Pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor perekonomian telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah jumlah pekerja yang dirumahkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja informal juga terkena
dampaknya karena kehilangan pendapatan harian sampai mengalami

”Garis pertahanan pertama adalah stabilitas sosial. Artinya, pemerintah harus memberi makan warga yang kehilangan pekerjaan dan membantu UMKM yang bangkrut,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan dalam diskusi terbatas secara daring dengan Kompas, Kamis (16/4/2020). Perbincangan itu juga diikuti Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Keadaan ini diperkuat dengan keterangan Rosan, menurutnya sektor usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan karyawannya bahkan terpaksa melakukan PHK. “Pemulihan sektor riil harus dilakukan dalam tiga bulan ini agar krisis kesehatan dan kemanusiaan tidak meluas menjadi krisis social”, MS Hidayat menambahkan. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi hal ini seperti yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo, pada Selasa (14/4) adalah melonggarkan giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional maupun syariah. Stimulus yang berlaku 1 Mei 2020 ini akan menambah likuiditas diperbankan Rp 102 triliun. Gita mendukung langkah ini dengan berpendapat bahwa alternatif pelonggaran kuantitatif ini seperti juga yang dilakukan bank sentral AS, The Fed

Di sisi lain, Kementerian Pertanian merealokasi dan memfokuskan ulang anggaran Rp 1,85 triliun untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan dalam jaring pengaman sosial sebagian besar berupa program padat karya, antara lain padat karya perkebunan dan padat karya rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa secara terpisah menyarankan, fokus sebaiknya berupa penyaluran dana langsung bagi produsen pangan agar dapat dibelanjakan. Hal ini disepakati juga oleh Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja yang berharap realokasi anggaran Kementerian Pertanian diarahkan untuk modal bagi petani.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri. Presiden menyampaikan, mitigasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berupa program perlindungan sosial bagi pekerja di sector pariwisata perlu segera dilakukan dan harus sampai pada sasaran. Termasuk stimulus bagi pelaku usaha di sektor tersebut yang bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini turut dikonfirmasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio seusai rapat terbatas, bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai program padat karya

Berbagai inisiatif menggeliatkan usaha bermunculan. Upaya itu guna menjaga usaha, membuka peluang usaha, dan mempertahankan pekerja yang pada umumnya menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi atau sudah gulung tikar karena kondisi usaha yang melesu selama pandemi. Upaya ini sebagai alternative mengimbangi langkah kebijakan stimulus yang ditempuh pemerintah. Pemilik-pemilik jenama atau merek lokal, misalnya, akan menggelar Hari Belanja Brand Lokal pada 25-27 April 2020 yang digagas Pendiri Hypefast Achmad Alkatiri, Pendiri Brodo Muhammad Yukka Harlanda, Pendiri Torch.id Ben Wiriawan, Managing Director Ria Miranda Pandu Rosadi, dan Pendiri Cottonink Carline Darjanto

Ben memaparkan saat dihubungi, Kamis (16/4/2020), di Jakarta., “Anjloknya penjualan mereka (UMKM) tergolong parah atau di atas 30 persen. Di sisi lain, kami tidak ingin merumahkan karyawan yang hidup dari brand lokal”. Ia menambahkan, perdagangan daring tak terdampak signifikan oleh pandemi. Sayangnya, sebanyak 70 persen yang dijajakan adalah produk impor. Public Relations and Media Relations Hari Belanja Brand Lokal Indonesia Bonita Ayu laras menambahkan, produk dengan jenama lokal pun mengandalkan penjahit, jasa pengemasan, bahkan tenaga administrasi dari dalam negeri. 

Disi lain, sejumlah platform e-dagang menginisiasi gerakan itu dengan berbagai program, diantaranya: 1) Program ”Stimulus Dukungan Covid-19 100 Miliar Shopee” seperti dikonfirmasi Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja; 2) Bukalapak memiliki program ”One Click Online”. Program berupa ajakan bagi masyarakat untuk menambah pemasukan dengan menjadi pelapak seperti dilansir Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono; 3) Tokopedia membuat kampanye #JagaEkonomiIndonesia guna mengajak masyarakat menjadi wirausaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat melalui

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan dan perkantoran selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka menaati Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 sebagai Penanganan Covid-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah mengatakan pemeriksaan lapangan itu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Pengecualian berlaku untuk industri kesehatan, bahan pangan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta penyediaan kebutuhan sehari-hari serta industri yang usahanya mendapat izin operasi dari Kementerian Perindustrian.

