Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan relaksasi untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan akan dirilis dalam waktu dekat.   

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebelumnya pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket stimulus diantaranya dalam bentuk jaring pengaman sosial (social safety net) seperti perluasan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembago, peningkatan anggaran Kartu Prakerja, dan pembebasan maupun diskon tagihan listrik PLN.

Febrio menuturkan, pemerintah juga sudah memutuskan untuk menambah alokasi belanja Rp 405,1 triliun untuk penangganan Covid-19. Program kredit usaha rakyat (KUR), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan usaha mikro (UMI) sampai saat ini telah menyasar 20% UMKM terbawah.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, ada 37 ribu laporan mengenai pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19. Dari jumlah 87,4% pelaku usaha berasal dari kelompok level mikro. Saat ini pihak Kemenkop UKM akan membantu pengusaha terdampak secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

PT Freeport Indonesia menegaskan pandemi Covid-19 belum berpengaruh pada pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Smelter Freeport yang berlokasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur (Java Integrated Industrial and Port Estate/JIIPE) itu ditargetkan rampung pada 2023 mendatang. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan proyek smelter masih berjalan di tengah pandemi Covid-19, belum ada keputusan menunda groundbreaking di Agustus ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan rencana kerja dan belanja pembangunan smelter telihat jelas dalam kurva S (S curve). Tony menuturkan pendanaan pembangunan smelter mayoritas berasal dari pinjaman perbankan, sebanyak 9 perbankan dalam dan luar negeri. Adapun investasi yang dibutuhkan smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga itu mencapai US$ 3 miliar. Desain smelter yang dibangun kini terintegrasi dengan fasilitas pemurnian anoda slime. Freeport sebenarnya sudah mulai membangun smelter sejak 2014 silam. Namun progresnya belum signifikan lantaran Freeport menginginkan kepastian operasi pasca berakhirnya Kontrak Karya (KK) di 2021. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini, koreksi atas outlook utang Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) dari sebelumnya stabil menjadi negatif bukan cerminan dari permasalahan ekonomi yang bersifat fundamental. Hal itu lebih dipicu oleh kekhawatiran S&P terhadap risiko pemburukan kondisi eksternal dan fiskal akibat pandemi Covid-19 yang bersifat temporer. S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek  ertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent. Perry meyakini, bahwa berbagai langkah kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang telah diambil Indonesia tersebut akan dapat mengembalikkan trajectory ekonomi Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan, eksternal, maupun fiskal, ke arah yang lebih sustainable dalam waktu yang tidak terlalu lama. S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 1,8% pada tahun ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sebelum membaik secara kuat pada satu atau dua tahun ke depan. 

Survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan, penjualan produksi ikan menjadi kendala besar di sejumlah daerah, banyak pengepul ikan tidak melayani atau membatasi pembelian ikan dari nelayan dan pembudidaya, sementara tempat pelelangan ikan dan pasar ditutup. Kondisi ini menyebabkan harga ikan merosot, nelayan yang tetap melaut kesulitan modal karena harga jual tak sebanding dengan biaya melaut. Nelayan terbelit utang kepada tetangga, juragan, dan pengepul. Bahkan sejumlah nelayan juga menjual barang dan perabotan untuk modal melaut dan menyambung hidup.

Saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (19/4/2020), Hilmatul Baidlo, perempuan nelayan di Desa Nambangan, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur menyampaikan, nelayan melakukan berbagai cara untuk tetap melaut. Namun, harga ikan anjlok dan ikan sulit terjual karena pasar tutup. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat KNTI Dani Setiawan mengatakan selain penjualan ikan biaya operasional juga meningkat karena pasokan bahan bakar minyak langka dan mahal Pembudidaya mengeluhkan kesulitan memperoleh benih dan sarana yang berbahan baku impor, kondisi ini memperburuk kehidupan keluarga nelayan dan pembudidaya. Pendapatan mereka menurun sedangkan mereka terbelit biaya hidup.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran pers, Sabtu (18/4), menyatakan, perikanan tangkap dan ekspor hasil laut harus tetap berjalan dengan memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Luhut mengimbau kepala daerah mengalokasikan APBD untuk membeli produk perikanan. Nelayan, pembudidaya, pengolah, dan petambak garam yang rugi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar diberikan bantuan langsung tunai. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mewajibkan eksportir menggunakan kapal nasional dan asuransi nasional dalam melakukan kegiatan ekspor impornya. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. 

Sebelumnya, ketentuan wajib ini telah diubah beberapa kali, melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional. 

Mendag menjelaskan, penetapan kebijakan ini masih membuka peluang bagi perusahaan asing, khususnya perusahaan angkutan laut asing, untuk berperan dalam kegiatan ekspor dan impor. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan angkutan laut nasional yang menggunakan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 dwt (deadweight tonnage) wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui INATRADE, sebelum angkutan laut tersebut sandar di pelabuhan Indonesia.

Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per tanggal 18 April 2020 dengan sistem whitelist. Penetapan aturan ini bertujuan untuk menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Janu Suryanto, mengatakan dengan skema whitelist, maka unit yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (equipment identity register) yang dioperasikan oleh operator dan terhubung ke CEIR (central equipment identity registry). Apabila unit yang diaktifkan tidak terdaftar IMEI-nya, operator langsung memblokirnya. 

