Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25-4,5 %. Keputusan ini dinilai kian mempersempit ruang bagi BI, untuk memangkas suku bunga di tengah perekonomian yang melambat. The Fed mengumumkan tingkat suku bunga tersebut di Washington, AS, Rabu (7/5) waktu setempat atau Kamis WIB, melalui rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang digelar pada 6-7 Mei 2025. The Fed masih menunda untuk memangkas suku bunga acuannya. Mereka melihat adanya risiko inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat seiring kebijakan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.

Melansir kantor berita Reuters, Gubernur The Fed, Jerome Powell mengatakan, kebijakan perdagangan Pemerintah AS itu telah memicu ketidakpastian. Maka, The Fed memilih mencermati dulu perkembangan ekonomi ke depan. ”Meskipun ketidakpastian meningkat, ekonomi masih dalam posisi yang solid. Kami percaya sikap kebijakan moneter saat ini membuat kami berada dalam posisi yang baik untuk merespons secara tepat waktu terhadap perkembangan ekonomi potensial,” katanya dalam konferensi pers. Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, keputusan The Fed kembali menahan suku bunga acuannya membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter BI kian sempit.

Selain suku bunga AS yang tetap tinggi, pelemahan yuan China dan perkembangan geopolitik terkini masih menjadi sentimen bagi investor sehingga menimbulkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan keluarnya arus modal asing. ”Bagi Indonesia, penahanan suku bunga The Fed secara efektif mempersempit ruang gerak kebijakan. BI saat ini terjebak dalam situasi sulit karena harus mengelola stabilitas mata uang dan menstimulus ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 baru-baru ini melambat menjadi 4,87 secara tahunan, terlemah sejak 2021,” ujarnya. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di masa mendatang, kemungkinan hingga awal 2026. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir, penipuan atau scam di sektor keuangan semakin canggih dan berkembang, di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Secara global, tren penipuan keuangan juga terus meningkat. Contoh kasus besar adalah penangkapan buron asal Filipina yang terlibat dalam skema investasi bodong senilai 67 juta USD dan terbongkarnya pusat online scam di Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal Asia Tenggara. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan luasnya jaringan penipuan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperdaya korban. Di Indonesia, penipuan keuangan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2022 hingga triwulan I-2024 kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp 2,5 triliun.

Angka ini kemungkinan lebih besar, mengingat masih banyak korban yang enggan melapor karena berbagai alasan, seperti rasa malu atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Untuk merespons ancaman ini, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) meluncurkan Indonesia AntiScam Centre (IASC) pada 22 November 2024. IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung asosiasi industri terkait untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek jera. Asosiasi yang terlibat adalah asosiasi industri perbankan, asosiasi sistem pembayaran, dan asosiasi e-commerce.

Lima bulan sejak beroperasi, hingga 22 April 2025, IASC telah menerima 97.423 laporan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian Rp 2 triliun. Sebagai bentuk reaksi cepat, 40.127 rekening dengan dana Rp 137,9 miliar telah diblokir untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Pada 31 Desember 2024, IASC menerima 18.614 laporan dengan 8.252 rekening diblokir. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penipuan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang menjadi korban. Adapun jenis penipuan yang ditangani oleh IASC, antara lain, penipuan transaksi belanja (jual-beli daring), investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, fake call, penipuan penawaran kerja, phishing, skimming, call center palsu, love scam, APK, dan social engineering. Keberadaan IASC memberikan dampak positif yang nyata dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan. (Yoga)

Ekonomi Provinsi Papua Tengah yang berjuluk ”Kota Emas” tengah lemas. Pada triwulan I-2025, ekonomi daerah penghasil tembaga dan emas itu tumbuh minus 25,53 %. Kenaikan harga emas dan masih tingginya harga tembaga tak dinikmati daerah itu. Anjloknya kinerja sektor pertambangan dan ekspor menjadi biang keladi utama. Kontraksi di sektor konstruksi dan konsumsi atau belanja pemerintah semakin membuat lesu pertumbuhan ekonomi daerah itu. BPS mencatat, dari 17 lapangan usaha, hampir semua mengalami pertumbuhan, kecuali pertambangan dan penggalian serta konstruksi. Pada triwulan I-2025, sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi tumbuh -32,82 % dan -0,11 % secara tahunan.

