Perusahaan multifinance mulai tertarik dengan kehadiran financial technology (fintech) di industri keungan yang kian masif. Alih-alih bersaing, multifinancememilih menggandeng fintech menjalankan bisnis bersama. Kerjasama multifinance dengan fintech berpotensi besar menguntungkan masing-masing pelaku bisnis. Multifinance mulai mengguyur fintech dengan kredit. Mereka menyasar kredit multiguna dan kredit modal usaha. Kerjasama ini dapat memangkas biaya operasional multifinance, karena tidak mendirikan kantor cabang baru untuk memperluas usaha. Melalui fintech, pelayanan pinjaman multifinance bisa diakses oleh banyak orang di berbagai tempat. Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan lampu hijau kolaborasi kedua pemain ini. Bentuk kolaborasi bisa pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (,em>joint financing).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan, investasi asing pada perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) yang kemudian berkembang menjadi unicorn, yakni Bukalapak, Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia memberikan dampak positif keuntungan bagi negara Indonesia. Menurut Menkominfo, ketika investasi masuk mendanai unicorn yang diuntungkan secara langsung adalah masyarakat Indonesia karena membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu pula, unicorn telah menjadi ujung tombak menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut data BKPM, sejak tiga tahun lalu dan hingga kini, suntikan dana asing senilai US$ 2-2,5 miliar masuk ke sektor e-commerce atau digital economy. Dampak lainya adalah arus modal yang masuk ke unicorn akan bertahan sebab bisnis modelnya berbeda, tidak seperti deposito bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik.

Keputusan bersama anggota Council of Palm Oil Producing Countries untuk melawan kampanye negatif dari Uni Eropa diyakini akan membawa angin segar bagi perbaikan harga crude palm oil dalam jangka panjang. Malaysia dan Indonesia sepakat segera menemui otoritas Uni Eropa untuk menyuarakan perlawanan terhadap kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Selain Kolombia, Thailand dan Pantai Gading akan menyusul menjadi negara anggota CPOPC. Sebelumnhya, perlawanan terhadap kampanye negatif UE dilakukan secara bileteral oleh masing-masing negara. CPOPC akan mendekati PBB dengan mengusung kampanye positif tentang CPO seklaigus menggandeng organisasi di bawah PBB seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan Food and Agricultural Organization (FAO).

Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan komoditas yang amat penting. Tidak hanya menjadi tumpuan ekspor nonmigas untuk meraih devisa, tetapi juga telah menjadi bagian dari urat nadi dan penggerak ekonomi di daerah penghasil sawit, seperti Sumatra dan Kalimantan. Meski permintaan dunia sangat besar, ekspor CPO dan produk turunannya menghadapi banyak hambatan di sejumlah ngera. India, misalnya menerapkan hambatan impor CPO dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi hingga 44% dan 54% untuk produk turunannya. Amerika Serikat memperkecil keran impor biodiesel dengan memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD). India dan Amerika Serikat menggunakan instrumen tarif yang diatur oleh WTO. Uni Eropa menggunakan cara yang berbeda yaitu dengan kampanye negatif untuk menahan penetrasi produk CPO dan biodiesel. Salah satu kampanye negatif yang gencar dilakukan oleh Uni Eropa adalah tuduhan bahwa perkebunan sawit menjadi biang penyebab deforestasi, banyak terjadi pelanggaran HAM, hingga tuduhan adanya pekerja anak di perkebunan sawit. Bagaimanapun, cara-cara tidak fair yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak saja merugikan Indonesia sebagai eksportir CPO dan turunannya, tetapi juga mencederai asas dan prinsip dasar perdagangan bebas berkeadilan yang dibangun melalui WTO.

Penetrasi industri air minum dalam kemasan atau AMDK ke pasar ekspor terus bergeliat. Salah satunya terlihat dari surplus neraca dagang di sektor tersebut yang terus meningkat. Bahkan, surplus epanjang tahun 2018 mencapai US$16,48 juta. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), terdapat 500 perusahaan AMDK, di mana 90% diantaranya merupakan industri kecil dan menengah.

Industri digital melahirkan profesi baru sekaligus risiko baru. Risiko ini mesti diantisipasi. Pekerja usia muda rentan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain literasi yang rendah, para pekerja usia muda umumnya tidak mengetahui cara menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja.
Pada 22 Januari 2019, ILO merilis laporan global commission in the future of work: work for brighter future, dalam laporan ini ILO menyebutkan tiga investasi yang harus diperhatikan negara yaitu : investasi kemampuan manusia, lembaga kerja serta pekerjaan layak dan berkelanjutan. Menurut stusi forum ekonomi dunia (WEF) 2018, hampir 50% perusahaan di dunia memperkirakan, otomasi membuat tenaga kerja penuh mereka berkurang pada 2022.

Peluang kerjasama terbuka bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan Kolombia. Indonesia siap berbagi masukan bagi Kolombia, termasuk dalam mendiversifikasi dan mengembangkan pasar di dalam negeri. Dewan negara-negara produsen minyak sawit (CPOPC) siap memfasilitasi pertemuan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin saling bermitra. Peluang kemitraan dengan Kolombia bermacam-macam. Bisa disisi produksi, pemrosesan ataupun pemasaran yang semua bergantung pada pembicaraan bisnis ke bisnis.
CPOPC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia dan Kolombia mengusai 90% produksi minyak sawit dunia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, CPOPC akan mempertahankan pasar di Eropa dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) sebaiknya juga diterapkan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media sosial (medsos). Ini diperlukan untuk mengantisipasi sikap pedagang yang menjual barang lewat media sosial guna menghindari keharusan menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena bentuknya self-claim, pedagang yang tadinya berdagang di marketplace nantinya bisa berpindah ke medsos. Sebab, penjual yang berdagang lewat media sosial tidak dimintai NPWP utamanya yang melalui Facebook dan Instagram yang susah dilacak omzetnya.

Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) sepakat untuk menolak kebijakan antisawit yang akan dikeluarkan Uni Eropa. Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/19 of the Europe Union Renewable Directive (RED) II. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalu penggunaan konsep Indirect Land Use Charge (ILUC). Indonesia dan Malaysia memandang peraturan tersebut sebagai kompromi politis di internal UE dengan tujuan mengisolir dan mengecualikan minyak sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk repressed yang diproduksi UE.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan dunia perbankan untuk mampu bersaing dengan perkembangan industri keuangan berbasis teknologi. Pasalnya,kemajuan tekfin dapat menggerus atau menyingkirkan bank yang sudah tidak mampu beradaptasi. Sementara itu Bank Indonesia menyatakan, transformasi digitalisasi perbankan di Indonesia harus segera diimplementasikan secara total. Pasalnya, inovasi teknologi yang dikembangkan tekfin semakin menjangkau pasar hingga paling bawah.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan Bank yang saat ini unggul belum tentu unggul dua tahun lagi. Situasinya terus berubah sehingga perussahaan harus terus upgrade. Mirza juga memaparkan empat pilar bank digital pada 2025 mendatang yakni : omni banking, modular banking, open bankingdan smart banking. Namun untuk menuju empat pilar tersebut, regulator mendapatkan tantangan dari eksternal dan internal. Khusus tantangan internal, biaya yang mesti dikeluarkan dalam inovasi teknologi saat ini masih dirasa cukup mahal. Disatu sisi, antara satu bank dan bank lainnya belum cukup solid untuk bertransformasi. Ketersediaan SDM dibidang teknologi juga masih terbatas. Lebih lanjut pihaknya menambahkan, regulator harus dapat memfasilitasi perbankan agar dapat bersaing secara adil.