Aktivitas pertambangan nikel yang masif di Halmahera Timur, Maluku diduga memicu pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup warga lokal. Video viral yang direkam pada Senin (25/12/2023) menunjukkan hamparan laut Halmahera Timur berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Air laut yang tercemar itu tampak meluas hingga ke perairan pulau-pulau kecil di sekitar. Pencemaran diduga akibat kerukan tambang nikel. Dampaknya, warga setempat yang bermata pencarian nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari serta dijual. Kondisi itu juga diulas dalam Laporan Climate Right International (CRI), ”Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia’s Nickel Industry” yang dirilis 17 Januari 2024. Laporan itu menyebutkan, aktivitas industri nikel raksasa serta pertambangan nikel lainnya di Maluku Utara telah menyebabkan deforestasi serta pencemaran air dan udara yang mengganggu kualitas hidup penduduk lokal.

Wilman (27), warga setempat, menuturkan, sumber air bersih warga di Wawonii telah digunakan selama puluhan tahun. Namun, baru kali ini mata air itu bercampur lumpur, utamanya saat pertambangan terus beraktivitas membuka lahan dan membangun jalan tambang. ”Kalau bercampur lumpur begini, kita sudah tidak bisa apa-apa,” katanya (Kompas, 29/5/2023). Saat warga kesulitan hidup akibat aktivitas tambang nikel, ribuan kilometer dari Maluku dan Sulawesi, para elite politik dan pejabat di Jakarta sibuk berdebat dan saling sindir tentang kebijakan hilirisasi nikel menjelang Pemilihan Umum 2024. Kegaduhan soal nikel ini muncul pascadebat cawapres, pekan lalu, saat cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, berkali-kali menyentil nama mantan Kepala BKPM Thomas Lembong. Sebelumnya, Lembong menyebut hilirisasi nikel yang merupakan kebijakan andalan pemerintahan Jokowi telah menghancurkan harga nikel dunia. Akibat hilirisasi yang dilakukan RI, stok nikel dunia surplus besar dan membuat harga nikel di pasar global turun 30 % dalam satu tahun terakhir. (Yoga)

PT Kereta Cepat Indonesia China menyatakan perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur akan melalui Yogyakarta. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menuturkan pembangunan kereta cepat melalui Yogyakarta tersebut masuk proyek tahap pertama. Saat ini, dia menegaskan KCIC terus membahas rencana perpanjangan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Dwiyana menuturkan pembahasan perpanjangan proyek kereta cepat masih dibahas bersama pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan lainnya. Dwiyana melanjutkan KCIC akan memastikan studi yang dilakukan sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai akan dilakukan dengan optimal. Hal tersebut mencakup penentuan jalur, studi kelayakan (feasibility study) dan lainnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyebutkan rencana studi bersama dengan China masih dalam tahap pembahasan.

Janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat miskin perdesaan/perkotaan, dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi, dan program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai harapan. Ditengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji itu. 

Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria selama ini. Harapan itu disuarakan oleh petani, penggarap lahan, dan masyarakat yang turun-temurun tinggal di lahan-lahan yang diidentifikasi sebagai obyek reforma agraria. Kompas menemui mereka di sejumlah daerah dalam rangkaian liputan terkait reforma agraria selama kurun 6-15 Januari 2024.

Mereka, antara lain, adalah warga yang tinggal dan menggarap lahan di kawasan Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung; Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel; tanah sedimentasi di Segara Anakan, Cilacap, Jateng; Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; serta sejumlah desa di kaki Gunung Cikuray, Garut, Jabar. Harapan senada disampaikan masyarakat di Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali; Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumut; Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumut; Loh Liang Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT; serta Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut, sepanjang 2014-2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah.

Redistribusi tanah di kawasan hutan terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Rabu (24/1) menilai, capaian reforma agraria itu baru sebatas legalisasi aset atau sertifikasi. Reforma agraria itu nyaris tak menyentuh redistribusi tanah melalui penyelesaian konflik-konflik agraria. Padahal, KPA telah merekomendasikan 851 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di lahan seluas total 1,68 juta ha untuk diselesaikan konfliknya. 

