Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

Keuangan negara akhirnya kembali mencatat surplus keseimbangan primer sejak 11 tahun terakhir serta mencapai defisit fiskal terendah sejak 12 tahun terakhir. Penerimaan negara sepanjang 2023 tumbuh kuat sehingga pemerintah tidak lagi harus berutang untuk membayar utang. Kemenkeu mencatat, APBN 2023 membukukan keseimbangan primer positif atau surplus Rp 92,2 triliun. Capaian itu jauh di atas target awal. Semula, pemerintah menargetkan keseimbangan primer di APBN 2023 defisit Rp 156,8 triliun. Ini pertama kalinya APBN kembali mengalami surplus keseimbangan primer sejak 2012. Selama 11 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit keseimbangan primer.

”Ini pertama kalinya keseimbangan primer kita kembali surplus sejak 2012. Awalnya kita targetkan bakal defisit,  tetapi ternyata kita berakhir dengan surplus yang sangat tinggi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, keseimbangan primer yang kembali surplus menunjukkan kinerja penerimaan negara sepanjang tahun tumbuh kuat. Dengan demikian, penerimaan negara mampu membiayai kebutuhan belanja negara, termasuk beban pembayaran bunga utang pemerintah yang pada 2023 diproyeksikan Rp 436,4 triliun atau 14 % dari APBN. Kemenkeu mencatat, penerimaan APBN mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 112,6 % melampaui target APBN, tumbuh 5,3 % dibandingkan tahun 2022. Sementara, belanja pemerintah mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 102 % dari target APBN, tumbuh 0,8 % secara tahunan. (Yoga)

Realisasi belanja negara sementara dalam APBN 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun atau tumbuh 0,8% dari triliun 2022. Realisasi belanja negara tersebut terbagi dalam belanja pemerintah pusat Rp 2.240,6 triliun dan transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Kinerja belanja negara masih ekspansif dan lebih tinggi dalam dua tahun berturut-turut. "Jangan lupa, belanja negara kalau dibandinngkan saat Covid-19 masih lebih tinggi lagi padahal saat pandemi Covid-19belanja naik cukup besar," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah  mencapai Rp881,3 triliun atau 102,2% dari target APBN. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah pemerintah menjalankan  transfer ke daerah. Jika dibandingkan  dengan periode yang sama tahun 2022 terjadi pertumbuhan 8% dan realisasi ini sudah 108,2% dari target APBN 2023. (Yetede)

Ruang fiskal pemerintah kembali terbuka lebar sejalan dengan menciutnya defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2023. Hal ini seharusnya menjadi modal yang cukup bagi pemerintah untuk menjalani perekonomian tahun depan yang kemungkinan masih diliputi ketidakpastian pasar global maupun domestik. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 337,6 triliun setara 1,65% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target awal APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% PDB dan di bawah target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 479,9 triliun atau 2,27% PDB. Artinya, "2023 konsolidasinya lebih cepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 3.121,9 triliun, setara 100,2% dari target dalam Perpres. Terutama, karena pencapaian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.153,5 triliun, setara 115,2% dari target. Adapun kesimbangan primer ditutup dengan mencatatkan surplus Rp 92,2 triliun. Padahal, di APBN 2023, keseimbangan primer didesain defisit Rp 256,8 triliun dan dalam Perpres 75/2023 ditaksir defisit Rp 38,5 triliun. Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatawarta bilang, defisit APBN 2023 merupakan terendah sejak 12 tahun terakhir. "(Defisit anggaran) sebelumnya lebih rendah itu di 2011 yakni 1,14% dari PDB," tutur Isa, kemarin. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bilang, surplus pada keseimbangan primer mengindikasikan pemerintah tidak lagi membayar utang maupun bunga utang dengan menambah utang baru. Menurut dia, keseimbangan primer bisa surplus karena terjadinya penurunan defisit APBN 2023, dari yang semula direncanakan 2,84% dari PDB dalam APBN 2024 dan 2,27% dalam Perpres 75/2023. Dia juga mengapresiasi kinerja keseimbangan primer yang mengalami surplus. Juga defisit anggaran terendah sejak 10 tahun terakhir. Hal tersebut berarti kinerja fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat,  realisai belanja negara hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.998,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 771,4 triliun. Realisasi tersebut sebesar 88,3% dari pagu APBN yang sebesar Rp 3061,2 triliun. Dengan demikian masih tersisa sebesar Rp 366,3 triliun atau 11,7% dari total pagu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12/2023) menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam  pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77% dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KKPN Jakarta IV), mencapai Rp 20 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan Badan Ad hoc; penetapan  jumlah kursi dan daerah pemilihan; pemutkhiran data pemilih  dan penyusunan data pemilih; masa kampanye Pemilu; serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. (Yetede)

