Sorotan Amerika Serkat (AS) terhadap maraknya barang bajakan di indonesia, menegaskan pentingnya penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga kepercayaan dagang dan iklim investasi internasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menerangkan, isu barang bajakan adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek: dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. Klaim ini, walau punya dasar yang shahih, perlu dipahami secara konstektual dan direspons dengan pendekatan seimbang antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global. "Tuduhan AS memang keras, tapi bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan HaKi di Indonesia. Jangan sampai negara hanya bersikap keras karna tekanan luar negeri, tapi lemah dalam memberi dukungan ke dalam," ucap dia.  Achmad menjelaskan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. (Yetede)

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Pemerintah secara resmi mengesahkan penggabungan usaha atau merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Telecom Tbk ke dalam satu entitas baru PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Salah satu harapan yang ditekan oleh pemerintah setelah merger dilakukan adalah tidak ada PHK massal oleh manajemen. Menteri Kominikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengumumkan persetujuan merger setelah  verifikasi akhir dituntaskan. Menurut dia, penggabungan ini bukan hanya keputusan korporasi, tetapi juga langkah besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas. "Kami harapkan mencapai penyehatan industri seluler dan tentu layanan harus terjaga secara baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Dan terhadap pegawainya tidak boleh ada PHK. Sekali lagi untuk penyehatan industri ke depan dalam kerangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden," jelas dia. Meutya menyatakan, layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di  wilayah tertinggi, terdepan, dan terluar (3T) menjadi komitmen utama  dari hasil merger tersebut. Menurut dia, pemerintah memberikan kewajiban peningkatan kecepatan unduh hingga 16%  pada tahun 2029 serta penambahan 8.000 BTS baru yang di fokuskankan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. (Yetede)

Sebuah babak penting dalam era digital Indonesia telah dimulai dengan peresmian PT XLSMART Telecom Sejahtera. Tbk (EXCL), Kamis (17/4/2025), hasil dari penggabungan kekuatan tiga pemain utama yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfrean Telecom Tbk, PT Smart Telecom. XLSMART hadir dengan visi untuk mendifinisikan ulang konektivitas, mendorong inovasi tanpa henti, dan meningkatkan kualitas pengalaman digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Direktur dan CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan, pembentukan XLSMART adalah langkah penting, menyatukan kekuatan saling melengkapi dari XL Axiata dan Smartfren dibawah satu kepemimpinan dan visi bersama serta menjadi pemimpin laju transformasi digital Indonesia. "Kami akan terus mengoperasikan merek-merek andalan kami untuk melayani pelanggan mobile seluler dan home broadband melalui XL, AXIS, dan Smartfren maupun pelanggan UMKM dan korporasi melalui XLSMART for Business, sembari meningkatkan kualitas  layanan, memperluas cakupan, serta menghadirkan pengalaman  digital yang lebih cerdas dan terintegritas, ujar Rajeev. (Yetede)

Penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah AS menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih serius berbenah, memperbaiki segala kelemahan mendasar perekonomian seperti daya  saing industri dan daya beli masyarakat. Dua hal ini dinilai menjadi kunci bagi Indonesia agar bisa memanfaatkan peluang yang tersisa di tengah tekanan global yang sering muncul, seperti tensi perang dagang saat ini, serta membangun perekonomian yang mampu berdiri di atas kekuatan kaki sendiri. Oleh karena itu selain ikhtiar diplomasi untuk negosiasi kebijakan tarif resiprokal AS, langkah perbaikan struktural harus terus dilakukan, seperti mendongkrak daya saing industri. Apalagi, kondisi global yang penuh ketidakpastian seperti yang dipicu oleh tarif resiprokal AS, tak hanya menjadi tantangan, tapi juga dapat  membuka peluang baru, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Peneliti Senior Institute for Startegic and Development Studies (ISDS) M Aminudin yang akrab disapa Gus Amin mengatakan, untuk meningkatkan daya saing industri, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. "Pertama, meningkatkan kualitas SDM agar produktivitas dan efisiensi industri dalam negeri terdongkrak, sehingga dapat bersaing dengan industri luar negeri," kata Gus Amin.  Kedua, lanjut dia, mengembangkan teknologi dan inovasi. Hanya dengan itu, industri dalam negeri dapat  meningkatkan kualitas produk dan jasa. Ketiga, meningkatkan kualitas dan dukungan infrastruktur, seperti infrastruktur transportasi dan logistik. (Yetede)

Dukungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen) yang meninggalkan Kurikulum Merdeka dan kembali ke sistem penjurusan terus mengalir, mulai dari persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI), praktisi pendidikan, hingga para guru. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa menyusun mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat tanpa terikat jurusan. Kurikulum Merdeka dinilai memberikan keleluasaan, namun dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi,  dibutuhkan pendekatan yang lebih standar.  Kurikulum ini menuai kritik, lantaran membuat siswa tidak fokus. Alhasil, pemerintah memutuskan mengembalikan sistem penjurusan IPA,IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem penjuruan dinilai bisa memperkuat komptensi siswa SMA untuk menuju perguruan tinggi. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sistem penjurusan sangat penting agar siswa dapat memperdalan ilmu sesuai minat dan bakat masing-masing. Dia menilai pembelajaran tanpa penjurusan justru dapat membuat siswa kehilangan fokus. "Harapan agar siswa menguasai ilmu memang baik, tetapi jika mereka tidak siap, justru tidak mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan adanya penjuruan IPA,IPS, dan bahasa, siswa bisa menjadi ahli di bidang yang diminatinya," ujar Unafah. 

MyRepublic, penyedia layanan internet rumah (fixed broadbrand), perusahaan yang bernaung di bawah Sinar Mas Group menunjukkan geliat kebangkitan dalam bisnis internet, khususnya bisnis internet yang berasis Fiber To The Home (FTTH) selama 10 tahun terakhir ini. Adapun MyRepublic adalah penyedia internet dan TV berbayar yang dikelola oleh PT PT Innovate Mas Indonesia dan PT Eka Mas Republik. Keduanya merupakan entitas anak tidak langsung PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  (DSSA) Mas Sejahtera. Selama satu dekade aksis di bisnis ini, MyRepblic mengklaim salah satu pemain utama di Indonesia, dengan jumlah pelanggan aktif telah mencapai 1,1 juta. Dengan jumlah tersebut, menjadikan MyRepublic sebagai pemain kedua terbesar di pasar Indonesia saat ini. Chief Sales &Marketing Officer My Republic Iman Syahrizal mengatakan, tahun inilah tahun yang istimewa, karena tepat satu dekade MyRepublic hadir untuk melayani kebutuhan koneksi internet di Indonesia. Menurut Iman, pada tahun ini dan kedepannya, pihaknya sudah memiliki rencana bisnis untuk terus memperkuat kualitas layanan, serta menjangkau lebih banyak pengguna layanan internet rumah. Tahun ini MyRepublic menargetkan untuk menambah jumlah pelanggan menjadi 2 juta pelanggan. (Yetede)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

Pasar saham Indonesia tengah dihantam oleh gelombang sentimen negatif, salah satunya berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tidak memasukkan tiga saham Grup Barito—PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan PT Petrosea (PTRO)—dalam tinjauan indeks Mei 2025. Keputusan ini menyusul kekhawatiran MSCI terkait rendahnya tingkat investabilitas saham tersebut akibat dominasi pengendali serta aktivitas pasar yang tidak wajar (unusual market activity/UMA).

Kriteria baru MSCI yang lebih ketat, termasuk pencoretan saham yang masuk papan pemantauan khusus (PPK), dikhawatirkan akan membuat investor asing menarik dananya. Hingga pertengahan April 2025, aliran dana asing keluar dari pasar saham domestik sudah mencapai Rp 35,86 triliun, sementara dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 13,5 triliun, turut menekan nilai tukar rupiah.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, menilai bahwa kebijakan MSCI dapat menjadi sentimen negatif berkepanjangan bagi bursa Indonesia, bahkan berpotensi mengalihkan bobot saham dari Indonesia ke negara seperti China atau India. Hal ini akan menurunkan eksposur Indonesia di kancah pasar global dan mempersempit peluang masuknya dana asing.

Sementara itu, Daniel Agustinus, Direktur PT Kanaka Hita Solvera, memprediksi bahwa IHSG akan bergerak di kisaran 5.800–6.600 dalam jangka pendek, dan menyarankan investor untuk bersikap wait and see, sedangkan Audi mendorong pemilihan saham dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang transparan sebagai strategi adaptasi terhadap arah kebijakan MSCI.