Kendati data ekonomi makro masih menunjukkan tren positif, sejumlah ekonom meminta pemerintah lebih jeli dalam melihat realitas di lapangan, utamanya soal ketahanan ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Survei kinerja UMKM dan rasio gini menjaditolok ukur yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data ekonomi makro dan data mikro yang memotret perilaku konsumen untuk memastikan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Secara agregat, data makro sebagian besar masih baik karena kelompok ekonomi kelas atas sedang mendominasi kinerja yang baik.

”Jadi, kita juga harus cukup kritis melihat keterkaitan antara data makro dan mikro. Data mikro menggambarkan realitas di lapangan. Perlu dilengkapi dengan data komprehensif dari berbagai survei dan pengecekan langsung lapangan untuk kesimpulan yang lebih solid,” ujar Telisa, Rabu (19/3). Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/3) malam, menerangkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial relatif baik. Hal itu sejalan pertumbuhan ekonomi 5,03 % pada 2024. Data ini mendukung catatan tingkat inflasi inti pada Februari 2025 positif di angka 2,48 %. Inflasi inti di level positif menjadi indikator masih baiknya daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier.

Kendati demikian, menurut Telisa, untuk membuktikan struktur fundamental ekonomi RI saat ini tetap kuat, perlu dipastikan adanya keseimbangan ketahanan ekonomi, yaitu antara kelompok ekonomi kelas atas, menengah, dan bawah. Alasannya, dalam sejarah krisis keuangan, stabilitas data ekonomi makro tidak cukup karena sifat dari efek domino atau contagion dan self-fulfilling panics atau krisis akibat ekspektasi pesimis investor bisa datang dengan cepat dan mengikis fundamental makro sedikit demi sedikit. ”Terlebih lagi, kita perlu memastikan bahwa fundamental itu seimbang dari sisi kekuatan dan daya tahan antara kelompok atas, menengah, dan bawah tersebut,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah menyasar tambahan penerimaan negara melalui rencana peningkatan tarif royalti tambang mineral dan batubara. Upaya tersebut dinilai mendadak dan waktunya tidak tepat. Para pelaku usaha pertambangan ramai-ramai meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Usulan penyesuaian tarif royalti muncul dari rencana revisi PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM. Selain itu, aturan dalam PP No 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara juga diusulkan direvisi. Pada komoditas bijih nikel, misalnya, berdasarkan usulan revisi, akan berubah dari sebelumnya single tarif 10 % menjadi tarif progresif 14-19 % menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari single tarif 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA.

Pada komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini ialah progresif menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) tarif PNBP Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 14-28 %. Pada usulan revisi, terbagi dua. Pertama, tariff royalti naik 1 % untuk HBA lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton sampai tarif maksimum 13,5 %. Lalu, tarif IUPK 14-28 % dengan perubahan rentang tarif (revisi PP No 15/2022). Usulan itu mendapat tentangan dari para pelaku usaha pertambangan, termasuk dari nikel dan batubara. Selama ini, pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar PNBP. Namun, kali ini industri pertambangan relatif sedang menantang. Mulai dari harga komoditas yang cenderung turun akibat kelebihan pasokan hingga kebijakan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) 100 % dengan jangka waktu minimal satu tahun. (Yoga)

Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo memutuskan mempercepat pengangkatan calon ASN atau CASN. Calon PNS atau CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK selambatnya Oktober 2025. Semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut. Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN ini disampaikan Mentsetneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (17/3). Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3).

Kala itu, Menpan dan RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Peserta PPPK tahap satu dijadwalkan diangkat Februari 2025 dan tahap dua pada Juli 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah memutuskan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Berdasarkan data Kemenpan dan RB,total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. (Yoga)

Tren penurunan penerimaan pajak awal tahun ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kelangsungan fiskal. Resiko fiskal akan meningkat bila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi perpajakan dan pengelolaan belanja. Di sisi lain, mengandalkan utang untuk menutup defisit hanya akan menambah beban di masa depan. APBN mencatatkan defisit pada dua bulanpertama tahun 2025. Sebelumnya, defisit di awal tahun terjadi pada 2021, setelah itu kinerja APBN selalu dimulai dengan tren surplus pada awal tahun. "Kinerja APBN pada dua bulan pertama di tahun 2022, 2023, dan 2024 justru mengalami surplus. Kondisi defisit saat baru 2 bulan, tahun ini jelas bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal." jelas ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, Minggu (16/3/2025).

