LONDON, ID – Harga gas Eropa melonjak pada Senin (5/9) sedangkan saham anjlok dan mata uang euro merosot setelah Pemerintah Rusia menghentikan pengiriman gas ke Eropa melalui rute-rute pasokan utama. Negara-negara Uni Eropa (UE) langsung merespons dengan menawarkan paket paket bantuan miliaran dolar AS agar perusahaan-perusahaan listrik tidak kolaps karena kekurangan likuiditas, sekaligus demi melindungi rumah tangga dari lonjakan tagihan listrik. Perusahaan negara Rusia, Gazprom, menyatakan tidak akan membuka aliran gas melalui jalur pipa Nord Stream 1 karena ada kerusakan pada satu turbin.
Eropa pun menuding Rusia menggunakan pasokan energi sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Negeri Beruang Merah atas invasinya ke Ukraina. Sebaliknya, Rusia mengatakan Barat telah melancarkan perang ekonomi dan sanksi-sanksinya sudah menghambat operasional pipa gas Finlandia sendiri mengambil langkah dengan menawarkan 10 miliar euro (US$ 10 miliar), sedangkan otoritas Swedia menyediakan 250 miliar crown (US$ 23 miliar) dalam bentik jaminan likuiditas untuk perusahaan. (Yetede)

Jakarta- Para pelaku industri disarankan menahan kenaikan harga barang agar tidak ditinggalkan konsumen di tengah kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi S. Lukman, mengatakan pengusaha  makanan olahan level menengah ke atas dianjurkan tidak sembrono mengerek harga produk. "Mereka masih bisa mempertahankan (harga) karena stok bahan bakunya berumur bulanan. Berbeda dengan pelaku usaha kecil yang stoknya harian," kata dia kepada Tempo, kemarin. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor usaha yang terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, distribusi produk hasil industri ini sangat mengandalkan jasa angkutan darat. Menurut Adhi, mayoritas produsen makanan dan minuman masih perlu memantau dampak kebijakan BBM terhadap ongkos logistik hingga awal tahun depan. "Bahaya jika harga dinaikkan karena kepanikan," kata Adhi. "Jika biaya logistik masih terus membebani hingga tahun depan, harga bisa tetap kami sesuaikan nanti." (Yetede)

Jakarta-Beban biaya logistik nasional bakal bertambah akibat makin mahalnya tarif angkutan barang sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, besaran kenaikan biaya itu belum di pastikan. "Yang pasti, penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30%," kata Mahendra kepada Tempo, kemarin. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih di kisaran 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun andil biaya transport dan pergerakan barang (handling) dalam struktur beban tersebut mencapai 9%. "Porsi BBM dalam biaya transportasi  menyentuh 40%. Itu pun masih tergantung jarak karena semakin jauh semakin mahal," ucap Mahendra. "Semua pergerakan darat ini ditunjang kendaraan barang barang bervolume besar yang berbahan bakar solar," tuturnya. (Yetede)

Jakarta-Kenaikan harga BBM membuat masyarakat membanding-bandingkan harga yang ditawarkan perusahaan penjual BBM, dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga PT AKR Corporindo Tbk. Mereka berburu BBM termurah. Sebagai gambaran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo diserbu pengendara kendaraan bermotor tak lama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertalite. Salah satunya pompa bensin Vivo di Jalan Raya Mabes  Hankam Cipayung, Jakarta Timur. "Karena panic buying, efek kenaikan Pertalite," ujarnya. Sebab, Revvo 89 yang memiliki angka research octane number (RON) 89 kala itu masih di banderol Rp8.900 per liter, lebih murah Rp1.100 per liter ketimbang Pertalite yang memilki RON 90. Direktru Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan nomor oktan menunjukkan kualitas bahan bakar. Semakin tinggi RON, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus kualitasnya. Untuk memperoleh BBM dengan RON tinggi, itu dibutuh minyak mentah dengan kualitas lebih tinggi. (Yetede)

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi maupun nonsubsidi merembet ke berbagai sektor industri. Pelaku usaha pun ikut mengerek harga produk dan tarif jasanya. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, industri sektor transportasi, logistik, jasa perjalanan pariwisata, perdagangan, perikanan tangkap, pertanian hingga industri manufaktur berpotensi terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Di antara sekian sektor tersebut, sektor industri yang terkena dampak langsung adalah bisnis transportasi. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyebutkan, tarif angkutan darat akan naik berkisar 5%-15%, tergantung jenis angkutan. Di sisi lain, Organda mengkritik pembatasan pembelian Biosolar untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. "Ini merugikan kami yang harus menempuh jarak jauh setiap hari," kata dia, kemarin.

