Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong para emiten meningkatkan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Dorongan tersebut dilakukan setelah muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, berujar bahwa wewenang otoritas dalam hal ini adalah mengklarifikasi emiten sekaligus meminta emiten menyampaikan perkembangan progres perbaikan yang tengah dilakukan. Adapun investigasi kini tengah dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ada satu emiten yang sudah melakukan perubahan atau restatement atas laporan keuangan akibat penyajian atau perbedaan standar akuntansi yang dianut dan akan menimbulkan perubahan dari sisi angka,” ujar Nyoman dalam konferensi pers virtual, Rabu lalu. Dia memastikan bursa akan senantiasa mengawal perkembangan investigasi yang dilakukan serta mendorong transformasi tata kelola dan transparansi dari kedua emiten tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 5 Juni lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita Karya dan Wijaya Karya. Menurut dia, pelaporan keuangan Waskita dan Wika tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cashflow tidak pernah positif. (Yetede)

Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia dengan profil penghasilan dan jam kerja yang bervariasi. AI akan berdampak terhadap 17 sektor lapangan usaha di Indonesia. Diperkirakan pekerjaan dari 26,7 juta orang dapat dibantu atau dibuat lebih efisien dengan teknologi AI. Angka ini setara 22,1 % total tenaga kerja di Indonesia tahun 2021. Pekerjaan di setiap sektor lapangan usaha memiliki tingkat efisiensi AI bervariasi. Paling besar akan terasa di sektor komunikasi (58,1 %), dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami paparan terkecil (1,3 %). Jika AI diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, waktu kerja menjadi lebih singkat. Dari olahan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2021, rata-rata waktu bekerja para pekerja di Indonesia selama 8 jam per hari. Namun, dengan AI, waktu kerja tersebut dapat dipersingkat menjadi 6 jam per hari. Sisanya, 2 jam dikerjakan oleh AI.

Berdasarkan data Sakernas 2021, pekerjaan di sektor pertambangan memiliki rata-rata waktu kerja paling lama, 9,2 jam per hari. Paling singkat di sektor pendidikan, 5,4 jam per hari, dengan mengadopsi AI, pekerjaan dengan jam kerja terpanjang bergeser ke sector akomodasi dan makan minum, menjadi 7,5 jam per hari. Waktu kerja jasa pendidikan tetap paling cepat dan berkurang menjadi 4,1 jam per hari. Berubahnya peringkat lama waktu kerja tergantung dari seberapa besarAI dapat membantu pekerjaan di setiap sektor. Efisiensi AI di sektor pertambangan 31,6 % lebih besar dibandingkan dengan sektor akomodasi dan makan minum (18,1 %). Jika lama waktu bekerja memengaruhi besaran gaji, ada pekerja yang akan mendapat pengurangan gaji cukup besar, yaitu keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Pengurangan gaji dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga, apalagi jika terjadi pada pekerja sekaligus kepala keluarga. Tahun 2021, secara nasional pekerja berstatus sebagai kepala keluarga hampir separuh dari total tenaga kerja di Indonesia, sebanyak 59,7 juta orang. (Yoga)

Progres penggabungan IndiHome ke tubuh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memasuki babak final. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Telkomsel resmi melakukan penandatangan akta pemisahan pada Selasa (27/6). Penggabungan ini menjadi penanda TLKM mulai terjun di layanan Fixed Mobile Convergence(FMC). "Per 1 Juli 2023 secara legal pengelolaan IndiHome akan pindah ke Telkomsel," ujar Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah , Selasa (27/6). Direktur Keuangan TLKM, Heri Supriadi mengatakan, kehadiran FMC akan memperkuat posisi Telkomsel sebagai kontributor terbesar di Grup Telkom hingga 80% di tahun ini. Selain mendorong pendapatan, penggabungan IndiHome ke Telkomsel ini juga dapat membantu TLKM menekan beban biaya. "Selain itu, proses investasi yang dilakukan Grup Telkom bisa lebih terintegrasi dan efisien," ujar Heri. Sinergi FMC ini diperkirakan bisa meningkatkan EBITDA sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per tahun mulai dari 2027. TLKM juga dapat menghemat belanja modal sekitar Rp 300 miliarRp 400 miliar. Equity Research Analyst Ciptadana Sekuritas Asia Gani mencermati penggabungan FMC merupakan jalan bagi TLKM untuk melakukan cross selling dan akuisisi pelanggan eksisting Telkomsel ke layanan IndiHome.

