sekali belanja IKN berhenti, efeknnya berhenti. Sekali inputnya dihentikan, outputnya terhadap pertumbuhan juga terhenti, karena sangat tidak berkelanjutan, apalagi efeknya sangat lokal. 

Menkeu Sri Mulyani, Senin (18/3) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan indikasi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yaitu PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Kredit bermasalah sebesar Rp 2,5 triliun yang dialami empat perusahaan itu terindikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan.

”Jumlah keseluruhan (kredit bermasalah) sebesar Rp 2,5 triliun. Itu tahap pertama,” ujar Burhanuddin seusai pertemuan. Awalnya, kredit bermasalah yang terindikasi penipuan/penyimpangan tersebut ditemukan tim gabungan BPKP, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, serta Inspektorat Jenderal Kemenkeu sejak 2019. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung karena ditemukan indikasi penipuan atau penyimpangan. Jampidsus akan mendalami unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. (Yoga)

Salah satu tantangan dalam menyiapkan SDM berkualitas adalah memerangi tengkes atau stunting. Data dari Kemenkes, prevalensi tengkes Indonesia pada 2023 adalah 21,6 %, di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan angkanya di bawah 20 %. Pemerintah menargetkan angka prevalensi tengkes turun menjadi 14 % pada 2024 ini. Persoalan tengkes berawal dari tiga hal, yaitu tidak mampu, tidak tahu, dan/atau tidak mau. Untuk mengurai ketiganya, kata kuncinya adalah kolaborasi semua pihak yang berkepentingan. Liputan Kompas yang dipublikasikan 17 Desember 2023 tentang cerita sukses penanganan tengkes di Provinsi NTB memberikan bukti bahwa kerja sama semua pihak adalah kunci utama mengatasi tengkes. Melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif, berbagai pihak bahu-membahu mengurai masalah tengkes.

Cerita penanganan tengkes dengan semangat gotong royong juga ditemukan di Desa Sumberejo di Kabupaten Wonogiri, Jateng. Ibu-ibu PKK yang mengurus posyandu memang menjadi ujung tombak penanganan tengkes di desa tersebut. Namun, di balik itu ada peran banyak pihak. Dalam melakukan pendampingan pada keluarga anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, ibu-ibu PKK memastikan asupan makanan bergizi dan suplemen yang bahannya ada di desa mereka. Ibu-ibu tersebut tidak hanya menyediakan makanan bernutrisi, tetapi juga memproduksi makanan tersebut. Ibu-ibu anggota PKK Desa Sumberejo memiliki peternakan ayam yang dikelola secara bersama-sama, dimana ayam-ayam tersebut diberi pakan khusus sehingga menghasilkan telur organik yang kaya kandungan omega 3.

Kegiatan beternak ayam berawal dari hibah uang Kades kepada kelompok ibu-ibu PKK, yang dibelikan 60 ayam sebagai cikal bakal peternakan. Hasil telur peternakan bersama ini dibagikan kepada anak-anak balita dalam rangka program pemberian makanan tambahan (PMT) setiap kali ada kegiatan penimbangan di posyandu. Khusus untuk 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, kepada mereka juga dibagikan satu botol kapsul suplemen yang berisi 40 kapsul Hi-Omega untuk dikonsumsi setiap hari selama 40 hari. Komposisi isi kapsulnya adalah ekstrak minyak kacang sacha inchi dan minyak ikan gabus. Sacha inchi adalah salah satu komoditas dari Desa Sumberejo. Hasilnya, delapan dari 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes sudah mentas dari status tengkes. Dari Desa kita mulai memerangi tengkes. (Yoga)

