;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Usaha yang Pasti, Tanpa Pungli

20 Mar 2025

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Sarjana Jadi Sopir dan PRT akibat Badai PHK

20 Mar 2025

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai PHK. Tak heran, sebagian pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup. Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam cuitan, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek kini. Selain PRT, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan ”kerah biru” lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan ”kerah biru” hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal SMA. Sementara pekerjaan ”kerah putih” merujuk pada sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas,2Juni 2024). Pergeseran pekerjaan dari ”kerah putih” ke ”kerah biru”  dialami Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. ”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga, tetapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati, Rabu (19/3). Gajinya sebagai pengasuh anak mendekati UMR Jakarta Rp 5,39 juta. Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jaksel.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja ”kerah biru” yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja ”kerah putih.” Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka ”terlempar” ke pekerjaan ”kerah biru”. Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah 1 sopir lulusan sarjana, 1 PRT berijazah diploma, 3 pengasuh anak lulusan diploma, dan 1 tenaga administrasi lulusan diploma. ”Setahun ke belakang jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya,” tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan. (Yoga)

Zakat, Alternatif pendapatan dimasa Sulit

20 Mar 2025

Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) memperkirakan potensi zakat fitrah secara nasional pada tahun2025 berada di kisaran 476,3 hingga 536,8ribu ton beras yang setara dengan Rp 6,8 sampai Rp 7,5 triliun. Estimasi ini dihitung mengikuti harga rata-rata beras disetiap Kabupaten/Kota. Potensi zakat fitrah ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 238,7 juta orang, dengan perkiraan jumlah muzaki antara 190,5-214,7 juta orang atau 80% - 90% dari total penduduk muslim.

Peneliti Ideas, Tira Mutiara, mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah secara tepat sasaran berpotensi meningkatkan konsumsi beras per kapita penerima manfaat (mustahik). “Dengan estimasi mustahik sebagai penduduk di desil satu, yaitu 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 24,03 juta orang, konsumsi beras per kapita mereka berpotensi meningkat dari 0,200 kg per hari menjadi 0,255-0,262 kg per hari jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras,” ujar Tira, Rabu (19/03/2025).

Menurut Tira, jika zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang potensinya berkisar antara Rp 6,8 sampai Rp7,5 triliun. Dengan jumlah tersebut, setiap mustahik berpotensi menerima Rp 285ribu - Rp 314 ribu yang dapat digunakanuntuk konsumsi makanan dan minumanselama sekitar satu minggu. Zakat fitrah dapat menjadi tambahan bantuan sosial informal atau pendapatan bagi mustahik.“Potensi distribusi zakat fitrah ini sebanding dengan total anggaran bantuan pangan beras yang digulirkan Pemerintah padaJanuari hingga Juni 2024 sebesar Rp 7,52 triliun kepada 22 juta keluarga penerimamanfaat (KPM),” ungkap Tira. (Yetede)


2,8 Juta UMKM Telah Dibiayai Amartha

20 Mar 2025

Sejak berdiri hingga sekarang Amartha sudah menyalurkan pembiayaan produktif sebesar Rp 28 triliun dan telah membiayai 2,8 juta UMKM. VP Public Relations Amartha, Harumi Supit mengatakan, pembiayaan produktif dari tahun ke tahun semakin banyak. Meski begitu, perusahaan mampu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) hingga di bawah 3%. "Banyak sekali yang kita lakukan untuk menjaga NPL. Pokoknya kita sekarang fokusnya on quality terutama di tahun 2025, seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Media Briefing di Jakarta, Rabu (19/3/2025). Harumi mengatakan, Amartha sangat berbeda dengan perusahaan fintech lainnya. Amartha lebih fokus membiayai pelaku UMKM yang berada di kota-kota tier kedua.

Amartha sudah memberikan pembiayaan ke lebih dari 50.000 desa. Sebelumnya, Amartha berfokus di pulau Jawa dalam menyalurkan pembiayaan. Kemudian Amartha masuk ke Sumatera, disusul Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di 2024 Amartha melebarkan sayap bisnisnya ke Kalimantan. Harumi mengatakan, pihaknya akan terus fokus ke Indonesia Tengah dan Timur di masa mendatang, karena disana masih banyak sekali kebutuhan dari masyarakat yang perlu terjawab. Masih banyak masyarakat yang belum paham tahapan pembayaran melalui aplikasi. Ada yang ketika dihadapkan dengan apps ini bingung. Karena itu, Amartha ke pedesaaan-pedesaan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM terkait digitalisasi. (Yetede)


Peran Baru BI dalam Penciptaan Lapangan Kerja

20 Mar 2025
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) oleh Komisi XI DPR akan diperluas untuk mencakup isu strategis lainnya, termasuk kemungkinan pemberian mandat tambahan kepada Bank Indonesia (BI). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa revisi ini akan menyinggung pasal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI, khususnya dalam hal penguatan peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, muncul wacana agar BI diberi mandat tambahan dalam penciptaan lapangan kerja, meskipun saat ini masih bersifat wacana dan fokus utama revisi tetap pada aspek yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
Wacana untuk menugaskan BI menciptakan lapangan kerja sebenarnya bukan hal baru, karena pernah diusulkan dalam draf RUU PPSK tahun 2022, namun kemudian dihapus akibat kontroversi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa Pasal 7 UU PPSK saat ini sudah mencakup tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang secara implisit mencakup penciptaan lapangan kerja. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.
 
