Labirin | News & Update

;

Anggaran Bencana

( 222 )

Laba Industri Pakaian Anak

HR1 01 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Prospek cerah industri pakaian anak, yang semakin diminati seiring meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kualitas, kenyamanan, dan desain pakaian anak yang stylish. Brand-brand pakaian anak lokal Indonesia, seperti TNQ Kids yang didirikan oleh Devina Alviola, semakin berkembang dan mulai menembus pasar internasional. Devina memulai TNQ Kids pada 2019, dengan fokus pada pakaian anak yang nyaman, sederhana, dan unisex. Dalam perjalanan bisnisnya, ia menghadapi tantangan dalam memastikan kenyamanan bahan dan desain, tetapi berhasil mencapai kesuksesan melalui pemasaran kreatif di media sosial.

Selain TNQ Kids, brand lain yang sukses menembus pasar ekspor adalah Boho Panna, yang didirikan oleh Devy Natali dan Irene Kristi. Boho Panna berhasil menarik perhatian konsumen baik di pasar lokal maupun internasional dengan produk pakaian anak yang mengusung desain minimalis dan menggunakan kain premium yang nyaman untuk kulit anak.

Kedua brand ini menunjukkan bahwa industri pakaian anak di Indonesia memiliki potensi besar, baik di pasar domestik maupun internasional, terutama dengan adanya fokus pada inovasi dan kualitas produk. Keberhasilan mereka juga dipengaruhi oleh penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif serta komitmen untuk memberikan produk yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peristiwa Longsor di Kabupaten Pekalongan

KT3 23 Jan 2025 Kompas

Peristiwa longsor di Kabupaten Pekalongan pada Senin (20/1/2025) menewaskan 20 orang. Bencana hidro-iklim terjadi seiring tingginya curah hujan. Sekitar 500 petugas dan sukarelawan mencari dan mengevakuasi korban. Delapan orang masih dilaporkan hilang. Petugas juga berupaya membuka jalan yang terdampak longsor. Tiga jembatan rusak akibat banjir besar, sejumlah rumah dan kendaraan rusak berat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat terkait bencana longsor. Status tersebut ditetapkan sejak Selasa (21/1) hingga 14 hari ke depan dengan fokus penanganan pada mencari korban hilang dan evakuasi. Wilayah Jawa Tengah juga mengalami bencana hidrometeorologi lainnya, yaitu banjir. Selain Pekalongan, beberapa kabupaten lain dan kota juga terdampak, seperti Kendal, Brebes, Grobogan, Pemalang, Demak, Sragen, Tegal, dan Kota Surakarta (Kompas.id, 22/1/2025).

Menurut analisis Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gerakan tanah di Desa Kasimpar dipicu hujan deras berintensitas tinggi dan berdurasi lama. Bencana ini lalu menjadi aliran bahan rombakan atau banjir bandang. Faktor pemicu longsor ini ialah bentukan morfologi berupa dataran kipas aluvial dengan kemiringan lereng atas yang curam, sifat tanah pelapukan vulkanik yang mudah luruh, dan sistem fluktuasi keairan yang tak terkontrol. Selain itu, ditemukan perubahan penggunaan lahan dan vegetasi pada lereng. Memasuki transisi kering ke basah, kejadian longsor dikhawatirkan bakal meluas. Sebagian daerah menjadi lebih rentan terhadap bencana gerakan tanah yang dipicu cuaca, gempa bumi, dan alih fungsi lahan untuk vegetasi. Sebagian wilayah mengalami transisi ekstrem atau gejolak hidro-iklim dari kemarau panjang menuju musim hujan. Saat ini terjadi perubahan dari fase El Nino yang menyebabkan kekeringan dan banyak retakan tanah lalu memasuki La Nina dan curah hujan tinggi membuat retakan tanah terisi air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan, fenomena La Nina menyebabkan penambahan curah hujan 20 persen pada awal 2025. Dua pekan pertama Januari 2025 terjadi delapan kejadian longsor dan banjir. Sepekan ke depan sejumlah wilayah di Jawa diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Potensi curah hujan tinggi berdurasi lama berisiko menimbulkan banjir dan longsor. Musibah longsor di Pekalongan yang mematikan menjadi alarm pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi di tengah cuaca ekstrem. Selain penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis komunitas, ketangguhan warga menghadapi gejolak cuaca ekstrem juga perlu ditingkatkan. Risiko longsor dan banjir juga bisa dimitigasi dengan menjaga ekosistem di wilayah rawan. Salah satunya, menghindari alih fungsi lahan, terutama vegetasi, di lereng hingga relokasi permukiman di daerah rentan banjir dan longsor. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menteri Kehutanan Tak menjawab saat Ditanya Pendapatnya Tentang Kabinet Merah Putih

