PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot impor di tengah kelesuan harga minyak mentah dunia. Kegiatan produksi di sejumlah kilang dipangkas untuk efisiensi. Harga minyak Brent yang menjadi acuan minyak mentah Indonesia (ICP) kemarin anjlok ke kisaran US$ 25 per barel lebih rendah dari asumsi ICP pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memutuskan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga tersebut dengan menambah kuota impor minyak mentah dan bensin jenis RON 92. Tambahan impor itu akan disimpan sebagai cadangan pasokan untuk tahun depan saat kondisi mulai membaik.

Nicke menyatakan impor minyak akan didatangkan secara bertahap. Pembelian bertahap juga sengaja dilakukan untuk mengatur tempat penyimpanan tambahan minyak. Pertamina akan mengutamakan tempat penyimpanan miliknya sendiri dengan mengatur lifting per tiga bulan sekali. Nicke menyatakan keputusan menggenjot impor juga ditujukan untuk menurunkan harga pokok penjualan produk. Meski begitu, harga jual eceran BBM tidaklah serta-merta bisa menurun. Pasalnya, perusahaan harus menutup biaya operasional yang tak sebanding dengan harga jual produk. 

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Muhammad Ichsan berpendapat bahwa idealnya, penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri agar dapat membantu meringankan beban pekerja. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan menilai belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM saat ini. Pasalnya, penyesuaian itu tidak menjamin harga barang lainnya turut turun. Ia mengkhawatirkan terjadi shock inflation ketika harga kembali melonjak. Sedangkan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan harga BBM tetap dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, Pertamina dapat memberikan bantuan stimulus dengan menurunkan harga BBM untuk kendaraan logistik lantaran adanya aturan pembatasan kegiatan terkait Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan ekstra-hati-hati saat mencari sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan memutuskan menarik utang baru di tengah masa pandemi Covid-19. Febrio mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang keseluruhan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 654,5 triliun, dengan tiga sumber pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, penarikan pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral, dan penerbitan SBN di pasar primer.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), pekan lalu, merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di posisi stabil. Hal itu mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi kenaikan risiko eksternal serta fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah. Di tengah berbagai tekanan perekonomian global dan domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap mengelola utang dengan prudent dan akuntabel.  Menurut Sri Mulyani, penerbitan utang melalui penerbitan SBN akan menjadi fokus utama dan bersifat fleksibel sesuai dengan peluang yang dimiliki, serta waktu penerbitan, dan nilai penerbitan yang sesuai dengan kondisi pasar keuangan.  

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan dalam kondisi normal obligasi dapat diserap oleh sektor keuangan, seperti perbankan dan investor rumah tangga untuk obligasi retail. Namun, kini daya serap terbatas karena krisis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kebijakan pemerintah menerbitkan global pandemic bond dengan tenor hingga 50 tahun berpotensi menambah beban generasi. Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi berupa realokasi dan refocusing anggaran.

Sejak tahun lalu, industri digital di Cina telah mengalami perlambatan ekonomi yang membuat para investor khawatir sehingga menuntut investor agar lebih kreatif untuk selamat dari krisis virus korona. Menurut penyedia data PitchBook, sejauh tahun ini, investasi modal ventura di perusahaan-perusahaan pemula di seluruh Cina yang meliputi Hong Kong, telah anjlok lebih dari 65 persen.

Analis modal ventura di PitchBook, Alex Frederick, sebagaimana dikutip dari CNN berujar penyebaran Covid-19 yang tengah terjadi sekarang memberikan pukulan fatal bagi perusahaan rintisan yang tidak cukup kuat untuk menghadapi gejolak ekonomi. Selama masa krisis, perusahaan yang didanai mengalami penurunan nilai secara signifikan. Sedangkan, upaya menahan virus korona telah menyebabkan perlambatan ekonomi yang akan memperburuk volatilitas ekonomi.

Managing Director Chinaccelerator, Oscar Ramos, mengatakan, tahun ini pengusaha lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak dan menunda kesepakatan dengan investor. Perusahaan rintisan teknologi finansial berbasis di Hong Kong, Mio Tech dan Travel Flan pun mengalami kesulitan yang sama, ketika mencoba untuk mendapatkan dana dari pemodal ventura demi menyelamatkan perusahaan. CEO Travel Flan, Abel Zhao memutuskan untuk memikirkan kembali seluruh model bisnisnya dengan memperluas cakupannya dan mengambil mitra utama dari sektor lain.

