Serikat pekerja menolak kebijakan pemotongan upah buruh yang tertuang dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pemerintah beralasan, aturan tersebut merupakan bentuk antisipasi dampak ekonomi. Ratusan pekerja yang tergabung dalam 13 serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit berunjuk rasa di depan Kantor Kemenaker di Jakarta, Selasa (23/5). Sejak pukul 11.30, para pekerja sudah memadati area luar kantor Kemenaker.

Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan, unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Menaker Ida Fauziyah agar mencabut Permenaker No 5/2023. Aturan tersebut mengizinkan pengusaha memotong upah buruh sampai 25 % sehingga menghilangkan hak-hak yang harus diterima pekerja. ”Praktik pemotongan gaji dengan alasan krisis ekonomi sebelumnya dinyatakan ilegal. Sementara Permenaker No 5/2023 malah melegalkan hal itu,” ujar Emelia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 untuk meningkatkan kinerja belanja pemerintah. Lewat regulasi ini, pemerintah berupaya menghadirkan belanja berkualitas dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Isa Rachmatarwata “Salah satu unsur penting dalam mewujudkan belanja berkualitas adalah tidak membebaskan penggunaan anggaran dalam bentuk sebebas-bebasnya. Kita harus mulai melihat satu dengan yang lain ini harus jelas ada satu semacam benchmarking, harus ada upaya memberikan semacam acuan,” ucap Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Gedung Sutikno, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Regulasi ini dibuat sebagai pembaruan dari standar biaya yang sudah ada sebelumnya. Adapun dasar hukum dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL. “Kita lihat juga upaya untuk membuat acuan terus berkembang, sebetulnya acuan penggunaan anggaran sudah lama ada. Dulu kita biasa menggunakan standar biaya pada sisi pemasukan. Sekarang kita sudah berusaha kembali ke standar biaya keluaran atau output. Jadi sekarang kita sudah berusaha mendorong kementerian/lembaga (K/L) membangun bersama mereka standar biaya keluaran,” kata Isa. (Yetede)

JAKARTA – Dua badan usaha milik negara atau BUMN karya dikejar tenggat pembayaran utang jangka pendek yang jatuh tempo. Baik PT Waskita Karya (Persero) Tbk maupun PT Wijaya Karya (Persero) mengajukan penundaan pembayaran kewajiban finansial. "Saat ini WIKA sedang mengajukan standstill (penundaan) atas fasilitas pokok dan bunga kepada perbankan," kata Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, kemarin, 22 Mei 2023. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2023, liabilitas yang dipikul Wijaya Karya mencapai Rp 55,53 triliun atau turun dibanding pada akhir 2022 yang mencapai Rp 57,57 triliun. Namun liabilitas jangka pendek emiten berkode WIKA ini mencapai Rp 34,03 triliun, lebih besar dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 21,69 triliun. Laporan keuangan triwulan pertama 2023 pun menunjukkan rugi bersih WIKA sebesar Rp 521,25 miliar. Padahal perusahaan sempat mencetak laba Rp 1,32 miliar pada kuartal I 2022.

Salah satu utang jangka pendek Wijaya Karya yang jatuh tempo adalah ke Bank Mandiri sebesar Rp 611,1 miliar dengan bunga 8-9 persen. Utang tersebut jatuh tempo pada 10 Juni 2023. Selain itu, Wijaya Karya berutang ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 340 juta dengan tingkat suku bunga 8 persen, yang jatuh tempo pada 23 Mei 2023. Ada pula utang ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebesar Rp 2,75 miliar, yang jatuh tempo pada 30 Juni 2023. Mahendra menjamin penangguhan kewajiban ini hanya untuk entitas induk, tanpa menyangkut beban anak usaha WIKA. Penundaan juga bukan untuk obligasi. Perusahaan baru melunasi bunga obligasi dan sukuk mudharabah tahap II 2022 sebesar Rp 46,5 miliar pada 16 Mei lalu. (Yetede)

Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif di salah satu perusahaan pelat merah. Dua orang direksi BUMN karya periode 2018—2020, jadi aktor utama kasus dugaan korupsi itu. Dua nama direksi yang diumumkan oleh Johanis Tanak sebagai tersangka yakni berinisial CP mengarah kepada sosok Catur Prabowo dan inisial TS mengacu ke nama Trisna Sutisna. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan di PT Amarta Karya (Persero). Amarta Karya merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang layanan pembangunan gedung, properti, dan engineering, procurement, construction (EPC). Kedua direksi itu menjadi ‘otak’ dari permainan proyek fiktif di perusahaan tersebut. Dari konstruksi kasus yang disampaikan oleh Johanis, tersangka Catur Prabowo memerintahkan tersangka Trisna Sutisna menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi. Perkara yang melibatkan korporasi pelat merah, bukan kali itu saja terjadi. Bahkan, dalam waktu berdekatan Kejaksaan Agung juga menetapkan salah satu bos BUMN karya sebagai tersangka kasus korupsi. Perkara yang melibatkan petinggi di BUMN karya banyak bermunculan saat korporasi pelat merah itu tengah banjir proyek lewat berbagai skema penugasan. Sementara itu, di satu sisi, BUMN karya kinerjanya ‘berdarah-darah’ karena menanggung kerugian. Dalam catatan Bisnis, setidaknya terdapat 11 proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh korporasi BUMN akan rampung pada 2023. Bahkan, beberapa di antaranya berupa proyek skala besar seperti pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Proyek yang melibatkan korporasi pelat merah, terutama BUMN karya dapat dikatakan ‘menguras’ anggaran. Bahkan, perusahaan BUMN karya yang saat ini melantai di bursa, arus kasnya negatif karena berbagai persoalan. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mehendra Vijaya mengatakan bahwa beban keuangan perusahaan terpengaruh oleh berbagai proyek jangka panjang. Emiten dengan kode saham WIKA itu mengerjakan 25 PSN, dengan 19 di antaranya proyek milik pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2023, WIKA mencatatkan liabilitas Rp55,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp34,07 triliun, dan liabilitas jangka panj ang Rp21,69 triliun. WIKA berupaya memperkuat kondisi keuangannya dengan sejumlah strategi. Dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refocusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemiliknya adalah pemerintah, karena pola pembayarannya secara bulananan dan dengan uang muka. Bisnis juga mencatat emiten BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menanggung total utang senilai Rp223,7 triliun per kuartal I/2023. Nilai utang itu naik 3,8% jika dibandingkan utang per akhir Desember 2022 sebesar Rp215,5 triliun. Sementara itu, dalam pandangan Anggota Komisi VI DPR Amin AK, pemerintah perlu mengistirahatkan sejenak BUMN karya dari penugasan proyek selama beberapa waktu ke depan guna menghentikan ‘pendarahan’ keuangan yang dialami. Langkah itu perlu dilakukan demi memberikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya ruang melakukan pemulihan.

Suasana hati Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir boleh jadi sedang cerah. Saat menggelar agenda halalbihalal bersama awak media, Erick menjawab berbagai isu di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Erick terlihat santai menjawab isu mengenai penetapan tersangka direktur utama salah satu BUMN karya terkait kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dia menyebut bakal mendalami mengenai peran yang dilakukan oleh sang Dirut. Dia kemudian bercerita mengenai rencananya melakukan transformasi di BUMN karya, termasuk rencana konsolidasi di BUMN karya. “Konsolidasi karya dipastikan akan terjadi, di mana kerangka kerjanya seperti yang ada di PPA dan Danareksa, akan dimerger yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar, kepemilikan antara Hutama Karya dengan Waskita Karya, PP dengan Wijaya Karya, tetapi ini masih pembahasan,” katanya pada Senin (8/5). Mengutip laporan keuangan PT Hutama Karya (Persero) hingga Desember 2022, perseroan itu mengelola aset senilai Rp156,32 triliun. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memiliki aset sebesar Rp98,22 triliun. Adapun, PT PP (Persero) Tbk. sampai dengan Maret 2023 memiliki aset senilai Rp58,69 triliun. Sedangkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki aset Rp72,74 triliun hingga kuartal I/2023. Erick memproyeksikan bakal ada perubahan jumlah BUMN karya, dari sembilan entitas menjadi empat entitas. 

Namun, sekali lagi, Erick masih mendalami rencana tersebut. BUMN karya akan digabung sesuai dengan spesialisasi serta kondisi keuangannya saat ini. Menurut Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto, Kementerian BUMN perlu memproritaskan perbaikan struktur keuangan BUMN karya. “Tingkat debt equity ratio sudah cukup bahaya di BUMN karya terbuka, terutama di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jadi, perlu keseimbangan di mana struktur ekuitas juga harus lebih kuat sehingga tidak terlalu tergantung pada utang untuk pembiayaan belanja modal,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/5). Komisi VI DPR mendukung wacana pembentukan holding BUMN karya di tengah utang dan beban keuangan di ujung tanduk. Diharapkan pembentukan induk usaha dapat terlaksana dalam 1 tahun ke depan. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menegaskan perkara keuangan BUMN karya yang mendesak perlu jalan keluar secepat mungkin, seperti melalui restrukturisasi utang, hingga penundaan pembayaran. Dengan begitu, merger BUMN karya dapat segera dilakukan.

