Microsoft berencana memperlambat atau menghentikan sementara beberapa pembangunan tahap awal proyek pusat data di sejumlah lokasi. Penundaan proyek itu mencakup proyek senilai 1 miliar USD di Licking County, Ohio, AS. NoelleWalsh, Presiden Operasi KomputasiAwan Microsoft, Rabu (9/4) mengatakan, perubahan umum terjadi pada industri yang berkembang pesat. Pembangunan pusat data adalah program multitahun dan padat modal untuk memastikan perusahaan memiliki infrastruktur memadai di lokasi yang tepat. ”Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk cloud dan AI kami tumbuh lebih dari yang pernah kami perkirakan. Untuk memenuhi peluang ini, kami mulai melaksanakan proyek penskalaan infrastruktur terbesar dan paling ambisius dalam sejarah kami,” tutur Walsh lewat sebuah unggahan di pelantar LinkedIn.

Pada tahun fiskal ini, Microsoft akan tetap menghabiskan 80 miliar USD lebih untuk terus membangun infrastruktur pusat data. Microsoft tengah berinvestasi di sejumlah negara, termasuk Australia, sejak Oktober 2023 dan Afrika Selatan sejak Maret 2025. Adapun tahun fiskal Microsoft berakhir pada Juni 2025. Sebelumnya, Microsoft telah menghentikan tahap akhir proyek pusat data besar di Wisconsin untuk sementara, Desember lalu. Analis di TD Cowen juga melaporkan, awal tahun ini, Microsoft mengurangi beberapa perluasan pusat data internasional dan membatalkan sewa beberapa pusat data yang dioperasikan perusahaan lain di AS. Microsoft telah memiliki lebih dari 350 pusat data di 60 kawasan. Pusat data merupakan infrastruktur yang menjadi tulang punggung komputasi awan dan AI. (Yoga)

PT Bhumi Varta Technology (BVT), perusahaan pengembangan perangkat lunak (software) geospasial dan analitik lokasi asal Indonesia, tengah mempertimbangkan pemindahan kantor pusat ke Singapura. Langkah ini seiring meningkatnya kekhawatiran para investor terkait ketidakstabilan politik, pemberitaan negatif  terhadap eksositem startup di Indonesia, serta minimnya manfaat nyata dari pendirian kantor pusat di dalam negeri. "Kami telah mencoba menunjukkan apa yang kami kerjakan kepada pemerintah, bahkan mengundang menteri ke kantor kami, namun sangat sulit mendapatkan dukungan. Sementara itu, kami melihat beberapa pihak mendukung perusahaan-perusahaan lain yang kini tengah mengalami krisis finansial," kata Pendiri BTV Martyn Terpilowski. Menurut dia, membangun perusahaan perangkat lunak global pertama dari Indonesia adalah impian utamanya. Terpilowski mengaku selama ini menolak berbagai saran untuk pindah, namun kini menyadari bahwa waktunya mungkin sudah tiba. "Sayangnya, meskipun banyak pembicaraan dan acara besar, kami tidak merasakan manfaat nyata sebagai perusahaan 100% lokal di sini. Mungkin karena saya orang asing, saya tidak tahu. Tapi dengan pertumbuhan dan ekspansi kami, bantuan yang kami terima sangat minim, padahal kami bisa benar-benar membawa nama Indonesia ke panggung global," ujar  Terpilowski. (Yetede)

Pelaku industri teknologi digital yang tergabung dalam Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) turut merespos kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Asioti menilai, dampak kebijakan Trumph berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Mulai dari perlambatan percepatan transformasi digital Indonesia. Mulai dari perlambatan pengembangan teknologi seperti internet of Thungs (IoT), Cloud Computing,  AI, hingga jaringan 5G  yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya mengatakan, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaraingan konektivitas yang luas dan berkualitas. Infrastruktur digital  seperti jaringan 5G, fixed wireless access (FWA) dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluat (3T). "Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi  yang mayoritas masih bergantung pada rantai pasok global, termasuk dari AS dan mitra  yang berpengaruh," kata teguh. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                       

Keterbatasan spektrum frekuensi untuk mengembangkan teknologi jaringan generasi ke-5  (5G) menjadi tantanagn serius bagi Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara (Asean), Indonesia masih jauh tertinggal di bidang 5G. Laporan 2025 5G Success Index oleh Kearney mengungkapkan, penetrasi 5G di Indonesia hanya 2% sejak 5G diluncurkan pada 2021. Hal ini disebabkan oleh jumlah stasiun pemancar dan jaringan fiber optic (Fo) yang tidak memadai serta ketersediaan frekuensi yang terbatas. Sedangkan, Malaysia, dengan jaringan grosir tunggalnya, telah mencapai lebih dari 80% cakupan populasi hanya dalam waktu tiga tahun. Bahkan, Malaysia tengah mengupayakan jaringan kedua untuk memicu persaingan dan mempercepat adopsi 5G. Malaysia juga baru saja mengumumkan tingkat penetrasi yang mendekati 55%. Sementara, operator telekomunikasi utama di Thailand telah melncurkan tiga kelas spektrum dan terus berinovasi, dengan sebagian besar emperkenalkan API jaringan, termasuk konektivitas tingkat lanjut, yang menjadikannya segi negara yang berkembang dalam segi inovasi. "Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur. Keterbatasan ketersediaan spektrum semakin menghambat kemampuan Indonesia untuk memperluas layanan 5G dan menccapai adopsi yang luas," kata Partner di Keraney Singapuras dan Head Kearney Technology Center of Excellence Carlods Oliver Mosquera. (Yetede)

