PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) terus tancap gas untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan energi panas bumi (geothermal) terkemuka di dunia. Lewat anak usahanya, Star Energy Geothermal, emiten konglomerat Prajogo Pangestu ini bakal meningkatkan kapasitas terpasang sebanyak 102,6 megawatt (MW), dengan total investasi mencapai US$ 346 juta atau satara Rp 5,29 triliun. CEO Barito Renewables Hendra Tan mengungkapkan, ekspansi kapasitas akan dilakukan lewat penambahan pembangkit baru sebanyak 70 MW dan peningkatan kapasitas unit yang ada (retrofit) sebesar 32,6 MW.

"Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas  pembangkit yang ada, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisiensi untuk energi bersih di negara ini," ujar dia. Hendra memaparkan, perseroan akan melakukan penambahan pembangkit baru di Salak Unit 7 sebanyak 40 MW dan Wayang Windu Unit 3 sebesar 30 MW. Untuk ekspansi di Salak Unit 7, Start Energy akan melakukan joint operation dengan PT Timas Suplindo dan PT Rekayasa Industri (Yetede)

Dinamika politik yang intens setahun belakangan, mulai dari pilpres pada akhir 2023 hingga pilkada serentak 27 November 2024, menimbulkan ketidakpastian yang sarat dan panjang bagi dunia usaha. Sementara perekonomian nasional tengah menghadapi tekanan yang terlihat dari daya beli masyarakat yang melemah. Salah satunya ditandai Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Mei sampai Agustus 2024. Deflasi empat bulan berturut-turut secara bulanan ini pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir. Linier dengan tren itu, industri juga lesu. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) Manufaktur Indonesia pada periode Agustus 2024 berada di level 48,9. Posisi ini melanjutkan tren kontraksi PMI Manufaktur Indonesia yang dimulai Juli, di level 49,3.

Angka di bawah 50 menunjukkan kondisi usaha tengah terkontraksi. Saat permintaan dan pasokan lemah, penyesuaian harus dilakukan. Salah satunya, efisiensi tenaga kerja. Berdasar data Kementaker, 32.064 pekerja menjadi korban PHK pada se mester I-2024. Jumlah ini naik 21,45 % dibanding periode yang sama 2023. PHK terjadi di sejumlah provinsi. Angka PHK terbanyak terjadi di Jakarta, yakni 7.469 orang, Banten 6.135 orang dan Jabar 5.155 orang. Jumlah PHK di Kemenaker terbatas yang dilaporkan. Artinya, jumlah PHK sebenarnya kemungkinan lebih banyak. ”Keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar CEO Wyrsolution, Theodorus Wiryawan, pada Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (13/9)

Pertemuan itu mengusung tema ”Pilkada dan Kemajuan Pembangunan Daerah”. KCF adalah forum yang diselenggarakan harian Kompas untuk mengakomodasi kebutuhan informasi para pemimpin perusahaan swasta dan BUMN. Afternoon Tea merupakan salah satu forum pertemuan yang menghadirkan para pemimpin perusahaan sebagai anggota KCF dengan narasumber relevan untuk berbagi informasi. Indikator lain yang menunjukkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, menurut Wiryawan, berasal dari data keuangan. Dari 574 juta rekening dengan akumulasi dana Rp 8.300 triliun, 98 % di antaranya mengalami penurunan saldo. Rasio kredit macet pada UMKM sudah berkisar 4,7 %. Defisit transaksi berjalan juga melebar, dari 1,9 miliar USD atau 0,5 % terhadap PDB pada triwulan II-2023 menjadi 3 miliar USD atau 0,9 % dari PDB pada triwulan II-2024.

”Memang ada penambahan uang beredar dan konsumsi, tetapi juga ada cost line atau investasi itu jadi tertahan. Itu terjadi bukan hanya pilpres sekarang, semua pilpres cenderung seperti itu,” katanya. Wiryawan berpendapat, perekonomian domestik masih terbilang cukup kuat dan solid dilihat dari kinerja sektor perbankan. Kondisi tersebut pada gilirannya membawa masuk investasi portofolio asing yang akan turut menjadi bantalan bagi perekonomian domestik. Oleh karena itu, ketahanan eksternal harus dijaga. ”Jadi, kalau pemerintahan politik, berani melawan kecenderungan pasar, itu bahaya. Karena berdampak pada investasi,” ucapnya. Selama arah kebijakan politik kondusif untuk pasar, daya beli masyarakat dapat terungkit kembali. Dengan demikian, titik beratnya bukan pada dinamika pilkada, melainkan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin, baik di level daerah maupun pusat. (Yoga)

