Otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional fokus membenahi persoalan klasik yang selama ini menahan laju produksi dan lifting nasional. Penurunan produksi secara alamiah hingga pengerjaan rencana pengembangan yang selama ini mangkrak menjadi pekerjaan besar dan mendapat perhatian. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menuntut seluruh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah disetujui tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Indonesia memiliki pijakan kuat untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Sepanjang 2023, investasi hulu migas di Tanah Air sebesar US$ 13,7 miliar, dan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Selain itu, industri migas nasional juga makin berkembang yang tecermin dari peningkatan dalam aktivitas pengeboran dan proyek-proyek yang onstream. Realisasi pengeboran sumur pengembangan pun berhasil mencapai angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir, dengan 799 sumur dibor pada 2023. Selain itu, upaya untuk mengubah cadangan menjadi produksi juga masih kerap terkendala oleh masalah plan of development (POD) mangkrak dan proyek yang tertunda. “SKK Migas membutuhkan komitmen KKKS untuk melaksanakan POD dan menyelesaikan proyek tepat waktu. 

Sementara itu, untuk gas kami juga perlu mengatasi tantangan berupa keterlambatan proyek dan serapan yang dari pembeli,” jelasnya. Meski begitu, Indonesia saat ini memiliki lima proyek strategis nasional yang sedang digarap dengan nilai investasi US$45,09 miliar. bahkan, hingga 2029 akan ada 95 proyek minyak dan gas dengan total capital expenditure sebesar USD 3,28 miliar. Terkait dengan kegiatan eksplorasi, Dwi mene-kankan agar SKK Migas bersama KKKS bakal meningkatkan aktivitas eksplorasi, termasuk mengubah target eksplorasi dari kecil-menengah menjadi menengah-besar, serta fokus pada pengembangan peluang migas non-konvensional. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), mengatakan bahwa SKK Migas dan pemerintah masih harus memastikan KKKS merealisasikan komitmen KKKS, meski sudah tercantum dalam WP&B. Alasannya, realisasi komitmen dalam WP&B masih sangat bergantung kepada kondisi terkini di lapangan. Selain itu, SKK Migas diharapkan untuk turun langsung menyelesaikan perkara izin dan pembebasan lahan dalam setiap proyek migas. Dengan begitu, KKKS bisa benar-benar fokus melakukan kegiatannya, termasuk eksplorasi untuk mendapatkan cadangan migas baru. 

 Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association Marjolijn Wajong mengatakan bahkan investor migas internasional relatif menilai Indonesia masih stabil, kendati tahun ini akan dilakukan beberapa kali pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak. Apalagi, dia menambahkan, terdapat sejumlah temuan cadangan migas jumbo dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti di konsesi Andaman II, South Andaman, dan Geng North.

Keputusan pemerintah pada awal 2022 dengan menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita, membawa misi menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Hanya saja, sejak program Minya kita bergulir, tercecer berbagai persoalan yang hingga kini tak kunjung usai. Selisih harga produksi atau rafaksi yang mestinya dibayarkan pemerintah ke pelaku usaha, justru berujung kasus hukum. Selain itu, regulasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp14.000 per liter, sekadar manis di atas kertas. Konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), harus merogoh kocek lebih tinggi untuk membeli Minyakita. “Kalau minyak goreng ada gejolak lagi, kami tidak mau lagi menjalankan penugasan pemerintah untuk ikut menstabilkan harga lagi seperti 2022. Karena sampai sekarang saja yang itu [rafaksi] masih belum selesai,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey kepada Bisnis. 

 Utang rafaksi merupakan buah dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut lahir di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi . Dalam regulasi itu, pemerintah memberikan penugasan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan beberapa kebijakan. Mulai dari Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang akhirnya digugurkan oleh Permendag No. 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, serta Permendag No. 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Kedua peraturan yang terbit pada era Mendag Zulkifli Hasan itu selisih umurnya belum sampai setengah tahun dari kebijakan lama. 

 Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan menuntaskan pembayaran selisih harga atau rafaksi Minyakita kepada pengusaha. Menurutnya, program terse\but sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai oleh surveyor independen. Alhasil secara mekanisme dan teknik sudah memenuhi kaidah pemenuhan barang dan jasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memastikan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha masih berlaku meskipun ada pergantian regulasi.“Setelah Permendag No. 3/2022 dicabut, dimintalah legal opinion dari Kejaksaan. Hasilnya, meskipun Permendag No. 3 dicabut, tapi kewajiban membayar utang masih ada,” kata Isy kepada Bisnis. Pemerintah, kata Isy, berharap persoalan utang rafaksi minyak goreng itu bisa segera diselesaikan. Meskipun tidak menjamin rampung sebelum Oktober 2024 seperti yang ditargetkan pelaku usaha. Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyatakan minyak goreng menjadi salah satu contoh kegagapan pemerintah menangani isu pangan strategis. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufi kurahman menekankan isu ketidakpastian harga minyak goreng jangan sampai terulang lagi pada awal tahun ini, khususnya menjelang Ramadan.

Sanjiwani Wattimena menghitung stok beras dalam gudang penyimpanan logistik tol laut, Lewoloba, Lembata, NTT, Jumat (19/1) petang. Masih 120 karung, namun stok itu diperkirakan habis terjual paling lama satu pekan. Sebulan terakhir, permintaan beras melonjak lantaran harga beras medium di pasaran Lewoleba dan sekitarnya naik hingga Rp 18.000 per kg. Di tempat itu, harga beras medium Rp 15.000 per kg. ”Harga lebih murah karena beras di sini diangkut dengan kapal tol laut,” ujar Sanjiwani, koordinator gudang logistik tol laut. Tak hanya beras, harga semua barang yang dijual di gudang tersebut juga lebih murah dari harga pasaran setempat. Daging ayam beku, misalnya, dijual Rp 42.000 per kg, sedangkan di pasaran Lewoleba sudah Rp 70.000 per kg. Begitu pula harga minyak goreng dan gula pasir yang lebih murah 20 % dari harga pasaran. Tingginya harga barang di pasaran Lewoleba disebabkan mahalnya ongkos angkutan dari daerah pemasok.

Dengan adanya tol laut, disparitas harga di kawasan timur Indonesia, termasuk di Lewoleba, dapat ditekan. Dalam program tol laut tersebut, pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Berkat subsidi, ongkos angkutan diringankan hingga 50 % Keringanan itu diharapkan berdampak pada harga barang yang dijual kepada masyarakat tidak beda jauh dari harga di Jawa. ”Kami rasakan manfaat tol laut ini. Harga ayam beku di Lewoleba hampir sama dengan harga di Surabaya (Jatim),” ujar Supardi (45), penjual ayam goreng. Lewoleba merupakan satu dari 115 titik yang dijangkau program tol laut. Ide tol laut pertama kali diucapkan Joko Widodo ketika berkampanye dalam Pilpres 2014. Program itu dimulai tahun 2015. Secara khusus, Kemenhub diberi tugas menjalankan program dengan merangkul berbagai pihak, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk jasa angkutan. Program itu sudah berlangsung sembilan tahun dan masih terus berlanjut pada tahun ke-10. (Yoga)

PT Freeport Indonesia berencana mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga yang saat ini berlaku hingga Mei 2024, menjadi Desember 2024. Hal ini sesuai dengan target pembangunan smelter yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun. Hingga Desember 2023, progres pembangunan smelter mencapai 90,6%. Ekspor untuk saat ini masih sampai Mei, tentu nanti dipertengahan tahun kita akan revisi lagi sesuai dengan progres smelter. Kalau sudah 100% selesaikan  harusnya boleh ekspor.  Tapi itu nanti administratif dengan pemerintah, dengan kementerian ESDM," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. "Smelter kita akhir Desember Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah mencapai 90,6%, jadi masih sesuai dengan Kurva  S yang disetujui pemerintah. Dan rencananya di akhir Mei akan bisa mulai operasi. Agustus harapannya begitu (bisa diresmikan oleh Pak Jokowi)," katanya. (Yetede)

