Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.

Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Kekhawatiran pebisnis di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, terkait persaingan dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), yang menawarkan insentif menarik untuk investasi, terutama di sektor manufaktur. Achmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepulauan Riau, menyoroti kebijakan pro-investasi dari JS-SEZ, seperti tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 5% hingga 20 tahun, yang berpotensi mengurangi minat investor asing di Batam, di mana PPh bisa mencapai 21%. Menurut Achmad, perbedaan signifikan ini dapat menggerus kepercayaan investor jika tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali insentif dan memperbaiki birokrasi perizinan.

Rafki Rasyid, Ketua Apindo Batam, menambahkan bahwa pemerintah pusat harus mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) dan free trade zone (FTZ) di Batam dengan memberikan kemudahan perizinan dan melimpahkan kewenangan dari pusat ke pengelola setempat. Ia juga memperingatkan bahwa jika banyak investor berpindah ke Johor, investasi di Batam akan anjlok.

Tjaw Hioeng, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri Indonesia, menekankan pentingnya daya saing melalui perbaikan birokrasi perizinan dan pemberian insentif menarik agar Batam tidak kalah bersaing dengan JS-SEZ.

Pentingnya respons cepat dari pemerintah Indonesia dalam memberikan insentif yang kompetitif serta mempercepat birokrasi untuk mempertahankan daya tarik investasi di Batam.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memoles 100 hari pertamanya memimpin Indonesia dengan menggulirkan sederet program percepatan alias quick win. Program itu termasuk yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Setidaknya ada tujuh program quick win yang siap bergulir. Salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun dan akan dijalani lembaga anyar, yakni Badan Gizi Nasional. Ada pula program pemeriksaan kesehatan gratis, proyek rumah sakit lengkap di daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional di daerah. Tujuh program quick win ini menelan total anggaran Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah lantaran lebih tinggi dibandingkan angka yang dipaparkan saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di awal September senilai Rp 113 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, anggaran quick win yang bertambah Rp 8 triliun tersebut digunakan untuk pengentasan penyakit menular TBC. "Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (panitia kerja) B DPR waktu itu ada aspirasi memunculkan salah satunya pengentasan penyakit TBC, anggarannya Rp 8 triliun," kata dia dalam forum media gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9). Adapun tambahan anggaran itu berasal dari relokasi anggaran belanja negara, yaitu berupa belanja lain-lain. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, program quick win tak efektif dari sudut pandang ekonomi. Program ini juga tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi yang akan diambil selama lima tahun. " Quick win l ebih merupakan konsumsi politik," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyarankan pemerintahan Prabowo menyusun mekanisme dan prioritas yang jelas dalam program quick win. Sebab, "Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, semakin kecil celah fiskal pembangunan," kata Nailul, Kamis (26/9).

Anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas XVII 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ditetapkan Rp 290 miliar. Jumlah itu hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia pelaksana. Alokasi anggaran itu dibahas dalam rapat koordinasi Kemendagri, Kemenpora, dan Panitia Besar (PB) Peparnas XVII di Kota Surakarta, Senin (23/9/2024) sore. Sumber anggaran sebesar Rp 290 miliar berasal dari alokasi Kemenkeu melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Rp 215 miliar) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora (Rp 75 miliar). Anggaran yang ditetapkan itu besarannya hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia sebesar Rp 530 miliar. ”Mendagri dan Menpora menyampaikan agar dioptimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi, dengan waktu yang mepet ini diharapkan percepatan anggaran sehingga kita bisa terus berjalan,” kata Ketua Pelaksana PB Peparnas XVII DB Susanto, Selasa (24/9) pagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Paralimpiade Nasional (NPC Indonesia) Rima Ferdianto menyatakan, persiapan gelaran Peparnas mencapai 90 persen. Ihwal keterbatasan anggaran, pihaknya sebisa mungkin akan mengoptimalkannya. Namun, ia perlu rapat kembali mendetailkan pemanfaatan anggaran tersebut. ”Tadi sudah dijabarkan, sebanyak Rp 174 miliar akan dibagi untuk delapan bidang. Sisanya Rp 116 miliar digunakan untuk yang lain-lain. Ini yang kami agak bingung, apa kah nomor menembak itu termasuk dicover karena untuk menembak itu setidaknya butuh Rp 8 miliar,” kata Rima. Kebutuhan lain yang tidak kalah besar jumlahnya, menurut dia, ialah urusan sarana dan prasarana arena pertandingan. Biaya untuk keperluan pendukung lomba seperti tenda dan genset juga memakan biaya tinggi.

Menurut rencana, Peparnas XVII akan diadakan pada 6-13 Oktober 2024. Total akan ada 3.100 atlet dan 1.500 ofisial yang berlaga di Kota Surakarta mewakili 34 kontingen dari seluruh Indonesia. Ada sebanyak 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 arena pertandingan sudah disiapkan. Arena-arena pertandingan itu tersebar disejumlah wilayah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. ”Soal venue ini paling tinggal mengecat velodrom lalu menyiapkan akses jalan untuk GOR Bung Karno (Sukoharjo),” kata Rima. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan, Surakarta dipilih menjadi pe- nyelenggara Peparnas XVII karena lebih siap dibandingkan kota lain. Apalagi kota itu baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. (Yoga)

Pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk badan penerimaan negara yang baru, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang saat ini hanya sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa badan ini akan memiliki menteri yang khusus menangani pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta unit yang fokus pada pendalaman keuangan.

