Pemerintah menerbitkan Perpres No 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, selain sinergi kementerian/lembaga, kesadaran mengakses jaminan sosial dinilai masih jadi tantangan. Pada 2019, menurut lampiran peraturan itu, cakupan kepesertaan pekerja formal pada program jaminan sosial ketenegakerjaan mencapai 67,1 %. Sementara pekerja informal baru tercakup 3,7 %. Tujuan kepesertaan diarahkan untuk mencapai kepesertaan semesta pada 2030 sesuai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan UU No 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Total pekerja yang jadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini baru 36 juta orang, sementara pekerja informal 6,5 juta orang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2023, total angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 %) di antara penduduk bekerja itu bekerja pada kegiatan informal. National Project Officer for Social Protection Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste Christianus Pandjaitan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/7) berpendapat, sesuai Konvensi ILO 102, semua program jaminan social harus mencakup minimal 50 % total pekerja. Di beberapa negara lain, pemerintahnya telah menciptakan sistem yang membuat cakupan kepesertaan aktif meluas, jika Indonesia ingin ada peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan perlu diubah, terutama menyangkut kualifikasi. Contohnya, program jaminan pensiun sejauh ini hanya wajib bagi perusahaan menengah dan besar. (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan sepenuhnya menggarap segmen bisnis ke bisnis (B2B). Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R menyampaikan, Kamis (6/7/2023), keputusan korporasi itu dilakukan setelah lini usahanya di bidang layanan jaringan tetap telekomunikasi, IndiHome, diintegrasikan ke bisnis Telkomsel selaku anak usaha. (Yoga)

PT Astra International Tbk menganggarkan belanja modal dan investasi sepanjang 2023 berkisar Rp 40 triliun. Pada triwulan I-2023 telah terealisasi Rp 6,7 triliun, meningkat secara tahunan. Menurut Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti, Rabu (5/7/2023), korporasi mengarahkannya untuk proyek yang memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. (Yoga)

JAKARTA,ID-MyRepublic, perusahaan penyedia layanan internet fiber dan TV berlangganan bagian dari Sinarmas Group, mendapat pinjaman sindikasi sebesar Rp 2 triliun. Dananya akan digunakan untuk memperluas jaringan, baik di kota eksisting maupun di kota-kota baru di Indonesia. Pinjaman tersebut didapatkan dari sindikasi empat lembaga  keuangan di Tanah Air, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. CEO MyRepublic Timotius Max Sulaiman mengatakan, dukungan dana tersebut akan sangat mendukung kegiatan perluasan jaringan ke rumah-rumah (homes pased) MyRepublic. Perseroan ingin mewujudkan visi menjadi The Pride of Indonesia. "Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh empat lembaga keuangan ternama di Indonesia kepada MyRepublic. Hari ini (Selasa, 4/7/2023) telah dilakukan penandatanganan  perjanjian kredit/pembiayaan sindikat dengan plafon sama dengan Rp 2 triliun dan opsi accordion (tambahan) sebesar Rp 1 triliun," ujar Timotius, dalam pernyataannya di Jakarta. Menurut dia, hingga pertengahan tahun 2023, MyRepublic telah menambah cakupan jaringan di sembilan kota baru dan layanannya telah menjangkau 30 kota (Yetede)

JAKARTA,ID-Anak Usaha Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Eka Mas Republik (EMR), menandatangani perjanjian kredit sindikasi sekitar Rp 3 triliun. Pinjaman didapat dari kreditur sindikasi, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank mandiri (Persero), dan PT Bank  Syariah Indonesia Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Fasilitas yang berjangka tujuh tahun dengan plafon sampai Rp 2 triliun dan opsi akordeon sebesar Rp 1 triliun ini dijamin antara lain dari Dian Swastatika dan aset entitas anak. "Fasilitas ini rencananya akan digunakan  untuk pembiayaan belanja modal EMR," tutur Sekretaris Perusahaan  Dian Swastatika Sentosa, Susan Chandra dalam keterbukaan informasi di Jakarta, Selasa (4/7/2023) Sejalan dengan fasilitas pemberian tersebut. menurut Susan, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan  dapat meningkat hingga sebesar 6%. Sebelumnya, Dian Swastatika Sentosa mengalami perpindahan  papan pencatatan, dari papan utama ke papan pemantauan khusus. Ini mengacu kepada surat  Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-00081/BEI/05-2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Peraturan No1-X tentang Penempatan Pencatatan Efek pada papan pemantauan khusus. (Yetede)