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih berat, meskipun pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggaran subsidi energi berikut kompensasi kepada Pertamina dan PT PLN, tetap membengkak. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022, pemerintah mematok anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 502,4 triliun dengan asumsi rerata Indonesian Crude Prince (ICP) sebesar US$ 100 per barel, kurs rupiah di angka Rp 14.450 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara volume Pertalite dan solar masing-masing naik menjadi 23 juta kilo liter (KL) dan 15 juta KL. "Dengan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi yang melebihi kuota, anggaran subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melewati Rp 502,4 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, akhir pekan lalu.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi langkah logis yang ditempuh pemerintah di tengah pengetatan ruang fiskal dan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar global. Akan tetapi, kebijakan tak populis itu bukannya tanpa risiko. Belajar dari pengalaman, kenaikan harga BBM memicu efek bola salju bagi daya beli, konsumsi, dunia usaha, dan bermuara pada tergerusnya laju ekonomi. Harga BBM yang kian tinggi bakal mengatrol pergerakan harga barang di tengah rentannya daya beli masyarakat. Kondisi ini pun dapat mengerem geliat dunia usaha. Kalangan pelaku usaha menilai, ada dua efek yang perlu dimitigasi seiring dengan kenaikan harga BBM, yakni risiko pelemahan daya beli serta lonjakan inflasi. Wakil Ketua III Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Wi­djaja Kamdani mengungkapkan dampak kenaikan BBM bersifat universal untuk seluruh sektor usaha. Adapun, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, pengurangan subsidi BBM adalah langkah rasional yang didorong oleh Kementerian Keuangan untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Akan tetapi, eksekusi ini akan memicu pelemahan daya beli dan mengungkit laju inflasi. Menurutnya, kedua hal itu menjadi kunci dari pengendalian dampak kenaikan harga BBM agar target pertumbuhan ekonomi tetap aman. Menurutnya, setiap kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) akan berakibat secara langsung terhadap harga jual barang. Artinya, harga di tingkat masyarakat bakal terkerek.

Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite masih dibutuhkan agar realisasi penyalurannya tidak terlampau jauh melewati kuota yang telah ditetapkan pada tahun ini. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus segera diambil pemerintah untuk memastikan kuota tahun ini tidak jebol terlampau jauh. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite merupakan kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menjamin subsidi komoditas tersebut bisa tepat sasaran. “Ini adalah kunci keberhasilan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, selain dengan penyesuaian harga,” katanya, Minggu (4/8). Untuk diketahui, pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi berulang kali menyampaikan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi melalui revisi Perpres No. 191/2014. Setidaknya ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah, yakni pembatasan berdasarkan spesifikasi mesin kendaraan bermotor, pengaturan konsumsi berdasarkan jenis kendaraan bermotor, dan subsidi diberikan secara langsung melalui bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak.

Seiring kenaikan harga BBM, pelaku usaha menaikkan pula harga jual barang dan jasa. Dampaknya, ekspansi usaha bakal tertahan akibat penurunan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Minggu (4/9) mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya bakal melambatkan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menekan permintaan dan penjualan di berbagai sektor. ”Meski pemerintah sudah mencoba meredam efek negatifnya dengan berbagai subsidi pendapatan ke masyarakat,” katanya.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga jual barang dan jasa di pasaran tidak terhindarkan karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kenaikan biaya produksi yang didorong kenaikan harga BBM. Terutama UMKM/IKM yang menggunakan BBM bersubsidi. Pelaku usaha akan menghitung dampak kenaikan harga BBM. Beban biaya operasional atau produksi yang meningkat akan ditransmisikan dalam bentuk harga jual barang serta jasa yang lebih tinggi, bergantung besaran komponen penggunaan BBM dalam proses produksi atau operasional usaha terkait. Ia menjamin, pelaku usaha menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tidak berlebihan hingga melampaui kemampuan masyarakat dan berbalik merugikan dunia usaha dengan menekan margin keuntungan. (Yoga)

Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar, selain juga pertamax, per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Pengumuman kenaikan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, didampingi sejumlah menteri, di Istana Negara, Sabtu (3/9). Disebutkan, langkah menaikkan harga BBM adalah keputusan yang terpaksa harus diambil dalam situasi sulit. Harga per liter pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Selain mengantisipasi dampak ke inflasi yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah intervensi dalam bentuk berbagai bantalan sosial dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan.

Kenaikan harga BBM langkah tepat yang perlu didukung semua pihak. Semakin ditunda, akan kian memberatkan APBN dan tidak sehat bagi perekonomian. Selama ini, subsidi telah salah sasaran, karena 80-95 % justru dinikmati kelompok mampu, sehingga perlu dikoreksi demi keadilan dan keberlanjutan pembangunan masa depan. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM ini sekaligus harus menjadi momentum pembenahan harga dan penyaluran BBM bersubsidi agar tak terus salah sasaran. (Yoga)