Pemerintah menargetkan penyaluran Bantuan Pangan Beras tahun 2024 untuk Provisi Sulawesi Barat (Sulbar) kepada 123.963 penerima bantuan pangan (PBP). Setiap PBP akan menerima bantuan 10 kilogram beras setiap bulan hingga Juni 2024. Penyaluran bantuan pangan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat internal tanggal 6 November 2023, di mana Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang Bantauan Pangan Beras tahun 2024 untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Bantuan Pangan Beras tahap pertama yang  disalurkan sejak April sampai Juli 2023, dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023 menunjukkan penurunan tingkat inflasi beras. Khusus  untuk kabupaten Mamuju akan disalurkan kepada 18.719 PBP dan Kecamatan Kalukku sebanyak 4.450 PBP. Per tanggal 2 Februari 2023 total stok beras CBP yang dikuasai Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Barat sebanyak 6.635 ton, dan di kantor Cabang Mamuju sebanyak 1.807 ton. (Yetede)

Pelemahan harga komoditas pertambangan tidak menyurutkan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (SMGA) untuk mencari pendanaan di pasar modal. Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan batubara dan nikel ini resmi menjadi emiten kesembilan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. SMGA adalah anak usaha dari PT Sumber Global Energy Tbk (SGER), perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap. Sebagai perusahaan perdagangan (trading) komoditas, SMGA lebih berfokus pada produk nikel dan batubara yang berkualitas tinggi. SMGA menjual nikel dengan kadar sebesar 1,5%-1,9%. Sedangkan untuk batubara, SMGA menjual dengan kalori sebesar 3.400-5.300 kka per kg. Kondisi ini memposisikan SMGA sebagai trader nikel dan batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Didukung tingginya permintaan nikel dan batubara berkualitas baik, SMGA bekerjasama dengan pemilik Izin Usaha Penambangan Operasional Produksi (IUP-OP) dan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) untuk memastikan kontinuitas produktivitas dan pasokan ke pengguna akhir. Ke depan, SMGA berencana mengakuisisi tambang nikel, sehingga bisa memproduksi bijih nikel (ore) sendiri. Direktur Utama Sumber Mineral Global Abadi, Julius Edy Wibowo mengatakan, tambang nikel yang akan dicaplok tersebut berlokasi di Morowali Utara. Tambang tersebut akan memproduksi 50.000 ton sampai dengan 100.000 ton nikel ore per bulan.

Julius memproyeksi, akuisisi ini akan rampung pada kuartal II-2024, dan diproyeksikan bakal mulai beroperasi pada kuartal III-2024. Meski tidak menyebutkan angka pasti, yang jelas nilai dari akuisisi ini bersifat material dengan nilai di bawah 50% dari ekuitas SMGA. SMGA juga tengah menggarap potensi bisnis batu gamping. SMGA menjalankan usaha pertambangan batu gamping secara tidak langsung melalui penyertaannya di entitas anak, yaitu PT Jasatama Mandiri Sukses. Tahap kegiatan operasi produksi ini meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pertambangan Jasatama Mandiri Sukses berlokasi pada Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 85,73 hektare (ha). Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, cadangan batu gamping yang dimiliki oleh Jasatama Mandiri Sukses saat ini sebesar 300 juta ton dengan perkiraan usia tambang sekitar 150 tahun. Julius menyatakan, secara industri permintaan nikel diprediksi naik dari 2.340 kiloton (KT) pada 2020 menjadi 6.250 KT pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh naiknya kebutuhan dari industri kendaraan listrik (EV) dan baterai.

Harga beras yang masih bertahan tinggi, bahkan cenderung naik lagi, telah memicu inflasi selama enam bulan berturut-turut. Bantuan dan intervensi pasar beras serta gerakan pangan murah hanya mampu meredam harga tidak semakin melonjak tinggi. BPS, Kamis (1/2) merilis, tingkat inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,04 % secara bulanan dan 2,56 % secara tahunan. Beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi. Tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras pada Januari 2024 masing-masing sebesar 0,64 % dan 15,65 %. Andil komoditas pangan pokok itu terhadap inflasi bulanan sebesar 0,03 % dan inflasi tahunan 0,56 %. Inflasi beras itu terjadi sejak Agustus 2023, sebesar 1,43 % secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras berada di level tertinggi, yakni 5,61 %, pada Oktober, November, dan Desember 2023 tingkat inflasinya masing-masing 1,72 %, 0,43 %, dan 0,48 %.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, beras mengalami inflasi lantaran harganya masih tinggi dan naik secara bulanan dan tahunan. Beras di tingkat eceran, misalnya, harga rerata nasional pada Januari 2024 sebesar Rp 14.380 per kg atau naik 0,63 % secara bulanan dan 16,24 persen secara tahunan. ”Harga beras masih tinggi karena neraca produksi dan kebutuhan beras di dalam negeri defisit, terutama pada Januari-Februari 2024, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, sejumlah negara produsen beras masih membatasi ekspor beras sehingga menghambat impor beras dan membuat harga beras internasional masih tinggi,” tuturnya. (Yoga)

