JAKARTA,ID-Investasi tetap moncer, meskipun Indonesia sedang memasuki Indonesia memasuki tahun politik. Selama Januari-September 2023, realisasi investasi mencapai Rp1.053,1 triliun, naik 18% dari periode sama tahun lalu ini Rp 1.400 triliun. "Alhamdulillah, investasi sudah tercapai Rp 1.053,1 triliun, tumbuh 18% dibandingnya sudah mencapai 75,2% dari target," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlia Lahadahlia di Jakarta, Jumat (20/10/2023). "Dalam sejarah dalam bangsa kita, bahwa sekalipun kita masuk tahun politik, tapi global itu menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat luar biasa yang ditandai dengan realisasi investasi ini. Kalau ada orang mengatakan di tahun politik terjadi wait and see tapi mereka  malah agresif untuk merealisasi investasi," ucap Bahlil. (Yetede)

JAKARTA,ID- Indonesia perlu terus fokus meningkatkan hilirisasi sektor industri. Hal ini untuk memaksimalkan potensi foreign direct investment (investasi asing langsung/FDI) yang dimiliki berupa keragaman dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke China untuk menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3, serta ke Riyadh, Arab Saudi, untuk melakukan pertemuan dengan Putera Mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama Asean-Gulf Cooperation Organization (GCC) mampu menggali potensi FDI. Selain itu, Presiden Jokowi juga memimpin KTT ke-1 Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia pada 21 Oktober 2023. "Pemerintah Indonesia harus terus berfokus pada hilirisasi sektor industri untuk komoditas-komoditas seperti nikel, tembaga, dan timah, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, dan pembangunan IKN," jelas Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi. (Yetede)

Presiden Joko Widodo getol mengundang investor global untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Saat melawat ke China dalam rangka menghadiri KTT Belt and Road Initiative hingga 18 Oktober 2023, Presiden menawarkan China agar masuk Indonesia, termasuk menanamkan investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir dalam Forum Bisnis Indonesia-China menyebutkan, ada penandatanganan kesepakatan kerja sama bernilai jumbo, yakni US$ 13,7 miliar atau setara Rp 215,1 triliun dengan kurs Rp 15.700 per dollar AS. Ini adalah kerja sama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia. "Nilai kerja sama ini yang sudah agreement US$ 13,7 miliar. Ada potensi lagi US$ 29 miliar," ujar Erick di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/10). Dari 31 perusahaan Indonesia yang terlibat, Erick menyebutkan sembilan di antaranya adalah BUMN. Yakni Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menggandeng Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) untuk mengembangkan industri baterai listrik. Lalu, PLN bekerja sama dengan perusahaan listrik negara China untuk membangun sistem kelistrikan ramah lingkungan, serta kemungkinan kerja sama membangun hidropower PLN. Erick menyebut, kerja sama ini menjadi bagian pemerintah untuk terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi China ke Indonesia memang terus meningkat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengingatkan agar Indonesia tak terjebak utang dari China. "Ada potensi jebakan utang dari China yang biasanya tidak bisa atau sulit dinegosiasikan," tegas dia. Alhasil, investasi China tidak akan terlalu mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, efek berganda (multiplier effect) dari pendanaan proyek ini justru kembali ke Tiongkok. "Biasanya baja, besi, semen dan barang modal lain akan diimpor dari China. Bahkan seperti kereta cepat, keretanya bulat-bulat diimpor dari sana," ungkap Ronny. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mencermati berbagai aspek dalam mendorong investasi China ke Indonesia.  

