Ekonomi
( 40733 )Efek Minim THR Terhadap Ekonomi
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 50 triliun untuk THR aparatur sipil negara (ASN). Dana tersebut bakal disalurkan dalam waktu dekat. Paling cepat tiga pekan sebelum Idul Fitri. Jubir Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah sengaja mempercepat pencairan THR. “Ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” katanya pada Senin, 3 Maret 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025.
Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, pemberian THR secara teori bisa menggerakkan ekonomi. Pasalnya, dengan dana tersebut, para penerima upah bisa belanja barang dan jasa lebih banyak ketimbang biasanya. Konsumsi tersebut di sisi lain bakal mendorong peningkatan aktivitas produksi pelaku usaha. “Kedua aspek tersebut memberikan efek positif ke perekonomian,” ujarnya saat dihubungi, 6 Maret 2025. Dari THR ASN, termasuk TNI dan Polri, Yusuf memperkirakan efek dorongan ke ekonominya relatif rendah. Sebab, jumlah para pekerja ini tak sampai 5 persen dari total pekerja Indonesia. (Yetede)
Pusingnya Pengusaha Menyiapkan THR dalam Kondisi Bisnis yang Sulit
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak perusahaan kesulitan membayar tunjangan hari raya (THR) di tengah lesunya daya beli masyarakat dan turunnya permintaan pasar ekspor ataupun domestik. Khususnya bagi perusahaan di sektor hilir produksi tekstil, seperti produsen pakaian jadi, garmen, dan alas kaki. APSyFI mencatat, selama dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. Setidaknya 34 perusahaan sudah berhenti beroperasi dan tutup, sisanya melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi.
Redma memperkirakan jumlah ini berisiko terus meningkat karena tidak semua perusahaan tekstil ketika tutup langsung melapor kepada asosiasi. “Meskipun setiap perusahaan memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sebagian besar diperkirakan akan mengalami kesulitan, terutama jika harus membayar THR secara penuh,” tutur Redma kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2025. Terlebih perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ekstrem hingga yang sudah tutup. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya para pengusaha memikirkan bagaimana cara membayar THR karyawannya. (Yetede)
Terus Merosotnya Demokrasi Indonesia
PDI Perjuangan tak kunjung mengambil sikap tegas untuk mendukung pemerintahan Prabowo ataupun menjadi oposisi walau Prabowo sudah empat bulan menjadi presiden. Meski begitu, elite partai ini berulang kali menyampaikan bahwa sikap PDIP akan mendukung Prabowo dari luar pemerintahan. Kecenderungan sikap politik itu pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani dan Said Abdullah. Namun sikap resmi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan diputuskan dalam kongres partai pada April mendatang. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Januari 2025.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintahan Prabowo tanpa oposisi ini menjadi salah satu gejala kemerosotan demokrasi di Indonesia. Dua gejala lain adalah makin tertutupnya ruang publik untuk mengkritik dan memprotes pemerintah serta integritas pemilu yang tergerus oleh intervensi unsur eksekutif. Usman menggambarkan sikap Prabowo terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang cenderung lebih sewenang-wenang. Prabowo berulang kali mengelak berbagai kritik masyarakat terhadap pemerintahannya. Misalnya, Prabowo menepis tuntutan mahasiswa lewat demonstrasi “Indonesia Gelap”. Ketua Umum Partai Gerindra itu justru optimistis Indonesia bisa menyalip sejumlah negara maju, seperti Inggris dan Jepang. (Yetede)
Daerah Proaktif, Pusat Harus Adaptif
Sinkronisasi
kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi
tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering
kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah
dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan
ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi
kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih,
hingga kepentingan politik yang berbeda.
Terkait
perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi
kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan
yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera
dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap
perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program
prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan
masalah baru yang merugikan masyarakat. Untuk
itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat
harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)
Melindungi RI dengan Memitigasi Perang Dagang
Di tengah tren penurunan harga komoditas ekspor andalan, sektor perdagangan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari perang dagang yang dipicu kebijakan tarif AS, serbuan produk-produk impor, hingga kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama Minyakita. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menaikkan tarif impor sejumlah produk asal China, Kanada, dan Meksiko. Meskipun belum menyasar Indonesia, pemerintah perlu memitigasi dampak tak langsung perang dagang itu. Salah satunya, potensi banjir impor, dari China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara tersebut menjadi salah satu penyebab banyak industri TPT nasional bertumbangan. Harga Minyakita melambung jauh di atas HET tak kunjung turun, sejak Juni 2024. Mendag Budi Santoso menjawab tantangan sektor perdagangan tersebut, di Jakarta, Kamis (6/3).
