Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

”Cintailah produk-produk Indonesia”. Presiden Jokowi pun berkali-kali mengungkapkan kemarahannya soal penggunaan uang negara untuk belanja barang dan jasa produk-produk impor. Ia tidak ingin APBN serta APBD dihamburkan untuk pembelian produk impor. Pada 25 Maret 2022, saat pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Presiden meminta anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk produk lokal.

Lima hari berselang, Presiden menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres yang diterbitkan 30 Maret 2022 itu merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/lembaga dan pemda diminta mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400 miliar untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Akan ada insentif bagi pemda yang telah memenuhi ketentuan kewajiban tersebut. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kewajiban untuk belanja produk dalam negeri juga diatur dalam Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan aturan itu, pemerintah wajib membelanjakan  minimal 40 % APBN dan APBD untuk membeli produk lokal. (Yoga)

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa sekaligus menyulut laju inflasi. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat. Efeknya, jumlah penduduk miskin melonjak. Pemerintah kemarin (4/9), mengerek harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar sebesar 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut kebijakan ini akan menambah inflasi tahun ini hingga sebesar 1,9%. Di sisi lain, sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Nilai tambahan anggaran bansos ini sebesar Rp 24,17 triliun. Perinciannya; Pertama, sebesar Rp 12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 juta keluarga; Kedua, Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan; Ketiga, sebesar Rp 2,17 triliun dari alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil ke daerah dialokasikan untuk subsidi transportasi termasuk bantuan buat pengemudi ojek online. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara BLT yang diberikan kepada 20,65 juta rumah tangga atau setara dengan 30% dari penduduk yang hidup di garis kemiskinan atau rawan miskin. Di sisi lain, saat ini, ada sekitar 6,5 juta rumah tangga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berarti penerima BLT sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta rumah tangga miskin," ujar Suahasil, Senin (5/9).

Pengendara melintas di depan SPBU Vivo, Jakarta, Senin (5/8). SPBU Vivo kini tengah menjadi pusat perhatian karena menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga relatif murah. Produk termurah Vivo yakni Revvo 89 alias BBM RON 89 dijual dengan harga Rp8.900 per liter.

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit usaha APRIL Group, Sihol P. Aritonang mengklaim bahwa pihaknya telah membuat beberapa kemajuan setelah meluncurkan APRIL2030 sejak 2 tahun lalu. Salah satunya adalah terkait dengan urusan energi terbarukan di operasional pabriknya. “Hingga hari ini, 87% konsumsi energi di pabrik di Riau berasal dari energi terbarukan,” ujarnya di sela-sela sesi pleno The Think20 (T20) Indonesia Summit 2022, Nusa Dua, Bali, Senin (5/8). Sihol menjelaskan bahwa APRIL Group telah menyelesaikan pemasangan panel surya tahap pertama. Selanjutnya, perseroan menargetkan instalasi 10 megawatt (MW) panel surya lainnya untuk membantu grup besutan Sukanto Tanoto itu beralih ke energi yang lebih terbarukan. Sihol menjelaskan bahwa terdapat empat pilar dalam APRIL2030 yang diluncurkan dua tahun lalu. Menurutnya, pilar itu menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan praktik berkelanjutan hingga 2030.

JAKARTA, ID – Konsumsi gandum di dalam negeri yang terus meningkat hingga mencapai 11,43 juta ton per tahun atau sepertiga dari konsumsi beras nasional sudah masuk taraf yang mengkhawatirkan karena hampir 100%-nya diimpor. Jika tidak ada langkah-langkah serius dari pemerintah, konsumsi gandum diprediksi mencapai 50% dari konsumsi beras nasional saat bangsa Indonesia merayakan dirgahayu kemerdekaan ke-100 pada 2045. Tingginya impor gandum bisa membahayakan fundamental ekonomi nasional. Selain menguras devisa, memperlemah nilai tukar rupiah, dan memicu inflasi barang impor (imported inflation), impor gandum yang terus membesar dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Tingginya impor gandum juga bisa semakin menjerumuskan para petani domestik ke jurang kemiskinan karena produksi padi dan palawija mereka kalah bersaing dengan gandum impor. Impor gandum harus dikurangi melalui program diversifikasi pangan berbasis komoditas pangan lokal, seperti sorgum,
singkong, ubi jalar, sagu, dan jagung. Namun, program diversifikasi pangan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dengan baik, komprehensif, terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta dijaga kesinambungannya, bukan sekadar retorika. (Yetede)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

LONDON, ID – Harga gas Eropa melonjak pada Senin (5/9) sedangkan saham anjlok dan mata uang euro merosot setelah Pemerintah Rusia menghentikan pengiriman gas ke Eropa melalui rute-rute pasokan utama. Negara-negara Uni Eropa (UE) langsung merespons dengan menawarkan paket paket bantuan miliaran dolar AS agar perusahaan-perusahaan listrik tidak kolaps karena kekurangan likuiditas, sekaligus demi melindungi rumah tangga dari lonjakan tagihan listrik. Perusahaan negara Rusia, Gazprom, menyatakan tidak akan membuka aliran gas melalui jalur pipa Nord Stream 1 karena ada kerusakan pada satu turbin.
Eropa pun menuding Rusia menggunakan pasokan energi sebagai pembalasan atas sanksi-sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Negeri Beruang Merah atas invasinya ke Ukraina. Sebaliknya, Rusia mengatakan Barat telah melancarkan perang ekonomi dan sanksi-sanksinya sudah menghambat operasional pipa gas Finlandia sendiri mengambil langkah dengan menawarkan 10 miliar euro (US$ 10 miliar), sedangkan otoritas Swedia menyediakan 250 miliar crown (US$ 23 miliar) dalam bentik jaminan likuiditas untuk perusahaan. (Yetede)

Jakarta- Para pelaku industri disarankan menahan kenaikan harga barang agar tidak ditinggalkan konsumen di tengah kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhi S. Lukman, mengatakan pengusaha  makanan olahan level menengah ke atas dianjurkan tidak sembrono mengerek harga produk. "Mereka masih bisa mempertahankan (harga) karena stok bahan bakunya berumur bulanan. Berbeda dengan pelaku usaha kecil yang stoknya harian," kata dia kepada Tempo, kemarin. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor usaha yang terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, distribusi produk hasil industri ini sangat mengandalkan jasa angkutan darat. Menurut Adhi, mayoritas produsen makanan dan minuman masih perlu memantau dampak kebijakan BBM terhadap ongkos logistik hingga awal tahun depan. "Bahaya jika harga dinaikkan karena kepanikan," kata Adhi. "Jika biaya logistik masih terus membebani hingga tahun depan, harga bisa tetap kami sesuaikan nanti." (Yetede)

Jakarta-Beban biaya logistik nasional bakal bertambah akibat makin mahalnya tarif angkutan barang sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, besaran kenaikan biaya itu belum di pastikan. "Yang pasti, penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30%," kata Mahendra kepada Tempo, kemarin. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih di kisaran 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun andil biaya transport dan pergerakan barang (handling) dalam struktur beban tersebut mencapai 9%. "Porsi BBM dalam biaya transportasi  menyentuh 40%. Itu pun masih tergantung jarak karena semakin jauh semakin mahal," ucap Mahendra. "Semua pergerakan darat ini ditunjang kendaraan barang barang bervolume besar yang berbahan bakar solar," tuturnya. (Yetede)