Pemerintah dan parlemen kemarin mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Melihat ekonomi global yang masih tak pasti, pemerintah diminta mewaspadai sejumlah faktor yang bisa mengacaukan kalkulasi anggaran negara, terutama pergerakan harga minyak mentah global. Jika harga minyak terus menanjak, APBN bisa terbebani oleh pembengkakan anggaran subsidi energi pada 2024. Pada Kamis (21/9), harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman November 2023 di posisi US$ 89,29 per barel, sudah naik 12% dalam sebulan terakhir. Harga minyak Brent juga sudah menyentuh US$ 93,53 per barel. Masih ada potensi kenaikan harga minyak. Mengacu data Trading Economics, harga minyak mentah global jenis Brent diperkirakan terus menguat hingga US$ 99 per barel pada kuartal keempat tahun ini. Harga ini masih akan menanjak ke US$ 101,6 pada kuartal I-2024 dan menjadi US$ 104,2 di kuartal II-2024. Proyeksi itu tak lepas dari ketatnya pasokan minyak mentah global. Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar dunia, berkomitmen memangkas produksi 1 juta barel per hari mulai pertengahan tahun ini hingga 2024. Pergerakan harga minyak selalu menampilkan dua sisi berlawanan. Mengacu analisis sensitivitas RAPBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP US$ 1 per barel akan menyumbang tambahan pendapatan negara Rp 3,6 triliun. Namun di saat bersamaan, belanja negara juga menanjak Rp 10,1 triliun. Alhasil, setiap kenaikan ICP berpotensi menyumbang defisit anggaran Rp 6,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, harga minyak dunia ke depan tidak bisa diprediksi. Dalam tiga pekan terakhir saja, harga minyak jenis Brent sudah naik hingga 11%. "Ke depan tidak ada yang tahu mengenai proyeksi (harga minyak)," kata Menkeu, Selasa (19/9). Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo  mengklaim, dampak kenaikan harga minyak global terhadap ICP masih terkendali. Hal itu tecermin dari realisasi APBN yang masih mencetak surplus hingga Agustus 2023. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut, asumsi ICP sebesar US$ 82 per barel pada 2024 sudah mempertimbangkan keputusan sejumlah negara OPEC yang akan mengurangi produksi minyak bumi karena faktor geopolitik dan dampak perlambatan ekonomi China. Ekonom Indef M Rizal Taufikurahman meramal, rerata ICP tahun depan US$ 85 per barel, lebih tinggi dari asumsi 2024. "(APBN) pastinya akan jebol karena ICP di atas target APBN 2024," estimasi dia. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU itu. Hanya satu fraksi yang menerima dengan catatan minder head nota atas RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%, pendapatan negara ditetapkan bisa mencapai Rp 2.802,3 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan Rp 3.325,11 triliun.Alhasil defisit anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 522,8 triliun atau 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp 25,5 triliun, serta pembiayaan anggaran ditetapkan Rp 522,8 triliun.Beberapa fraksi menyoroti anggaran dana desa. Dalam RAPBN 2024, dana desa ditargetkan sebesar Rp 71 triliun, naik dibanding outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 69,9 triliun. Dana desa ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.Adapun pada 2023 dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar adalah Desa Tenggulun mencapai Rp 1,9 miliar.Masih mengkajiFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar anggaran untuk dana desa ke depan bisa terus dikerek menjadi Rp 5 miliar per desa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, rekomendasi PKB agar dana desa ditingkatkan, untuk mendorong agar dana desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan pemerataan pembangunan.Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat, pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Terutama, untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih akan melakukan pengkajian terkait usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

