Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melakukan revisi UU penyiaran yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial atau kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reportes Without Borders (Reporters Sans Frontieres/RSF menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kekebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skors kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvesional, seperti koran, majalah, online, televisi dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi pola konsumsi informasi masyarakat  lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. (Yetede)

Kita memasuki kuartal II-2025 dengan perasaan was-was apakah kinerja ekonomi Indonesia akan lebih baik dibanding kuartal 1 lalu. Mengapa? Sebab, pertumbuhan pada kuartal 1-2025 tercatat sebesar 4,87% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari perkiraan  4,91% dan turun dibandingkan ekspansi 5,02% pada kuartal IV tahun 2024. Ini merupakan pertumbuhan paling lambat sejak kuartal I-2025 dari 7,63% kuartal IV-2024, mencerminkan lemahnya permintaan global, sementara impor juga melambat tajam menjadi 3,96% dari 10,36% pada kuartal IV. Dari sisi produksi, pertumbuhan melambat pada sektor manufaktur, sebesar 4,55% vs 4,89%, perdagangan grosir dan eceran, 5,03$ vs 5,19%, serta perumahan, 2,94% vs 2,97%, sedangkan sektor pertambangan mengalami kontraksi 1,23% vs 3,95%. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun 2025. Namun, Menteri Keuangan meningatkan, kebijakan tarif baru dari AS dapat memangkas pertumbuhan PDB sebesar 0,3 hingga 0,5 poin presentase. Memang kebijakan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif mulai 5 April 2025 mnejadi 10% pada barang impor dari hampir semua negara dan lebih tinggi untuk RRT membuat semua negara dan pelaku bisnis harus melakukan kalkulasi ulang. Apalagi tiga bulan setelah agresif tarif Trump ini atau pada Juli 2025 nanti, Trump akan memberlakukan tarif unilateral lebih tinggi dengan besaran yang berbeda untuk negara berbeda. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya dalam, mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja dengan mendukung pemberdayaan Srikandi BTN. Upaya tersebut sejalan dengan Asta CIta Presiden Prabowo Subianto yakni keseteraan gender. Direktur Utama BTN Nixon Napitupul menyampaikan, keterwakilan perempuan dalam jajaran top management juga menjadi bagian transformasi perseroan agar lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman. "Industri perbankan sejatinya merupakan industri dengan pendekatan feminim karena berkaitan dengan hospitality, jasa, dan relasi. Dengan keterwakilan perempuan di level pemimpin akan membawa perubahan besar dalam menghadirkan layanan yang lebih ramah bagi para nasabah," ujar Nixon. Nixon melanjutkan, keterwakilam perempuan dalam level pimpinan akan menciptakan lingkungan persaingan sehat. BTN sendiri telah mencatat kemajuan signifikan, dengan dua perempuan yang kini menjabat sebagai direksi dan keterwakilan perempuan di level BOD-1 telah mencapai 20%. Per Desember 2024, jumlah pegawai perempuan di BTN juga mencapai 48,9%. (Yetede)

Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Raksasa elektronik asal jepang, Panasonic, mengumukan rencana PHK terhadap 10.000 karyawan global. Menanggapi itu, Juru Bicara Kementerian perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. "PHK yang terjadi di Panasonic Holsings tidak berdampak pada operasi Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar dia. Febri mengakui bahwa utilitass industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada kuartal 1-2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilitas  sektor ini mencapai 75,6%. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompeititif. "Persaingan global di sektor elektronok semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," ucap dia. Lebih lanjut, Febri menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. (Yetede)

Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menangkap banyak peluang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat melakukan kunjungan ke Negeri Paman Sam dan bertemu dengan banyak pengusaha di sana. Dengan peluang  yang ada, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, nilai perdagangan Indonesia -AS dapat menembus angka US$ 80 miliatr atau dua kali lipat setelah proses negosiasi tarif resiprokal. "Prediksi kami di Kadin, kalau antara ekspor dan impor (Indonesia-AS) itu US$ 39-40 miliar kurang lebih. Dalam waktu 2-3 tahun, bisa menjadi US$ 120 miliar. Kalau misalnya kita menyiasati benar," kata dia. Pria yang akrab dipanggil Anin ini merinci Presiden AS Donald Trump memegang data yang mencatatkan nilai ekspor Indonesia ke AS sekitar US$ 25 miliar dan impor US$ 13 miliar. Dengan demikian, total nilai perdagangan  kedua negara saat ini sekitar US$ 40 miliar. Dia menerangkan, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS yang sekitar US$ 18 miliar dolar AS rencananya akan diseimbangkan. Hal ini terkait negosiasi tarif yang dibuka oleh AS dengan permintaan nilai ekspor-impor Indonesia-AS menjadi setara. Sehingga, total perdagangan kedua negara diprediksi naik menjadi US$ 58 miliar atau hampir US$ 60 miliar. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan swasembada beras dalam waktu enam bulan ke depan meskipun saat ini sekitar 60% kebutuhan berasnya masih dipasok dari luar daerah. Dengan populasi sekitar 4,27 juta jiwa dan kebutuhan beras tahunan mencapai 450.000 ton, upaya swasembada ini menjadi prioritas strategis, terutama karena Kaltim merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi, seperti optimalisasi lahan sawah eksisting seluas 46.640 hektare dan pemanfaatan lahan tidur. Ia menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan menyambut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencetak minimal 20.000 hektare sawah baru yang dekat dengan sumber air.

Guna mendorong produktivitas, intensitas tanam akan ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali panen per tahun, dengan dukungan teknologi pertanian modern. Menteri Amran menyampaikan komitmennya mendukung penuh program ini, termasuk pengadaan alat pertanian senilai Rp10 triliun dan bantuan pompa air. Ia menegaskan pertanian di Kaltim harus sepenuhnya termekanisasi agar lebih efisien dan produktif.

Langkah terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi katalisator pencapaian swasembada beras dalam waktu dekat.

Untuk meredam tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah strategis dengan membuka pendaftaran bagi anggota bursa yang ingin menjadi liquidity provider (LP). Menurut Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, sejauh ini sudah ada sembilan anggota bursa yang siap menjadi LP, termasuk lima dari luar negeri.

Kehadiran LP, yakni institusi yang menyediakan likuiditas dengan memperdagangkan saham-saham tertentu secara aktif, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan volume transaksi saham, khususnya saham-saham dengan likuiditas rendah seperti BDMN, BYAN, dan IMAS. Namun, peran LP ini tetap terbatas, tidak mencakup seluruh saham di pasar modal, melainkan hanya yang memenuhi kriteria tertentu.

Meski kebijakan ini mendapat dukungan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga likuiditas, sejumlah pengamat mengingatkan risiko yang muncul. Teguh Hidayat, Direktur Avere Investama, menyatakan bahwa LP dapat membuat harga saham bergerak tidak alami dan tidak mencerminkan fundamental emiten. Menurutnya, dominasi LP bisa menjadikan pasar seperti "mainan bandar" dan kurang berpihak pada investor ritel.

Sejalan dengan itu, Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini bisa membuka ruang manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu. Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa kehadiran LP bisa menimbulkan tiga risiko: distorsi harga, ketergantungan pasar pada LP, dan kegagalan LP berfungsi optimal pada emiten dengan free float rendah dan potensi konflik kepentingan dengan pemegang saham pengendali.

Meskipun langkah BEI menunjukan upaya aktif untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas IHSG, implementasi liquidity provider harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan distorsi harga dan mengabaikan kepentingan investor ritel.