Selasa lalu, PT Panasonic Manufacturing Indonesia mendapatkan surat teguran meski telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian, hal ini karena tidak melakukan pembatasan karyawan di bagian produksi dan apabila teguran tidak dilaksanakan maka Dinas akan melayangkan surat ke Menperin untuk mengajukan pencabutan izin kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengkonfirmasi industri yang tidak dikecualikan dalam kebijakan PSBB masih bisa melakukan aktivitasnya atas izin Menperin dengan tetap wajib mematuhi protokol dan pedoman selama pandemi Covid-19 dalam proses kerjanya, dan pemantauan dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ditempat terpisah, Manajer Komunikasi Korporat PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Santi Krisanti membenarkan adanya kunjungan dadakan dari Dinas Tenaga Kerja pada Selasa lalu dan pihaknya akan menambahkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Dinas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor besi dan baja pada triwulan melonjak drastis ke US$ 2,26 miliar dari US$ 610 juta pada Februari dan US$ 649 juta pada Maret tahun lalu. Namun Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir, kenaikan ini terjadi lantaran kinerja industri dan dampak pandemi Covid-19 belum terlihat ke ekonomi internasional. Kenaikan ekspor besi dan baja ditopang oleh permintaan baja ke Amerika Serikat yang berasal dari Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah; serta Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang meningkat dimana ada sejumlah perusahaan dengan penyertaan modal asing asal Cina yang memiliki smelter dengan nilai ekspor yang cukup besar. 

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan,?Kasan?Muhri, mengatakan pernyataan senada dimana kenaikan ekspor tersebut diperkirakan karena pemenuhan kontrak yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Sedangkan Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Purwono Widodo menambahkan, kenaikan ekspor juga dipicu karena produsen mulai mengarahkan orientasinya untuk ekspor akibat permintaan domestik anjlok hingga 40 persen. Menurut mereka, pada triwulan kedua, sudah pasti ekspor besi dan baja akan turun baik domestic maupun ekspor lantaran penyerapan baja untuk konstruksi dan otomotif juga turun karena ada beberapa perusahaan yang berhenti sementara sampai Covid-19 mereda atau selesai

Sejumlah perusahaan pengiriman ekspres menuai berkah dengan melonjaknya volume paket seiring dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota/kabupaten. Chief Executive Of? cer J&T Express Robin Lo menuturkan volume pengiriman barang meningkat secara nasional dari tra?k normal setelah pandemi virus corona merebak di Indonesia. Dimana volume pengiriman barang  mengalami peningkatan secara keseluruhan di Indonesia meski hanya 15% dari volume pengiriman normal.

Optimisme senada disampaikan Chief Marketing Of?cer (CMO) SiCepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati. Pasalnya, aktivitas pengiriman perusahaan terus mengalami peningkatan. Bisa dikatakan penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya justru berdampak positif dengan kenaikannya sekitar 20,3%

Pemerintah memberikan perluasan akses pasar di dalam negeri bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Selain itu, wajib pajak KITE juga mendapatkan keringanan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)   No .31/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Covid-19. Dari sisi ?skal, wajib pajak KITE mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN dan PPnBM untuk pemasukan barang dari dalam negeri yang diolah untuk dieskpor. 

Plt. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Rishdianto Budi Irawan menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha, ia beranggapan kemudahan ini akan menggerakkan ekonomi yang telah lesu dalam beberapa bulan terakhir, serta mendongkrak daya beli masyarakat dengan akan membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menurunkan biaya logistik

Lebih lanjut, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat menjelaskan tujuan klausul ini adalah untuk memberikan persamaan perlakuan antarpengusaha KITE yang tidak mendapatkan fasilitas sejenis dan produknya dijual di dalam negeri.

Pemerintah telah mengumumkan sejumlah insentif untuk menjaga roda bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya berupa relaksasi kredit , perpajakan dan penerapan Kartu Prakerja. Meski sudah mulai berjalan beberapa program insentif, sejauh ini masih ditemukan sejumlah kendala dilapangan bahkan beberapa belum terealisasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Percepatan eksekusi insentif kepada jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas, Rabu (15/4). Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memerintahkan pemberian insentif tambahan, yaitu pemberian pinjaman baru dan pemberian bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultra mikro. Pasalnya, UMKM di Indonesia berperan penting karena menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, ada delapan program yang sedang dipersiapkan bagi sektor UMKM, yang salah satunya adalah penghapusan pajak bagi UMKM dalam 6 bulan kedepan yang sedang dibahas dengan Ditjen Pajak sebagaimana konfirmasi Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Yunirwansyah menerangkan, implementasi skema tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

Terkait dengan program relaksasi kredit, konfirmasi datang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui Corporate Secretary Rully Setiawan dan Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn ditempat masing-masing,  mengatakan, perseroan telah melakukan percepatan penawaran dan proses restrukturisasi dengan menyesuaikaan kondisi debitur.