Imbas dari tren harga minyak dunia yang terus menguat, cepat atau lambat akan tertransmisi ke masyarakat. Respons pemerintah mesti cepat dan proporsional untuk mengantisipasi potensi inflasi dan pelemahan daya beli. Pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi mau tidak mau terjadi, tetapi risiko dinilai masih terkendali. Dalam APBN 2023, anggaran subsidi energi telah ditetapkan Rp 209,9 triliun, antara lain untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kg senilaiRp 139,4 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 70,5 triliun. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) di APBN 2023 sebesar 90 USD per barel. Sementara itu, akibat pembatasan produksi minyak oleh negara-negara produsen minyak (OPEC+), harga minyak dunia dalam sebulan terakhir bergerak melampaui asumsi hingga tembus 95 USD per barel.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad,Rabu (20/9) mengatakan, tren penguatan harga minyak dunia membawa konsekuensi harga keekonomian yang naik untuk seluruh jenis BBM dalam negeri. Agar kenaikan harga minyak dunia itu tidak berdampak lebih lanjut pada pelemahan daya beli masyarakat, pemerintah perlu menambal selisih harga keekonomian melalui APBN. Terlebih, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sulit dilakukan di tengah dinamika tahun politik. ”Konsekuensinya, mau tidak mau akan ada pembengkakan belanja subsidi dan kompensasi energi,” kata Tauhid. Pada penutupan perdagangan, Selasa (19/9), harga minyak dunia telah menyentuh level tertinggi dalam 10 bulan. Harga minyak mentah Brent mencapai 95,96 USD per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menyentuh 93,74 USD per barel. (Yoga)

Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun ini berpotensi meleset. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kinerja APBN 2023 dan bisa merembet ke anggaran pada tahun depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam APBN 2023, pemerintah memasang target sebesar 5,3%. Sementara pada semester I-2023, realisasinya hanya 5,1%. Biasanya, pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal III, meski masih bisa naik di kuartal IV. Kemudian nilai tukar rupiah yang ditargetkan Rp 14.800 per dolar Amerika Serikat (AS). Realisasinya, rerata secara year to date rupiah di level Rp 15.109 per dolar AS. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditargetkan US$ 90 per barel, realisasi rerata secara ytd di level US$ 76,1 per barel. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan 5,1%, nilai tukar Rp 15.100 per dolar AS dan ICP US$ 78 per barel.  Pemerintah juga telah memasang outlook penerimaan dan belanja negara hingga defisit anggaran 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.246,97 triliun atau hanya tumbuh 6,4% yoy. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu penerimaan pajak mampu tumbuh 58,1% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang paling berisiko meleset tahun ini. Perkiraan Bhima, pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 4,95% hingga 5% lantaran konsumsi kelompok menengah tertahan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara kelas atas wait and see menuju pemilu. Bhima juga melihat, inflasi akan sangat tergantung pada pengendalian harga pangan. "El Nino bisa membuat asumsi inflasi meleset karena efek ke harga bisa sampai awal tahun," kata dia, kemarin.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR resmi menyepakati RAPBN 2024 untuk disahkan di rapat paripurna pekan ini. Tren pergerakan harga minyak dunia yang belakangan menguat hingga mendekati 95 USD per barel terus dicermati. APBN akan fleksibel mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global. Kesepakatan terkait RAPBN 2024 itu dicapai dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Berikutnya, RAPBN akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis (21/9). Dalam tiga pekan terakhir, harga minyak mentah dunia menguat 11 %, mendekati 95 USD per barel akibat keputusan negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi dan Rusia (OPEC+), untuk mengurangi produksi minyak hingga 1,3 juta barel sampai Desember 2023. Pada penutupan perdagangan Senin (18/9), harga minyak mentah Brent naik jadi 94,57 USD per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi 92,02 USD per barel.

Mengutip Trading Economics, harga minyak mentah dunia diperkirakan menguat hingga tahun depan. Akhir tahun ini, harga minyak mentah Brent diprediksi naik sampai 96,5 USD per barel, dan menguat hingga 104,2 USD per barel tahun depan. Sementara minyak mentah WTI diperkirakan mencapai 93,69 USD per barel pada akhir tahun ini dan menyentuh 101,81 USD per barel tahun depan. Meski demikian, pemerintah dan Badan Anggaran tidak merevisi asumsi makro harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disepakati 82 USD per barel. Asumsi itu sebelumnya sudah dinaikkan dari usulan awal pemerintah 80 USD per barel. Asumsi lifting minyak juga ditetapkan 635.000 barel per hari, lebih tinggi dari usulan awal 625.000 barel per hari. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, proses penyusunan asumsi makro dan postur anggaran di RAPBN 2024 sudah mengikuti dinamika ekonomi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia yang akhir-akhir ini menguat signifikan. ”Kita menyusun RAPBN di dalam situasi ekonomi di mana bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak mudah untuk kita proyeksikan,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Meskipun demikian pemerintah akan terus mencermati dinamika perkembangan harga minyak. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan tetap antisipatif mengikuti gejolak perekonomian dunia. (Yoga