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke China untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Summit berbuah manis. Komitmen investasi pun berhasil dikantongi Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-China kemarin, Selasa (17/10).Nilai komitmen investasi yang telah disepakati pun tak bisa dibilang kecil, yakni mencapai US$13,7 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga berkesempatan meraih potensi investasi senilai US$29 miliar.Tentu kabar ini membawa angin segar bagi pemerintah yang memang amat membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) untuk memacu ekonomi lebih tinggi.Apalagi, Indonesia juga telah memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga tak sedikit pebisnis yang wait and see.Akan tetapi, proses realisasi komitmen investasi dari China itu tidaklah mudah. Musababnya, Negeri Panda juga tengah haus aliran modal guna merangsang gairah ekonomi yang tertekan krisis properti dan pelemahan konsumsi. Strategi termutakhir yang ditempuh adalah dosis jumbo pelonggaran likuiditas yang dieksekusi oleh People’s Bank of China (PBOC) pada awal pekan ini.Bank Sentral China itu menambah dana senilai 289 miliar yuan atau setara dengan US$39,6 miliar ke dalam sistem keuangan guna mendukung penyaluran pinjaman. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak Desember 2020.

Dengan kata lain, China berupaya untuk memacu seluruh komponen PDB seperti sektor properti, konsumsi, dan investasi dalam rangka mengamankan target pertumbuhan sebesar 5% tahun ini. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo, menegaskan Indonesia masih menjadi pilihan terbaik bagi investor. Apalagi, penanaman modal asing (PMA) China menjadi yang terbesar kedua.Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, hingga Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut.Kepala Negara menambahkan, sebagai salah satu magnet untuk menarik investor China, pemerintah juga menyajikan beragam insentif serta menjamin stabilitas politik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Adinterim Erick Thohir, menambahkan komitmen investasi China terdiri dari 31 kerja sama, sembilan di antaranya dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Perusahaan pelat merah yang terlibat antara lain Indonesia Battery Corporation (IBC) dan PT Perusahaan Listrik Negara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengamankan komitmen investasi itu.Pertama, China diharapkan tidak melarang atau menghambat arus investasi ke Indonesia. Pun dengan sebaliknya. Kedua, Indonesia perlu meningkatkan iklim usaha dan investasi yang semakin efi sien dan kompetitif untuk investor.Ketiga, diperlukan stimulasi promosi potensi ekonomi dan daya saing iklim investasi Indonesia kepada calon investor China. Direktur Studi China-Indonesia Center of Economic and Law Studies Muhammad Zulfi kar Rakhmat, mengatakan pemerintah sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Indonesia-Belanda berupaya memperkuat kerja sama maritim pada tiga sektor prioritas, yakni pengembangan  pelabuhan berkelanjutan, energi terbarukan, dan edukasi maritim. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers Bilateral Maritime Forum (BMF) ke-5 Indonesia-Belanda, Senin (16/10/2023), mengemukakan, kemitraan diharapkan menghadirkan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. (Yoga)

Berdasarkan riset ”HSBC Global Connection”, Indonesia merupakan pasar terbesar ASEAN dengan sumber daya yang kaya. Hal ini menjadi daya tarik Indonesia di mata perusahaan-perusahaan asing. Demikian dikemukakan Head of Commercial Banking, South and Southeast Asia HSBC Amanda Murphy, di Jakarta, Senin (18/9/2023). (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, reputasi standar sertifikasi halal Indonesia telah diakui dunia. Indonesia juga bertekad menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar secara global. Gaya  hidup halal telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Muslim global. ”Bahkan, gaya hidup halal kini menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Shanghai, China, Senin (18/9). Hal itu disampaikan Wapres Amin pada pertemuannya dengan perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Shanghai serta pengusaha sektor halal di China Wapres menuturkan, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun USD, dan akan mencapai 1,6 triliun USD pada 2025. Investasi di bidang sector makanan halal mencapai 4 miliar USD periode 2020-2021.. ”Khusus untuk Indonesia, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat 15 % tahun 2025 atau lebih kurang 281 miliar USD,” ujar Wapres. Kondisi tersebut membuat sertifikasi halal menjadi prasyarat gaya hidup halal.