Sementara pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) menurut pengeluaran hanya ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,38 %. Lima komponen lainnya, termasuk ekspor dan pengeluaran pemerintah, terkontraksi. Ekspor barang dan jasa pada triwulan I-2025 terkontraksi paling dalam, yakni tumbuh -54,55 % secara tahunan, diikuti konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh -9,37 %. Kepala Departemen Riset Industri dan Daerah Kantor Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, Jumat (9/5) mengatakan, selama ini, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sangat bergantung pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Tambang tembaga dan emas yang dikelola perusahaan itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Papua Tengah. Kala pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih dan konsentrat tembaga pada awal Januari 2025, efeknya berdampak pada perekonomian Papua Tengah. Memang pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PTFI yang berakhir pada 31 Desember 2024 menjadi Juni 2025. Namun, izin perpanjangan itu baru dikeluarkan pada Maret 2025. Di sisi lain, smelter tembaga PTFI juga sempat terbakar pada tahun lalu sehingga produksi tembaga olahan terganggu. (Yoga)

Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia meminta pemerintah pusat mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioca untuk mengakhiri polemik anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri tapioka dalam negeri. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung Dasrul Aswin mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk menerbitkan larangan terbatas impor tepung tapioka. Harapannya, industri diharapkan dapat menyerap singkong petani sesuai harga acuan, yakni Rp 1.350 per kg.

”Kami berharap larangan terbatas itu segera diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri dan menyerap singkong petani sesuai harga yang telah ditetapkan,” kata Dasrul, Jumat (9/5). Tahun ini, harga singkong di Lampung anjlok hingga Rp 900 per kg. Kondisi itu membuat ratusan petani singkong dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks kantor Pemprov Lampung pada Senin (5/5). Setelah didemo, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Harga singkong ditetapkan Rp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati.

Kebijakan itu memperkuat surat Dirjen Tanaman Pangan Kementan No 1180/TP.220/C/05/2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu petani oleh industri sebesar Rp 1.350 per kg. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dipatuhi industri. Setelah terbitnya kebijakan harga acuan pembelian singkong, puluhan pabrik tapioca justru memilih tidak beroperasi sementara waktu. Hingga kini, setidaknya 27 pabrik pengolahan tapioka tutup sementara. Padahal, kata Dasrul, harga pembelian Rp 1.350 per kg dinilai wajar. Dengan asumsi hasil panen berkisar 20-25 ton per hektar, petani singkong hanya mendapatkan keuntungan Rp 15 juta per tahun setelah dipotong biaya tanam dan operasional. (Yoga)

Kardinal Robert Francis Prevost dari Peru terpilih menjadi Paus Ke-267 dan memilih nama kepausan Leo XIV. Ia mengajak membangun jembatan dan dialog seperti yang dilakukan Paus Fransiskus. Setelah tiga kali putaran pemungutan suara, para kardinal elektor berhasil memilih paus baru. Cerobong di atas Kapel Sistina, Vatikan, Kamis (8/5) pukul 18.00 waktu Roma atau pukul 23.00 WIB, mengepulkan asap putih, pertanda paus yang baru telah terpilih. Kardinal Protodiakon Dominique Mamberti mengumumkan paus baru telah terpilih. ”Habemus Papam,” kata Mamberti. Kardinal Robert Francis Prevost, Paus terpilih, lalu muncul di Balkon Basilika Santo Petrus. Ia memilih nama Leo XIV. Paus Leo XIV adalah Paus pertama kelahiran Chicago, AS. Kalimat pertama Paus Leo XIV adalah, ”Damai sejahtera bagi kalian semua,” ujarnya sembari melambai ke ribuan orang di Alun-alun Santo Petrus.

Ia menyinggung pendahulunya, Paus Fransiskus. ”Paus yang memberkati Roma, memberikan berkatnya kepada seluruh dunia pada pagi Paskah itu. Izinkan saya untuk menindaklanjuti berkat itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi semua orang. Kejahatan tidak akan menang,” katanya. Tidak lupa, ia berterima kasih kepada para kardinal yang memilihnya sebagai penerus Paus Fransiskus. Ia menyebut visi kepausannya adalah membangun jembatan dan membangun dialog. Mirip dengan upaya mendiang Paus Fransiskus. Paus Leo XIV juga mengajak orang-orang menunjukkan kasih kepada siapa pun. Ia juga mengajak semua berdialog dengan kasih. Tidak lupa, ia menyapa umat Katolik di Peru, tempat ia melayani selama puluhan tahun. Sebelum terpilih, Prevost pada 2023 diangkat oleh mendiang Paus Fransiskus sebagai prefek yang bertugas memberi nasihat kepada Paus tentang pengangkatan uskup baru. (Yoga)

Dalam beberapa tahun terakhir, Ombudsman RI paling banyak menangani kasus fraud perbankan yang berkaitan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR. Sebagian masyarakat tidak mendapatkan sertifikat meski KPR sudah lunas. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar yang juga menyangkut KPR, yakni program pembangunan 3 juta rumah. Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI (ORI) Yustus Yoseph Maturbongs menyampaikan, terdapat 14 jenis bentuk fraud perbankan berdasarkan penanganan laporan Ombudsman RI di sektor keuangan. Kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan analisis kredit dan KPR. ”Tetapi, yang paling (sering) itu KPR. Jadi, orang sudah lunas KPR, tetapi sertifikatnya belum dapat bertahun-tahun,” katanya seusai diskusi publik bertajuk ”Pencegahan Malaadministrasi dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Sektor Perbankan”, Kamis (8/5) di Jakarta.