Sejumlah lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 stabil, 2,7-3,3 %. Namun, pertumbuhan itu masih melambat seiring berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter dan disrupsi akibat ketegangan geopolitik. Dari sisi perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memprediksi terjadinya pemulihan pertumbuhan perdagangan barang dari 2,7 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Kinerja ekspor Indonesia memang melambat seiring penurunan harga komoditas global. Namun, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020 hingga Januari 2025. Sepanjang 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 31,04 miliar AS. Surplus dagang terbesar Indonesia adalah dengan India dan AS, masing-masing 14,67 miliar USD dan 14,34 miliar USD.
Kedua negara itu bakal menjadi tantangan terbesar kinerja perdagangan Indonesia. AS telah menaikkan tarif impor produk-produk asal China, Kanada, dan Meksiko. Kami akan memitigasinya. Adapun India telah beberapa kali memproteksi perdagangan dan menaikkan tarif impor sejumlah komoditas demi kepentingan dalam negeri. Pertama, diplomasi perdagangan dengan AS dan India perlu diperkuat, yakni dengan saling memberikan akses dagang. Agar akses pasar utama ekspor kita tetap terbuka, kita juga perlu memberikan akses pasar pada kedua negara tersebut. Kedua, kami berupaya memperkuat pasar-pasar ekspor nontradisional. Sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan kami sasar. Namun, secara khusus, kami ingin meningkatkan kerja sama dengan Uni Eropa melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). (Yoga)
Potensi Perencanaan Haji digali oleh Bank Emas BSI
Kehadiran bank emas (bullion bank) dalam lini bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan memperkuat daya saing dan ekosistem perbankan syariah di Tanah Air. Melalui investasi emas, masyarakat bisa lebih ringan dalam melakukan pelunasan biaya haji karena harga emas yang konsisten meningkat. Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, dengan tren harga emas yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat menjadi bekal masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.
Terlebih, untuk masa tunggu haji reguler yang cukup lama. Dengan mulai menyicil emas dari sekarang di bank emas, ketika tiba waktu keberangkatan, maka tidak perlu khawatir dengan pelunasan biaya haji lantaran emas yang disimpan mengalami kenaikan harga Sebagai gambaran, pada tahun 2023 biaya haji sebesar Rp 49,8 juta, apabila disetarakan dengan emas, sekitar 55,3 gram. Pada 2024 dengan biaya haji Rp 55,6 juta, setara dengan 42,7 gram emas. Untuk tahun ini, biaya haji ditetapkan Rp 60,2 juta atau setara 37,6 gram emas, serta tahun depan biaya haji Rp 65,2 juta setara dengan 32,6 gram emas, berkurang dari tahun ke tahun, seiring kenaikan harga emas.
Hal ini menunjukkan investasi emas memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jadi, pada saat akan pergi haji nanti, apalagi kalau sudah setor Rp 25 juta, begitu berangkat haji dilunasi dari penjualan emas yang ada dan disimpan setiap bulan secara disiplin, bisa juga untuk keperluan lain, papar Anton di Jakarta, Rabu (5/3/2025). Terlebih, emas dinilai investasi yang likuid, karena bisa dicairkan di BSI apabila membutuhkan uang tunai. Bisa dengan menjual atau dengan menggadaikan emas. Dengan potensi tersebut, Anton pun optimistis masyarakat bisa semakin tertarik untuk melakukan investasi emas. (Yetede)
Sentimen Pasar Perlu Dijaga akibat Fluktuasi Rupiah
Ketidakpastian global seiring penerapan kebijakan tarif AS, telah menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi. Ketersediaan valuta asing di sistem keuangan domestik akan menentukan tingkat kepercayaan pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (6/3) ditutup di level Rp 16.315 per USD. Dua pekan terakhir, rupiah berfluktuasi hingga menyentuh level Rp 16.575 per USD pada perdagangan 28 Februari 2025. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susiato mengatakan, nilai tukar di pasar global bergerak sangat fluktuatif (volatil) akibat dinamika global, seperti kebijakan tarif dan arah kebijakan suku bunga AS. Hal ini turut berdampak terhadap pergerakan nilai tukar negara dengan pasar tengah bertumbuh (emerging market) Asia.
