;
Tags

Perusahaan

( 1089 )

Mimpi Mendorong emiten-emiten BUMN Menjadi Pemain Global

KT1 07 Feb 2025 Investor Daily (H)
Mimpi mendorong emiten-emiten BUMN menjadi pemain  global ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara setelah UU BUMN terbaru resmi ketok palu. Dalam aksinya, pengelola Danantara akan terbebas dari tuntutan ganti rugi bilamana investasi Danantara tidak menguntungkan. Celah ini bikin ketar-ketir. Sebab, Danantara memegang modal paling sedikit Rp 1.000 triliun. Sebanyak sembilan emiten BUMN akan masuk dalam pengelolaan Danantara pada tahap awal. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), emiten-emiten anggota BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID yaitu PT (ANTM) atau Antam, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbbk (TINS), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), serta entitas usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa sebagai aset strategis negara, BUMN berperan vital membangun ekonomi nasional. Karena itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global. Antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi dan langkah-langkah lain guna menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus dan memberikan nilai tambah. (Yetede)

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan

KT1 06 Feb 2025 Investor Daily (H)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat  dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

KT1 06 Feb 2025 Tempo
Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift.  Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada.  Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata

HR1 05 Feb 2025 Kontan (H)
Dengan pengesahan UU BUMN dalam Rapat Paripurna DPR, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini resmi menjadi pengelola utama BUMN di Indonesia, mengambil alih sebagian besar peran Kementerian BUMN. Dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun, Danantara akan mengelola tujuh BUMN utama, termasuk Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, serta tiga bank besar (BRI, Mandiri, dan BNI).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa Danantara akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui pengelolaan dividen dan investasi yang lebih optimal.

Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan menyebut pihaknya sedang menyusun langkah awal untuk operasional Danantara. Meski belum mengungkap strategi konkret, sumber internal menyebut Danantara akan fokus pada investasi dalam negeri sebelum berekspansi ke luar negeri.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada koordinasi yang baik dengan Kementerian BUMN. Ia menyarankan agar Danantara mengambil contoh dari China dalam mengelola BUMN dan memastikan sinergi antara perusahaan milik negara dan swasta. Toto juga menyoroti pentingnya pemetaan sektor prioritas investasi agar aset BUMN bisa dikelola secara optimal.

Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan, membandingkan Danantara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah aset jumbo Danantara berbentuk kas atau aset lainnya, mengingat kas dan setara kas tujuh BUMN di bawah Rp 900 triliun. Herry menyarankan agar Danantara berperan sebagai katalis investasi daripada hanya berinvestasi sendiri.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai alat untuk menggunakan leverage guna menarik investasi lokal dan asing.

Danantara diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik dan investasi yang lebih agresif, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada strategi implementasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata

HR1 05 Feb 2025 Kontan (H)
Dengan pengesahan UU BUMN dalam Rapat Paripurna DPR, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini resmi menjadi pengelola utama BUMN di Indonesia, mengambil alih sebagian besar peran Kementerian BUMN. Dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun, Danantara akan mengelola tujuh BUMN utama, termasuk Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, serta tiga bank besar (BRI, Mandiri, dan BNI).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa Danantara akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui pengelolaan dividen dan investasi yang lebih optimal.

Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan menyebut pihaknya sedang menyusun langkah awal untuk operasional Danantara. Meski belum mengungkap strategi konkret, sumber internal menyebut Danantara akan fokus pada investasi dalam negeri sebelum berekspansi ke luar negeri.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada koordinasi yang baik dengan Kementerian BUMN. Ia menyarankan agar Danantara mengambil contoh dari China dalam mengelola BUMN dan memastikan sinergi antara perusahaan milik negara dan swasta. Toto juga menyoroti pentingnya pemetaan sektor prioritas investasi agar aset BUMN bisa dikelola secara optimal.

Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan, membandingkan Danantara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah aset jumbo Danantara berbentuk kas atau aset lainnya, mengingat kas dan setara kas tujuh BUMN di bawah Rp 900 triliun. Herry menyarankan agar Danantara berperan sebagai katalis investasi daripada hanya berinvestasi sendiri.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai alat untuk menggunakan leverage guna menarik investasi lokal dan asing.

Danantara diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik dan investasi yang lebih agresif, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada strategi implementasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Bongkar Pagar Laut dan Perusahaan Aguan, Demo PSN PIK 2, hingga Kisruh LPG 3 Kg

