Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalteng disiapkan untuk menjawab kebutuhan pangan  nasional dan di tingkat lokal diharapkan bisa menggantikan sistem perladangan tradisional yang telah dilarang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan berbagai persoalan yang dihadapi proyek strategis nasional ini sehingga bisa jadi sumber masalah baru. Temuan Kompas di lapangan pada 15-28 Juli 2022 itu mulai dari lahan singkong yang tampak tak terurus di Desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, hingga bantuan pupuk dan kapur dolomit yang dibiarkan menumpuk di pinggir jalan di lokasi cetak sawah baru di sejumlah desa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Ketiga kabupaten ini merupakan lokasi pengembangan food estate.

Untuk lokasi di Gunung Mas dikelola Kemenhan dengan komoditas singkong. Sementara Pulang Pisau dan Kapuas dikelola oleh Kementan dengan komoditas padi. Penanaman singkong di Gunung Mas membuka hutan dan perkebunan masyarakat hingga 31.000 ha. Sekitar 600 ha lahan telah dibuka dan ditanami sejak Maret 2021. ”Sebelumnya kawasan itu hutan, tapi kalau petani di sini tidak akan menanam di sana karena tanahnya pasir, sulit tumbuh tanaman,” kata Sekdes Tawai Baru Arung.

Asisten Khusus Bidang Ketahanan Pangan kemenhan Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, yang dikonfirmasi, mengatakan, food estate singkong ini tidak terawat karena tidak ada anggaran untuk memelihara tanaman. Menurut dia, kini hanya ada anggaran dari Kementerian PUPR untuk infrastruktur. Siti Maimunah, dosen dan peneliti dari Institut Pertanian Yogyakarta, Senin (29/8), di Palangkaraya, mengatakan, lokasi ini sebenarnya tidak cocok untuk tanaman pangan karena tanah berpasir atau biasa disebut kerangas. ”Ini sangat tidak cocok (untuk singkong), tanah seperti ini cocoknya untuk konservasi, kalau untuk tanaman tidak memberikan hasil,” ucapnya. Menurut Arung, hingga saat ini terdapat lima desa yang menolak pembukaan lahan untuk food estate singkong karena 2.000 ha dari 31.000 ha lahan yang akan dibuka berupa kebun, bahkan rumah-rumah warga. (Yoga)

Sebagai negara produsen gas, Indonesia tidak terdampak secara langsung akan guncangan pasokan dan harga gas bumi akibat situasi global yang tak menentu. Namun, bersama negara-negara anggota G20, Indonesia turut berkepentingan mencari solusi jangka pendek demi tercapainya stabilisasi harga. Pengembangan gas juga penting sebagai jembatan menuju era energi yang lebih bersih. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, konflik geopolitik di Eropa turut memicu krisis energi dan menekan perekonomian negara-negara G20. Sebelumnya, rantai pasok komoditas juga terpengaruh tingginya permintaan setelah ekonomi pulih pascapandemi Covid-19.

”Sebagai negara produsen dan eksportir gas, Indonesia tak terdampak langsung. (Namun), bagaimanapun, kami menilai situasi akan membaik, khususnya bagi negara-negara yang terdampak lonjakan dan ketidakpastian pasokan dan harga (gas),” tutur Tutuka yang hadir secara daring dalam Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia ”Exploring Short-term Solutions to the Global Gas Crisis” di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). Ketua ETWG Yudo Dwinanda Priaadi mengemukakan, tahun ini, negara-negara G20 menghadapi masa sulit karena adanya disrupsi yang membuat harga energi melonjak.

”Isu ini perlu mendapat perhatian komunitas internasional. Negara-negara anggota G20 ialah produsen dan konsumen energi terbesar. (Solusi diperlukan) untuk stabilitas harga energi,” katanya. Stabilitas harga gas, ujar Yudo, penting karena gas dapat diakses menjadi sumber energi yang lebih bersih, juga untuk pembangkit. Sebagai sumber energi, LNG fleksibel, mudah disimpan, memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Dalam rangka transisi energi, gas pun menjadi opsi untuk terus dikembangkan. (Yoga)

