Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan bahwa peningkatan rasio pajak (tax ratio) memang dibutuhkan untuk mempertebal kantong negara. Pasalnya, saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru sebesar 10,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tax ratio di level 10% belum ideal untuk menjamin ketersediaan dana pembangunan berkelanjutan, termasuk untuk program makan siang gratis. Bahkan, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) menyebut angka minimal tax ratio seharusnya 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. "Maka pemerintah setidaknya harus berupaya mengejar kenaikan tax ratio sebesar 5% agar program-program yang mereka buat bisa berjalan," ujar Ariawan, Minggu (18/2).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini turun 3,1% secara tahunan atau year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan setoran kepabeanan dan cukai terutama terjadi karena menyusutnya penerimaan cukai, yakni sebesar 6,09% yoy menjadi Rp 40,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 bakal tergantung pada pemerintahan selanjutnya. Ia mengatakan, implementasinya akan mengikuti peraturan yang suda ada serta fatsun (sopan santun) politik dijalankan pemerintahan baru. Karena itu, target-target anggaran yang dipatok pada APBN 2025 juga menyesuaikan dan mempertimbangkan kondisi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Misbakhun meminta pemerintah mengantisipasi dampak apabila memberlakukan tari PPN 12% pada 2025.

Kementerian Perdagangan bakal menggelar rapat evaluasi pengetatan barang impor termasuk melalui jasa titip barang bawaan dari luar negeri yang berlaku sejak 10 Maret 2024. Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arif Sulistiyo mengatakan rapat itu merespons beberapa pihak yang keberatan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menurutnya, Kemendag siap menampung seluruh keluhan maupun usulan atas aturan pengetatan impor termasuk terbuka merevisi Permendag itu. “Menindaklanjuti masukan dari asosiasi, pelaku usaha dan masyarakat, minggu ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan rapat teknis membahas beberapa masukan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3). Dia membeberkan alasan pemerintah melakukan pengetatan masuknya barang impor termasuk jasa titip (jastip) barang bawaan dari luar negeri guna melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Gatot Sugeng Wibowo telah meminta para importir memerhatikan aturan baru dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diimbau memerhatikan aturan ini, mengingat beleid ini membatasi jumlah barang untuk beberapa komoditas yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor dari Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, pengusaha ritel meminta warga Indonesia memprioritaskan belanja di dalam negeri daripada membeli barang impor melalui jastip. Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan kegiatan jastip barang impor telah merugikan negara dan usaha para peritel. Alasannya, barang impor yang dibeli melalui jastip tidak membayar pajak masuk ke Indonesia. Di sisi lain, aturan itu diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat lokal maupun turis asing untuk lebih memilih belanja di dalam negeri. Dia telah berkoordinasi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan pemerintah untuk mendongkrak daya saing wisata belanja di Indonesia. Para pengusaha itu tengah merancang sebuah gerakan ‘Belanja di Indonesia Aja’ untuk mempromosikan produk lokal maupun global di Indonesia. Sebaliknya, impor legal yang dipersulit justru dianggap bakal membuat para turis asing dan masyarakat lebih memilih belanja di luar negeri. Di sisi lain, para pengusaha juga berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menerapkan aturan terhadap pemberantasan impor ilegal yang selama ini masih marak terjadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta juga mengatakan Permendag No. 36/2023 dapat menciptakan keadilan dalam berusaha. Alhasil, kinerja pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023 industri tekstil terkoreksi 1,98% (year-on-year/YoY). Padahal pertumbuhan industri TPT pada 2022 masih berada di angka 9,34% YoY. Hal ini juga tercerminkan dari utilisasi kapasitas produksi yang anjlok menjadi 45% hingga saat ini.

Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 menjadi ajang bersejarah bagi dua tuan rumah, Aceh dan Sumut.  Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka, Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah PON. Sebaliknya, Sumut kembali menjadi tuan rumah setelah 71 tahun. Namun, ekspektasi kedua provinsi menyiapkan PON edisi ke-21 tersebut terbentur keterbatasan dukungan dana pusat. Gemuruh suara alat berat bersahut-sahutan di antara tiang pancang bangunan. Ratusan pekerja berpacu dengan waktu. Pembangunan Stadion Utama Sumut yang berjarak 10 km dari Bandara Internasional Kuala Namu tersebut dikejar waktu. Untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu, proses pengerjaan dipacu.

”Kami optimistis pembangunan selesai awal Agustus,” ujar Baharuddin Siagian, Kadid Pemuda dan Olahraga Sumut, seusai acara penanaman pohon serentak nasional di Sport Centre Sumut, Kamis (7/3). Sumut menaruh ekspektasi besar terhadap pembangunan stadion itu. Selain dipakai lokasi penutupan PON 2024, stadion itu menjadi lambang kebangkitan olahraga Sumut yang pernah menjadi tuan rumah PON tahun 1953. Berdasarkan berita Kompas, 31 Maret 2023, Kementerian PUPR semula mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun untuk pembangunan Stadion Utama Sumut. Anggaran belakangan dipangkas lebih dari setengah, menjadi Rp 587 miliar. Baharuddin menuturkan, banyak hal yang harus disesuaikan daerah tuan rumah dalam menyiapkan PON.