Perusahaan teknologi Grab Holdings atau Grab yang berkantor pusat di Singapura mengumumkan bakal memutus hubungan kerja lebih dari 1.000 karyawan. Keputusan ini diambil sejalan dengan strategi mempertajam fokus bisnis perusahaan. Kendati terjadi pemangkasan karyawan di Grab ataupun rivalnya, yakni GoTo, layanan transportasi berbasis aplikasi diyakini masih dibutuhkan masyarakat. Beberapa perusahaan baru dengan layanan sejenis bahkan tetap berkembang. Mengutip blog Grab, Selasa (20/6) Co-Founder dan CEO Grab Anthony Tan telah mengirim surel kepada karyawan. Dalam surel itu, dia mengklaim, keputusan melakukan PHK bukan jalan pintas menuju profit. Sebab, selama dua tahun terakhir perusahaan konsisten mengelola biaya di semua area operasional untuk meningkatkan efisiensi. Hasilnya, pendapatan perusahaan naik setiap triwulan sejak triwulan I-2022.

”Dengan atau tanpa perampingan, kita sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai titik impas pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) grup yang disesuaikan pada tahun 2023. Kendati profitabilitas merupakan aspek penting, ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan yang lebih panjang. Fokus kita adalah jalan ke depan,” tulis Anthony. Perubahan bisnis tidak per- nah terjadi secepat sekarang. Teknologi, seperti kecerdasan buatan,terus berevolusi dengan luar biasa cepat. Biaya modal mengalami peningkatan yang berdampak langsung pada lanskap persaingan. Menurut Anthony, terhadap lebih dari 1.000 karyawan yang terkena PHK, perusahaan memberikan dukungan finansial, medis, dan karier profesional. (Yoga)

BPK menemukan persoalan pada pekerjaan 13 badan usaha milik negara yang menerima suntikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun. Pekerjaan-pekerjaan yang disokong duit negara tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga rentang waktu pemeriksaan yang dilaksanakan auditor negara, yakni hingga semester I 2022. Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat ada aset dengan total nilai PMN Rp 10,07 triliun yang belum selesai dikerjakan, serta dana operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Akibatnya, aset tersebut belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional tidak tercapai. "Terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum beroperasi," demikian isi laporan BPK yang diterima Tempo, kemarin.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN menunjukkan terdapat tambahan modal negara pada tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp 11,67 triliun. Sebanyak Rp 3,74 triliun belum terealisasi. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi, dari 28,03 persen sampai 99,11 persen. Sementara itu, progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67 persen dan 99,67 %. BUMN yang menerima PMN cukup besar tapi realisasinya rendah salah satunya adalah Perum Bulog. BUMN bidang pangan ini menerima penyertaan modal negara mencapai Rp 2 triliun pada 2016. Namun, hingga paruh pertama 2022, realisasinya baru 38,67 %. Kemajuan fisik dari proyek yang disokong dana negara itu pun baru 38,67 %. BPK menemukan hambatan realisasi PMN itu terjadi pada proyek modern rice milling plant (MRMP), drying center dan silo jagung, serta gudang modern-distribution center karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Kendala lainnya adalah keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar. (Yetede)

WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo bersiap mengambil tindakan. Setelah mengungkapkan kecurigaan terhadap laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Kartika meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mangaudit perusahaan itu. "Apabila ada fraud akan ditindak tegas, kami ingin ada efek jera," katanya pada Senin, 5 Jni lalu, seusai rapat kerja bersama Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat. Kartika mengendus ada yang aneh dalam laporan keuangan Waskita Karya. Sebabnya, perusahaan konstruksi ini seperti memperbaiki kinerja dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. "Dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun," ujarnya. Menurut Kartika, pendapatan jangka pendek Waskita Karya tak cukup untuk memenuhi kewajiban alias utangnya yang terus menggunung. "Jangan sampai laporan keuangan itu overstate, setelah itu bangkrut,". Sejak 2017 hingga 2019, laporan keuangan  Waskita Karya terus mencatat perolehan laba. Pada 2017, laba bersih Waskita Karya mencapai Rp 3,88 triliun, lalu naik 2,08% menjadi Rp 3,96 triliun setahun kemudian. Pada 2019, laba bersihnya turun menjadi Rp 1,03 triliun dengan arus kas Rp 9 triliun. Namun setelah itu Waskita Karya merugi dan nyaris kukut. Disini, pemerintah mengendus ada yang tak beres dengan laporan keuangan perusahaan itu. (Yetede)