Tren teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) mengalami perkembangan signifikan  dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini dipakai karena memberi banyak  manfaat untuk memudahkan manusia dalam menuntaskan pekerjaan. Di tengah perkembangan tren AI, tahun ini diprediksi akan muncul tren baru yang bisa mengubah permainan di sektor AI, yaitu lahirnya Agentic AI. Agentic AI adalah entitas AI yang dirancang untuk mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Jika Genarative AI hanya bertugas untuk menciptakan sesuatu seperi teks, gambar atau video, maka Agentic AI memiliki tugas lebih kompleks dengan mengambil tindakan atau keputusan yang berdampak langsung di dunia nyata.  Melihat tren tersebut, NTT DATA, perusahaan global yang melayani bisnis dan teknologi digital menghadirkan layanan Agentic AI untuk teknologi Hyperscaler menawarkan paket pelayanan komprehensif di industri untuk AI. Global Head Cloud & Security NTT DATA Inc Chalie Li mengatakan, layanan ini juga mendukung setiap tahap perjalanan Agentic AI perusahaan dengan penyedia cloud, mulai dari konsultasi dan pembangunan agen AI hingga implementasi, konetivitas, dan layanan manajemen berkelanjutan. "Agentic AI akan merevolusi operasi bisnis dan NTT DATA berada di garis depan transformasi ini," kata Charlie. (Yetede) 

Pemerintah mengingatkan, masyarakat jangan tergantung pada bantuan sosial (bansos). Adapun tujuan pemberian program bantuan sosial oleh pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melakukan silahturahmi dengan warga di mesjis Baiturohman, Desa Jatijejer. "Panjenengan (Anda) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memperoleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Kami berharap KPM bisa graduasi (lulus) dari program bansos," kata dia. Mensos mengimbau mereka yang masih usia produktif lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah seperti program pemberdayaan, program bantuan modal program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya. "yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lainnya, bukan program bansos," katanya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan 12 orang meninggal akibat pertikaian antar dua kelompok pendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya. Data ini merupakan akumulasi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) diduga terlibat dalam bentrokan antarwarga pendukung paslon bupati dan wakil bupati di Pemilihan kepala daerah Puncak Jaya 2024. "Tercatat 12 orang meninggal akibat pertikaian antardua kelompok pendukung paslon di Puncak Jaya," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Faizal menyampaikan berdasarkan laporan yang diterima, korban meninggal akibat pertikaian  antarwarga  pendukung paslon ada yang disebabkan luka tembak yang diduga dilakukan KKB. Dikatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) memanfaatkan situasi politik di tengah pertikaian antar massa pendukung paslon pemilihan kepala daerah. "Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik di masyarakat untuk melancarkan aksinya," kata Brigjen Pol Faizal. Dia mengatakan pertikaian yang terjado sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, selain menyebabkan 12 rang meninggal juga mengakibatkan 658 orang terluka. (Yetede)

Dari tahun ke tahun, jumlah aduan dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404 laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).

”Dari sisi isu, masalah perumahan di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan. Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada, tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan, mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati, sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,” kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas. Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)

Sejumlah korporasi global berinvestasi besar-besaran mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tak sedikit investor skeptis apakah besarnya investasi pengembangan AI sepadan dengan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh pada saatnya nanti. Melansir The Economist, raksasa-raksasa global berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI. Mereka adalah Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft. Pada 2024, kombinasi nilai investasi kelima korporasi itu mencapai 400 miliar USD untuk belanja modal. Mayoritas dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras berkaitan dengan AI. Sisanya untuk penelitian dan pengembangan (R&D). AI selalu disebut-sebut sebagai teknologi yang dapat mengubah ekonomi global. Guna mengadopsinya agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perusahaan perlu membeli teknologi baru tersebut dan membentuknya sesuai kebutuhan.

Namun, konsekuensi yang ditimbulkan oleh investasi pada AI bagi perusahaan dalam jangka pendek, merujuk data Reuters, adalah penyusutan saham. ”(Minat) semua orang sangat rendah untuk berinvestasi ke (perusahaan) penggerak AI,” kata Head of European Equity Strategy di UBS Gerry Fowler, 26 Maret 2025. Apalagi, AI ternyata dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, seperti DeepSeek buatan China. Pada akhirnya, pasar kini mencari perusahaan yang dapat meraup untung dari AI. Para investor telah menyuntik lebih dari 2 triliun USD ke lima perusahaan tersebut selama setahun terakhir. Namun, hasil yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu masih jauh dari harapan. Microsoft, misalnya, para analis menilai, hanya mencetak 10 miliar USD dari penjualan kecerdasan buatan yang menciptakan produk baru atau generative (Gen) AI.  Ini menunjukkan, AI belum memberikan efek besar.

”Perhatian khusus pada keamanan data, bias algoritma dan halusinasi memperlambat implementasi,” demikian tulis The Economist. Restoran makanan cepat saji, McDonald’s telah mencoba menggunakan AI untuk melayani pelanggan tanpa turun dari kendaraan (drive-through), tetapi mengalami kesalahan (error). Sistem itu justru menambah 222 USD untuk menu camilan ayam pada tagihan seorang konsumen. Dalam survei yang disebarkan pada lebih dari 100 analis Fidelity, 72 % responden memperkirakan AI belum akan berdampak pada keuntungan perusahaan pada 2025. Banyak dari mereka melihat dampaknya baru akan terasa lebih dari 5 tahun. ”Pasar akan kehilangan kesabaran dengan investasi tidak terbatas pada AI, kecuali teknologi itu mulai menunjukkan return pada investasi yang dikeluarkan,” ujar Lead Portfolio Manager di Lazard Asset Management, Steve Wreford. (Yoga)

Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)