Seperti yang dilansir dari BBC, teknologi kesehatan di Cina juga digunakan untuk mengidentifikasi gejala Covid-19, termasuk untuk menemukan perawatan baru dan memantau penyebaran penyakit. Sementara itu, kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut juga telah digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dan mempercepat pengembangan vaksin. Analis modal ventura di PitchBook, Alex Frederick, memprediksi, investor hanya akan mempertahankan modal mereka dan melanjutkan bisnis kembali seperti biasa ketika kondisi membaik. Alex mengungkapkan, perusahaan rintisan yang hanya mengandalkan dana venture capital akan mengalami nasib paling buruk karena dana telah mengering.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat aktivitas bertransaksi daring para pengguna Mandiri Online tembus Rp 3 triliun per hari pada Maret 2020. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi berharap, frekuensi harian transaksi Mandiri Online dapat terus meningkat terutama setelah adanya inisiatif kami menaikkan limit transfer via Mandiri Online untuk sesama rekening Mandiri dan antarbank menjadi total Rp 400 juta.

Hery menjelaskan, Mandiri Online saat ini menjadi produk utama yang ditawarkan Bank Mandiri kepada nasabah ritel karena menjadi platform yang dapat mendukung berbagai produk perseroan, yang menjadikannya sebagai salah satu alat bayar paling multifungsi.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rully Setiawan Republika mengatakan, perseroan akan terus meningkatkan inovasi pada produk Mandiri Online ini agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat luas. Terkait transaksi e-money relatif stabil, namun terjadi penurunan e-money sekitar 9 persen karena masyarakat harus bekerja di rumah.

Seiring kampanye social distancing, Bank Mandiri juga memastikan kesiapan seluruh jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mengantisipasi kebutuhan transaksional nasabah.

Pada 14 April, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan rilis terkait outlook ekonomi dunia yang berjudul “The Great Lockdown”. IMF memperkirakan, the great lockdown saat ini akan menjadi resesi terburuk sejak the great depression pada era 1930-an. IMF juga memberikan sinyal bahwa ekonomi dunia berpotensi pulih pada 2021. Upaya mencegah kebangkrutan di sektor korporasi (swasta dan BUMN) memang perlu menjadi perhatian bagi pemegang otoritas ekonomi. Ini mengingat, kebangkrutan di sektor korporasi dapat menimbulkan dampak turunan (multiplier effect) yang luas.

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada akhir Maret lalu merilis outlook-nya terkait prospek korporasi di tengah Covid-19. S&P banyak melakukan penurunan (downgrade) outlook terhadap korporasi di sejumlah negara. Korporasi yang paling terdampak (highly-impacted) selama Covid-19 ini meliputi penerbangan, otomotif, perhotelan, produk konsumer, gaming, ritel, bahan bangunan, pertambangan, perminyakan, dan infrastruktur transportasi.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi untuk meminimalisasi dampak Covid-19. Pemerintah telah menerbitkan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona, mengeluarkan stimulus ekonomi sekitar Rp 405 triliun bagi rumah tangga dan dunia usaha, juga memberikan dukungan kebijakan relaksasi kredit perbankan dan perpajakan. BUMN memiliki ULN sebesar 55,41 miliar dolar AS atau sekitar 27,13 persen dari total ULN korporasi. Tingginya ULN tentunya menjadi beban tambahan tersendiri bagi korporasi (termasuk BUMN) dan menekan nilai tukar rupiah.

Analis Republika Sunarsip, mengusulkan perlu diciptakan terjadinya mekanisme lindung nilai di antara korporasi sendiri (mutual hedging), adanya mekanisme fasilitas penyediaan valas oleh BI dengan biaya yang wajar untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran ULN, dan perlunya otoritas ekonomi perlu menyiapkan forum yang memungkin kan dilakukan restrukturisasi ULN.

BRI Syariah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam penyaluran pembiayaan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir, seiring dengan upaya mitigasi penyebaran wabah dan pemberlakuan pembatasan sosial.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto, mengatakan bahwa BRI Syariah telah menyalurkan Rp 1,28 miliar pembiayaan KUR selama Januari-Maret 2020. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi industri pengolahan, jasa-jasa, serta perikanan dan pertanian. Penyaluran KUR BRI Syariah terus meningkat setiap tahunnya.

CEO perusahaan tekfin peer to peer lending, PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dengan asosiasi tekfin terkait hal penyaluran dana namun masih harus ada pembahasan terkait sisi regulasi.  Pemerintah bisa menyalurkan dana untuk tekfin melalui perbankan yang sudah memiliki credit scoring sesuai standar pemerintah. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, sudah banyak bank yang bekerja sama channeling dengan perusahaan tekfin untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Menurut Iskandar, kerja sama yang lebih luas di antara bank dengan tekfin sangat terbuka, termasuk dalam penyaluran KUR syariah.

Perum Bulog akan menyerap langsung gabah ke petani untuk menjaga pasokan pangan selama masa pandemi Covid-19. Badan usaha milik negara ini juga akan mengimpor sejumlah komoditas pangan nonberas. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog sudah memetakan 10 wilayah produsen gabah. Target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sebanyak 1,2 juta ton.

