Pemerintah berencana mengurangi jangka waktu subsidi perumahan. Namun, kebijakan itu berpotensi membebani masyarakat pembeli rumah subsidi. Kemapuan keuangan masyarakat yang meningkat menjadi pertimbangan utama. Selain itu, pengurangan durasi subsidi dari 20 tahun saat ini diharapkan menambah jumlah masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan subsidi.

Sejumlah bank mengaku siap untuk mengimplementasikan PSAK 71. Meski demikian para banker mengaku belum mendapatkan nilai akhir soal penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dibutuhkan. Menurut Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia , Tbk (BRI) Implementasi PSAK 71 mewajibkan perbankan untuk membentuk cadangan lebih besar, lantaran dihitung sejak awal tahun berjalan (expected loss). Menurutnya system sudah rampung namun nilai CKPN masih dihitung karena belum final karena yang jadi acuan adalah laporan Desember 2019. Sebelumnya BRI memperkirakan butuh tambahan CKPN hingga Rp 8 Triliun untuk penerapan PSAK 71. Nilai tersebut sejatinya tak terlalu signifikan bagi BRI lantaran bisa diserap dari laba ditahan, maupun beban biaya. Sejak 2015, BRI juga telah membentuk CKPN diatas 150% dari rasio kredit macet alias Non Performing Loan (NPL). Bahkan pada 2018 nilai CKPN BRI mencapai Rp 34,6 Triliun tau setara 200,16% dari kredit macetnya yang senilai Rp 17,2 Triliun. Hingga semester 1-2019 BRI telah membentuk CKPN , senilai Rp 38,3 Triliun atau setara 194,58% dari kredit macetnya sebesar Rp 19,7 Triliun.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) menjelaskan penambahan CKPN guna implementasi PSAK 71 tak akan mengganggu ekspansi kredit perbankan. Sebab, menjelang akhir 2019 , pertumbuhan kredit juga tercatat melandai. Kondisi tersebut otomatis mengurangi atau tak menambah beban CKPN yang besar bagi perbankan.

Sementara Presiden Direktur PT Bank Panin Indonesia Tbk (PNBN) memastikan siap mengimplementasikan PSAK 71 tahun depan. Sedangkan soal tambahan CKPN masih dihitung finalnya tuturnya. Sebelumnya , hasil perhitungan sementara Bank Panin setidaknya membutuhkan tambahan CKPN hingga Rp 1,2 Triliun, yang akan dibebankan dari laba ditahan. Hingga semester 1-2019, Bank Panin tercatat telah membentuk CKPN senilai Rp 3,67 Triliun. Jumlah ini turun 3,42 yoy (year on year) dibandingkan semester I - 2018 senilai Rp 3,80 Triliun. Pada periode sama Bank Panin mencatat laba senilai Rp 1,68 Triliun tumbuh 23,86 secara yoy.

Eksportir kendaraan utuh asal Indonesia perlu mengantisipasi rencana Vietnam untuk menerapkan hambatan non tarif berupa Special Consumption Tax (STC) untuk melindungi pasar domestik.  Gagasan STC intinya memberikan pengurangan pajak untuk produk dalam negeri, sehingga harga menjadi lebih murah. Hingga sejauh ini Vietnam belum menerapkan STC karena beragam reaksi dari principal otomotif dan berhati-hati terhadap ketentuan World Trade Organization (WTO). Rencana awal kebijakan yang mengenakan tarif khusus untuk produk impor itu bakal diterapkan pada awal Oktober 2019. Vietnam merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar kendaraan asal Indonesia di Kawasan Asean bersama Filipina. Indonesia harus siap dengan berbagai peraturan agar merek yang telah berinvestasi di Indonesia tidak pergi dan yang ingin berinvestasi menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi di Asean. Indonesia juga harus jeli untuk melindungi pasar domestik sekaligus memperbesar industri di dalam negeri.

Momok defisit neraca perdagangan sepertinya bakal kembali menghantui Indonesia hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih, laju impor Indonesia diperkirakan meningkat seiring dengan berlakunya sejumlah pakta kerja sama ekonomi komprehensif pada 2020. Risiko kenaikan impor adalah hal yang tak terhindarkan sebagai dampak dari makin derasnya aliran investasi ke Indonesia. Pakta kerja sama ekonomi komprehensif akan memiliki manfaat yang besar bagi Indonesia. Pasalnya, kerja sama itu tidak hanya akan berkutat pada perjanjian perdagangan, tetapi juga kemitraan dalam berinvestasi. Guna memperkuat daya tarik investasi di Indonesia setelah sejumlah pakta kerja sama ekonomi komprehensif diberlakukan, pemerintah akan merevisi beberapa peraturan impor dan ekspor yang dinilai memberatkan dunia usaha. Terdapat 11 permendag soal impor dan 7 peraturan mengenai ekspor yang akan direvisi.