Tak ada yang dapat menakar pasti bagaimana situasi ekonomi dunia tahun depan.Apalagi, dunia masih dikepung ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, ancaman gangguan rantai pasok, maupun risiko lonjakan inflasi yang memaksa sejumlah negara mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan.n Keadaan itu mestinya juga terbaca oleh Pemerintah Indonesia. Kendati rupanya, beragam tantangan itu tak serta merta membuat pemerintah kehilangan optimisme. Buktinya, dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (19/9), sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinaikkan. Penerimaan pajak, misalnya dikerek menjadi Rp1.988,87 triliun, naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, sebesar Rp1.986,87 triliun. Jika diperinci, DPR dan pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi sebesar Rp811,36 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp810,36 triliun. Demikian pula dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dinaikkan menjadi Rp27,18 triliun, dari usulan sebelumnya Rp26,18 triliun. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024 disepakati sebesar Rp320,98 triliun, alias sama dengan usulan dalam RAPBN 2024. Total jenderal, target penerimaan perpajakan pada 2024 mencapai Rp2.309,85 triliun, lebih tinggi dari usulan sebelumnya Rp2.307,85 triliun. Setidaknya hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) edisi Agustus 2023 lansiran Bank Indonesia, yang menunjukkan angka optimistis yakni 135, lebih tinggi ketimbang Juli sebesar 133,2. Ekspektasi konsumen tersebut ditopang oleh harapan tinggi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejauh ini Bank Indonesia cukup percaya diri inflasi terkendali, sekaligus menjadi basis yang kuat bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal. Tak heran, jika pada RAPBN 2024, pemerintah mematok target optimistis, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat mengubah asumsi dasar ekonomi makro dan target penerimaan negara dalam Rancangan APBN 2024. Penyesuaian itu dilakukan setelah memantau tren pergerakan harga minyak global yang meningkat mendekati 90 USD per barel. Keputusan untuk merevisi asumsi dasar ekonomi makro itu diambil dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Sebelumnya, usulan untuk merevisi asumsi dasar makro dan target penerimaan negara juga telah diputuskan dalam rapat-rapat komisi bersangkutan dan panitia kerja (panja) penyusunan RAPBN 2024.

Target asumsi dasar ekonomi makro yang diubah, antara lain, penyesuaian asumsi harga minyak mentah (ICP) dari 80 USD per barel dalam RUU APBN 2024 menjadi 82 USD per barel. Selain itu, asumsi lifting minyak bumi dinaikkan dari 625.000 barel per hari menjadi 635.000 barel per hari. Asumsi dasar lain, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, lifting gas, dan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN), tidak berubah dari target semula yang diusulkan dalam RUU APBN 2024. (Yoga)

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target pendapatan dan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari terkereknya sejumlah asumsi makro dibandingkan usulan awal Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023. Sejumlah asumsi makro yang mengalami perubahan antara lain harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) 2024 menjadi US$ 82 per barel. Angka itu naik dari usulan dalam Nota Keuangan sebesar US$ 80 per barel. Bukan hanya itu, asumsi lifiting minyak disepakati 635.000 barel per hari, dari usulan Jokowi sebesar 625.000 barel per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati untuk mengerek target pendapatan negara sebesar Rp 21 triliun, dari usulan awal Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp 2.802,3 triliun. Meningkatnya proyeksi tersebut berasal dari kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 1.988,9 triliun. Sejalan dengan meningkatnya target tersebut, Menteri Sri Mulyani ingin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus meningkatkan rasio pajak alias tax ratio dan  tax buoayancy. Adapun belanja negara juga meningkat sebesar Rp 21 triliun, dari usulan dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 3.304,1 triliun menjadi Rp 3.325,1 triliun. Tambahan belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 3,8 triliun, tambahan subsidi energi Rp 3,2 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 10,1 triliun, serta cadangan pendidikan Rp 3,9 triliun.