Aturan mengenai validasi IMEI tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2019. Janu menjelaskan, penerapan kebijakan validasi IMEI tidak terbatas pada ponsel, namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler.

Menurut Janu, ruang masuk lingkup validasi IMEI adalah produk handphone pintar, komputer genggam, dan tablet (HKT). Perangkat HKT yang sudah diaktifkan sebelum pemberlakuan aturan atau 18 April 2020 masih dapat digunakan walaupun merupakan barang black market (BM) karena peraturan ini tidak berlaku surut. 

Validasi IMEI akan mengurangi penggunaan ponsel BM dan mendorong pertumbuhan industri ponsel dalam negeri.

Arus dana asing yang keluar dari bursa saham Tanah Air makin besar, saham emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps) menjadi yang paling banyak dilepas asing. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menjadi saham yang paling banyak dilego investor asing

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menyebut, hal ini dipicu pandemi Covid-19, pasar berekspektasi kinerja emiten bakal turun akibat pandemi. Saham perbankan akan terpengaruh jika pandemi virus terjadi dalam jangka waktu lama dengan kondisi ekonomi yang lesu beresiko menimbulkan kredit macet. Selain itu, William Hartanto, Analis Panin Sekuritas.mengatakan potensi penurunan peringkat utang Indonesia juga menjadi pertimbangan lain. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee juga turut mengatakan pandangan serupa setelah pada akhir pekan lalu, S&P Global Rating memangkas outlook utang Indonesia menjadi negatif dan meramal, pertumbuhan Indonesia hanya 1,8% tahun ini akibat Covid-19.

Pemerintah Indonesia boleh jadi beruntung. Sebelum lembaga pemeringkat utang global, Standard &Poor's (S&P) menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, Indonesia merilis obligasi global (global bond) jumbo senilai US$ 4,3 miliar pada awal April 2020. Beruntungnya peringkat utang Indonesia masih di level BBB. Sebelumnya, Moody's juga telah mewanti-wanti tekanan di sektor perbankan. Awal April 2020, Moody's memangkas outlook perbankan Indonesia dari stabil ke negatif.

Kepada KONTAN, Minggu (19/4), Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana memperkirakan, penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang berdampak pada kondisi fiskal, juga akan mempengaruhi prospek peringkat maupun outlook peringkat Indonesia dari lembaga lainnya. Ia menambahkan, perubahan outlook ini diperkirakan membuat imbal hasil (yield) maupun harga obligasi pemerintah bergerak volatil dalam jangka pendek namun tidak banyak mengubah di jangka menengah panjang.

Beban keuangan negara tahun ini makin berat lantaran ada tambahan biaya untuk aneka subsidi baru, serta naiknya risiko utang negara. Sejumlah risiko itu antara lain dipicu oleh lonjakan defisit anggaran negara tahun ini dari 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 5,07% dari PDB. Tambahan defisit ini memperbesar beban bunga utang tahun ini. Pembayaran bunga utang 2020, diperkirakan naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun dari proyeksi awal senilai Rp 295,2 triliun.

Dampak pembatasan sosial membuat banyak kesepakatan bisnis yang dilakukan secara virtual. Hal ini menaikkan bisnis fintech yang menyediakan jasa tandatangan secara digital sebagaimana dilansir CEO PrivyId Marshall Pribadi yang mengatakan berdasarkan bulan Februari hingga Maret lalu pihaknya mencatat jumlah pengguna naik 350% sejak adanya pandemi Covid-19. Ia menambahkan,  saat ini PrivyId mencatat ada 350 perusahaan yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Tahun ini targetnya bisa bertambah menjadi 1.000 perusahaan. 

Para emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memeriksa kesehatan bisnisnya di tengah pandemi korona. Mereka menguji daya tahan keuangan serta akurasi target-target bisnis tahun ini, sesuai dengan permintaan Kementerian BUMN.  Direktur Consumer Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Siti Choiriana menyatakan, saat ini manajemen TLKM dan Kementerian BUMN secara intens membahas pelbagai tugas dan fungsi pemberian bantuan kepada masyarakat. Konsekuensi upaya itu, antara lain, TLKM harus merevisi target kinerja. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PP Tbk (PTPP) Agus Purbianto juga mengungkapkan, Kementerian BUMN meminta BUMN melakukan stress test terhadap efek wabah Covid-19. Sejalan dengan ini, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Tumiyana, mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi dan uji daya tahan (stress test) target bisnis tahun 2020 dari gempuran efek korona. Selain itu, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya sempat mengungkapkan bahwa saat ini WIKA juga mulai menyeleksi proyek secara lebih ketat dan fokus pada proyek-proyek short term payment untuk menjaga kinerja. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga mengkaji efek korona terhadap bisnisnya, hal ini dikonfirmasi Silmy Karim, Direktur Utama Emiten baja plat merah, dan Sekretaris Perusahaan PTBA Hadis Surya Palapa, namun Surya mengatakan perusahaan belum memutuskan untuk merevisi target