Tekanan akibat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) terhadap perekonomian global pada 2024 diperkirakan tidak akan seberat tahun ini. Di sisi lain,  APBN Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi risiko ekonomi global. Kondisi perekonomian Amerika Serikat akan pulih pada 2024  dan berimplikasi pada penurunan suku bunga acuan The Fed (Feds fund rate/FFR). Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. "Jadi ini memberi harapan paling tidak muncul optimisme, karena berarti shock yang terburuk dari suku bunga sudah terlewati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada perkiraan pasti terkait berkelanjutan  era suku bunga tinggi (higer for longer) yang terjadi saat ini. Namun, ada prognosa yang memperkirakan suku bunga acuan The Fed akan menurun pada semester II-2023. (Yetede)

Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada komunitas sains untuk mengembangkan riset dan inovasi. Hal itu terutama dalam mendukung kedaulatan pangan untuk transformasi sistem pangan Indonesia demi menekan angka tengkes (stunting) dan menyelamatkan kualitas bonus demografi. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso menilai, pemerintahan selama lima tahun terakhir tidak terlalu sensitif akan pentingnya penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, dukungan dana untuk penelitian juga belum menjadi prioritas pemerintah.

”Lima tahun ke belakang ini komunitas sains merasa tidak mendapat tempat, bukan karena suaranya tidak didengar saja, melainkan untuk menghasilkan sains yang baik pun pemerintah tidak berinvestasi yang cukup. Jadi, bujet penelitian kita itu sangat rendah, 0,7 % dari bujet APBN,” kata Daniel dalam diskusi yang digelar AIPI di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (7/12). Guru Besar IPB University ini berharap, pemerintah selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih pada sains. Ia mengatakan, pemanfaatan penelitian berbasis sains yang terukur akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah berbuah baik bagi masyarakat. (Yoga)

Menteri PPN / Kepala BBBN Suharso Monoarfa menegaskan, secara umum tidak ada perubahan pagu alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar USD untuk belanja alutsista periode 2020-2024 dari alokasi tahun 2025-2029. Kenaikan alokasi pinjaman ini juga disebabkan adanya gejolak harga alutsista secara global. ”Meski alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista 2020-2024 naik, sampai akhir 2034 total alokasi pinjamanluarnegeritidak berubah,” kata Suharso di Menara Bappenas, Jakarta, Kamis (30/11). Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menuturkan, alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista tahun 2020-2024 yang awalnya 20,75 miliar USD, menjadi 25 miliar USD. Namun, pagu alokasi belanja alutsista dari pinjaman luar negeri 2020-2034 tak berubah, yakni 55 miliar USD (Kompas, 30/11).

Menurut Suharso, penambahan pinjaman 2020-2024 bersumber dari pagu pinjaman untuk 2025-2029. Pinjaman pengadaan alutsista pada 2020-2034, dialokasikan dalam tiga tahap. Adapun pembayaran pinjaman dilakukan bertahap dengan rata-rata tenor di atas 10 tahun. ”Jadi, tidak ada kenaikan anggaran untuk Kemhan secara mendadak. Perubahan alokasi juga dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan situasi dan gejolak harga alutsista global,” katanya. Anggaran sektor pertahanan keamanan seluruhnya dari APBN yang terdiri dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Penambahan alokasi pinjaman untuk alutsista, menurut Suharso, akan digunakan untuk penguatan kebutuhan tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. ”Jadi, Indonesia utang untuk membeli alutsista, tetap harus mendapatkan keuntungan, yakni penguatan industri pertahanan dalam negeri,” tambah Suharso. (Yoga)