Di lain pihak, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menyatakan, saat ini perusahaan pembiayaan masih dalam tahap veri?kasi data lapangan agar insentif yang diberikan tepat sasaran. Namun, Direktur Sales dan Distribusi PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo meyakini, penyaluran kredit ke sektor UMKM bakal tetap turun kendati pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada kelompok usaha tersebut, hal ini karena daya beli menurun dan multifinance menaikkan DP untuk menjaga kualitas kredit . Ekonom BCA David E. Sumual menilai, hingga saat ini tidak ada masalah dalam penerapan program relaksasi kredit UMKM sepanjang telah mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menuturkan, menambah insentif subsidi kredit kepada UMKM tanpa perhitungan yang matang tidak akan memberi efek signifikan pada ekonomi riil, lantaran permintaan yang melemah dan justru berpotensi menimbulkan potensi moral hazard. Sementara itu, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap insentif dari pemerintah dapat dilakukan secara merata dan tidak hanya menyasar usaha ultra mikro. Dia mencontohkan, pembebasan tarif listrik yang masih belum menyentuh usaha kecil dan menengah. Dan pendapat ini juga didukung Ekonom Indef Bhima Yudhistira yang mengatakan pemerintah sebaiknya memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%— 70% bagi UMKM pelanggan 900 VA dan 1.300 VA. Selain itu, harga LPG 3 kg juga diusulkan untuk diturunkan. 

Industri digital di Tanah Air ternyata juga ikut merasakan dampak dari tak menentunya situasi selama kurang lebih sebulan terakhir ini akibat banyak masyarakat Indonesia beraktivitas di rumah. Founder & CEO Help Apps Melia Lustojoputro mengakui, ada perubahan signifikan terhadap layanan perusahaan rintisan miliknya, Help Apps yang merupakan platform berbagai jenis jasa keperluan rumah tangga. Permintaan berkurang secara bertahap hingga 70 persen dibandingkan biasanya. Melia menerapkan kegiatan bekerja dari rumah dan menggencarkan promosi melalui media sosial. Setelah pandemi ini berlalu, Help akan mengadakan pelatihan bagi helper mereka dan akan memberikan promosi-promosi untuk para klien dalam bentuk diskon dan giveaway.

Masa-masa yang tak pasti seperti saat ini ternyata juga membuka peluang baru, salah satunya, Sampingan, platform yang fokus utamanya adalah pekerja blue collar, seperti sales, kurir, dan surveyor lapangan. CEO dan Co-Founder Sampingan Wisnu Nugrahadi mengungkapkan, sejak berdiri pada Januari 2019 Sampingan tumbuh sangat baik tiap bulannya. Peningkatan permintaan terjadi dari industri logistik, karena masyarakat lebih mengandalkan tenaga pengiriman ketika akan memesan barang ataupun berbelanja. Wisnu menyebut, peningkatan jumlah kawan Sampingan yang bergabung karena adanya kebutuhan akan penghasilan tambahan.

Perubahan strategi juga dialami oleh perusahaan ventura capital. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memprediksi, akan ada pergeseran yang signifikan dalam pendanaan perusahaan rintisan pada masa pandemi karena lebih berfokus untuk membantu existing portfolio mengarungi krisis. Willson menegaskan, fokus dan strategi perusahannya adalah mendukung wirausaha (entrepreneur) yang menggunakan teknologi untuk memberikan nilai tambah di setiap sektor. Pergerakan krisis yang sangat cepat dan dinamika dunia perusahaan rintisan juga sangat cepat, sehingga kedua kombinasi ini membutuhkan daya adaptasi dan sensitivitas yang tinggi untuk melihat peluang dan target investasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada kuartal pertama tahun ini surplus 2,62 miliar dolar AS dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu yang mencatat defisit 62,8 juta dolar AS. Namun, Suhariyanto menekankan, Indonesia tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya mengenai komposisi impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh ke pergerakan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan, neraca dagang yang mengalami surplus belum dapat menggambarkan kondisi sehat secara penuh. Namun, berita baiknya adalah perkembangan ekspor ke Cina mengalami pertumbuhan cukup signifikan karena Cina merupakan mitra dagang utama ekspor kita.

Yusuf berujar, pertumbuhan impor terbesar justru terjadi pada kelompok barang konsumsi. Salah satunya adalah bawang putih, yang nilai impor komoditasnya pada Maret 2020 mengalami kenaikan hingga 18,8 juta dolar AS. Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino menuturkan, harga bawang putih impor yang masuk ke Indonesia akan segera menstabilkan harga dalam negeri. Valentino menjelaskan, ketersediaan bawang putih untuk Ramadhan dan Idul Fitri akan aman.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (16/4), menginformasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019 Bank BJB menyepakati pembagian dividen senilai Rp 925,04 miliar atau setara dengan rasio 60 persen dari laba bersih 2019 yang dibukukan sebesar Rp 1,56 triliun. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan juga disertai dengan kesepakatan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk pembagian dividen 2019. Yuddy menyampaikan, RUPST juga menyepakati penunjukan kantor akuntan publik yang akan berperan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020.

Sepanjang 2019, papar Yuddy, Bank BJB berhasil mempertahankan kinerja positif dengan raihan laba bersih sebesar Rp 1,56 triliun yang diikuti dengan penambahan nilai aset. Yuddy menyebutkan, sektor kredit yang menjadi ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional, di kisaran 6,97 persen per November 2019. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan juga bertumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), berkat bertambahnya porsi dana murah atau current account saving account (CASA).