Politik dan Birokrasi
( 6631 )Vokasi Butuh Konsolidasi Demi Relevansi Industri
AS Jadi Pasar Krusial Bagi Produk Ekspor RI
Strategi Ekspor Jawa Barat Hadapi Gejolak Global
Terminal Haji Siap Tingkatkan Layanan Jemaah
Mabes TNI Klarifikasi Mutasi Sesuai Kebutuhan
Pejabat Kemendag Diperiksa dalam Kasus Minyak
Presiden Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta
Anggaran Pendidikan agar Tepat Sasaran
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo meminta agar anggaran pendidikan tidak melenceng dari sasaran, apalagi dikorupsi. ”Mari kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar, sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan,” ujar Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hardiknas 2025 di SD Negeri Cimahpar 5, Kecamatan Bogor Utara, Jabar, Jumat (2/5). Presiden menjelaskan, Pemerintah Indonesia selalu menempatkan pendidikan sebagai hal utama. Dibanding negara lain, alokasi pendidikan selalu yang teratas pada APBN Indonesia. Tahun ini pun, pendidikan mendapatkan 22 % dari belanja negara. Namun, masih ada banyak sekolah yang hanya memiliki satu toilet dan rusak bangunannya.
Oleh karena itu, Program Hasil Terbaik Cepat pertama yang diluncurkan adalah revitalisasi sekolah. ”Saya ingatkan tanggung jawab dari pemda, wali kota, bupati, gubernur bersama-sama. Saya memang menetapkan anggaran, cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, Rp 16 triliun, hampir Rp 17 triliun, tapi cukup mungkin hanya 11.000 sekolah. Ini tidak cukup (untuk) sekolah seluruh Indonesia,” tutur Presiden. Saat ini, di Indonesia terdapat 330.000 sekolah. Sekitar 200.000 adalah sekolah negeri. Dengan perbaikan sebelas ribuan sekolah per tahun, lanjut Prabowo, diperlukan 30 tahun untuk menyelesaikan semua sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara untuk mendapatkan anggaran serta memastikan tidak bocor. (Yoga)
Kemenaker Siapkan Aturan Baru soal Alih Daya
Kemenaker menyatakan akan menyusun peraturan menteri terbaru mengenai sistem alih daya atau outsourcing, dalam menanggapi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem alih daya yang disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Se- jumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi hingga pengusaha, berharap pemerintah mau mengevaluasi dulu praktik dan pengawasan sistem alih daya di Indonesia. ”Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Menaker, Yassierli, Jumat (2/5), di Jakarta.
Sistem alih daya telah menjadi topik yang terus disuarakan oleh serikat pekerja/buruh selama dua dekade terakhir. Implementasi sistem ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, ketidakpastian pekerjaan, kejelasan karier, dan kerentanan terkena PHK. Saat ini, Kemenaker tengah melakukan kajian sebagai bahan penyusunan draf UU Ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan. Langkah ini merupakan mandat Putusan MK No 168 No 2023 terkait UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Yoga)
Hardiknas: Presiden Prabowo Meluncurkan 4 Program Pendidikan
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