Rencana pemerintah menaikkan harga bakar minyak (BBM) pekan lalu batal. Kini, masyarakat menunggu keputusan pemerintah atas waktu kenaikan harga BBM. Kabar yang masuk ke KONTAN, kenaikan harga BBM akan dilakukan pada bulan Oktober 2022. Ini lantaran pemerintah masih harus melakukan simulasi atas kenaikan harga BBM, efeknya ke inflasi serta tambahan anggaran untuk bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Parlemen meminta besaran tambahan anggaran untuk masyarakat miskin diputuskan besarannya lebih dulu, sebelum pengumuman kenaikan. Parlemen juga sepakat, kebijakan kenaikan harga BBM juga dibarengi dengan pembatasan jenis kendaraan yang bisa menenggak BBM khususnya jenis Pertalite. Adapun kenaikan harga BBM maksimal untuk Pertalite adalah 30% dari harga saat ini Rp 7.650. "Dengan asumsi harga Pertalite naik 30%, efek ke inflasi bertambah 1,2%," sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam acara di Kompas TV, Minggu (28/8). Berdasarkan hitungan Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, bila harga Pertalite naik 30% menjadi Rp 10.000 per liter, akan ada tambahan inflasi 0,83% poin. Konsekuensi ekonomi akan turun 0,17% poin. Jika harga solar naik 65%, dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter akan mengerek inflasi 0,33 % dan pertumbuhan susut 0,07% poin.

Apalagi, ruang fiskal pada 2023 kian sempit lantaran harus dilakukan konsolidasi demi memangkas defisit anggaran. Adapun, salah satu langkah yang ditempuh untuk memitigasi risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan yakni dengan menggunakan alokasi dana bagi hasil (DBH). Namun, upaya ini juga berisiko menggoyang kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara konkret, DBH yang akan dikutip untuk subsidi serta kompensasi energi tersebut bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). Perihal kebijakan tersebut, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menegaskan bahwa substansi di dalam Pasal 19 RUU APBN 2023 itu bukan bertujuan untuk menambal anggaran subsidi energi apabila terjadi kenaikan harga komoditas. “Salah satu sumber DBH adalah PNBP dari SDA yang dibagikan kepada seluruh daerah. Tidak ada tujuan untuk menambal anggaran subsidi,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu. Pasal tersebut menuliskan, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP SDA yang dibagi hasilkan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi menekan daya beli masyarakat lapisan terbawah sehingga dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Namun, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan, anggaran subsidi energi harus ditambah yang berdampak menghambat langkah terwujudnya konsolidasi fiskal untuk jangka menengah-panjang. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi subsidi energi yang tepat sasaran sangat dinanti agar peran APBN sebagai instrumen stabilisasi perekonomian dapat berjalan lebih baik. Sebelumnya diberitakan, kuota BBM bersubsidi tahun ini, yakni pertalite sebesar 23,05 juta kiloliter dan biosolar sebanyak 15,1 juta kiloliter, dapat habis sebelum akhir 2022 diakibatkan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi seiring pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, Minggu (28/8), mengalkulasi kenaikan harga pertalite dan biosolar masing-masing sebesar Rp 2.850 per liter cukup untuk mengompensasi kebutuhan anggaran BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kendati demikian, menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.500 per liter serta menaikkan harga biosolar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.000 per liter bisa berdampak pada terkereknya inflasi ke level 6,8-7,2 % tahun ini. Satria menilai, jika pemerintah mampu mematangkan mekanisme penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efek berkelanjutan dari lonjakan harga minyak mentah dunia bisa dihindari dan dapat menahan laju kenaikan harga kebutuhan lain, seperti bahan pangan dan bahan bangunan. (Yoga)

Beberapa waktu lalu, Indonesia sebagai produsen CPO nomor satu dunia mengalami krisis minyak goreng sawit. Pemerintah kesulitan menjaga stok dan harga minyak goreng karena tidak menguasai stok dan pasar. Di sisi lain, hampir setiap tahun Indonesia yang merupakan produsen tebu nomor sembilan dunia bergantung pada gula impor. Padahal, program revitalisasi pabrik gula dan bongkar ratun atau peremajaan tanaman tebu telah digulirkan. Oleh karena itu, dua perusahaan milik negara, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group dan ID Food, diminta menopang program peremajaan dan hilirisasi sawit rakyat serta swasembada gula kristal putih atau konsumsi.

PTPN Group menginisiasi pembentukan dan integrasi tiga subholding, yaitu PalmCo, SugarCo (PT Sinergi Gula Nusantara), dan SupportingCo. PalmCo bergerak di sektor sawit, SugarCo untuk gula, serta SupportingCo untuk teh, kopi, dan optimalisasi aset. Di sektor industri kelapa sawit, PalmCo bakal mengintegrasikan industri hulu dan hilir kelapa sawit PTPN. ”Pembentukan subholding PalmCo bakal rampung Oktober 2022. Subholding ini sudah menjadi proyek strategis pemerintah,” kata Dirut PTPN III (Persero) sekaligus PTPN Group Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Senin (22/8).