KT1 05 Feb 2025 Tempo
Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi, demo ribuan warga Banten melakukan aksi menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, hingga kisruh langkanya liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram (kg) buntut haram dijual eceran, mewarnai kabar ekonomi sepekan lalu. Dikerjakan mulai 18 Januari 2025 lalu, pembongkaran pagar laut di Tangerang yang berpolemik setidaknya telah tercabut 18,7 kilometer dari 30,16 kilometer hingga 28 Januari. Namun, operasi tersebut berhenti selama 7 hari berturut-turut hingga Senin kemarin, 3 Februari 2024. Di sisi lain, kendati sudah disegel oleh dua kementerian, pagar laut di perairan Bekasi juga tak kunjung dibongkar. Pagar bambu sepanjang dua kilometer dan lebar 70 meter yang membentang di perairan di Desa Segarajaya itu tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Sementara itu, ribuan warga Banten dilaporkan melakukan demonstrasi pada akhir pekan, Sabtu, 1 Februari. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto menolak dan membubarkan pembangunan PSN PIK 2. Teranyar, masyarakat mengeluhkan langkanya gas melon, sebutan lain LPG 3 kg. Pemerintah membantah kelangkaan disebabkan kurangnya pasokan. Belakangan ternyata pemangku kebijakan melarang gas melon dijual lewat pengecer alias kudu langsung beli di pangkalan. Pagar laut Tangerang membuat terungkap perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna bangunan (HGB) atasnya. Pemilik saham PT Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI), PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekar. Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma atau Aguan dan Salim Group milik Anthoni Salim menjadi pemegang saham di PANI. PT PANI ini memiliki 88.500 lembar saham atau senilai Rp 88 miliar.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang itu. Lantas, perusahaan mana yang menjadi dalang dari pagar laut tersebut? Dikutip dari Antara, pagar laut di Tangerang dikuasai perusahaan PT Intan Agung Makmur yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Tak hanya dimiliki dua perusahaan, sertifikat itu juga dimiliki perorangan, yakni sebanyak sembilan bidang dan Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang. Secara total, jumlah pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat HGB hingga 263 bidang. (Yetede)


Saham GoTo Memanas

KT1 05 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali menarik perhatian pelaku pasar modal, seiring santernya kabar penggabungan usaha (merger) dengan raksasa transportasi berbasis online sekaligus kompetitor terkuat yakni Grab. Wacana merger dengan total kapitalisasi pasar (market cap) mencapai lebih dari Rp400 triliun tersebut, mendapat respon positif dari investor. Bahkan, saham GOTO diyakini bisa melaju hinga Rp 150 per saham. Pada perdagangan Selasa (4/2/2025), saham GOTO ditutup menguat 7,41% ke level Rp 87. Sejak awal tahun saham emiten teknologi tersebut telah melesat 22,54%, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 103,63 triliun. Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan, kabar merger antara Gojek dan Grab memicu spekulasi besar terhadap prospek saham GOTO. "Jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat signifikan, baik dari sisi bisnis maupun pergerakan saham," ujar dia kepada Investor Daily. Dari perspektif industri, menurut Hendra penggabungan dua raksasa transportasi digital ini akan memperkuat dominasi di Asia Tenggara, mengurangi persaingan langsung. Da meningkatkan efisiensi operasional. (Yetede)

Tak terbantahkan Lagi Tata Kelola Pekerja Migran jadi Prioritas

KT1 05 Feb 2025 Investor Daily (H)

Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan  kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh  tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.

Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun.  Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar.  (Yetede)

Mengapa Industri Televisi Lesu dan Memangkas Jumlah Karyawannya

KT1 04 Feb 2025 Tempo
SATU lagi perusahaan media televisi yang memangkas jumlah karyawannya. Kanal berita berbahasa Inggris, SEA Today, mulai menghentikan hubungan kerja dengan sejumlah pegawainya. Awy Sirapurna Putra, Corporate Secretary PT Metra Digital Media (MD Media), yang menaungi SEA Today, mengungkapkan bahwa perusahaan harus melakukan efisiensi untuk merespons dinamika industri penyiaran. Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini memutuskan menghentikan sejumlah program penyiaran. "Sebagai dampak penyesuaian program penyiaran, salah satu langkah yang diambil adalah tidak memperpanjang kontrak kerja karyawan yang telah berakhir sampai terpenuhinya kebutuhan operasional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan," ujarnya pada Ahad, 2 Februari 2025. Ia enggan mengungkap jumlah karyawan yang terkena dampak.

Sebelum SEA Today, PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Pada Desember 2024, anak usaha PT Intermedia Capital Tbk ini memberhentikan 57 karyawan di bagian produksi. "Langkah ini merupakan salah satu bagian dari strategi efisiensi dan penyesuaian model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif di industri," ujar Direktur PT Intermedia Capital Tbk Arhya Winastu Satyagraha pada 24 Desember 2024. Arhya mengatakan perusahaan mengubah model bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas program ANTV diperoleh dari pihak ketiga atau rumah produksi. Akibatnya, jumlah program yang melibatkan tim produksi televisi free-to-air (FTA) atau siaran gratis turut berkurang. Perubahan ini bertujuan menjaga daya saing perusahaan di tengah bermunculannya stasiun televisi FTA setelah penerapan analog switch-off (ASO). Pemerintah menghentikan siaran analog dan mewajibkan perusahaan penyiaran beralih ke siaran digital paling lambat pada 2 November 2022.

Baru setengah tahun berjalan, kebijakan ASO sudah terlihat mempengaruhi kinerja perusahaan media. Laporan keuangan sejumlah emiten media pada semester I 2023 menunjukkan tren penurunan pendapatan. PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), misalnya, mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,27 persen. Selain itu, pendapatan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang merupakan pengelola saluran televisi Indosiar dan SCTV turun 4,15 persen. Induk RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV, yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), juga mencatatkan penurunan pendapatan. Pendapatan usaha mereka anjlok 32,27 persen secara tahunan. "Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa analog switch-off berdampak besar pada stasiun TV kami," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan resmi pada 2 Agustus 2023. (Yetede)

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

HR1 04 Feb 2025 Kontan (H)
DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.