Pinjaman pelajar atau student loan untuk mahasiswa memungkinkan diterapkan di Indonesia. Skema pinjaman lunak pelajar direncanakan dibayar setelah mahasiswa lulus kuliah dan ketika sudah mendapat pekerjaan. Adapun besaran pinjamannya bergantung pengajuan mahasiswa peminjam. ”Pinjaman pelajar lunak rencananya untuk mahasiswa dari keluarga menengah hingga hampir kurang mampu. Mereka inilah yang banyak kesulitan keuangan dan menunggak uang kuliah tunggal atau  UKT, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa bagi mahasiswa miskin,” kata Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam webinar ”Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi” di Jakarta, Senin (18/3). Diskusi ini digelar Forum Merdeka Barat 9. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS  2023, hanya 10,5 % penduduk usia 17 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi masih di bawah 40 %. Padahal, untuk menuju Indonesia Emas 2045, APK perguruan tinggi harus mencapai minimal 60 %. Sumber daya manusia unggul lulusan perguruan tinggi dibutuhkan bangsa ini. Namun, akses kuliah masih sulit dijangkau mahasiswa dari keluarga tidak mampu hingga menengah. Akibatnya, ancaman putus kuliah membayangi mahasiswa di perguruan tinggi karena mereka tidak mampu membayar, sementara beasiswa tidak  diberikan karena jumlahnya terbatas dan secara ekonomi mereka tak memenuhi syarat. Menurut Warsito, koordinasi dengan berbagai kementerian / lembaga sedang dibahas secara serius. Skenario pinjaman pelajar akan disiapkan dengan bunga yang sangat lunak, seperti diterapkan pada kredit mikro, sebesar 3 % per tahun atau tanpa bunga. Selain itu, bisa juga menggunakan dana bergulir. Dukungan dari pihak nonpemerintah juga sedang dikaji, misalnya dari filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk mendukung skenario pinjaman lunak tanpa bunga. (Yoga)

Meningkatnya biaya produksi padi membuat harga beras akan sulit turun ke level harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah tahun lalu. Apa yang dapat dilakukan pemangku kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas harga beras agar tidak merugikan petani maupun masyarakat. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, harga beras sulit turun ke level tahun lalu mengingat sejumlah komponen pembentuk harga beras telah mengalami kenaikan, di antaranya upah tenaga kerja, harga sewa lahan, hingga harga pupuk. ”Seiring dengan kenaikan UMR (upah minimum regional) dan inflasi di kisaran 2-3 %, upah buruh tani juga meningkat. Faktanya 50 % biaya produksi tanaman padi didominasi upah tenaga kerja,” ujarnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Bayu juga menyoroti adanya kenaikan harga sewa lahan yang disinyalir karena banyaknya konversi lahan yang terjadi. Petani merogoh kocek lebih banyak untuk menyewa lahan lantaran lahan semakin sempit dan dibanderol lebih mahal. Faktor lain yang membuat HET beras tidak bisa kembali ke posisi tahun lalu adalah kenaikan harga pupuk baik di tingkat internasional maupun regional. Sebagai informasi, pupuk subsidi hanya menyumbang 3,8 % dari total biaya produksi padi, sedangkan pupuk nonsubsidi menyumbang 10 % dari total biaya produksi padi. ”Kondisi demikian menjadi pertimbangan kenaikan harga beras ke depannya. Jadi menurut penghitungan kami, harga akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu,” ujar Bayu. (Yoga)

Kuliner Indonesia punya kekayaan cita rasa, berlimpah rempah. Meski penetrasinya ke pasar internasional belum sedalam dan seluas kuliner Vietnam atau Thailand, misalnya, kuliner Nusantara sudah hadir di sejumlah negara. Apresiasinya lumayan. Potensinya untuk berkembang besar. Ini menciptakan peluang pasar bagi para pelaku usaha katering, warung makan, dan restoran di negeri orang. Namun, sayang dukungan pemerintah minim sekali bahkan terkesan nihil, padahal jaringan kuliner suatu bangsa di pasar global adalah instrumen soft power diplomacy yang efektif. Bagi Indonesia, tantangannya adalah kemauan politik dan konsistensi kebijakan. Dampak dari kurangnya dua faktor ini sangat terasa dalam hal-hal teknis. Banyak pelaku usaha kuliner Indonesia, misalnya, yang mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan bahan baku dari Tanah Air. Toh, warga negara Indonesia diaspora pelaku bisnis kuliner Nusantara terus mengenalkan Indonesia di tengah berbagai tantangan itu. Bahkan tak sedikit yang mendapat apresiasi dari komunitas setempat.

