Presiden Joko Widodo kembali memberikan gula-gula bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Harapannya, industri yang sedang dibangun Indonesia kian menggeliat. Gula-gula yang dimaksud, pertama, relaksasi kewajiban atas penggunaan komponen lokal sebesar 40% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kemudian, minimal TKDN 60% ditetapkan tercapai pada tahun 2027 sampai tahun 2029. Adapun untuk tahun 2030 dan seterusnya, TKDN ditetapkan minimal 80%. Sementara untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beroda empat atau lebih, tingkat TKDN pada tahun 2019 hingga 2021 minimum 35%, kemudian tahun 2022 hingga 2026 minimum 40%, tahun 2027 hingga 2029 minimum 60%, dan tahun 2030 hingga seterusnya maka TKDN minimum 80%. Kedua, insentif pajak bagi pengimpor mobil listrik utuh (completely built-up/CBU), berupa pembebasan bea masuk hingga pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution menilai, insentif pajak belum perlu diberikan kepada industri yang mengimpor CBU. Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian insentif tersebut untuk produsen yang mau memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Target sasaran rasio pajak terus menyusut. Pelemahan harga komoditas sumber daya alam (SDA), ancaman inflasi, hingga prospek penerimaan cukai menjadi faktor yang mendukung moderasi target rasio pajak tahun depan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, target rasio pajak pada 202 disasar cukup ambisius yakni 10,7%—12,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, dalam Perpres No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemeirntah (RKP) Tahun 2024 yang diundangkan 6 September 2023, rasio pajak tahun depan hanya ditargetkan 10,0%—10,2%. Adapun, dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak yang terbit beberapa waktu lalu, rasio pajak tahun depan diestimasi hanya 8,59%—9,55%. Di sisi lain, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini bakal memacu konsumsi di dalam negeri sehingga bakal mengakselerasi laju produk domestik bruto (PDB). Persoalannya, ada banyak fasilitas pembebasan dalam aktivitas konsumsi masyarakat sehingga gemuknya PDB tidak selalu linier dengan rasio pajak. Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dan otoritas pajak yang dihubungi Bisnis tidak bersedia memberikan tanggapan mengenai tantangan dan peluang dalam memacu rasio pajak pada tahun depan. Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, tak memungkiri aneka kendala di atas menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan negara tahun depan. Terlebih di sektor bea dan cukai yang juga menghadapi kendala. Di antaranya downtrading konsumsi rokok ke golongan yang lebih murah, serta pelarangan ekspor mineral pada Juni 2024. Peluang untuk memacu rasio pajak makin berat lantaran otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh penyesuaian jadwal implementasi sistem inti perpajakan alias Coretax Administration System (CTAS). Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyiapkan sistem aplikasi dan melakukan pengujian sistem baru tersebut. Sementara itu, kalangan pemerhati pajak menyarankan pemerintah untuk membuat gebrakan agar rasio pajak dapat menanjak di tengah ketidakpastian ekonomi. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan RPJMN tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur mengingat target itu dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada 2020. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang kunci dari akselerasi rasio pajak ada pada implementasi identitas tunggal wajib pajak.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang menyimpan potensi ekonomi yang besar guna meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, aturan main pemanfaatan teknologi perlu segera disusun guna memitigasi risiko yang ditimbulkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun pada 2030. Angka ini setara dengan 40% produk domestik bruto (PDB) Asean.“RI adalah negara yang potensial dalam hal penggunaan AI. Pertama, karena populasi RI terbesar di Asean. Kedua, adopsi teknologi pesat terlihat dari suburnya industri startup,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (5/12).Laporan Access Partnership dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif AI berpotensi menyumbangkan US$243,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini setara dengan 18% PDB Asean pada 2022.Oleh karena itu, potensi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang baik agar manfaat dari teknologi AI dapat dimaksimalkan dengan mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang bahwa terdapat tiga yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini.Pertama, kesalahan analisis dapat mengakibatkan bisa terhadap kelompok tertentu. Kedua, menjadi senjata terotomasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, memicu maraknya manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai orang tertentu (deepfake). Dia menilai bahwa pemanfaatan kemampuan pemrograman berbasis AI mesti dilakukan sebagai pendukung aktivitas kerja, serta pengawasan terhadap pengembangan teknologi berbasis pemrograman AI untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan. Nezar memandang bahwa dari sisi pertanggungjawaban, penggunaan AI wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan data pribadi serta memastikan AI tidak menggantikan eksistensi manusia. Di sisi lain, para pengembang teknologi berbasis AI juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan. Sementara itu, Peneliti Elsam Parasurama Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sejumlah usulan yang disampaikan terkait dengan penyusunan beleid tentang penggunaan AI a.l penyelenggaraan AI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi serta mampu mengurangi risiko atau dampak buruk, terutama terhadap kelompok rentan. Di sisi lain, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi berharap bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia juga turut mengadopsi prinsip-prinsip global tentang responsible AI.

