Google Cloud Indonesia, salah satu divisi bisnis raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google LLC, menargetkan untuk berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun pada 2030. Target tersebut akan direalisasikan melalui perluasan kapasitas tiga cloud region di Jakarta, mengakselerasi teknologi artificial intelegence (AI), pengembangan kapabilitas startup lokal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.  Sementara itu, sejak 2020 hingga 2025, Google telah membangun tiga cloud region di Jakarta, dan telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp900 triliun. Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kehadiran Google Cloud memang mempunyai beberapa dampak terhadao perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, target pencapaian hingga 2030 tersebut harus dihitung secara prudent (kehati-hatian) untuk memastikan, hal tersebut realistis atau tidak. "Jika dihitung secara tidak langsung mungkin iya dampaknya cukup besar kepada ekonomi karena sistem cloud sendiri digunakan diberbagai bidang digital dan beberapa perusahana. Tapi memang harus ada perhitungan dampak yang prudent untuk melihat hal tersebut  realistis atau tidak," kata Nailul. (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani memberikan waktu kepada Dirje Pajak, Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai, Letjen (Purn)TNI Djaka Budi Utama untuk beradaptasi. Keduanya diminta mendalami kondisi serta permasalahan kelembagaan sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik. Kebijakan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025 yang digelar Jumat (23/5) bertepatan pelantikan kedua pejabat tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta. Menkeu menilai, masa adaptasi sangat penting agar para dirjen yang baru dilantik dapat memahami struktur, data, serta tantangan yang ada di direktorat masing-masing. ”Berikanlah (para dirjen baru) waktu satu bulan untuk melihat semuanya sehingga public bisa melihat data, fakta, realitas, dengan perspektif baru,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, belum ideal bagi pejabat yang baru beberapa jam dilantik untuk langsung memberikan penjelasan kepada publik. Kementerian Keuangan akan menjadwalkan untuk menggelar sesi khusus dalam satu bulan ke depan untuk memperkenalkan lebih lanjut kedua pejabat baru tersebut kepada media dan publik.”Tidak fair baru tiga jam ditanya banyak hal. Jadi, beliau nanti juga akan membutuhkan waktu, satu bulan. Saya rasa satu bulan, nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media agar bisa mengenal dirjen yang baru, yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” tuturnya. Dalam acara pelantikan, Sri Mulyani menekankan bahwa jabatan yang kini diemban Bimo dan Djaka merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif institusi, bukan sekadar tugas individu. Keduanya memimpin institusi yang tengah menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas, transparansi dan integritas dalam pengelolaan penerimaan negara. (Yoga)

Kalangan pengusaha menyambut baik pelantikan Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Harapannya, keduanya dapat mendorong kebijakan yang proinvestasi dan responsif terhadap dinamika dunia industri. Hal yang dinilai perlu dibenahi, antara lain konsistensi regulasi perpajakan di setiap tingkatan, prosedur pemberian insentif pajak, penyederhanaan perizinan impor, serta berbagai hambatan administratif lainnya. Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru adalah Bimo Wijayanto dan Djaka BudiUtama. Keduanya dilantik Menkeu, Sri Mulyani pada Jumat (23/5). Menkeu juga melantik 20 pejabat eselon satu lainnya pada kesempatan yang sama. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, dunia usia memandang pelantikan keduanya sebagai momentum keberlanjutan agenda reformasi kelembagaan di sektor perpajakan dan kepabeanan, yang sangat krusial bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan daya saing nasional berkelanjutan.

”Sektor industri adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, beberapa periode terakhir, tantangan global dan domestik termasuk perlambatan konsumsi serta regulasi yang belum sepenuhnya efisien, turut menekan kontribusinya terhadap PDB,” kata Shinta, Jumat (23/5). Apindo berharap kepemimpinan baru di Ditjen Pajak dan Bea Cukai mampu mempererat kolaborasi dengan dunia usaha dalam merancang kebijakan yang pro investasi, adaptif terhadap dinamika industri dan memperluas basis penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha patuh. Melalui Roadmap Perekonomian 2024-2029, Apindo mendorong penyempurnaan implementasi sistem administrasi perpajakan (core tax) dan penyederhanaan proses agar mudah diakses seluruh wajib pajak. Ia berharap prosedur insentif perpajakan disederhanakan agar menjadi pendorong produktivitas dan investasi, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. (Yoga)

Selain dibebani mandat memperbaiki sistem perpajakan, dirjen pajak baru juga memiliki PR, mengerek rasio pajak yang merosot tiga tahun terakhir. Kusutnya sistem perpajakan nasional adalah persoalan yang belum bisa diurai selama ini. Ada tiga masalah yang pernah diidentifikasi Bank Dunia, yakni rendahnya kepatuhan pajak, pemungutan pajak tak efisien dan rendahnya rasio pajak. Akibat ketidakpatuhan pajak, kita kehilangan potensi pendapatan Rp 546 triliun per tahun. Kurang efisiennya pemungutan pajak, disebabkan tingginya informalitas pajak di Indonesia, karena banyak aktivitas ekonomi (underground/shadow economy) yang tak tercatat resmi. Sedang rasio pajak terhadap PDB, Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Bahkan, dalam situasi ekonomi relatif baik, target rasio pajak 11-12 % saja selama ini ibarat mission impossible bagi Ditjen Pajak.