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baru 21 LPRA yang telah dirampungkan persoalannya dan diurus redistribusi tanahnya, serta 2 LPRA yang tengah dipersiapkan redistribusinya. Di samping itu, koreksi atas ketimpangan kepemilikan tanah juga tidak ada, ditunjukkan dengan bertambahnya petani gurem atau petani dengan lahan di bawah 0,5 ha satu dekade terakhir. (Yoga)

Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain atau berdiri sendiri. Kemandirian bisa berlaku pada banyak hal, termasuk dalam pengadaan pangan. Indonesia, negara berpenduduk 270 juta jiwa, adalah konsumen beras nomor empat di dunia dibawah China, India, dan Bangladesh. Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), rata-rata konsumsi beras Indonesia 35,367 juta ton per tahun pada periode 2020/2021 dan 2022/2023. Adapun rata-rata produksinya per tahun pada periode 2018/2019 hingga 2022/2023 sebanyak 34,36 juta ton. Produksi gabah kering giling, menurut data BPS, masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Wilayah selain Jawa dan Sumatera yang memerlukan beras dalam jumlah yang melampaui produksi daerah itu akan mendatangkan dari daerah lain. Ada biaya transportasi dan logistik yang ditambahkan pada harga beras di daerah tujuan. Ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Produksi beras bisa terganggu luas panen padi yang menyusut, kekeringan, dan kebanjiran. Di sisi lain, sebagian masyarakat meninggalkan pangan lokal dan beralih ke beras sehingga menambah kebutuhan beras di Indonesia. Situasi ini membuat beras kerap kali menjadi komoditas penyumbang utama inflasi karena harganya yang naik.

Jalan pintas dan langkah cepat ditempuh pemerintah saat menghadapi situasi itu. Seperti pada awal tahun ini, pemerintah menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyalurkan bantuan beras. Cadangan beras pemerintah juga diperkuat dengan cara segera menyerap gabah petani dan mempercepatimpor beras. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor 2 juta ton beras (Kompas, 23/1). Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 3,062 juta ton. Adapun pada 2019-2022 tak sampai 500.000 ton per tahun. Namun, impor tak menyejahterakan petani. Apalagi jika impor dilakukan secara terus-menerus, yang bisa membuat kemandirian pangan kian jadi angan-angan. (Yoga)

Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air membutuhkan strategi khusus agar bisa menyiasat besarnya investasi yang harus digelontorkan oleh investor. Fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) harus dibangun secara terintegrasi dengan sumber karbon dioksida (CO2) yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir. Dengan begitu, biaya pengangkutan dan penyimpanan karbon dari industri yang menghasilkan emisi bisa ditekan. Belladonna Troxylon Maulianda, Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage, mengatakan bahwa pemerintah harus menarik industri hilir saling berdekatan sebagai collective emitter untuk menekan biaya angkut karbon dalam suatu kawasan reservoir penyimpanan karbon. Belladona membeberkan, biaya investasi dan pengoperasian CCS di dalam negeri saat ini masih terbilang mahal, karena Indonesia belum memiliki teknologi dan kemampuan kapasitas manufaktur untuk membuat rantai pasok fasilitas itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri melaporkan bahwa biaya pengembangan CCS sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan CO2, yakni sekitar 73% dari keseluruhan biaya. Berdasarkan studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA), biaya penangkapan karbon sekitar US$45,92 per ton, dan penyimpanannya sekitar US$15,93 per ton. Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) Lenita Tobing berpendapat, pengembangan CCS hub menjadi hal krusial untuk menjangkau keekonomian fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia diuntungkan dari segi geografis untuk mengembangkan CCS hub tersebut jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Hitung-hitungan BCG memperlihatkan potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton. Pemerintah sendiri saat ini tengah memperluas akses CCS ke luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan bakal rampung bulan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi jelas. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, perluasan sektor tersebut nantinya bakal memungkinkan industri di luar migas untuk ikut bertransaksi lewat skema CCS di dalam negeri, dan transboundary antarnegara. Di dalam negeri, sejumlah perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron sudah menyatakan minatnya untuk menjadi operator reservoir penyimpanan karbon. Menteri ESDM Arifin mengatakan, ketertarikan sejumlah perusahaan migas global itu dipantik oleh potensi kapasitas penyimpanan atau storage karbon yang terbilang besar dari beberapa lapangan migas yang telah habis dikuras.