Presiden Joko Widodo mendesak pemerintah mengebut penyerapan anggaran negara, baik di kementerian dan lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah di sisa tahun ini. Presiden Jokowi berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bisa terserap setidaknya 95% dari target. "Waktunya tinggal dua minggu agar betul-betul diikuti. Karena target saya realisasi minimal 95%. Jadi tolong kalian ditanyakan ke dirjen ke deputi agar target itu tidak meleset dari anggaran 2023," tutur Jokowi di Istana Negara, Senin (11/12). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penyerapan belanja negara hingga Oktober tahun ini baru mencapai Rp 2.240 triliun. Angka tersebut baru mencapai 73,2% dari pagu. Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah tercatat menurun, yakni masing-masing sebesar 5,9% yoy dan 1,6% yoy. Padahal, sebelumnya Kemkeu memasang outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.123,7 triliun. Artinya, angka itu naik 0,9% dari target awal  dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Dari data Kemkeu pula, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per akhir Oktober 2023 baru mencapai Rp 811,70 triliun. Angka ini naik 7,1% yoy. Namun penyerapannya baru 63,5% terhadap pagu, jauh di bawah penyerapan APBN. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja negara akan sangat sulit mencapai 100% pada tahun ini, meskipun akan ada percepatan belanja pada November dan Desember. Menurut dia, target serapan belanja 95% pada akhir tahun ini sesuai harapan Presiden Jokowi, masih masuk akal.

JAKARTA,ID-Indonesia berpotensi untuk melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) secara mandiri melalui kesepakatan alih teknologi dengan negara asal impor alutsista. Apalagi, Indonesia juga memiliki sejumlah BUMN industri pertahanan yang dinilai mempunyai kemampuan untuk melakukan proses alih teknologi dan untuk tahap berikutnya bisa memproduksi sendiri. Nahlan, ditengah kondisi anggaran yang masih  jauh dari ideal karena kemampuan APBN yang terbatas, modernisasi alutsista  secara mandiri melalui  proses alih teknologi sudah dilakukan pada era Kementerian Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Sebagai contoh, Kemenhan telah membeli 44 pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis yang disertai dengan kesepakatan alih tekhnologi. (Yetede)

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 diperkirakan akan membuat investor cenderung wait and see dalam berinvestasi. Meski begitu, sejumlah insentif yang diberikan pemerintah termasuk ke sektor properti, diharapkan mampu mendorong kinerja emiten guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian properti dengan harga maksimal Rp 5 miliar dengan syarat serah terima unit harus terlaksana sebelum Juni 2024. Tahap kedua akan berlangsung dari Juli 2024 hingga Desember 2024 dengan memberikan iming-iming insentif PPN sebesar 50%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan, insentif tersebut memberikan angin segar bagi emiten properti. Terlebih dengan kondisi perekonomian domestik yang cukup baik, hingga memungkinkan kenaikan kinerja para emiten. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei juga menilai insentif ini akan positif bagi sektor properti. Hingga kuartal III 2023, sejumlah emiten properti membukukan kinerja positif. Misalnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatat pertumbuhan pendapatan 2,24% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,3 triliun, dan laba bersih naik 92,7% yoy hingga Rp 1,76 triliun. Research Analyst MNC Sekuritas Muhamad Rudy Setiawan memproyeksi, dengan adanya insentif dari pemerintah, marketing sales di 2024 dapat menyamai perolehan tahun ini. Walaupun ada risiko efek Pemilu dan Idul Fitri juga dapat menghambat kinerja marketing sales. Dari bisnis hotel, Rudy menilai baru akan pulih di kuartal II 2024. Di awal tahun, secara historis kinerja bisnis ini memang melandai. Sementara dari pusat belanja, MNC Sekuritas melihat tren keterisian tenant di Jakarta dan Jabodetabek di level 72,8% dan 70,4%. Oleh sebab itu, Henan Putihrai mempertahankan rating overweight untuk sektor properti. Jono memilih SMRA dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sebagai pilihan utamanya.

