Lingkungan Hidup
( 5816 )Disorientasi Hilirisasi Mineral Perlu Diantisipasi
Upaya hilirisasi atau peningkatan nilai tambah nikel dinilai
kurang perencanaan matang dari hulu ke hilir. Selain masih belum siapnya
industri penyerap di dalam negeri, produk setengah jadi seperti feronikel dan
nickel pig iron juga telanjur membanjiri dunia dan turut menyebabkan harga
nikel internasional merosot. Ini menjadi pelajaran untuk pengembangan komoditas
mineral lainnya. Larangan ekspor bijih nikel, sebagai upaya peningkatan nilai tambah,
diberlakukan sejak 2020. Sejak itu, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri.
Apabila sudah menjadi produk turun-annya, seperti feronikel, nickel pig iron,
dan nickel matte, baru boleh diekspor. Berdasarkan data BPS, ada lonjakan volume
ekspor feronikel dari 1,5 juta ton pada 2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022.
Nilainya meningkat dari 2,5 miliar USD pada 2019 menjadi 13,6 miliar USD pada
2022. Ekspor didominasi ke China. Selain
itu,juga ke India, Korea Selatan, dan Taiwan.
Berdasarkan data Lembaga Survei Geologi AS (US Geological
Survey/USGS), produksi nikel Indonesia pada 2022 diperkirakan 1,6 juta ton
setara nikel murni atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2021 yang hanya 1
juta ton. Jumlah produksi tahun 2022 itu setara 48,5 % total produksi dunia,
yakni 3,3 juta ton. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan 21 juta ton setara
nikel murni. Harga nikel global menunjukkan tren menurun pada 2023. Berdasarkan
catatan Trading Economics, harga nikel internasional pada 6 Februari 2023
sebesar 27.563 USD per ton, tetapi terus turun hingga 16.366 USD per ton pada
25 Desember 2023. Pada akhir triwulan I-2024, harga nikel diperkirakan 15.900 USD
per ton. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep),
Akmaluddin Rachim, mengatakan, ”Ada disorientasi hilirisasi terkait nikel ini
sehingga perlu dievaluasi serta kaji ulang ke ana arahnya. Pengambilan kebijakan
yang salah arah bisa karena terlalu bernafsu dalam mendorong penambangan dan
hilirisasi nikel,” kata Akmaluddin. (Yoga)
Sultra Ekspor Perdana Pinang ke Iran
Mitigasi Risiko Pangan dengan Kucuran Dana Bansos
FASILITAS PENGOLAHAN MIGAS : PROBLEM PELIK KILANG DI TUBAN
Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
”Food Estate” dan Korporasi Swadaya Petani
Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama
sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak
mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan
food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani
terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari
Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan
baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru
yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan
kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total
82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan
terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha,
dan di tahun keempat 10.000 ha.
Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi
juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan
bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan
perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan
terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A
Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas,
Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya,
produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak
petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).
Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang
diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah
yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun
Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023). Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui
program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum
berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya
pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu
di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk
Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah
petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras
hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung,
Bali, dan Kalsel.
Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu
pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala
(IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di
mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi
kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman
tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di
luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan
baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya
petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan
nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat
kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi
petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)
ADU GAGASAN SOLUSI PANGAN DALAM DEBAT CAWAPRES
Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat
keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres
menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no
urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan
petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari,
pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi
hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan
nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak,
dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional.
Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim,
ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.
Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi
melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong
kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang
mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong
melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan
smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada
kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan
penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah
dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya
apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil
presiden.
Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang
nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa
melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup
agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang
ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera.
Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah
menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek
Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi,
Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018)
terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan
petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.
Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit
program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk
pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan
dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi
wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk
diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif
produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih
lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng
ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif
membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah)
di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)
Nasib Saham Emiten Nikel di Tengah Ancaman Baterai LFP
Program Bantuan Pangan Dievaluasi Secara Berkala
Panen Masalah Setelah Bank Tanah Hadir
Sektor Batubara Masih Sengsara
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