Perry juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dari BI dengan kebijakan fiskal dan sektor riil agar tujuan ekonomi nasional tercapai. Ia menegaskan bahwa revisi yang dilakukan tidak akan mengubah konstruksi utama UU PPSK, melainkan hanya memperjelas peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Anak Muda Marah pada Korupsi

19 Mar 2025

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)

Lebaran 2025, Perputaran Uang Diprediksi Melemah

19 Mar 2025

Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mengindikasikan turunnya perputaran uang di masyarakat. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang. Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 dari total penduduk Indonesia, turun 24 % dibanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berpendapat, seiring dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibanding Lebaran 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 %.

”Jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya, Selasa (18/). Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 % dari Lebaran 2024. Dengan demikian, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun. Perhitungan itu berpotensi meningkat. Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga Rp 4 juta, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Meski demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 di kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024. (Yoga)

Mulai Pulihnya Penerimaan Pajak

19 Mar 2025

Kemenkeu melaporkan, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan bruto sebesar 6,6% per 17 Maret 2025. Kondisi ini sudah lebih baik dari pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2025 yang kontraksi 3,8%. “Dalam kurun waktu 17 hari dari 1-17 Maret terjadi turn around dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% pada akhir Februari, lalu pada 17 Maret 2025 posisinya sudah positif 6,6%,” kata Menkeu, Sri Mulyani pada jumpa pers hasil lelang Surat Utang Negara di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sri Mulyani menegaskan, dengan membaiknya kondisi penerimaan pajak diharapkan akan menjaga ekspektasi pelaku ekonomiterhadap kinerja perekonomian Indonesia. Pasalnya, pada dua bulan pertama penerimaan pajak mengalami kontraksi beruntunsecara tahunan. “Ini juga untuk menenangkan seluruh media maupun market yang menyoroti penerimaan negara," kata Sri Mulyani. (Yetede)


Perputaran Uang Idulfitri kali ini tak sebanyak 2024

19 Mar 2025

Kadin Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Idulfitri tahun ini mencapai Rp 137,975 triliun, turun dari perputaran uang pada Idulfitri 2024 di Rp 157,3 triliun. Perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring jumlah pemudik yang mengalami penurunan. “Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar Rp 3,75 juta yang naik 10% dari tahun lalu, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,975 triliun," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang dalam pernyataan resmi, Selasa (18/3/2025). Jumlah ini masih berpotensi naik, karena angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat.

Berdasarkan hasil survey dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kemenhub maupun akademisi, jumlah pemudik HariRaya Idulfitri 2025 diperkirakan146,48 juta orang atau 52% dari penduduk Indonesia, turun 24% disbanding tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Nataldan Tahun Baru (Nataru) dan Idulfitri yang sangat berdekatan, sehingga yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idulfitri. Ditambah, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah. Ditambah, maraknya PHK. (Yetede)


Mengembalikan Kepercayaan Investor di Pasar RI

19 Mar 2025

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam, yang memicu tindakan trading halt oleh otoritas bursa setelah penurunan mencapai 5%. Meskipun ada sedikit pemulihan di sesi kedua, penurunan IHSG menciptakan sentimen negatif di pasar modal Indonesia. Gejolak ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekhawatiran atas kondisi fiskal yang melemah dan isu reshuffle kabinet, terutama terkait dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi situasi ini dengan mendatangi Bursa Efek Indonesia dan memastikan bahwa DPR akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan pasar. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Kabinet Merah Putih dan menjamin pengelolaan APBN yang optimal. Dia juga menekankan bahwa indikator ekonomi Indonesia tetap solid, dengan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang menunjukkan kinerja baik.

Beberapa analis pasar, seperti Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas dan Felix Darmawan dari Panin Sekuritas, menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan investor, seperti memaksimalkan penerimaan negara dan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga acuan. Selain itu, ketidakpastian politik dan regulasi dianggap sebagai faktor yang memperburuk sentimen pasar, dengan investor yang cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi di tengah ketidakpastian ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berencana mengeluarkan kebijakan baru untuk menanggulangi gejolak pasar lebih lanjut.