Tidak hanya PTPN, ID Food yang merupakan Holding BUMN Pangan juga turut berperan sebagai distributor minyak goreng curah dan kemasan sederhana di kala krisis minyak goreng melanda. Selain menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan impor gula. Kebutuhan gula nasional pada 2022 diperkirakan 7,3 juta ton. Dari jumlah itu, 3,2 juta ton adalah kebutuhan gula untuk konsumsi dan 4,1 juta ton untuk industri. Rata-rata produksi gula nasional untuk konsumsi 2,35 juta ton per tahun. Jadi, ada kekurangan 850.000 ton gula konsumsi. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi 2,54 juta ton bisa terealisasi pada 2024. PTPN Group melalui SugarCo dan ID Food diminta ambil bagian merealisasikan target swasembada itu. (Yoga)

Dalam kunjungan kerja di Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jabara, Minggu (28/8), Presiden Jokowi turut mengecek harga bahan  pangan di pasar. Menurut Presiden, harga bahan pangan relatif stabil, kecuali harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir. ”Pertama, karena (harga) pakan ternak naik, kedua ini fluktuasi biasa. Nanti dua minggu, insya Allah, akan turun,” katanya. (Yoga)

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Aceh masih berjalan hingga kini. Pemda dan penegak hukum didorong agar penertiban aktivitas penambangan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak berdampak pada kerusakan alam. Direktur Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) Aceh, Syukur, Minggu (28/8) mengatakan, hasil pemantauan mereka di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, tambang emas ilegal masih beroperasi. Tambang itu berada dalam kawasan hutan lindung. ”Pelaku tambang ilegal sebagian orang luar Nagan Raya. Penindakan masih tebang pilih, seharusnya semua titik dihentikan,” kata Syukur. 

”Tambang emas ilegal merusak alam, tetapi mengapa sampai sekarang tidak berhasil dihentikan? Ini menunjukkan upaya penindakan masih setengah hati,” ujar Syukur. Polisi berulang kali menangkap pelaku aktivitas tambang ilegal di Nagan Raya. Namun, aktivitas tambang di sana tidak juga surut. Syukur berharap penegakan hukum bukan hanya terhadap pelaku di lapangan. Para pemodal juga harus ditangkap.  (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah dikabarkan bakal menaikkan harga  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 September 2022, masing-masing menjadi Rp 10.000 untuk Pertalite dan Rp 8.500 untuk Solar per liter. Saya mendapat info cukup valid bahwa kenaikan harga akan dilakukan pada 1 September. Bahkan sudah di meja Presiden, tinggal eksekusi. Tapi tentunya kepastian akhirnya ada pada Pak Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi kepada Investor Daily, Minggu (28/8) malam. Menurut Fahmy, sinyal kenaikan harga sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh sejumlah menteri. Ditambah lagi, pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya kenaikan, akan ada tambahan subsidi hingga menjadi lebih dari Rp 600 triliun yang akan sangat memberatkan APBN. “Untuk subsidi, pemerintah sudah mengunci di angka Rp 502,4 triliun, tidak akan menambah lagi,” katanya. (Yetede)

Pembangunan pabrik minyak makan merah sebagai salah satu solusi meningkatkan pendapatan petani sawit bakal ditempuh melalui jalur cepat. Namun, perizinan pembangunan pabrik baru dipastikan membutuhkan dukungan pemda.  Selain itu, kerja cepat antar kementerian/lembaga diperlukan agar produksinya bisa dimulai segera. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, seusai rapat koordinasi dengan BPOM mengenai rencana pembangunan pabrik minyak makan merah oleh koperasi petani kelapa sawit di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (26/8) menyatakan, Presiden Jokowi meminta prosesnya dipercepat agar pembangunan pabriknya bisa dimulai pada Oktober 2022.

Dengan demikian, pabrik di harapkan sudah berproduksi pada Januari 2023. ”Pada pembangunan ini terdapat pabrik CPO mini dan mesin yang memproduksi minyak makan merahnya,” kata Teten. Terkait dengan SNI produk minyak makan ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan dilibatkan. Adapun izin edarnya melibatkan BPOM. Menurut Teten, pembangunannya memakai ”jalur tol”. BPOM bergerak bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) terlibat dalam rencana detail engineering design (DED) agar pabrik sesuai standar. Sebab, desain pabrik akan sangat terkait dengan izin edarnya. ”Pabrik pertama akan dibangun di daerah Sumut,” ujar Teten.

Menurut rencana, pembangunan pabrik itu akan melibatkan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, UMKM (LPDB-KUMKM). Pembangunan fisiknya akan menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Investasinya diperkirakan Rp 23 miliar untuk memproduksi minyak makan merah sekitar 10 ton per hari dengan pasokan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari lahan 1.000 hektar. (Yoga)