Dugaan manipulasi laporan keuangan juga menimpa Wijaya karya. Risiko besar terjadi saat ada pembengkakan biaya. Salah satu proyek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pembangunan ruas tol Cisumdawu seksi 2 Pemulihan Sumedang, dikawasan Sirnamulya, Jawa Barat, 11 Mei 2022. Manajemen PT Wijaya Karya bolak-balik menyampaikan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah muncul kabar miring tentang kondisi keuangannya. Sejak 26 Mei  hingga 6 Juni lalu, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya (WIKA) Mahendra Vijaya enam kali mengirim tanggapan kepada BEI. Yang terakhir, otoritas pasar modal meminta penjelasan WIKA atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Laporan tak sedap itu berembus dari gedung parlemen. Dalam rapat bersama Komisi Industri Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 5 Juni lalu. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tiga isu besar dalam perusahaan negara sektor konstruksi yang biasa disebut BUMN karya. Salah satu isu tata kelola keuangan. "Beberapa (BUMN) karya, seperti Waskita Karya dan WIKA, pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan kondisi riil," katanya. Menanggapi hal itu Mahendra mengatakan WIKA siap diaudit ulang oleh BPKP jika laporan keuangannya tidak sesuai  dengan ketentuan. "Kami selalu terbuka seluas-luasnya kepada siapapun yang menginginkan informasi." katanya pada Jumat 16 Juni lalu. (Yetede)

Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara sebesar (PMN) Rp 5,7 triliun kepada empat BUMN. Salah satu BUMN itu ialah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG, yang akan menuntaskan migrasi polis Jiwasraya ke IFG Life, anak usaha IFG. Keempat BUMN penerima PMN yang bersumber dari alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2023 itu ialah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) sebesar Rp 1,2 triliun. Selain itu, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1 triliun dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/Id Food sebesar Rp 500 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/6).

Erick mengatakan, PMN untuk IFG dalam rangka percepatan penyelesaian mengenai Jiwasraya. Selain PMN yang diberikan tahun ini, juga akan ada penambahan PMN tahun depan. Itu terkait dana yang sudah dikumpulkan kejaksaan melalui sita aset, nantinya akan diberikan dengan skema PMN. ”Kalau bisa berjalan, ini menjadi prestasi bersama untuk (kasus) Jiwasraya yang tertunda-tunda sejak 2006. Pada periode ini bisa diselesaikan secara baik dan penyelesaiaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang selama ini sangat dirugikan,” ujar Erick. (Yoga)

JAKARTA,ID-Akuisisi 35% hak partisipasi Blok Masela dari tangan Shell membutuhkan dana yang besar. Harga yang diminta US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,89 triliun. PT Pertamina (Persero) tengah melakukan finalisasi  pengambilalihan ini. Namun, pemerintah dianggap perlu terlibat dalam pendanaan. Pemerintah berharap konsorsium BUMN PT Pertamina (Persero) bersama Petronas dari Malaysia bisa menyelesaikan pengambilalihan 35% participating interest (PI) milik Shell  Upstream Overseas Servicesa Ltd di Blok Masela akhir Juni 2023. Sedangkan porsi 65% lainnya dikuasai Inpex Masela Ltd dari Jepang sebagai operator. "Total cadangan terbukti mencapai 18,54 tscf. Sedangkan investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 19,8 miliar," papar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDA) Arifin Tasrif, baru-baru ini. Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati beberapa waktu lalu mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi. Namun dirinya tidak bisa membeberkan detail karena memilik non-disclosure agreement (NDA). Nickle menjelaskan, akan ada kejutan dalam proses pengambilalihan ini. (Yetede)

JAKARTA,ID- Sebanyak 12 emiten dari total 14 emiten multifinance membukukan  laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun atau tumbuh 35,14% year on year (yoy) pada kuartal 1-2023. Sementara dua emiten lainnya tercatat merugi. Dua  emiten yang mengalami penurunan laba hingga tercatat merugi dalam tiga bulan pertama tahun ini adalah PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) dan PT Pool Advista Finance Tbk (POOL). Sisanya masih mampu membukukan laba, meski dua entitas diantaranya tercatat mengalami penurunan laba yakni PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA). Sementara itu, emiten yang mencatatkan pertumbuhan laba diantaranya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), PT Buana Finance Tbk (BBLD), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Woori Finance Indonesia Tbk (CFIN), Lalu ada PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA), PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA), PT Trust Finance Tbk (TRUS), dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF). Rata-rata pertumbuhan bersih sejumlah emiten yakni sebesar 31,14% pada kuatal 1-2023, ini lebih tinggi dibandingkan  rata-rata peningkatan laba keseluruhan industri. Industri multifinance mencatat laba bersih Rp5,23 triliun atau tumbuh 32,20%. (Yetede)