Selain itu, ada rencana untuk memperkuat kelembagaan BUMN dan menciptakan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Burhanuddin menekankan bahwa implementasi program-program ini memerlukan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah.

Dalam diskusi yang sama, Dradjad Wibowo, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dapat membebani perekonomian, terutama di tengah penurunan kelas menengah. Dia menekankan perlunya reformasi fiskal daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan tentang penerapan tarif PPN akan berada di tangan presiden terpilih, Prabowo. Kesimpulannya, keberhasilan rencana penguatan kelembagaan dan reformasi perpajakan dalam pemerintahan mendatang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan kapasitas implementasi.

Penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) alias Core Tax Administration System (CTAS) semakin dekat. Setelah merilis Simulator Coretax akhir September 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan melanjutkan edukasi sistem canggih tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan fase desain dan pembangunan PSIAP. Otoritas sedang menjalankan fase pengujian, yang meliputi aspek fungsi, keamanan, performa dan fleksibilitas pengembangan sistem. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ditjen Pajak Iwan Djuniardi sebelumnya menjelaskan bahwa melalui PSIAP, pengisian SPT akan jauh lebih mudah lantaran dilakukan secara prepopulated. Artinya, semua informasi yang diperlukan dalam mengisi SPT akan tersedia di akun wajib pajak atau tax payer account yang terdapat di Core Tax System. Nah, pada 23 September 2024, Ditjen Pajak meluncurkan Simulator Coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran ini untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur dengan lebih baik. Berdasarkan penelusuran KONTAN, Simulator Coretax ada tiga kategori akses yang dapat dipilih oleh wajib pajak. 

Pertama, akses untuk menggunakan fitur pralaporan. Beberapa di antaranya, yakni e-Bupot 21/26, e-Bupot unifikasi dan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Kedua , akses untuk menggunakan fitur lapor lainnya berupa PBB. Ketiga, akses untuk menggunakan fitur layanan di antaranya program pengungkapan sukarela, e-BPK, e-PSPT, e-SKD, e-SKTD dan portal layanan. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengingatkan Ditjen Pajak untuk memastikan bahwa Core Tax dapat berjalan sesuai rencana. Menurut dia, sebelum diluncurkan secara resmi, sebaiknya Ditjen Pajak meluncurkan versi beta yang digunakan oleh wajib pajak terpilih, yang kemudian diperluas jumlahnya secara periodik. 

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, melalui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrumen dalam Pilar Dua yang menjadi bagian kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Usai penandatanganan, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR. "Kami akan siapkan perpres-nya, lalu peraturan teknis di Ditjen Pajak dan kami akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Senin (23/9) lalu. Nah, STTR memungkinkan negara mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Dengan catatan, jika negara mitra itu mengenakan pajak kurang dari 9%. Selain STTR, ada juga ketentuan pajak minimum global yang menjadi bagian dari Pilar Dua. Nah, jika mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 triliun. "Terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam acara International Tax Forum 2024, Selasa (24/9). Menurut Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di RI. Artinya, dasar perhitungannya dari total investasi asing ke RI. Raden bilang, langkah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak. Sebelum MLI, perusahaan multinasional sering menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen ke anak usaha.

Pembatalan kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan menjadi napas tambahan untuk emiten rokok yang tengah didera tekanan daya beli. Saham-saham sektor ini kompak melambung, Selasa (24/9). Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan. Keputusan diambil setelah pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempertimbangkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap, pemerintah berencana menyesuaikan harga jual eceran (HJE) produk tembakau pada 2025. Menurut riset tim Stockbit Sekuritas, keputusan ini memberikan dampak positif bagi emiten rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM). Keputusan ini dapat meredakan tekanan dari downtrading dan penurunan margin akibat kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. 

Asal tahu saja, dalam kurun waktu 2023-2024, rata-rata kenaikan cukai rokok 10% per tahun. Selisih HJE antara rokok sigaret kretek mesin (SKM) tier 1 dan tier 2 saat ini mencapai 64%, sehingga produk yang lebih murah tetap lebih menarik bagi konsumen. Karena itu, penyesuaian HJE tidak memperkecil kesenjangan harga ini. Produsen rokok juga harus memastikan harga jual setara minimal 85% dari HJE yang diatur. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, keputusan ini akan tetap berdampak positif. Setidaknya, harga rokok diperkirakan lebih stabil pada 2025. Audi juga mencatat korelasi antara kenaikan cukai hasil tembakau dengan penurunan penjualan rokok. Misalnya, pada semester I-2024, HMSP mencatatkan penurunan penjualan sebesar 2,9% yoy menjadi 39,4 miliar batang, sekaligus menggerus pangsa pasar sebesar 1,5%. "Secara umum, pembatalan kenaikan CHT hanya akan memberi sentimen positif jangka pendek untuk saham-saham emiten rokok," katanya kepada KONTAN, kemarin. Pasalnya, daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal masih marak.