Kasus KPR bermasalah itu biasanya dialami masyarakat atau nasabah KPR dengan tenor panjang, 15-20 tahun. Mereka tak mendapatkan sertifikatnya lantaran pihak pengembang atau notaris menghilang atau bermasalah secara hukum. Selain itu, ditemukan pula kasus para debitor yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan kata lain, obyek KPR telah bertahun-tahun ditinggalkan dan tidak dilunasi, tetapi kemudian dating penghuni baru. Puncak dari tren tersebut terjadi pada 2021-2022. Namun, perkembangannya mulai menurun seiring perbaikan mekanisme KPR oleh perbankan dan asesmen yang dilakukan oleh ORI. ”Kerugian masyarakat yang diselamatkan di sektor perbankan lumayan. Dari total Rp 500 miliar penyelamatan kerugian masyarakat, bisa setengah dari itu disumbang sektor perbankan atau mencapai sekitar Rp 200 miliar (sejak 2021),” ujarnya. (Yoga)

Di tengah kompetisi ketat di panggung investasi global, kepercayaan investor tak datang begitu saja. Ia harus dipupuk, dibangun, dan dikomunikasikan lewat narasi yang meyakinkan. Inilah yang kini diupayakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang dipercaya Presiden Prabowo dapat menjadi SWF dengan total valuasi kelolaan aset terbesar di dunia ini tengah menegaskan eksistensi di mata global. Salah satunya lewat panggung pertemuan dengan figur paling berpengaruh di bidang filantropi dan inovasi global, Bill Gates. Pada Rabu (7/5) perhatian publik tertuju ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Disana Presiden Prabowo, CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan para pelaku usaha nasional duduk satu ruangan bersama pendiri Gates Foundation tersebut. Pertemuan tersebut tak cuma simbolis, tetapi juga strategis. Di balik senyum dan jabat tangan Presiden dengan Bill Gates, terselip harapan besar menjadikan Danantara sebagai mitra yang kredibel dan menarik bagi komunitas investasi internasional. Pertemuan itu menjadi bagian dari misi pemolesan wajah Danantara. Lembaga yang baru saja dibentuk di masa transisi kekuasaan ini sadar bahwa legitimasi global tak hanya dibangun lewat regulasi, tetapi juga lewat komunikasi dan reputasi. Salah satu langkah konkretnya adalah inisiasi Rosan membentuk Danantara Trust Fund, sebuah instrument penghimpun dana sosial-investasi yang dibingkai narasi keberlanjutan.

”Kami ingin menunjukkan bahwa Danantara tak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang dampak sosial, inklusi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai inilah yang menjadi bahasa universal bagi mitra global seperti Gates Foundation,” ujar Rosan dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, Rabu (7/5). Rosan mengatakan nantinya Danantara akan mengalokasikan dana 1 hingga 2,5 % dari total dividen BUMN sebagai hibah lewat Danantara Trust Fund. Instrumen Danantara Trust Fund dirancang dengan target awal pengelolaan dana 100 juta USD dan harapan berkembang hingga 1 miliar USD dalam lima hingga enam tahun. Model ini dinilai sejalan dengan tren global, di mana investor kini tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.

Pertambangan berkelanjutan adalah praktik pertambangan yang mengurangi risiko terhadap dampak lingkungan, sosial sekaligus memaksimalkan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, konsep keberlanjutan perusahaan mengacu pada prinsip ESG, yang dapat diukur pencapaiannya. Salah satunya adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk. Perusahaan berkode emiten ITM ini bergerak di bisnis batubara. Tersebar di Kalimantan, ITM memproduksi 20,2 juta ton batubara pada 2024. Dalam Laporan Berkelanjutan 2024, ITM menyebutkan strategi berkelanjutan, dilakukan melalui transformasi bisnis dari ketergantungan pada batubara ke energi terbarukan. Meskipun batubara masih utama, ITM menargetkan tahun 2025 sebagai masa transisi energi.

”Sebelum bicara tentang jumlah produksi, kami harus lebih dulu memperhatikan isu lingkungan. ITM telah bergerak ke energi terbarukan,” ujar Ignatius Wurwanto, Direktur ITM, dalam diskusi terkait industri pertambangan dan akal imitasi (AI), di Jakarta, Kamis (24/4). Tahun lalu, ITM melalui PT ITM Bhinneka Poer (IBP) membukukan kontrak pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 61,3 megawatt peak (MWp). PLTS itu termasuk dalam proyek Pelabuhan Bunyut, tempat bongkar muat batubara. Penggunaan energi terbarukan, seperti PLTS dan minyak kelapa sawit, di ITM pun bertambah dari 745.933 gigajoule (GJ) pada 2022 menjadi 958.775 GJ tahun lalu. Sebaliknya, pemakaian energi tidak terbarukan berkurang dari 2,5 juta GJ menjadi 2 juta GJ di periode tersebut.