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel mencapai 12,5 juta kiloliter. Angka ini melampaui realisasi pada 2023 sebesar 12,2 juta kiloliter. Upaya meningkatkan penggunaan biodiesel ini selaras dengan program prioritas pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sebelumnya menetapkan target bauran energi sebesar 23% EBT pada 2025, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Pengembangan program mandatori B30 atau Biodiesel 30% pun menjadi salah satu jalan untuk mencapai target. Program mandatori B30 yang berjalan sejak 2020 terbukti berhasil sehingga pemerintah menerapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel 35% pada tahun lalu. B35 merupakan campuran antara bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (fatty acid methyl esters/FAME) sebesar 35% dan solar 65%. Keberhasilan program ini menjadi latar belakang penambahan target pemanfaatan biodiesel menjadi 12,5 juta kiloliter. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot pemanfaatan biodiesel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun lalu, penghematan devisa dari penerapan program ini mencapai US$7,9 miliar. Keberhasilan pemerintah menerapkan B35 juga menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi bahan bakar nabati (BBN) untuk kendaraan bermotor. Alasannya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel di Tanah Air terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, biodiesel yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11,9 juta kiloliter. Dari jumlah produksi tersebut, 11,36 juta kiloliternya dimanfaatkan di domestik, sedangkan 166.500,67 kiloliter sisanya diekspor. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci keberhasilan pencapaian target. Kendati demikian, pemerintah seyogianya tidak hanya menitik beratkan biodiesel saja. Nasib bahan baku bioetanol yang menjadi syarat keberlanjutan penyaluran Pertamax Green 95 perlu diperhatikan.

Pemerintah perlu berhati-hati dalam penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga acuan penjualan (HAP) gula pasir di tingkat konsumen yang baru. Harga gabah kering di tingkat petani dan daya beli masyarakat perlu dipertimbangkan. Selain itu, ada faktor lain, di luar penurunan produksi, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi, yang menyebabkan harga kedua komoditas itu naik. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Rabu (31/1) mengatakan, keseimbangan harga beras telah terbentuk pada awal tahun ini. Harga beras medium rata-rata Rp 13.000 per kg, sedangkan beras premium Rp 15.000 per kg. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada Januari 2024 juga sudah diatas Rp 7.000 per kg, bahkan tembus Rp 8.000 per kg.

Seiring dengan panen raya padi dan impor beras nanti, harga GKP diperkirakan bisa turun di kisaran Rp 6.000-Rp 7.000 per kg. ”Jika benar HET beras akan dievaluasi, harga pembelian pemeintah (HPP) GKP di tingkat petani, yakni Rp 5.000 per kg, juga harus dievaluasi. Jangan sampai pelaku usaha perberasan menikmati harga tinggi,tetapi petani justru tidak merasakannya,” ujarnya. Pernyataan itu terkait usulan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono tentang perlunya mengkaji kembali HET beras dan HAP gula konsumsi ditingkat konsumen. Untuk beras, kajian HET bisa dilakukan saat panen raya padi pada April 2024.

Menurut Dwi, harga beras yang terbentuk itu tidak hanya dipengaruhi penurunan produksi, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi. Cara berkomunikasi pemerintah yang salah juga turut andil mengerek harga beras. ”Pasar jadi terpengaruh. Harga beras yang sedikit turun tahun lalu menjadi naik kembali,” katanya. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriyadi, berpendapat, rencana penyesuaian HAP gula di tingkat konsumen perlu diikuti penyesuaian harga acuan pembelian gula di tingkat petani. Tahun lalu, pemerintah telah dua kali menaikkan HAP gula di tingkat konsumen, sedangkan harga acuan pembelian gula petani hanya dinaikkan sekali. (Yoga)