”Kalau beberapa hari kemarin pergerakan nilai tukar, khususnya emerging market Asia menguat terhadap USD, hari ini beberapa mata uang emerging market Asia melemah terhadap USD,” katanya, Kamis (6/3). Menyikapi kondisi tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan ialah menjaga tingkat kepercayaan pasar, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan (supply-demand) valuta asing (valas). Oleh sebab itu, BI akan tetap memastikan keseimbangan tersebut melalui triple intervention. Ketiga intervensi tersebut dilakukan baik di pasar spot, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. (Yoga)
Bersinerginya Kejagung-KemenBUMN untuk Membersihkan BUMN Bermasalah
Kejagung bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pembersihan BUMN yang bermasalah guna mewujudkan tata kelola korporasi yang baik. Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa, salah satu langkah yang telah dilaku.kan adalah berkolaborasl dengan salah satu BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023". Penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergisitas kolaborasi antara Kejagung dan PT Pertamina membersihkan BUMN menuju Pertamina good governance dengan melakukan perbaikan tata kelola PT Pertamina," katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
la mengatakan bahwa Kejagung akan menindak tegas BUMN mana pun yang melakukan kecurangan. Penindakan Ini, bukan semata-mata untuk penegakan hokum represif saja, tetapi juga memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih baik lagi. Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam penanganan kasus ini, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung visi Astacita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Alaysius Mantini mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Dikatakan oleh Simon, bahwa penindakan ini menjadi langkah bagi pihaknya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih balk lagi. (Yetede)
2.000 Lowongan Kerja di Perusahaan BUMN
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk 2.000 lowongan kerja akan dibuka mulai Jumat (7/3). Program ini tidak hanya fokus pada perekrutan talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. Sekitar 2.000 lowongan kerja itu dibuka untuk lulusan jenjang SMA/SMK, D-3, S-1/D-4, dan S-2. Lowongan terbuka di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya di sejumlah sektor, seperti jasa keuangan, infrastruktur, telekomunikasi dan media, energi, minyak dan gas, serta kesehatan. Lowongan tersebut terbuka untuk beberapa bidang, antara lain operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi, dan teknologi informasi. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, program perekrutan bersama ini tidak hanya berfokus pada perekrutan talenta terbaik.
Perekrutan kali ini juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. ”Program ini tak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik,” ujar Erick, Kamis (6/3). Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman. Program ini turut memberikan perhatian khusus bagi para talenta dengan disabilitas dari ujung barat hingga timur Indonesia untuk mendapatkan kesempatan lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN. Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merupakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dapat dilakukan secara daring dan seleksi administrasi melalui platform resmi: https://rekrutmen-bersama2025.fhcibumn.id. Lewat platform ini, peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, prosedur pendaftaran, serta tahapan seleksi melalui situs resmi RBB 2025. Pada tahap awal, calon peserta rekrutmen perlu mempelajari terlebih dahulu ketersediaan lowongan serta menyiapkan persyaratan dokumen yang seluruh informasinya tersedia dalam situs tersebut. Informasi resmi mengenai Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya dapat diperoleh melalui situs web resmi FHCI di www.fhcibumn.com dan akun Instagram Kementerian BUMN di @kementerianbumn dan FHCI di @fhci.bumn. (Yoga)
Pemberdayaan Akar Rumput melalui Amartha
Risiko dari dampak perubahan iklim mengganggu perekonomian, terutama para pengusaha ultramikro serta UMKM. Besarnya risiko membuat Amartha, lembaga keuangan digital, menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan dari akar rumput. Presdir dan Chief Risk & Sustainability Officer (CRSO) Amartha, Aria Widyanto, Kamis (6/3) mengungkapkan, selama ini masyarakat di pedesaan menjadi korban dalam bisnis dan perubahan iklim. Untuk itu, mereka ambil bagian dalam bisnis berkelanjutan untuk memitigasi risiko dampak perubahan iklim. Risiko itu dimulai dari potensi penurunan hasil produksi, fenomena cuaca ekstrem, hingga ancaman keamanan pangan. Untuk itu, masyarakat akar rumput perlu dibekali informasi mengenai risiko perubahan iklim, serta kemampuan membangun ketahanan dan beradaptasi.
Amartha menilai, perempuan jadi kelompok paling terdampak, tetapi berpotensi memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Dari laporan usaha Amartha volume kedua, perusahaan yang dibangun 15 tahun lalu itu sudah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun ke satu juta wirausaha perempuan di lebih dari 35.000 desa di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera sampai 2024. Kini Amartha sudah hadir di 50.000 desa di seluruh Indonesia. Amartha mencatat, setidaknya 67.272 nasabah atau yang mereka sebut ibu mitra Amartha telah berkembang dari usaha mikro ke usaha kecil yang bahkan saat itu terdampak Covid-19. Tahun ini, lebih dari 2,6 juta nasabah percaya pada Amartha.
Aria menjelaskan, untuk mengatur keuangan para ibu mitra, Amartha memiliki 9.000 pendamping di desa-desa guna membantu ibu mitra mengatur keuangan. Para pendamping telah mengikuti Amartha Academy, di mana ada kurikulum khusus pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pinjaman yang mereka terima bisa digunakan untuk kepentingan usaha. Amartha juga memulai bisnis berkelanjutan, salah satunya dengan memfasilitasi ibu mitra mengumpulkan minyak jelantah yang dibeli PT Green Energi Utama (GEU). Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur untuk bahan bakar pesawat. Amartha juga membantu para petani menjaga lahan produksi dengan membuat koridor satwa agar produksi tidak terganggu. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