Bulog juga bekerja sama dengan pihak swasta dan pembelian gula dari Sugar Group Companies Lampung sebesar 15 ribu ton. Selain itu, Bulog mengajukan impor gula mentah melalui PT Gendhis Multi Manis secara bertahap. Bulog juga akan mendatangkan daging kerbau sebanyak 5.000-ton selama Maret-Mei 2020. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Eko Taufik Wibowo, mengatakan RNI mendapat izin impor gula mentah pada pertengahan April lalu, guna mewaspadai keterlambatan realisasi impor gula dari India. Lelang akan digelar pada pertengahan hingga akhir bulan ini dan realisasi impor bisa dilakukan pada awal Mei mendatang. 

Direktur Utama PT Berdikari, Harry Warganegara, mengatakan telah mendapat penugasan impor daging sebanyak 50 ribu ton pada 2020, meliputi daging kerbau dan daging sapi Brasil. Wakil Ketua Komisi BUMN DPR, Aria Bima, meminta pemerintah tak sekadar menyiapkan pasokan jangka pendek, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang untuk menghitung kebutuhan pangan dalam negeri. Pemerintah diminta mengoptimalkan pasokan dalam negeri sebelum mengimpor.

Pasar Jaya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail untuk menyiapkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas Covid-19. Paket berisi beras, sarden, minyak goreng, dan sebagainya itu akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini. Sekretaris Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin menyebutkan salah satu mitra mereka adalah Transmart Carrefour. Sutrisno mengatakan walaupun dari sisi harga lebih tinggi, namun langkah itu diambil untuk menjamin suplai bahan pokok sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan.

Sutrisno tak menyanggah tudingan bahwa Pasar Jaya sempat telat menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah kelurahan. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis. Apalagi, pegawai pengemasan juga harus tetap bekerja dengan menerapkan protokol jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid membenarkan kerja sama jaringan supermarket itu dengan Pasar Jaya. Transmart Carrefour menyediakan 202 ribu paket bahan pokok yang sudah ditentukan isinya. 

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdul Aziz menerima laporan dari masyarakat perihal telatnya penyaluran bantuan sosial oleh Pasar Jaya. Menurut dia, Pasar Jaya bisa lebih kreatif mencari alternatif bahan pokok lain sehingga tidak bergantung pada satu jenis barang saja.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkaji permohonan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020 dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor hulu minyak dan gas. Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, mengatakan wabah Covid-19 membuat pelaku usaha hulu migas kesulitan mencapai target produksi. Hingga pekan lalu, kata dia, SKK Migas telah menerima permintaan evaluasi dari 14 KKKS. Julius mengatakan SKK Migas masih mengkaji perubahan RKA yang diajukan KKKS dengan berbagai asumsi dan skenario. Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan telah mengajukan sejumlah stimulus untuk menjaga nilai keekonomian proyek hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satunya berupa penundaan penempatan dana abandonment site restoration (ASR) tahun 2020. Distribusi material tersendat serta produktivitas juga menurun akibat pergerakan tenaga kerja yang terbatas. 

Di sisi lain, permintaan terhadap minyak dan gas terus menurun di tengah limpahan pasokan. Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan revisi rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Pertamina EP tengah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk memangkas target produksi dari 110 ribu BOEPD menjadi 100-150 ribu BOEPD. 

Tiga perusahaan negara, yaitu PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan memproduksi massal alat bantu pernapasan atau ventilator. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan perusahaan sedang menunggu lisensi dari Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Pindad memiliki tiga jenis ventilator yang siap diproduksi. Salah satunya dibuat menggunakan ambu bag. Adapun dua lainnya berupa fully featured ventilator dan ventilator portabel yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia. Abraham menyatakan hasil produksi akan lebih dulu disalurkan ke rumah sakit milik Pindad yang memiliki 70 kamar dan tiga ruang isolasi. 

Direktur Produksi PTDI Ridlo Akbar mengatakan perseroan tidak merancang sendiri alat bantu pernapasan, melainkan menggandeng Institut Teknologi Bandung serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. PTDI menargetkan produksi hingga 500 unit alat bantu pernapasan tiap pekan. Sedangkan untuk PT LEN menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyiapkan rancangan industri purwarupa ventilator. BPPT tengah menunggu hasil uji dari BPFK. Direktur Utama PT LEN Zakky Gamal menargetkan produksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan lokal yang memproduksi ventilator. Bahan baku menjadi salah satu penyebab industri ini belum hadir di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan salah satu stimulus dari pemerintah adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator yang sesuai dengan standar medis melalui metode rekayasa balik. Stimulus lain yang akan diberikan berupa kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator. Kementerian Perindustrian juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi relaksasi uji performa ventilator produk lokal.