Angka rasio pajak minimal yang direkomendasikan Bank Dunia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah 15 %. Dua dekade terakhir, rasio pajak kita, menurut World Development Index, hanya 8,3-13,3 %, yang menunjukkan buruknya kapasitas fiskal. Tanpa berbagai terobosan serta kerja keras aparat pajak di lapangan, tugas itu tak mudah, terutama dengan pajak diandalkan menopang 70-80 % target penerimaan negara.  Apalagi, di tengah situasi global yang tak kondusif, perlambatan ekonomi dalam negeri, lesunya dunia usaha, maraknya PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Melesetnya target pajak kian memberatkan langkah perekonomian yang diprediksi melambat tahun ini dan tahun depan, di bawah 5 %. Sementara pengeluaran sulit ditekan, apalagi dengan banyaknya program unggulan Presiden Prabowo yang membutuhkan pembiayaan APBN.

Penyempurnaan Coretax harus terus dilakukan. Memperluas basis pajak, meningkatkan literasi dan kepatuhan, mengoptimalkan berbagai potensi pajak (termasuk menertibkan underground economy) wajib dilakukan untuk meningkatkan rasio dan penerimaan pajak. Demikian pula menekan angka penghindaran pajak, memburu kebocoran di sektor seperti digital dan sumber daya alam. Langkah lain, mendorong inisiatif pajak kekayaan, menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan, meningkatkan kredibilitas institusi, memberantas korupsi petugas pajak, dan memperkuat kerja sama perpajakan di G20/OECD. Tanpa semuaitu, upaya mendongkrak pajak untuk menggerakkan rodapemerintahan dan membiayai pembangunan sulit tercapai. (Yoga)

Pemerintah harus didorong untuk mengoptimalkan belanja negara (goverment spending) guna mendorong  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, realisasi belanja negara per 30 April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau mengalami kontraksi 5,1% secara tahunan. Diharapkan belanja negara akan kembali melaju pada kuartal ketiga seiring dengan mulai berjalannya sejumlah program besar dan optimalisasi penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp456,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun dan non K/L sebesar Rp293,1 triliun. Secara tahunan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 7,6% karena adanya momentum pemilu yang berlangsung tahun 2024 tetapi tidak terulang di tahun 2025 ini. Sementara belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7% dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 22,5 triliun. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru. (Yetede)

Pemerintah sudah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun sampai dengan April 2025 atau 25,4% dari pagu APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 10,8%. Berkaitan itu, tugas berat menanti Dirjen Pajak Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto yang baru dilantik pada Jumat (23/5/2025).  Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah tugas menanti Bimo Wijayanto yakni dalam menggenjot penerimaan negara, khusunya dalam menggenjot laju rasio perpajakan (tax ratio) hingga meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. "Kami sudah memahami harapan pimpinan negara bahwa penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat hingga pelayanan wajib  pajak harus membaik," ucap Sri Mulyani. Adapun realisasi pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun per 30 April 2025 atau 26,4% dari target pendapatan negara tahun 2025 yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 12,4% yan saat ini pendapatan negara mencapai Rp925,2 triliun. (Yetede)

Para menteri keuangan (Menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G7 mengaku telah menyelesaikan bermacam perbedaan di antara mereka dan berjanji mengatasi ketimpangan  berlebihan dalam ekonomi global. Pertemuan para petinggi keuangan ini menjadi pembuka untuk pertemuan puncak para pemimpin G7 pada 15-17 Juni 2025 di resor pegunungan Kannaskis, Kanada. menurut Gedung Putih pada Kamis (22/5/2025), Presiden Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT G7. Sempat muncul keraguan apakah para petinggi keuangan G7 bakal mengeluarkan komunike final, mengingat perbedaan pendapat mengenai tarif yang dijatuhkan AS dan keengganan AS untuk menyebut perang Rusia di Ujraina sebagai suatu yang ilegal. Namun setelah tiga hari pembicaraan, para peserta menandatangani dokumen panjang, yang sebelumnya tidak menyinggung tentang memerangi perubahan iklim dan meredakan perang Ukraina. "Kami menemukan titik temu dalam isu-isu global yang paling mendesak yang kita hadapi. Saya pikir ini mngirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia bahwa G7 bersatu dalam tujuan dan tindakan," ujar Menkeu kaada Francois-Philippe Champagne. Para pejabat, yang bertemu di kawasan pegunungan Rocky Kanada, turut menyerukan pemahaman bersama tentang bagaimana kebijakan keamanan ekonomi internasional. (Yetede)

Pada akhir April 2025, postur APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari PDB, membalikkan kondisi defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa surplus ini terjadi karena pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada realisasi belanja, meskipun secara tahunan pendapatan turun 12,4% dan belanja turun 5,1%.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump berhasil disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada 22 Mei, meskipun memicu kekhawatiran luas mengenai prospek fiskal negara. RUU ini memperpanjang pemotongan pajak era Trump dan menambahkan insentif baru, sambil menaikkan pagu utang negara sebesar US$ 4 triliun, langkah yang menurut Departemen Keuangan AS diperlukan untuk menghindari gagal bayar pada Agustus atau September mendatang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Evaluasi ini dilakukan untuk mengupayakan penurunan harga tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi penetapan tarif tiket angkutan udara niaga berjadwal  dalam negeri kelas ekonomi dengan mempertimbangkan kenaikan biaya operasional maskapai. “Dengan mempertimbangkan beberapa masukan di dalam raker dan RDP sebelumnya, kami melaporkan  bahwa Ditjen Perhubungan Udara sedang melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif angkutan udara,” kata Lukman. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika industri penerbangan. Misalnya, kenaikan biaya perawatan pesawat. Hal ini mengakibatkan maskapai membutuhkan dana lebih besar untuk reaktivitas armada untuk memenuhi lonjakan permintaan setelah pandemic Covid-19. Menurut Lukman evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan  dinamika industri penerbangan. Ia mencontohkan saat ini diperlukan adanya kenaikan pada komponen biaya perawatan yang meningkat imbas kebutuhan reaktivitasi pesawat pasca Covid-19. (Yetede)