Restoran Toba, misalnya, rumah makan khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian di kawasan St James’s Market, London, Inggris. Sesuai namanya, restoran ini menawarkan beragam menu makanan Indonesia, mulai dari harga 8 euro hingga 20 euro. Menggunakan kurs Rp 17.009 per euro, harganya Rp 136.100 hingga Rp 340.200 per porsi. Ini belum termasuk minuman dan makanan pendamping, jajanan khas Nusantara. Menurut pendiri sekaligus Kepala Chef Toba Restoran dan Pino’s Warung, Pino Edward Sinaga, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/3) Restoran Toba didirikan dengan kecintaan untuk menampilkan kekayaan dan keberagaman cita rasa masakan Nusantara. Warisan kebudayaan Indonesia menjadi inspirasinya. Restoran Toba bahkan diulas media kawakan Inggris, The Guardian. ”Awalnya, saya khawatir cita rasa makanan tidak menjadi prioritas, seperti tempat lain yang hanya mementingkan visual yang bagus untuk difoto sebelum pergi ke kelab malam Boujis. Namun, Toba sangat baik,” ulas GraceDent di The Guardian.

Menurut pakar gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, konsep gastrodiplomasi terdiri atas aktor pemerintah dan nonpemerintah. Dengan segala potensinya yang besar, kuliner Nusantara di luar negeri banyak terkendala pasokan bahan baku, termasuk, bumbu dapur. Para diaspora pengusaha kuliner mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku yang ajek karena minimnya dukungan sistem ekspor Indonesia. misalnya, bahan baku rempah dan bumbu dapur Indonesia harganya berlipat-lipat dari harga di Tanah Air. Keluhan para pelaku usaha kuliner ini terefleksi dalam survei oleh program pemerintah, yaitu Indonesia Spice Up The World (ISUTW). Program ini diharapkan mendongkrak pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia. Survei menunjukkan, banyak pelaku usaha menilai harga bumbu atau rempah dari Indonesia mahal. Akses memperoleh bahan-bahan itu pun sulit. Padahal, 32,4 % responden mengimpor langsung bahan baku dari Indonesia. (Yoga)

Tunjangan hari raya (THR) paling dinanti menjelang Lebaran. Bagi warga yang penghasilannya ngepas dan hidup dari gaji ke gaji, THR memberi ”sambungan napas” saat saldo menipis. Sementara bagi yang aman secara finansial, THR memberi ruang lebih untuk membeli baju baru, memberikan angpau Lebaran, atau mudik ke kampong halaman. Peredaran uang THR biasanya diharapkan menggerakkan ekonomi. Sebab, masyarakat akan membelanjakan uang lebih mereka untuk beragam kebutuhan di luar belanja rutin. Naiknya daya beli dan konsumsi warga bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam skala personal, pertanyaan paling relevan adalah bagaimana kualitas pemanfaatan setiap orang dan keluarga dalam memanfaatkan THR.

Sari (35) adalah contoh pekerja yang memilih fleksibel dalam memanfaatkan uang THR-nya. ”Aku tidak pernah merencanakan, sih. Jadi, ngikut saja sesuai kebutuhan. Yang pasti biasanya untuk kebutuhan Lebaran, seperti beli tiket mudik atau kasih angpau buat keponakan,” ujar karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta itu, Senin (18/3). Biasanya, uang THR-nya akan langsung habis tak bersisa karena kebutuhan Lebaran yang banyak. Aji (30), pekerja swasta asal Jakarta, sedikit lebih beruntung. Selama lima tahun bekerja, ia selalu bisa menabung dari uang THR. Ia tidak perlu menyisihkan uang THR-nya untuk membeli tiket mudik.