Bank Indonesia memfokuskan arah kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023, nilai tukar rupiah tahun 2024 diproyeksikan akan tetap stabil dan inflasi terkendali dalam sasaran yang ditetapkan. Saat memberikan pidato dalam PTBI 2023 pada Rabu (29/11), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa gejolak global pada 2024 masih perlu diwaspadai. Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inl asi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging markets ke negara maju.Dalam kajian yang disusun oleh Bank Indonesia, risiko utama tekanan inl asi pada 2024 sebagian besar berasal dari gejolak global, yaitu dampak pelemahan rupiah serta tingginya harga energi dan pangan dunia terhadap harga barang-barang impor (imported infl ation) dan harga pangan bergejolak (volatile food). Sementara itu inl asi inti (core infl ation) diperkirakan masih terkendali sejalan dengan kenaikan permintaan agregat yang masih di bawah kapasitas output potensial. Sedangkan tantangan stabilitas nilai tukar datang dari Amerika Serikat. Masih tingginya Fed Fund Rate (FFR) dan yield obligasi US Treasury serta kuatnya dolar AS, dapat memberikan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. Dia menjelaskan strategi kebijakan moneter yakni, pertama, memastikan tekendalinya inl asi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Strategi kedua, dalam kebijakan moneter yakni memastikan nilai tukar rupiah bergerak stabil guna mitigasi gejolak global dan pengendalian inl asi harga impor. Ketiga, yakni strategi operasi moneter “pro-market” untuk efektivitas transmisi kebijakan, pendalaman pasar uang, dan pengelolaan aliran portofolio asing. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga terus dipererat untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, pengendalian inl asi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk memperkuat ketahanan eksternal dari gejolak global, koordinasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan skal Pemerintah mencakup baik dalam pengelolaan permintaan agregat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, maupun dalam penerbitan SUN di pasar domestik dan global dari rencana tahunan hingga pelaksanaannya dari waktu ke waktu.

Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat (8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.

Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra, tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut, AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya. Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. (Yoga)

 Prajogo Pangestu kian kokoh di posisi orang terkaya di Indonesia dan dunia. Forbes mencatat, kemarin (8/12), pria 79 tahun ini memiliki harta sekitar US$ 58,3 miliar atau sekitar Rp 903,65 triliun. Ia berada di posisi 23 orang terkaya sejagat raya. Pendorong utama kenaikan kekayaan Prajogo adalah lonjakan harga saham lima  emiten yang dia kendalikan. Kini, nilai kapitalisasi pasar ( market cap ) emiten-emiten milik Prajogo Pangestu  mencapai Rp 1.788,81 triliun atau menopang 15,51% total market cap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang senilai Rp 11.506,11 triliun pada akhir perdagangan, Jumat (8/12). Lima saham tersebut terdiri dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT) PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BRPT), dan PT Petrosea Tbk (PTRO). Kini, empat dari lima emiten itu memiliki market cap di atas Rp 100 triliun.Bahkan kemarin (8/12), BREN sempat memiliki market cap Rp 1.090,36 triliun dan di posisi jawara terbesar menggeser posisi BBCA. Namun di penutupan bursa saham, market cap BREN kembali turun ke posisi kedua dengan nilai Rp 1.076,98 triliun. Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud mengatakan, jika  kapitalisasi pasar emiten Prajogo dikeluarkan, BEI bisa oleng bagai pesawat terbang di hampa udara.  "Pemegang saham yang beruntung memiliki perusahaan milik Prajogo Pangestu ikut terangkat ke tingkat lebih tinggi secara materi," kata Hasan. Yang pusing tujuh keliling dengan melejitnya harga saham milik Prajogo adalah manajer investasi.MI menghadapi dilema. Saham BREN bukan LQ45, tapi kapitalisasi pasarnya mendekati Bank Central Asia Tbk (BBCA). "Banyak MI tidak mengoleksi saham ini,  kinerjanya di bawah pasar," kata Budi. CEO Pinnacle Investment Indonesia. Guntur Putra membuka peluang menambah saham BREN dan saham lain. Hanya saja, BREN atau CUAN belum masuk portofolio. "Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian  terhadap potensi risiko dan return," jelas Guntur.

Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada komunitas sains untuk mengembangkan riset dan inovasi. Hal itu terutama dalam mendukung kedaulatan pangan untuk transformasi sistem pangan Indonesia demi menekan angka tengkes (stunting) dan menyelamatkan kualitas bonus demografi. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso menilai, pemerintahan selama lima tahun terakhir tidak terlalu sensitif akan pentingnya penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, dukungan dana untuk penelitian juga belum menjadi prioritas pemerintah.

”Lima tahun ke belakang ini komunitas sains merasa tidak mendapat tempat, bukan karena suaranya tidak didengar saja, melainkan untuk menghasilkan sains yang baik pun pemerintah tidak berinvestasi yang cukup. Jadi, bujet penelitian kita itu sangat rendah, 0,7 % dari bujet APBN,” kata Daniel dalam diskusi yang digelar AIPI di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (7/12). Guru Besar IPB University ini berharap, pemerintah selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih pada sains. Ia mengatakan, pemanfaatan penelitian berbasis sains yang terukur akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah berbuah baik bagi masyarakat. (Yoga)