Kinerja emiten media di kuartal III-2024 diproyeksi masih tumbuh di sisa tahun ini. Salah satu sentimen pendorong berasal dari momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang. Selama semester satu tahun ini, kinerja emiten media masih moncer. Contoh PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), yang meraih laba bersih Rp 327,65 miliar di semester I-2024, naik 372,37% secara tahunan dari Rp 69,36 miliar. Sementara PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) meraup laba bersih Rp 808,47 miliar per 30 Juni 2024, tumbuh 8,35% secara tahunan dari Rp 194,52 miliar. Padahal pendapatan usaha MNCN terkoreksi 2,25% secara tahunan menjadi Rp 4,34 triliun. Executive Chairman MNCN, Hary Tanosoedibjo mengatakan, perseroa ini mencatat penurunan pendapatan dari layanan free to air (FTA) televisi di semester I-2024. Kontribusi FTA televisi menyumbang sekitar 45,8% dari total pendapatan MNCN. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus melihat, moncernya kinerja keuangan tak seirama dengan kinerja saham emiten media. Nico melihat, sentimen positif datang menjelang Pilkada 2024, khususnya di segmen televisi digital berbayar. "Layanan TV digital akan mendongkrak jumlah penonton dan berkontribusi terhadap peningkatan iklan," katanya.

PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana ASF yang dilakukan sejak Juni 2023, dengan target dana Rp 12 triliun. Manajeman ASF, dalam keterbukaan informasi di BEI, menyebut, ASF akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,6 triliun dalam dua seri. Seri A senilai Rp 1,18 triliun berjangka waktu 370 hari dan memberi bunga 6,45% per tahun. Sedangkan seri B akan berjangka waktu 36 bulan akan membayar bunga 6,7% per tahun. Penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 26-27 September 2024. Sementara pencatatan akan dilakukan pada 3 Oktober 2024.

Pemerintah sudah semestinya membatasi keterlibatannya sebagai pelaku usaha atau bisnis dan selanjutnya mendorong peran swasta secara lebih maksimal. Keterlibatan pemerintah dalam aktivasi usaha hanya diperlukan di sektor-sektor yang dianggap vital dan strategis seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi. Selebihnya, pemerintah sebaiknya berfokus untuk menjadi regulator yang baik. Oleh karena itu, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprivatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis dinilai sebagai langkah yang positif dan perlu didukung. Selain akan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk merasakan  persaingan usaha lebih sehat, privatisasi juga menjadi jalan bagi pemerintah mendapatkan dana segar guna membiayai program-progarm prioritas. "(Privatisasi BUMN yang strategis) itu pemikiran yang bagus. Bila perlu pemerintah harus mangaudit ulang semua BUMN dan menentukan perusahaan mana saja yang memiliki posisi strategis dan yang tidak. Untuk BUMN yang tidak memiliki nilai strategis dan tidak menyangkut kepentingan hidup orang banyak, bisa dilakukan privatisasi," kata pengamat BUMN Herry Gunawan. (Yetede)

Alih-alih menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG secara berimbang, laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia cenderung hanya menonjolkan sisi lingkungan. Padahal, aspek sosial dan tata kelola tak kalah penting bagi perusahaan agar memperoleh penilaian dan akses permodalan yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi. Hal ini mengemuka dalam Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk ”Memaksimalkan Peran Lembaga Jasa Keuangan di Era ESG” di Jakarta, Kamis (12/9). Hadir sebagai pembicara ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Ryan Kiryanto, dan Director of Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk A Solichin Lutfiyanto.

Ryan mengatakan, penerapan ESG di Indonesia hanya terkonsentrasi padahuruf ”E” (environment). Akibatnya, banyak perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan, yang lebih menonjolkan aspek lingkungan dalam laporan berkelanjutan (sustainable report). ”Sayangnya, isu sosial, baik dalam praktik maupun laporan berkelanjutan, kurang eksplorasi sehingga isinya cenderung mengenai keramahtamahan lingkungan, seperti menanam pohon, pot tanaman di gedung, dan menanam mangrove,” katanya. Menurut Ryan, aspek sosial merupakan langkah atau upaya perusahaan untuk memanusiakan manusia. Industri perbankan, misalnya, wajib memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari sisi pemberi kerja, perbankan harus memberikan aspek kemanusiaan, seperti memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula aspek tata kelola (governance) yang isinya mengenai pengelolaan bisnis sesuai aturan-aturan main yang baik dan benar. Hal ini meliputi penerapan manajemen terkait nilai yang dianut oleh perusahaan, pengendalian risiko atau manajemen risiko, serta prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aturan main yang berlaku, baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian risiko dan penerapanESG dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P, Moodiest, dan Ficht Rating.