Prospek positif ekonomi nasional seiring datangnya era endemi, diyakini bakal membuka peluang bagi korporasi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk memacu kinerja lebih kencang hingga akhir 2023. Tak ayal, prospek positif itu digadang-gadang bakal turut mengangkat kinerja sejumlah saham emiten pelat merah. Faktanya, kinerja sejumlah BUMN yang telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami perbaikan yang tecermin pada raihan laba bersih yang lebih baik pada 2022 dan kuartal I/2023. Ter­­­utama BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, dan industri dasar. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN didorong untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi teknologi di bidang telekomunikasi dan digital, serta perbaikan dari sisi akses pembiayaan UMKM. Capaian kinerja emiten yang terafiliasi dengan BUMN dinilai pria yang akrab disapa Tiko itu dapat menjadi katalis positif terhadap pergerakan harga saham dan kapitalisasi pasar emiten-emiten pelat merah. Menurutnya, optimisme itu didorong oleh kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang membukukan pertumbuhan paling besar di antara para emiten pelat merah. Tiko menambahkan pertumbuhan kapitalisasi pasar juga akan disokong oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Sebagai gambaran, kapitalisasi pasar emiten-emiten BUMN di BEI dapat tecermin pada market cap indeks IDX BUMN20. Hingga perdagangan kemarin, indeks itu menggenggam kapitalisasi pasar Rp2.250 triliun. 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM menilai pergerakan saham-saham BUMN masih memiliki peluang untuk naik pada paruh kedua tahun ini dengan katalis utama yaitu pemilu 2024. Dihubungi terpisah, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan untuk kinerja BUMN hingga akhir tahun ini akan tergantung dari sektor usahanya. Di sisi lain, pengambilan keputusan strategis dari emiten BUMN diproyeksi akan terimbas ajang Pemilu. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi memasang peringkat overweight untuk sejumlah bank BUMN seperti BBNI dan BBRI sebagai top picks. Saham BBNI ditargetkan menyentuh Rp12.700 dan BBRI diteropong menuju Rp6.200 per saham. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan kesepakatan integrasi IndiHome ke Telkomsel merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) TelkomGroup. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Elisabeth Siahaan mengatakan tahun ini target capex antam cukup besar yaitu antara Rp10 triliun­—Rp14 triliun. Capex jumbo tersebut disiapkan karena adanya inisiatif untuk ekspansi di bidang baterai kendaraan listrik.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, badan usaha milik negara (BUMN) dituntut berkinerja bagus agar mampu berkontribusi besar bagi pemasukan negara baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Strategi jitu dibutuhkan untuk bisa bertahan dan terus bertumbuh dalam kondisi saat ini. Langkah Kementerian BUMN yang melakukan transformasi dan pembenahan di tubuh BUMN sejak beberapa tahun lalu, tampaknya mulai menunjukkan hasil, setidaknya terlihat dari kenaikan setoran ke negara dalam bentuk dividen. Dari catatan Bisnis, tahun ini total dividen yang berasal dari BUMN ditargetkan mencapai Rp80,2 triliun. Angka itu diyakini dapat tercapai mengingat sampai dengan Mei 2023, total dividen yang telah disetorkan mencapai Rp41,7 triliun, melonjak signifikan bila dibandingkan dengan raihan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,1 triliun. Secara tahunan, target penerimaan dividen pada tahun ini tergolong tinggi. Pada 2020, dividen yang disetorkan BUMN mencapai Rp43,9 triliun, menurun menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 ketika awal pandemi Covid-19. Target tersebut kembali dinaikkan pada tahun ini karena optimisme pemerintah terhadap perbaikan kinerja BUMN, mengingat konsumsi masyarakat mulai menguat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, bangkitnya harga komoditas seperti batu bara juga turut mendorong kinerja BUMN di sektor tersebut seperti PT Bukit Asam Tbk. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tentunya harus terus ditingkatkan meski di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar juga dituntut untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan memberikan ruang ekspansi pada badan usaha tersebut.