Aksi pungli masih saja menghantui pengusaha terutama dari kalangan korporasi asing. Hal itu setidaknya tecermin dalam surat yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) yakni PT Joans Textile kepada Kementerian Perindustrian. Perusahaannya yang berlokasi di Kecamatan Katapang Kopo, Soreang, Kabupaten Bandung Selatan mengalami kesulitan ketika memasukkan/ mengeluarkan kontainer untuk ekspor/impor. Muncul pungli yang meminta perusahaan membayar Rp500.000—Rp800.000 per kontainer yang melintasi jalan desa. Selain itu, adanya biaya menginap kontainer senilai Rp4 juta—Rp5,2 juta per hari. Persoalan pungli akan menurunkan daya tarik RI sebagai lokasi investasi perusahaan asing, khususnya di sektor pertekstilan yang belakangan menjadi sorotan publik.

IMF warned global economic risks have risen as central bank reduce borrowing costs and that stronger oversight is needed to ease threats to an already shaky expansion. Policy makers urgently need to take action to tackle financial vulnerabilities that could exacerbate the next economic downturn.

PT Garuda Indonesia (persero) Tbk dan sejumlah perusahaan badan usaha milik negara bersinergi mendukung bisnis layanan kargo PT Merpati Nusantara Airlines  (persero). Dukungan ini diharapkan dapat memperpanjang napas Merpati dalam menuntaskan kewajiban restrukturisasi utang.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, pihaknya mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati untuk layanan pengiriman ke Indonesia Timur khususnya Papua dan Papua Barat. Dalam kerjasama ini, Garuda hanya akan menarik biaya sewa pesawat dan tidak mengambil keuntungan dari bisnis kargo. Kerjasama secara umum berjangka waktu 38 tahun, tetapi akan dievaluasi setiap 5 tahun.

Direktur Utama Merpati Airlines Asep Ekanugraha menyadari upaya bisnis tersebut masih jauh dari kebutuhan restrukturisasi utang. Pihaknya pun belum dapat menjamin apakah maskapainya bisa mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk kembali terbang dalam waktu dekat.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan di kisaran 20%. Angka tersebut bahkan tak dapat melampaui kinerja pada tahun 2014. Pertumbuhan manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir. Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnansi pertumbuhan kinerja manufaktur di Indonesia.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan berbagai insentif fiskal. Sayangnya efek yang diharapkan tidak berhasil mendongkrak berbagai indikator kinerja manufaktur. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun ini hanya 4% dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional. Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Pertumbuhan infrastruktur digital dan populasi pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu pendorong investasi. Sekitar 15-20% dari penanaman modal asing (PMA) didukung sektor digital. Investasi langsung berupa PMA di sektor ekonomi digital meningkat pesat. 

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi meningkatkan PDB sebesar 150 miliar dollar AS. Penambahan tenaga kerja digital di sektor manufaktur diprediksi 4,5 juta orang, sedangkan tenaga kerja penunjang manufaktur sebanyak 12,5 juta orang. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengemukakan, ditengah tekanan ekonomi global ada 2 sektor penyelamat PMA di Indonesia yaitu ekonomi digital dan industri pengolaha. Bahkan dari 11 unicorn di Asia, sebanyak 5 unicorn berada di Indonesia (GoJek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia dan Ovo). 

Konsumsi panjang Januari-Agustus 2019 mencapai 11,7 juta ton atau melonjak 44% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perluasan pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia selama Januari sd Agustus 2019 mencapai 34, 7 juta ton (naik 14% pada periode yang sama di tahun 2018). Sekitar 11, 7 juta ton diserap konsumsi domestik dan 22,7 juta ton diekspor. Sementara volume ekspor selama kurun itu naik 3,8%. Kenaikan ekspor minyak kelapa sawit diduga terkait perang dagang AS dan China yang membuat kedelai AS tidak bisa masuk ke China.

Sementara itu, ekspor ke India cenderung turun dari 412.100 ton pada Juli 2019 menjadi 291.320 ton pada Agustus 2019. Tingginya bea masuk 44% untuk minyak sawit dan 54% untuk produk turunanya dinilai menjadi pemicu.