Intensitas gas rumah kaca ditekan seminimal mungkin, bahkan nol emisi. Penerapan pertambangan berkelanjutan lainnya ialah mereklamasi lahan pascatambang, merealisasikan dana Rp 24,5 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat, hingga mengadopsi teknologi digital melalui scrum yang memungkinkan pengembangan prototipe, proyek percontohan, dan produk yang dapat direalisasikan secara cepat. ”Selama lima tahun, kami memiliki 50 studi kasus (scrum) dengan nilai (proyek) 50 juta USD (Rp 850 miliar dengan kurs 1 USD setara Rp 17.000),” ujarnya. Ignatius mengakui, pengembangan teknologi membutuhkan dana. Namun, hal itu harus dilakukan untuk mendukung pertambangan berkelanjutan. Apalagi, dengan prinsip itu, produksi batubara meningkat 20 % tahun lalu. (Yoga)

Gelombang PHK di sejumlah industri- dari manufaktur, perhotelan hingga media- beberapa waktu belakangan ini adalah salah satu dampak dari situasi industri yang sedang surut. Untuk itu salah satu solusi yang paling efektif dalam membendung gelombang PHK ke depan adalah dengan mempercepat realisasi investasi di sektor padat karya, termasuk melindungi industri dari gangguan premanisme. Ini artinya, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena PHK dinilai jauh lebih penting untuk dipikirkan, dibandingkan dengan isu angka PHK pada 2025. Oleh karena itu, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) PHK diharapkan tidak semata berfokus pada perlindungan hak-hak korban PHK, tapi juga upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Apalagi, gelombang PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara seperti Singapura. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Susiwijoyo Moegiarso mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan penyusunan naskah keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas PHK. Saat ini, naskah keppres tersebut tengah diproses di Sekretariat Negara (Sekneg) untuk mendapatkan tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Selain Keppres satgas PHK, proses yang juga sama tengah dilewati Keppres Satgas Deregulasi dan Satgas Perundingan Indonesia - Amerika. Pembentukan ketiga keppres yang bertujuan untuk menjaga daya tahan perekonomian Indonesia, di tengah besarnya tekanan ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang, ditargetkan tuntas pekan ini. (Yetede)

Ketika Ismail Marzuki menciptakan lagu "Rayuan Pulau Kelapa" pada tahun 1944 sebagai penghormatan bagi para pejuang kemerdekaan, mungkin yang dibayangkan sang komponis  besar negara ini adalah sebuah negeri kepulauan yang tidak saja merdeka, tetapi tampak begitu indah dengan dedauanan pohon kelapa melambai ramah kepada siapapun yang mencintai Indonesia. Bicara tentang pohon kelapa, ini adalah anugrah ciptaan Tuhan yang begitu bermanfaatnya. Akarnya yang berserabut merupakan pengikat tanah sekitarnya dari erosi pantai dan sungai. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat jembatan, atau diolah menjadi berbagai furniture dan perabot rumah tangga.  Serabut dari kulit kelapa dapat digunakan sebagai fiber, sementara batok buah kelapa biasa digunakan sebagai arang bakar. Daunnya yang muda-biasa disebut janur- dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat dengan aromanya yang khas. Bandingkan dengan ketupat plastik yang di Negeri Jiran disebut nasi imbit.

Namun, buah kelapa sungguh menawarkan banyak pilihan untuk diolah. Dalam beberapa bulan terakhir, harga kelapa di dalam negeri melonjak tajam. Pada Agustus 2024, harga kelapa untuk kebutuhan industri masih berada dikisaran Rp 3.500 per kg. Namun per April 2025, harga tersebut melonjak drastis menjadi Rp 8.500 per kg. Penyebab kenaikan harga yang begitu drastis itu bukan berasal dari satu faktor saja, melainkan merupakan akumulasi dari dinamika permintaan global yang melonjak. Permintaan global terhadap produk kelapa, terutama dari RRT. Negara tersebut mengalami ledakan konsumsi minuman berbasis kelapa seperti coconut latte, coconut milk, dan produk siap minum seperti coconut juice.  Sementara aturan ekspor di Indonesia khususnya untuk kelapa bulat  sangatlah lemah bahkan tidak jelas sehingga justru memperparah situasi. Negara-negara tetangga seperti Philipina dan Thailand sudah menerapkan berbagai regulasi seperti kuota, pajak ekspor yang tinggi, bahkan larangan ekspor untuk menjaga pasokan domestik dan menolong hilirisasi  (Yetede)