Utamanya terkait anggaran pengerjaan arena pertandingan. Tuan rumah berkejaran dengan waktu demi kesiapan seluruh arena menjelang PON yang akan berlangsung 8-20 September. Pemprov Sumut menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan dan renovasi arena. ”Daerah berusaha sekuat tenaga memanfaatkan anggaran yang ada. Kami berharap negara bisa lebih dominan dalam urusan anggaran. Daerah tetap butuh bantuan pemerintah pusat. Lagi pula PON adalah ajang nasional,” ucap Baharuddin. Di Aceh, keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat memupuskan harapan memiliki stadion utama baru. Untuk menggantikan stadion yang urung dibangun, pemerintah merenovasi Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, yang menjadi lokasi pembukaan PON, 8 September 2024.

Harapan Bangsa yang berkapasitas 45.000 orang itu selama ini digunakan klub sepak bola Liga 2 Persiraja. Proses renovasi sudah dimulai. Stadion ditutup sementara selama proses pengerjaan. Nyaris tidak ada arena baru untuk di Aceh. Selain di Stadion Harapan Bangsa, renovasi dilakukan pula pada arena-arena lainnya, antara lain gedung serbaguna, gedung pencak silat, gedung anggar, lapangan tenis, dan lapangan sintetis. Ada pula pembangunan waduk untuk cabang dayung di Kabupaten Aceh Besar. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh M Nasir  Syamaun mengatakan, ada19 arena yang sedang direnovasi serentak sejak Januari 2024. Renovasi dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Anggaran APBN dialokasikan hampir Rp 1 triliun. Pemprov Aceh juga berencana merenovasi 23 arena lain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Arena-arena itu tersebar di 10 kabupaten/kota. (Yoga)

Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua April 2024 rasanya kurang lengkap apabila tak menjalin silaturahmi dengan orangtua, sanak saudara, dan handai tolan di kampung halaman. Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat 71,7 % total penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang selama Lebaran 2024, meningkat dibanding pergerakan masyarakat saat Lebaran tahun lalu di 187 juta orang. Mayoritas di antaranya lebih memilih transportasi umum untuk menuju kampung halaman. Tia (26), karyawati swasta, misalnya, sudah mereka-reka rencana pulang ke kampung halaman di Medan, Sumut. Sejak awal Maret 2024, ia berburu tiket pesawat di berbagai laman. ”Keuangan memang jadi seret jelang mudik. Harga tiket pesawat sudah Rp 2 jutaan. Padahal, pesannya dari Maret, apalagi kalau dekat hari-H Lebaran,” ujarnya, Kamis (14/3). Di luar tiket, ada pengeluaran lain yang totalnya Rp 7 juta-Rp 8 juta. ”Jadi, tahun ini pastinya rindu suasana Lebaran kumpul keluarga.

Alasan mudik itu, ya, karena cuma setahun sekali, masa tidak bisa diusahakan mudik, apalagi buat yang masih punya orangtua dan masih single,” ujarnya. Bayu (24), pegawai kantor pemerintahan, memutuskan mudik pada Lebaran kali ini. Meski harus merogoh kocek lebih mahal lantaran terlambat memesan tiket, ia tetap pulang kampung demi berjumpa orangtua dan menjalin silaturahmi dengan sanak saudaranya. Pada mudik kali ini, Bayu mengeluarkan ongkos transportasi Rp 1,4 juta atau dua kali lipat dari harga tiket normal. Ia baru memesan tiket awal Maret 2024 lalu dan hanya tersisa tiket kereta api (KA) Jakarta-Surabaya kelas eksekutif seharga Rp 710.000. Kedua pengalaman itu mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan mudik oleh masyarakat. Penasihat keuangan sekaligus pendiri Oneshildt Financial Planning, Risza Bambang, menyarankan pemudik menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan, antara lain, biaya transportasi umum atau kendaraan pribadi, akomodasi, serta biaya konsumsi selama perjalanan dan di kampung halaman.

Selain itu, ada biaya oleh-oleh, biaya zakat, biaya donasi atau THR kepada orangtua dan sanak saudara, kebutuhan untuk pakaian yang berkaitan dengan mudik, serta biaya jasa penjagaan rumah saat ditinggal mudik. Para pemudik sebaiknya memperhitungkan tujuan mudik, waktu keberangkatan dan kepulangan, hingga durasi selama di kampung halaman. Lebih lanjut, destinasi yang akan dikunjungi selama mudik, pilihan akomodasi tinggal, detail jadwal, dan jenis transportasi akan menentukan anggaran. ”Langkah selanjutnya adalah menghitung secara detail dan akurat (keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan). Lalu, tambahkan dengan biaya tidak terduga, baik petty cash (kas kecil) lebih kurang 10 % maupun asuransi perjalanan jika diperlukan,” ujarnya. Perlu dicatat bahwa anggaran dibuat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ”unjuk gigi” di kampung. Aanggaran untuk mudik seyogianya mempertimbangkan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari atau disesuaikan kemampuan finansial agar pengeluaran tak melebihi dana yang disiapkan. (Yoga)

