Sejumlah perusahaan terdaftar atau emiten aktif terpantau mengumumkan aksi buyback saham di triwulan awal 2025 ini. Salah satunya, produsen produk protein hewani, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), yang pada Rabu (5/3) mengumumkan akan meminta kesepakatan investor untuk buyback saham pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 10 April 2025. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah mandat buyback yang akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham adalah maksimum 2 % dari seluruh saham publik dengan maksimum dana sebesar Rp 470 miliar. Perseroan melakukan buyback untuk meningkatkan return on equity (ROE).

ROE adalah penghitungan pembagian laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE berarti perusahaan efisien dalam menghasilkan profit. Saat ini, ROE Japfa positif di angka 19,51 %. ”Rencana buyback dinilai akan memberi fleksibilitas lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” kata manajemen dalam keterangannya. Produsen cat dekoratif, PT Avia Avian Tbk (AVIA), juga mengumumkan akan melakukan aksi buyback saham pada 28 Februari 2025. Dengan dana kas internal senilai Rp 1 triliun, perseroan berencana membeli 1,42 miliar lembar saham yang beredar di publik atau 2,3 % dari total 61 miliar saham yang disetor perusahaan.

Adapun waktu pembelian direncanakan dilakukan sejak RUPSLB yang direncanakan pada 10 April 2025. Manajemen AVIA mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kewajaran dan stabilitas harga saham, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi dan fundamental perseroan. Sejak awal tahun 2025, harga saham AVIA hingga perdagangan sesi pertama, Kamis (6/3), telah terkoreksi 4 % dari Rp 412 menjadi Rp 396 per saham. Sementara, dalam laporan keuangannya, perusahaan milik konglomerat Hermanto Tanoko ini mampu mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1,35 % menjadi Rp 1,66 triliun sepanjang 2024. Dengan keuntungan tersebut, laba per saham AVIA senilai Rp 27,16 per saham. (Yoga)

PT Garam, BUMN yang bergerak di bidang produksi garam, berencana menghidupkan kembali industri garam rakyat di dua wilayah Sumbar. Pemprov Sumbar mendukung penuh rencana ini karena kawasan pesisir Sumbar punya potensi besar untuk menghasilkan garam. Ada dua lokasi yang menjadi sasaran awal dari PT Garam, yaitu Muaro Sakai Inderapura di Kabupaten Pesisir Selatan dan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat. PT Garam berencana mendampingi industri garam rakyat di dua daerah tersebut. Untuk tahap awal, PT Garam akan melakukan survei teknis dulu ke lapangan. Belum ada proyeksi berapa produksi garam di dua kawasan itu. Di Indonesia, total kebutuhan garam mencapai 5 juta ton, sekitar 50 % masih impor.

”Di sana (Pesisir Selatan dan Pasaman Barat) sebelumnya sudah ada pengolahan garam rakyat, tetapi sekarang mati. Bekas-bekasnya dan orang-orangnya masih ada. Itu mau dihidupkan kembali,” kata Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial, Kamis (6/3). Sejauh ini, Sumbar belum memproduksi garam sendiri. Kebutuhan garam provinsi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera ini masih dipasok dari luar provinsi. Sebelumnya, Dirut PT Garam, Abraham Mose dan jajaran berkunjung ke kantor Gubernur Sumbar, Rabu (5/3) bertemu Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan jajaran. Dalam pertemuan itu, Abraham menyebut, Sumbar bersama Aceh sedang diproyeksikan sebagai kluster produksi garam nasional di wilayah Sumatera, untuk menekan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan nasional. (Yoga)

Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.

”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.

Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)