Paling-paling, sebatas merogoh kantong untuk memberi uang kecil kepada para keponakannya. Itu pun masih bisa ditutupi lewat gaji bulanan. Sementara, Aridha Pratama (29), karyawan swasta di Jakarta, menyiapkan rencana penggunaan THR. Berdiskusi dengan istrinya, ia mengalokasikan sebagian besar THR untuk ditabung guna mengantisipasi kebutuhan di masa datang. Sisanya digunakan untuk keperluan rumah tangga dan gaya hidup. Untuk sejumlah keperluan Lebaran tahun ini, ia tidak menggunakan THR.

Menurut perencana keuangan dari OneShildt, Risza Bambang, tetapkan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan atau kewajiban yang lebih utama dibandingkan lainnya. ”Jumlahkan nilai dari semua kebutuhan tersebut, lalu bandingkan dengan nilai THR. Mudah-mudahan ada surplus. Kalau defisit, kurangi nilai yang tidak wajib sampai bisa dicukupi oleh nilai THR,” kata Risza. Nilai surplus yang didapat bisa dipakai untuk mengurangi atau melunasi utang. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk investasi agar tujuan keuangan masa depan dapat lebih cepat terpenuhi. (Yoga)

Lebih dari 1,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan satu dosis pun imunisasi.Hal ini patut diwaspadai karena anak yang belum diimunisasi berisiko tertular dan menularkan penyakit berbahaya yang seharusnya bisa dicegah. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali atau zero-dose immunization secara akumulatif pada 2018-2023 mencapai 1.879.820 anak. Pada 2023, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi bertambah 432.615 anak. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine mengatakan, cakupan yang belum optimal dan belum merata menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia terkait pelaksanaan imunisasi pada anak.

Hal itu menyebabkan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih sering ditemui di masyarakat. ”Anak yang tidak diimunisasi akan berisiko tinggi tertular penyakit berbahaya yang berisiko pada kecacatan dan kematian. Selain itu, jika masih ada anak yang tidak diimunisasi, kekebalan komunitas (herd immunity) juga tidak tercapai sehingga muncul kejadian luar biasa (KLB) atau wabah,” tuturnya dalam pertemuan media terkait pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia 2024 di Jakarta, Senin (18/3). Pada 2023 dilaporkan ada 94 KLB campak di 66 kabupaten/kota, 4 KLB rubela di 4 kabupaten/kota, 103 KLB difteri di 68 kabupaten/kota, 7 kasus polio cV-DPV2 di 7 kabupaten/kota, 1 kasus polio VDPV1 di 1 kabupaten/kota, 14 kasus tetanus neonatorum di 12 kabupaten/kota, serta 13 kasus meninggal akibat tetanus neonatorum di 11 kabupaten/kota.

Selain itu, sebaran kasus pertusis juga dilaporkan di 149 kabupaten/kota di 29 provinsi pada 2023. Prima menuturkan, apabila cakupan imunisasi pada anak tidak segera dilengkapi, berbagai risiko bisa terjadi. Selain munculnya kasus baru KLB, Indonesia juga dapat gagal mencapai target eliminasi campak-rubela yang ditargetkan pada 2026. Indonesia juga berisiko gagal mempertahankan status bebas polio yang dicapai sejak 2014. Ia menuturkan, cakupan imunisasi yang belum optimal salah satunya disebabkan keengganan orangtua membawa anaknya diimunisasi. Dari survei Nielsen yang dilakukan bersama Kemenkes dan Unicef, 38 persenorangtua mengaku tidak mau mengimunisasi anaknya karena takut akan pemberian imunisasi ganda.

Sebanyak 12 % mengaku takut akan efek samping yang bisa ditimbulkan dari imunisasi. Ketua Komisi Nasional Pengurus Pusat Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari menuturkan, edukasi terkait pentingnya imunisasi harus terus disampaikan kepada masyarakat. KIPI merupakan kondisi yang bisa terjadi. KIPI tersebut umumnya ringan dan terjadi secara cepat. KIPI bisa disembuhkan, baik tanpa maupun dengan pengobatan. Dengan imunisasi, usia harapan hidup seseorang bisa bertambah. Itu sebabnya, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya imunisasi. (Yoga)