Setelah empat tahun dipotong akibat pandemi Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan utuh oleh pemerintah tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk THR dan gaji ke-13 itu mencapai Rp 99,5 triliun. Tahun ini kapasitas fiskal dinilai jauh lebih baik dibanding empat tahun lalu ketika terpukul pandemi. Sepanjang 2020-2023, pemerintah memotong beberapa komponen THR dan gaji ke-13 karena keuangan negara terbatas. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 secara utuh tahun ini bisa meningkatkan daya beli aparatur sipil negara (ASN).

”Hendaknya dibelanjakan produk-produk dalam negeri agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima ASN/pejabat/TNI/Polri adalah gaji pokok sesuai komponen penghasilan per Maret 2024 (untuk THR) dan Mei 2024 (untuk gaji ke-13); tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 % tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 % untuk ASN daerah.

Bagi ASN daerah, pemberian THR dan gaji ke-13 dibayarkan sesuai kapasitas fiskal pemda. Sementara komponen THR yang akan diberikan kepada pensiunan ASN adalah pensiun pokok,tunjangan keluarga,tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun. Untuk guru dan dosen, komponen yang diberikan adalah 100 % tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta tambahan penghasilan guru. THR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri dan gaji ke-13 pada Juni 2024.. ”THR tidak dikenai potongan iuran dan untuk potongan PPh juga akan ditanggung pemerintah.” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Pemerintah memasyikan THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh atau 100 %, berbeda dengan empat tahun lalu saat keduanya tidak dibayarkan dengan penuh karena keuangan negara dalam keadaan tertekan khususnya akibat pandemi Covid-19. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 hingga 100 % menunjukkan bahwa kondisi APBN sudah pulih pasca menghadapi Covid-19.

Dengan adanya THR, diharapkan juga memberikan dampak perekonomian nasional terutama dari sisi konsumsi masyarakat, ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). “Ini yang kita harapkan dapat meningkatkan daya beli. Saya harap ASN gunakan dan belanjakan itu untuk produk dalam negeri, mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,” ujar  Sri Mulyani.  (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pelaporan mandiri pelaku usaha penangkapan perikanan menyebabkan realisasi pendapatan negara bukan pajak pada 2023 merosot 9,1% secara tahunan menjadi Rp1,69 triliun.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya PNBP perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi masih di atas Rp600 miliar. Menurutnya, susutnya PNBP perikanan tangkap lantaran banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam melapor besaran nilai pungutan hasil perikanan pascaproduksi. Mekanisme kutipan PNBP di sektor perikanan mengacu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan mengubah mekanisme PNBP pungutan hasil perikanan (PHP). Awalnya, PNBP PHP ditarik saat praproduksi, atau pada saat surat izin penangkapan ikan (SIPI) dikeluarkan. Besaran nilai pungutan dihitung secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap, melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dengan formula: indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan.Di sisi lain, dia membantah bahwa merosotnya jumlah realisasi PNBP di 2023 disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Mengingat, aturan ini belum diberlakukan.

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 % menjadi 12 % akan dilakukan pada 2025 sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah menegaskan tidak semua barang dan jasa dikenai tariff PPN 12 %. PPPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Namun, penerapannya tidak dipukul rata. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak akan terdampak kenaikan tarif PPN tahun depan karena memang dikecualikan dari pengenaan PPN. Tarif baru PPN 12 %, menurut rencana, akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, pemberian fasilitas PPN atau pengecualian atas barang dan jasa tertentu itu diterapkan agar kenaikan tarif PPN tidak terlalu memberatkan masyarakat dan berdampak buruk bagi perekonomian. ”Penyesuaian tarif itu tetap diiringi ruang pemberian fasilitas PPN untuk menjaga kepentingan masyarakat. Sejumlah barang dan jasa tetap dibebaskan dari pengenaan PPN,” kata Ferry, Rabu (13/3).

Sejauh ini, pengecualian pengenaan tarif PPN itu masih mengacu pada UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beberapa barang yang tidak dikenai PPN (non-barang kena pajak/non-BKP) adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak alias sembako antara lain, beras, kedelai, jagung, sagu, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, serta makanan yang disediakan oleh usaha jasa boga (katering) juga tidak dikenai PPN. Jenis barang ini telah dikenai pajak daerah alias Pajak Restoran atau Pajak Bangunan yang tarifnya maksimal 10 %. Pemerintah juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha dengan skala tertentu. Salah satunya, pemungutan dan penyetoran PPN tidak diwajibkan untuk pengusaha kecil seperti pedagang warung kelontong yang jumlah penerimaan brutonya di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. (Yoga)