Dampak derasnya arus impor baja telah terasa di industri baja hilir yakni terjadi penurunan utilitas pabrikan baja hilir pada tahun ini. Utilitas pabrikan baja hilir kini turun ke level 60% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sekitar 70%. Penurunan utilitas tersebut seperti bom waktu yang menunggu meledak jika tidak segera dimitigasi. Guna menjaga agar utilitas pabrikan tidak terus merosot, mendorong agar adanya harmonisasi di seluruh sektor industri baja. Selain itu, perlu mendorong pemberlakuan wajib standar nasional Indonesia (SNI) baja ringan.  pemberlakuan SNI wajib dapat membantu menahan arus impor baja hilir. Saat ini, baja hilir lokal tidak dapat bersaing dengan baja hilir impor hasil penyelewengan pos tarif. Seperti diketahui, baja yang memiliki kandungan boron tidak dikenakan bea masuk lantaran baja tersebut digunakan untuk produksi industri otomotif.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan pemerintah belum bisa memastikan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020. Alasannya, pemerintah Jakarta masih harus mengkaji hasil survei tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota. Menurut Andri, pemerintah Jakarta memang sudah menerima Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 308 Tahun 2019 yang memerintahkan peningkatan upah minimum di Ibu Kota hingga 8,51 persen. Namun pemerintah provinsi bersama Dewan Pengupahan Daerah masih akan mengkaji surat edaran tersebut.

Bila merujuk pada instruksi Menteri Tenaga Kerja, upah minimum DKI Jakarta seharusnya naik sekitar Rp 335 ribu atau naik dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan, Heber Lolo Simbolon, mengatakan pengusaha sebenarnya berkeberatan atas keputusan pemerintah untuk meningkatkan UMP. Alasannya, perekonomian masih lesu. Sejumlah bidang usaha bahkan berada dalam kondisi sangat buruk. Heber mencontohkan pengusaha retail dan konvensional tengah kehilangan pasar akibat perkembangan dunia digital.

DJPPR Kementerian Keuangan kembali melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk pembiayaan APBN 2019 besok. Penawaran yang masuk pada lelang kali ini diperkirakan bakal kembali tinggi (oversuscribed) seiring dengan sentimen positif perekonomian dalam negeri. Ekonom PT Pefindo, Fikri C. Mengatakan pasar surat utang saat ini sedang menghadapai tren suku bunga acuan yang terus turun. Sejak Juli lalu, Bank Indonesia telah tiga kali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 75 basis point ke level 5,25 persen.

Adapun lelang yang digelar hari ini menyodorkan tujuh seri SUN yaitu SPN03200123, SPN 12200703, FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076. Kemenkeu menetapkan target indikatif dalam pelaksanaan lelang ini mencapai Rp 15 triliun dengan target maksimal Rp 30 triliun. Lelang pada enam seri SUN terakhir merupakan pembukaan kembali (reopening), kecuali SPN03200123 sebagai seri baru. Sepanjang tahun ini pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai 825,7 triliun melalui 24 kali lelang. Dananya akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBN 2019 yang dipatok 1,84 persen dari produk domestik bruto. Hingga 8 Oktober, pemerintah sudah 20 kali melelang SUN.

Fikri mengatakan sentimen positif lainnya juga berasal dari kondisi politik domestik. Dia menilai, pelaku pasar cenderung optimistis bahwa Presiden Joko Widodo akan memiliki menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional.

Upaya pemerintah mengerek investasi di sektor perikanan budi daya menghadapi beberapa tantangan berat. Dirjen Perikanan Budi Daya mengatakan salah satunya adalah terkait dengan penataan dan pembenahan ruang laut untuk penggunaan perikanan budi daya. Saat ini setiap daerah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun, kata dia, belum semua daerah memiliki aturan mengenai batas kuantitas usaha budi daya, seperti jumlah maksimal keramba jaring apung (KJA) yang diperbolehkan di wilayah itu. Slamet memberi contoh Norwegia, yang menerapkan pembatasan budi daya perikanan mengacu pada kemampuan produksi dan populasi ikan di daerah tertentu.

Tantangan lain adalah teknologi. Menurut dia, perluasan investasi perikanan budi daya terhambat kendala penggunaan teknologi yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah yang berurusan dengan pengusaha harus terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah membidik investasi US$ 50 juta atau Rp 700 miliar dari Norwegia, dengan perkiraan produksi 2.500 ton ikan per tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan, realisasi investasi perikanan budi daya sepanjang tahun ini sudah mencapai Rp 893 miliar atau mencetak nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian pendalaman (pramasterplan) pada lokasi ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. "Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (21/10). Konsultan ini dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal (nasional) dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD. Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan bahwa masih ada sejumlah hal yang harus dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Adapun sejauh ini Bappenas sudah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 secara teknokratik. "Tentunya kami harapkan pemerintahan berikut bisa menerjemahkan RPJMN selanjutnya. Kami melihat RPJMN yang tidak terlalu optimis tetapi juga tidak terlalu pesimis. Misalkan pertumbuhan ekonomi kami sarankan rata-rata 5,4%," ucap Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan , untuk lima tahun ke depan Indonesia harus ramah terhadap investasi agar perekonomian semakin membaik. Indonesia mau tidak mau harus fokus dan ramah terhadap investasi karena itu yang bisa membuat pertumbuhan lebih tinggi dari pada yang biasa kita alami dalam lima tahun terakhir.