Atau lembaga pemeringkat dalam negeri, seperti Pefindo serta Yayasan Kehati. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan asesmen mengenai penerapan ESG dalam bentuk skor. Semakin rendah skor yang diberikan, semakin rendah risikonya. Dari sisi perbankan, Solichin menyebut, BRI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip ESG yang dijalankan sejak 2013. Hal ini membawa BRI menyandang predikat low risk dengan skor 17,8 selama 2 tahun berturut-turut dalam annual review bersama Morningstar Sustainalytics. (Yoga)

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengungkapkan ambisinya untuk menjadi perusahaan energi terkemuka di wilayah Asia Tenggara atau Asean. Untuk menggapai target tersebut, emiten konglomerat Panigoro ini bakal menggeber tiga core bisnis, yakni minyak dan gas (migas), kelistrikan, serta pertambangan tembaga. Sebagai bukti keseriusan dalam mendatangkan nilai tambah bagi pemegang saham,  perseroan juga bakal membagikan dividen interim tahun buku 2024 dengan jumlah lebih besar dibanding tahun lalu. 

"Kami ingin menjadi perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara dengan tiga lini bisnis utama kami," kata Direktur Hilmi Panigoro. Hilmi menekankan bahwa MedcoEnergi berkomitmen memberikan solusi energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta memposisikan diri untuk memanfaatkan permintaan energi yang terus meningkat di Asia Tenggara. "Strategi MedcoEnergi mencakup perluasan operasi migas, investasi di bidang energi bersih dan terbarukan, serta pertambangan tembaga," ungkap dia. (Yetede)

Kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menghadapi tantangan berat. Pada 2025, pemerintah menargetkan dividen BUMN bisa tembus Rp 90 triliun. Target dividen ini naik 4,85% dari setoran dividen BUMN tahun 2024 sebesar Rp 85,84 triliun. Besarnya target dividen itu, jelas menjadi beban bagi emiten BUMN. Di sisi lain, naiknya setoran dividen bisa menjadi berkah bagi investor pasar modal untuk menadah pembagian dividen dari emiten pelat merah. 

Terlebih, beberapa emiten BUMN yang tergabung dalam IDX BUMN 20 masih konsisten menebar dividen jumbo. Contohnya PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Emiten halo-halo ini membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar 72% dari laba bersihnya. Tak hanya TLKM, emiten BUMN tambang PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), juga menebar dividen jumbo untuk tahun buku 2023. Bahkan, ANTM membagikan dividen tunai dengan porsi 100% dari laba bersihnya di sepanjang 2023 Rp 3,07 triliun atau Rp 128 per saham. 

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani melihat, penurunan kinerja indeks IDX BUMN20 disebabkan koreksi beberapa saham berkapitalisasi besar yang kinerja sahamnya melemah sejak awal tahun. Misalnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) punya bobot 15,74% ke IDX BUMN20. Saham BBRI pun sudah turun 8,29% sejak awal tahun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi melihat, kinerja IDX BUMN20 memang lebih lambat dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja IHSG saat ini tercatat 6,71% secara YTD.

Pemerintah resmi melebur PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports di bawah induk perusahaan Injourney. Penggabungan dua BUMN ini diharapkan membuat prosedur dan tata kelola jaringan bandara makin ramping dan efisien, tanpa mengurangi pekerja. Peresmian penggabungan digelar di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (9/9). Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, penggabungan Angkasa Pura (AP) sama dengan merangkul semua bandara dari Aceh hingga Papua. ”(Mereka) mesti mendapat perhatian yang sama baiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta dan kepulauan lain karena kalau itu tidak dilakukan akan timbul keirian. Semangat kita mempersatukan Indonesia jadi tidak terwujud,” ujar Budi.

Budi meyakini, penggabungan kedua perusahaan pelat merah ini dapat meningkatkan indikator kinerja (KPI) Kemenhub pula. ”Melihat persaingan makro makin hebat, dengan disatukan, pasti lebih efisien. Kedua, pasti penetrasi (wisatawan) lebih bagus sehingga (pendapatan) non-aeronautical akan naik, bahkan bukan tidak mungkin kami bisa mengakuisisi bandara-bandara lain,” ujar Budi. Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, bergabungnya kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik Indonesia yang masih tergolong tinggi. Kemudahan bertransportasi pun diharapkan dapat diperoleh warga. (Yoga)