Kondisi defisit ini disebabkan oleh kondisi pendapatan negara yang jeblok hingga 20,85% pada akhir Februari 2025. Kemenkeu melaporkan, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB), karena pendapatan negara Rp 316,9 triliun dan belanja negara Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. "Ini menjadi peringatan, karena kondisi setahunnya akan cukup berat. Dengan demikian, upaya mencegah defisit tidak melebar akan lebeih mengendalikan pengendalian belanja,” terang Awali. (Yetede)

Untuk menambal penurunan signifikan dalam penerimaan pajak pada awal tahun ini, Kemenkeu menyasar 2.000 wajib pajak demi mengoptimalkan penerimaan negara pada 2025. Namun, upaya ini hanya dinilai sebagai solusi parsial jika tanpa diimbangi dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara komprehensif. Wakil Menkeu, Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3) mengatakan, salah satu langkah untuk mengurangi selisih penerimaan pajak adalah dengan mengoptimalkan sumber lain melalui transformasi program bersama (joint program).

”(Program) ini dilakukan oleh eselon satu Kemenkeu. Ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah diidentifikasi, kemudian akan dianalisis, dilakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen,” ujarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti menyebut, 2.000 wajib pajak yang disebutkan oleh Wamenkeu adalah campuran wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, langkah pengawasan yang berfokus pada 2.000 wajib pajak yang sudah teridentifikasi memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada Februari 2025 tercatat Rp 187,8 triliun atau terealisasi 8,6 % dari target APBN 2025, anjlok 30,19 % dibanding penerimaan pajak tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun atau 13,53 % dari target APBN 2024. (Yoga)

Untuk menambal penurunan signifikan dalam penerimaan pajak pada awal tahun ini, Kemenkeu menyasar 2.000 wajib pajak demi mengoptimalkan penerimaan negara pada 2025. Namun, upaya ini hanya dinilai sebagai solusi parsial jika tanpa diimbangi dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara komprehensif. Wakil Menkeu, Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3) mengatakan, salah satu langkah untuk mengurangi selisih penerimaan pajak adalah dengan mengoptimalkan sumber lain melalui transformasi program bersama (joint program).

”(Program) ini dilakukan oleh eselon satu Kemenkeu. Ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah diidentifikasi, kemudian akan dianalisis, dilakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen,” ujarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti menyebut, 2.000 wajib pajak yang disebutkan oleh Wamenkeu adalah campuran wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, langkah pengawasan yang berfokus pada 2.000 wajib pajak yang sudah teridentifikasi memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada Februari 2025 tercatat Rp 187,8 triliun atau terealisasi 8,6 % dari target APBN 2025, anjlok 30,19 % dibanding penerimaan pajak tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun atau 13,53 % dari target APBN 2024. (Yoga)

Setelah drama penundaan, Menkeu memaparkan kinerja APBN Januari-Februari 2025 yang memicu kekhawatiran baru, karena menunjukkan anomaly, dimana defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun. Defisit per 28 Februari 2025 tercatat Rp 31,2 triliun atau 0,13 % dari produk domestik bruto (PDB) melebar dari Rp 23,5 triliun (0,10 % PDB) per Januari 2025 dan dikhawatirkan terus membengkak dengan adanya berbagai program populis pemerintah yang semua membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN. Pendapatan negara Januari-Februari tercatat Rp 316,9 triliun (10,5 % target penerimaan 2025) turun 20,8 % dari periode sama 2024. Sementara realisasi belanjaRp 348,1 triliun atau 9,6 % dari total rencana belanja 2025. Penerimaan pajak per Februari 2025 Rp 187,8 triliun, anjlok 30,2 % dibanding Februari 2024.

Realisasi penerimaan PPN Januari 2025 anjlok 92,75 % (yoy), sementara PPh Badan dan PPh 21 anjlok 77,14 % dan 43,64 %. Dampak melemahnya harga komoditas, pembatalan PPN 12 %, mekanisme baru tarif efektif rata-rata PPh 21, dan penerapan sistem perpajakan baru, Coretax, yang bermasalah menjadi penyebab penerimaan pajak jeblok. Menkeu mengatakan defisit ini masih dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 % PDB. Untuk menutup defisit ini, selama dua bulan pertama 2025 pemerintah sudah membuat utang baru Rp 438,1 triliun atau 35,7 % dari total rencana utang Rp 775,9 triliun pada 2025. Serangkaian program populis pemerintah, yang sifatnya lebih politis ketimbang ekonomis dikhawatirkan bisa mengancam pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung strategi dan basis fiskal yang kuat.

Dua kali penundaan pengumuman kinerja APBN di era Prabowo (Oktober 2024 dan Januari 2025) sempat memunculkan tanda tanya terkait transparansi kinerja keuangan negara dan kredibilitas fiskal. Di tengah distrust publik yang tinggi, setiap langkah yang ditempuh pemerintah dicurigai dan dikritisi serta memengaruhi sentimen investor di pasar. Kondisi ini bisa menyebabkan persepsi risiko Indonesia meningkat dan berimbas makin tingginya imbal hasil surat utang atau cost of fund untuk pembiayaan defisit APBN. Diperlukan langkah-langkah kredibel, termasuk manajemen fiskal yang solid, untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik. (Yoga)