Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan  tetap mempertahankan skema penawaran umum perdana saham (initial public offering.IPO) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara saat ini membawahi sejumlah 844 perusahaan BUMN yang meliputi perusahaan induk, anak usaha, cucu sampai cicit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 37 BUMN atau merefleksikan 4,3% perusahaan pelat merah yang sahamnya sudah tercatat di BEI. Atau dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 23 BUMN kelolaan Danantara yang sudah berstatus emiten.  Postur emiten BUMN tersebut akan trus digenjot Danantara sebagai upaya untuk memperkuat  struktur permodalan dam membuat perusahaan-perusahaan nasional berdaya  saing di tingkat global.

Karena itu, transformasi BUMN baik melalui restrukturisasi keuangan, konsolidasi, klasterisasi, maupun peningkatan skala bisnis merupakan aksi korporasi yang akan Danantara tempuh sebagai intrusmen strategis dalam mewujudkan asta cita dan tujuan nasional. "Jadi, dalam proses transformasi ini, Pak Donny dan tim ( di Holding Operasional)  akan melakukan analisa pasar maupun analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing BUMN untuk dilihat kemungkinan efisiensi dan konsolidasinya seperti apa. Jadi, objektifnya, kami kedepan adalah memiliki BUMN yang lebih besar," jelas Managing Director Holding Investment Danantara Djamal Attamimi. (Yetede) 

Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)

Dukungan pendanaan untuk pembiayaan kapal masih menjadi salah satu tantangan utama menciptakan industri maritim yang kompetitif. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National  Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategi dengan lebih dari 90% akivitas pedagangan global melalui laut sehingga perlu ditopang. "Di domestik, pelayaran juga berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional  mengingat Indonesia  merupakan negara kepulauan," ucap Carmelita. DI sisi lain, pelayaran merupakan industri  padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang  terkait dengan pengadaan  kapal.  Ia menuturkan, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non kredit perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikatagorikan sbagai profil usaha yang berisiko tinggi. (Yetede)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik, emas kembali menjadi instrumen investasi yang menarik, baik dalam bentuk fisik maupun melalui saham emiten tambang logam mulia. Harga emas global mencatat kenaikan signifikan, bertahan di atas US$3.300 per troy ounce, dengan kenaikan mingguan sekitar 3%—terbesar dalam lebih dari sebulan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 800 juta pada kuartal 1-2025 akibat pengaruh perlambatan perekonomian global. Meski masih dalam kisaran aman, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga kondisi NPI, karena menjadi salah satu penilaian bagi investor dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Berkaitan itu, BI memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 diperkirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berkelanjutan, dan deficit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menuturkan, transaksi berjalan mengalami defisit US$ 200 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1-2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2025 yang sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,3% dari PDB. (Yetede)

 

Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan kritis, antara mengejar ambisi industrialisasi-khususnya sebagai produsen dan pusat manufaktur baterai kendaraan listrik (lectric vehicle atau EV) di pasar dunia. Sebagai produsen nikel terbesar dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, posisi Indonesia memang sangat strategis dalam rantai pasok baterai EV global. Pemerintah menargetkan untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV terbesar di dunia pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 2030 guna memenuhi hingga 9% dari permintaan global. Langkah strategis seperti larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan menarik investasi asing guna mewujudkan ambisi ini. Oleh karena itu, pemerintah aktif mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai-LG, CATL, Faxconn, Ford, BASF, dan LG Solution. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat sebagai pusat pengolahan nikel. (Yetede)

Emiten emas terus bergeliat memperkuat bisnis aset lindungi nilai (safe haven) tersebut dengan menggenjot produksi dan  melipatgandakan nilai tambah dari segmen emas perhiasan. Daya tarik aset defensif itu dinilai masih akan cukup tinggi apalagi di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal AS dan memanasnya eskalasi geopolitik Israel dan Iran seperti sekarang. Di pasar spot, harga emas terakhir kali dilihat mengalami depresiasi sebesar US$ 18,60 (0,56%) ke level US$ 3.296 per troy ounce. Pelemahan tersebut menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah emas reli berkali-kali dan sekarang mulai mengarah pada tren konsolidasi. Namun begitu, potensi emas untuk bullish tetap terbuka  lebar paling tidak dalam jangka pendek bilaman misalnya pelemahan dolar AS berlanjut dan tensi global tak kunjung mereda. Sementara dalam jangka panjang, paradigma emas sebagai pilihan intrusmen investasi yang dipandang stabil belum tergantikan. Trading economics memproyeksikan, harga emas akan mampu kembali ke level US$ 3.390 per troy ounce dalam 12 bulan ke depan. Atau dengan kata lain, mendekati harga historis emas yang sempat menyentuh level US$ 3.340 per troy ounce pada April lalu. (Yetede)

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak, usaha ultra mikro dan kecil, menjadi sektor yang berpeluang  besar untuk menampung masuknya investasi dari global. Hal ini mengingat sektor ekonomi akar rumput (grassroots), sudah terbukti lebih resilent dan menyimpan potensi pertumbuhan besar. Ketertarikan investasi global untuk masuk ke segmen ini juga terus meningkat. Salah satunya terlihat permodalan yang diberikan sejumlah institusi keuangan global kepada Amartha, perusahaan teknologi keuangan yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan di segmen grassroots. “Amartha memiliki investor dari berbagai institusi, baik lokal maupun asing. Di antaranya Swedia Soverigne Fund, Finlandia Sovereigne Fund, dan Belgian Sovereign Fund telah menyuntikkan investasinya ke Amartha,” kata Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra. Taufan mengatakan, pembiayaan di sektor akar rumput memiliki potensi besar untuk bertumbuh, dengan tingkat risiko yang relatif dapat dikendalikan. Terbukti, hingga saat ini, Amartha telah  menyalurkan pembiayaan hingga lebih dari Rp35 triliun kepada 3,3 juta UMKM, dengan rasio pinjaman bermasalah di angka 3%. (Yetede)

Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar-BUMN dan memperjelas arah koordinasi korporasi negara untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Managing Director Danantara, Djamal Attamimi, menekankan bahwa strategi Danantara fokus pada konsolidasi, IPO, dan kemitraan strategis untuk menciptakan BUMN yang mampu bersaing secara global serta tetap menjaga peran layanan publik.

Direktur Utama Grup PTPN, Mohammad Abdul Ghani, menyambut positif kehadiran Danantara karena kini tugas korporasi dan penugasan publik tidak lagi tumpang tindih. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

Senior Executive Vice President BRI, Muhammad Candra Utama, juga menegaskan keberhasilan sinergi Holding Ultramikro antara BRI, Pegadaian, dan PMN dalam menjangkau lebih banyak nasabah dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Meski demikian, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa Danantara menghadapi pekerjaan rumah berat, termasuk beban utang BUMN, penugasan yang membebani, lambatnya restrukturisasi, hingga potensi fraud. Ia menyoroti tantangan eksternal seperti turunnya harga komoditas dan pengetatan likuiditas yang bisa menghambat proses holding.

Kesuksesan Danantara dalam menyinergikan BUMN sangat krusial untuk menciptakan model bisnis baru yang relevan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan memastikan peran BUMN tetap strategis di masa depan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.