JAKARTA, ID – Huawei, perusahaan produsen dan penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global asal Tiongkok, menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam membangun sarana infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dan memujudkannya menjadi kota yang serba canggih/pintar (smart city). Perusahaan saat ini sedang melakukan evaluasi bisnis tahap awal dan berbicara dengan mitra internasional dan lokal, termasuk penasihat pemerintahan di Indonesia untuk membahas apa saja yang dapat diberikan Huawei pada proyek IKN. “Kami akan sangat senang apabila diberikan kesempatan berpartisipasi di proyek ibu kota baru Indonesia,” ujar Vice President of Huawei’s Global Public Sector Simon Zou, dalam telekonferensi daring, pekan lalu. Huawei disebutnya telah berpenga laman terlibat pada proyek-proyek ibu kota baru maupun pembangunan kota berkonsep smart city di dunia. Beberapa di antaranya, perusahaan telah berpartisipasi pada proyek-proyek kota baru di Mesir dan Saudi Arabia. Huawei akan menawarkan berbagai jenis teknologi informasi terkini yang dapat diimplementasikan pada IKN, antara lain jaringan kabel fiber optik, jaringan 5G nirkabel, pusat data (datacenter) terbaru, hingga pembangkit listrik. (Yetede)

Penilaian transparansi dan penerapan antikorupsi pada 22 badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta menunjukkan, 9 BUMD tergolong buruk, 3 BUMD cukup buruk, dan 10 BUMD cukup baik. ”Definisi BUMD yang kami gunakan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah,” ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII), Mochammad Ezha Fachriza, saat rilis resmi Transparency in Corporate Reporting (TRAC) 2023, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) menggelar penawaran tender (tender offer) untuk membeli kembali (buyback) sisa obligasi global sebesar US$ 950 juta dari total US$ 1,35 miliar. Sebelumnya, perseroan telah menuntaskan buyback global bond ini sebesar $ 400 juta. Berdasarkan deals.is.kroll.com, pada 18 Mei 2023, PGN mengumumkan penawaran tender untuk membeli secara tunai sisa obligasi senior dengan kupon 5,125% per tahun dan jatuh tempo pada 2024 itu. Harga penawaran tender adalah US$ 1.006 per US$ 1.000, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar. PGN menggunakan pinjaman komersial eksternal tertentu dari bank bersama uang tunai, untuk mendanai buyback dan membayar bunga obligasi ini. “Buyback obligasi ini dilakukan sebagai langkah proaktif perseroan dalam mengelola obligasi yang akan jatuh tempo,” jelas manajemen PGN dalam keterangan tertulis, Jumat (19/5/23). Masa penawaran tender ini berlaku hingga 25 Mei 2023 pada pukul 17:00 waktu New York, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal seperti yang dijelaskan dalam memorandum penawaran tender. Dalam aksi ini, perseroan menunjuk BNP Paribas, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Stan dard Chartered Bank sebagai manajer dealer. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ada 83 negara yang ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran  setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Sudah ada 20 keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai negara tujuan penempatan yang dibuka dan kemungkinan bertambah,” ujar Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker M Ridho Amrullah, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

Di tengah belitan utang jumbo, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi terus berupaya membenahi kinerja. Salah satunya caranya, merestrukturisasi utang. Ambil contoh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Emiten BUMN karya mengajukan penundaan pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Mengutip laporan keuangan per 31 Maret 2023, WIKA memiliki utang kepada pihak ketiga Rp 12,64 triliun. Salah satu kreditur terbesar WIKA adalah Bank Mandiri, dengan pinjaman Rp 3,9 triliun. WIKA juga memiliki beberapa utang obligasi jatuh tempo di 2023 dan 2024. Totalnya sekitar Rp 1,39 triliun. Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA mengungkapkan, penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada bank untuk memperbaiki struktur keuangan. Mahendra membeberkan, WIKA saat ini sedang berupaya memperbaiki posisi arus kas. Caranya, melakukan refocusing bisnis. WIKA akan memperbanyak proyek pemerintah karena pola pembayarannya monthly progres payment dengan uang muka. Pun dengan Waskita Karya (WSKT). Emiten ini menargetkan pembayaran proyek melalui monthly payment. Dengan begitu, arus kas WSKT berjalan lancar. Per Maret 2023, arus kas operasi WSKT minus Rp 467,6 miliar. Yogie Perdana, analis Pefindo menilai, kondisi arus kas BUMN karya saat ini berada di bawah tekanan. Hal ini seiring mismatch antara uang yang masuk dari pembayaran termin dari bouwheer (pemilik proyek) dengan uang keluar terkait pembayaran ke vendor, investasi, dan pinjaman.