Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Pencampuran biomassa dengan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau yang dikenal dengan co-firing menjadi salah satu andalan pemerintah dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, implementasi co-firing biomassa diyakini dapat menurunkan emisi karbon yang selama ini dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik sehingga tidak perlu membangun pembangkit baru. Selain itu, bahan baku biomassa juga disebut-sebut mudah didapatkan. Wajar jika PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus berupaya mengintensifkan co-firing bio massa pada PLTU, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang, termasuk menyangkut isu lingkungan. Hingga akhir 2023, program co-firing PLN setidaknya telah diimplementasikan pada 43 PLTU milik perusahaan setrum pelat merah itu, dengan memanfaatkan lebih dari 990.000 ton biomassa, meningkat 69% dibandingkan dengan realisasi 2022 yang hanya sebesar 586.000 biomassa di 36 PLTU. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, tetapi juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Polisi menangkap sembilan tersangka penipuan dan pencurian data identitas kartu kredit yang beraksi di Jabar. Para pelaku mengelabui korban yang ingin mengakses layanan kartu kredit dan terkumpul dana hingga Rp 2 miliar dari aksi tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abast memaparkan, dari serangkaian penyelidikan, para pelaku ditangkap di sebuah rumah di Jaksel, Rabu (15/5) dan di sebuah ruko di Jaktim, Jumat (31/5). Satu pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas dan delapan lainnya karyawan swasta. Para tersangka adalah DR, F, G, RR, W, RW, AL, AD, dan NE. Penangkapan ini menjadi tindak lanjut dari laporan empat korban dan pemeriksaan hingga 20 saksi. Dari penangkapan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat komunikasi.

Selain sembilan telepon genggam dari berbagai jenis dan merek, polisi menyita tiga telepon dan tiga router. Telepon ini untuk menghubungi para korban dan melakukan penipuan terkait layanan kartu kredit. ”Para pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian identitas dengan menelepon dan mengaku sebagai analis dari pihak perbankan. Mereka melakukan manipulasi terhadap korban nasabah kartu kredit,” kata Jules di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa (4/6). Pelaku berpura-pura membantu penonaktifan kartu kredit sehingga korban memberikan informasi dan identitasnya. Data itu dipergunakan untuk melakukan transaksi daring dengan menggunakan kartu kredit milik korban sehingga mereka menerima tagihan kartu kreditnya. (Yoga)

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)

Otoritas jasa Keuangan (OJK) menerbitkan beleid untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPR dan BPRS guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang BPR dan BPRS untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPRS Syariah sesuai amanat undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). POJK 7/2024 ditujukan untuk terus mendorong agar BPR dan BPRS dapat bertumbuh dan  berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegrasi, adaptif, dan berdaya saing serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. "Ketentuan ini penting karena akan mengubah lanskap industri BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan dan persaingan di masa mendatang. Penerbitan POJK ini serta upaya penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS syariah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, akhir pekan lalu. (Yetede)

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menggalang dan mengajak partisipasi global dalam mendukung pengelolaan perairan berkelanjutan di ajang World Water Forum (WWF) 2024. Keterlibatan multi-stakeholder di tingkat global diperlukan untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara  berkembang, termasuk Indonesia. Alasannya, kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14) Berdasarkan penelitian United nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dibutuhkan pendanaan ideal US$ 175 miliar per tahun untuk mencapai data 2013-2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun. "Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solosi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian SDGs, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil," ujar Trenggono. (Yetede)