Indonesia saat ini tidak hanya ingin memberikan standar sertifikasi halal di dunia, tetapi juga ingin menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar di dunia. ”Karena itu, kami mengundang para pengusaha di banyak negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia,” ujar Wapres Amin. Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di China Djauhari Oratmangun mengharapkan kunjungan Wapres Amin akan menjadi tonggak sejarah baru kerja  sama Indonesia China, khususnya, untuk produk-produk dan sertifikasi halal. Direktur Kantor Perwakilan LPPOM MUI di Shanghai sekaligus pendiri dan Presiden Direktur Shanghai Al-Amin Biotech Dawood Su menuturkan, misi Al-Amin Biotech adalah memproduksi produk kimia biologi hewan yang halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal. ”Sampai sekarang di Indonesia belum ada pabrik produksi gelatin dan pabrik kondroitin sulfat. Jadi, kami ingin investasi di bidang itu di Indonesia,” ujar Dawood. (Yoga)

Tak cukup dengan beragam insentif fiskal, upaya pemerintah menarik investasi ke dalam negeri dilakukan dengan menyiapkan regulasi nonfiskal. Kebijakan yang diharapkan menjadi terobosan untuk menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Salah satu kebijakan nonfiskal yang dihadirkan melalui penerbitan golden visa bagi investor luar negeri yang tertarik menanamkan modal di Tanah Air. Regulasi itu memungkinkan bagi investor asing tahan lama di Indonesia apabila menanamkan dananya ke berbagai instrumen investasi, baik di sektor riil maupun pasar keuangan. Inovasi baru regulasi menarik investasi tentunya butuh kerja sama banyak pihak. Jangan sampai, minat investasi yang mengalir dari berbagai pertemuan dan konferensi terhenti karena gagapnya birokrasi dalam beradaptasi dengan aturan-aturan baru.

Inovasi kebijakan untuk menarik investasi dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Tantangan yang dihadapi dari berbagai terobosan kebijakan adalah di level implementasi, agar regulasi yang disusun tidak sekadar manis di atas kertas. Pemerintah belum lama ini mengumumkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024. Dalam postur itu, pemerintah menyiapkan alokasi insentif fiskal yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan mencapai Rp374,5 triliun. Industri manufaktur, transportasi, hingga pergudangan menjadi sektor dengan pendampingan fiskal prioritas. Beberapa jenis perpajakan yang dapat dinikmati antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga bea masuk dan cukai. Pemberian insentif fiskal itu merupakan satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024 dengan sasaran 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Selain insentif fiskal, sejumlah kementerian dan lembaga menyusun berbagai regulasi untuk menggenjot aktivitas ekonomi, terutama mendorong arus investasi.Di sektor properti misalnya, kalangan pengembang menilai hadirnya UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi investor asing untuk memiliki hunian dengan syarat yang lebih mudah. Aspek kebutuhan lahan juga diterobos oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian yang dipimpin Hadi Tjahjanto itu memastikan kebutuhan lahan investasi bagi investor dengan pengendalian dan penertiban tanah. 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa kementerian sudah melakukan beberapa perubahan peraturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk warga negara asing. Inovasi kebijakan meningkatkan investasi juga dilakukan oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Imigrasi lewat penerbitan golden visa dengan memberikan masa tinggal bagi warga negara asing tinggal lebih lama setelah melalui syarat melakukan kegiatan penanaman modal. Menurut Direktur Jenderal Imigasi Kemenkumham Silmy Karim, Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor karena memiliki pasar besar dari sisi jumlah penduduk. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menjelaskan dari kacamata pengembang, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan kemudahan investasi melalui insentif, seperti perpajakan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan pemerintah mesti memberikan terobosan kebijakan seperti perizinan, jalur rantai pasok untuk investor industri, hingga infrastruktur, sebagai pengungkit investasi.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Selasa (15/8/2023), mengatakan, investasi asing langsung (FDI) di kawasan ASEAN terus tumbuh. Pada 2022, nilai FDI di ASEAN sebesar 224 miliar dollar AS atau tumbuh 5 persen secara tahunan. Ini menunjukkan kawasan ASEAN menjanjikan dan menjadi perhatian investor dunia. ”Meningkatnya FDI ini menunjukkan sentimen positif investor pada kawasan. ASEAN sudah membuktikan pemulihan ekonomi yang kuat,” ujarnya. (Yoga)