The future economic team of newly inaugurated President Jokowi and Vice President Ma'ruf Amin will face several challenges ahead as industries falter, trade deteriorates and a skills gap amid rising automation threatens  job growth, economist have said. Jokowi's team need to create efficient policies, citing manufacturings as an example of a sector that required change.

The manufacturing sector's contribution to the country's GDP fell to 19.52 percent in the second quarter from 20 percent in the first 3 month of the year, as the sector only grew 3.5 percent annually, below the all economic growth target of 5 percent and marking the sector's lowest figure since the second quarter of 2017, according to BPS data. Meanwhile, national exports dropped 5.74 percent yoy in September to US$14.1 billion, marking 11 consecutive months of yoy declines, BPS reported. Imports, meanwhile, were down 2.41 percent yoy in September at $14.2 billion, resulting in a trade deficit of $160 million.

CORE Indonesia research director Piter Abdullah believed the government's lack of focus on industrial development was the reason for the decline in the manufacturing sector's contribution to country's GDP, which was nearly 30 percent back in 2002. Beside, there is another problem such as skills gap issue amid the rising popularity of automation and machine learning. The Automation and the Future of Work in Indonesia study published by management consultancy McKinsey and Company projects that 23 million jobs could be displaced by automation by 2030, but 27 million to 46 million new jobs could be created in the same period. That would result in 23 million more jobs created, 10 million of which would be new types of work.

Kementerian Pariwisata memburu lebih banyak investasi swasta untuk pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata prioritas. Lima lokasi yang menjadi fokus utama pemerintah pada tahun depan adalah Candi Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan kawasan khusus Likupang.

Asisten Deputi Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, mengatakan arus modal swasta untuk seluruh sektor wisata domestik mencapai US$ 840.6 juta atau berkisar Rp 11.8 triliun pada semester pertama tahun ini. Lebih dari separuh angka tersebut berasal dari investor lokal. Di luar investasi swasta, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan Rp 6.4 triliun untuk mempercepat pengembangan empat pelancongan prioritas pada APBN tahun depan. Likupang kemudian dimasukkan sebagai prioritas kelima karena potensinya sebagai KEK baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebagian pagu anggaran lembaga Kementerian pada 2020, sebesar Rp 43.11 triliun akan dipakai untuk menyokong pariwisata prioritas.

Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menuturkan kabinet baru nanti harus mampu membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia ke depan. Tak hanya itu, jajaran menteri dalam bidang ekonomi mendatang harus bekerja transparan dan rasional dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Selama ini menurutnya iklim usaha kerap terhambat oleh ego sektoral sehingga menteri satu dengan lainnya tidak mau berkomunikasi dengan baik serta tidak terbuka terhadap opini publik dan kementerian lain.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa pemerintah selama 5 tahun ini telah melakukan banyak terobosan terutama di bidang infrastruktur. Namun hal tersebut belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di angka 5 persen. Bobby mengatakan investasi merupakan salah satu kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, selama ini pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada tingkat konsumsi, bukan dari industri yang bisa memberikan nilai tambah, kemajuan teknologi, atau kualitas sumber daya manusia. Direktur Indef, Enny Sri Hartati, menuturkan salah satu penyebab investor sulit masuk ke Indonesia adalah ketidak-konsistenan regulasi yang dibuat pemerintah, yang cenderung berubah-ubah. Bahkan kebijakan antar kementerian justru kadang bertolak belakang. Hal tersebut, tidak akan mendukung produktivitas untuk berbagai sektor ekonomi, yang terlihat dari tidak adanya investasi yang tumbuh pada sektor riil.

Perdana Menteri Boris Johnson mengirim surat yang tidak ditandatangani ke Uni Eropa, yang berisi permintaan penundaan keluarnya Inggris dari blok tersebut. Johnson sejatinya enggan menulis surat ke Brussels untuk meminta perpanjangan waktu Brexit setelah parlemen pada Sabtu lalu memaksanya menunda hengkangnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang.

Surat ini bermula dari tidak berhasilnya parlemen Inggris meneken kesepakatan UU Brexit hengkang pada 31 Oktober mendatang. Parlemen Inggris pada Sabtu malam menggelar voting. Hasilnya, 322 anggota parlemen menyatakan mendukung amandemen penundaan dengan Uni eropa dan 302 suara menyatakan menolak. Surat tersebut berisikan permintaan tambahan batas waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa hingga 31 Januari. Banyak yang percaya bahwa keterlambatan Brexit tidak dapat diperpanjang hingga pertengahan 2020. Sebab, blok tersebut memerlukan sisa tahun ini untuk menyiapkan anggaran jangka panjangnya mulai 2021. Uni Eropa juga perlu tahu bagaimana hubungan Uni Eropa dengan Inggris secara finansial dan sebaliknya.