Meskipun membukukan laba bersih, emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk memutuskan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Laba akan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal. Sepanjang 2022, Bumi Serpong Damai membukukan laba besih Rp 2,43 triliun. ”Bumi Serpong Damai mencatatkan seluruh laba setelah dikurangi dana cadangan ke dalam saldo ekuitas untuk memperkuat struktur modal dan sebagai modal kerja,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya, Jumat (30/6). (Yoga)

Revolusi dunia kerja tengah terjadi. Kini, dunia memperlihatkan, mereka tidak butuh lagi pekerjaan (job). Dunia membutuhkan orang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketika mereka butuh. Oleh  karena itu, pemimpin ke depan bukan soal mengelola pekerjaan, melainkan bagaimana mengelola tugas dan proyek. ASN di Indonesia dengan tugas fungsional yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hierarki tampaknya telah mendahului fenomena ini. Mereka telah lama terbiasa dengan berbagai tugas untuk diselesaikan tanpa bergantung pada struktur organisasi. Mereka yang hebat adalah mereka yang bisa menyelesaikan berbagai tugas. Keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih diperlukan dibandingkan dengan jabatan atau tugas formal seperti sebelumnya.

Dua penulis di MIT Sloan Management Review, John Boudreau and Jonathan Donner, menyebutkan, cara kita mengatur kerja dan pekerja secara tradisional menjadi semakin usang. Kita bergerak menuju sistem operasi kerja yang akan mendekonstruksi pekerjaan (work) menjadi tugas (task) dan proyek yang mungkin ditugaskan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga ke mesin dan para pekerja di lokapasar kerja. Selain itu, pekerja akan semakin diidentifikasi bukan sebagai orang yang memegang pekerjaan  (job) tertentu, tetapi sebagai orang yang memiliki keterampilan dan bakat yang dapat diterapkan di mana pun di organisasi membutuhkannya. Perusahaan makin membutuhkan kelincahan dan fleksibilitas organisasi. Kedua sifat tersebut dimungkinkan menjadi pendekatan baru untuk dunia kerja.

Pekerjaan tidak diselesaikan berdasarkan divisi, kelompok, atau departemen yang ada, tetapi berdasarkan kecocokan minat dan gairah untuk menyelesaikan pekerjaan serta kecocokan dengan pemimpin. Karyawan boleh memilih untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada suatu saat, mereka akan pindah dari satu proyek ke proyek lain dan pasti ke pemimpin satu dan pemimpin lain. Fenomena ini mencuat seiring telah lama muncul kritik terhadap dunia kerja. Kerja hibrida seusai pandemi juga makin memperlihatkan kritik tersebut berpengaruh pada para pengambil keputusan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi ke depan adalah mereka yang mampu mengorkestrasi pekerjaan yang membutuhkan manusia dan pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia serta pekerjaan yang membutuhkan karyawan dan yang membutuhkan karyawan lepas. (Yoga)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo, Jumat (30/6) menyetujui perubahan direksi dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dulu atau private placement. Patrick Sugito Walujo, yang sebelumnya jadi Komisaris Perseroan, diangkat menjadi Dirut GoTo. Aksi korporasi ini berlangsung di tengah fenomena gelombang PHK di industri teknologi.

Penggantian direksi itu dinilai bertujuan mengirim sinyal positif kepada investor. Selain persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi perseroan, RUPST dan RUPS luar biasa (RUPSLB) GoTo, Jumat, memiliki beberapa agenda, seperti persetujuan atas pembaruan penyerahan kewenangan kepada dewan komisaris atas penerbitan saham baru yang akan diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan dan anak perusahaan berdasarkan program kepemilikan saham.

Ada pula agenda persetujuan atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10 % dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. ”Di antara persetujuan yang telah didapatkan, perseroan mengumumkan jajaran kepemimpinan yang lebih kuat guna meningkatkan tata kelola dan operasionalisasi bisnis yang lebih efisien dan cepat untuk  menuju profitabilitas,” ujar Koesoemohadiani, Sekretaris Perusahaan GoTo, dalam keterangan resmi GoTo. (Yoga)