KT1 23 Jan 2025 Tempo

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak menjawab saat ditanya pendapatnya mengenai hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), tentang kinerja kabinet merah putih di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia tercatat dalam 5 nama teratas yang layak untuk di-reshuffle karena masuk kategori rapor 'merah' dengan skor minus 45. Saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Raja Juli mulanya menjanjikan wawancara setelah dia izin ke toilet. Tempo bersama dengan dua awak media lain pun menunggu. Setelah beberapa saat, Menteri Kehutanan itu pergi melalui jalan lain yaitu pintu belakang gedung Nusantara II. Tempo sempat mengejarnya dan melakukan wawancara sembari berjalan menuju mobil. Dalam kesempatan itu, Tempo bertanya soal rencana menjadikan 20 juta hektare tanah sebagai proyek hilirisasi sumber cadangan energi dan pangan. Raja Juli tak menjawab banyak.

"Sudah ya, sudah," ucapnya berulang kali, Kamis, 23 Januari 2025. Sampai dengan jarak kurang dari dua meter menuju mobil, awak media lain juga meminta pendapatnya soal hasil kinerja Kementerian Kehutanan yang buruk. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Raja Juli berlalu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil. Sebelumnya, dari hasil survei Celios, sejumlah kebijakan Raja Juli dinilai problematis. Salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara. “Seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Selain Menteri Kehutanan, empat menteri lainnya yang mendapat nilai buruk adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budir Arie Setadi, Menteri Kehutanan dan Kelautan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menteri Kehutanan Tak menjawab saat Ditanya Pendapatnya Tentang Kabinet Merah Putih

KT1 23 Jan 2025 Tempo

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peningkatan Usia Pensiun Memiliki Implikasi Positif dan Negatif

KT1 09 Jan 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi 59 tahun dari 58 tahun mulai 2025 memiliki implikasi positif dan negatif. Pemerintah diminta mengantisipasi dampak negatif kebijakan ini, karena bisa menjadi bom waktu ekonomi. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPNVJ, menyatakan, sisi positif kebijakan ini adalah memperpanjang periode iuran pekerja ke program jaminan pensiun. Hal ini dapat meneingkatkan stabilitas dana pensiun dan mengurangi beban keuangan pemerintah dalam jangka panjang. "Dengan semakin banyaknya peserta aktif yang menyumbang ke dana pensiun, cadangan dana tersebut dapat dikelola lebih baik untuk menjamin manfaat pensiun yang memadai bagi peserta di masa depan," ujar Achmad. Namun, dari perspektif pekerja alias sisi negatif, dia menerangkan, penundaan masa pensiun dapat berarti waktu yang lebih lama untuk menikmati manfaat pensiun. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk, kebijakan ini dapat dirasakan sebagai beban tambahan. Selain itu, dia menegaskan, perusahaan menghadapi kenaikan biaya dalam menyesuaikan lingkungan kerja dan memberikan dukungan tambahan untuk pekerja usia lanjut, seperti perawatan kesehatan yang lebih insentif atau program pelatihan ulang. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Pajak Melemah, Utang Jadi Jalan Keluar

HR1 04 Jan 2025 Kontan

Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menghadapi tantangan serius akibat target penerimaan negara 2024 yang meleset dan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengakui penerimaan negara pada 2024 tetap tumbuh meskipun tidak mencapai target, sementara pemerintah menghadapi kekurangan potensi penerimaan sebesar Rp 75 triliun akibat kebijakan PPN.

Untuk menutup defisit anggaran, Suryo Utomo, Dirjen Pajak, menegaskan akan memprioritaskan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi guna memperluas basis pajak. Target penerimaan negara tahun 2025 dipatok pada rekor Rp 3.005,13 triliun, namun pemerintah harus berpacu dengan waktu untuk mencapainya.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak Botax Consulting, memprediksi pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai opsi utama menutupi defisit. Namun, ia juga menyoroti potensi penerimaan dari sistem pajak baru Coretax, yang diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan hingga Rp 48 triliun, serta dari pajak karbon yang memiliki potensi Rp 23 triliun, meskipun regulasi teknisnya masih belum rampung.

Sementara itu, Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum melalui Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 untuk menutup defisit APBN hingga batas maksimal 3% dari PDB, dengan utang maksimal 60% dari PDB.

Dengan langkah ini, pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal meskipun harus menghadapi berbagai risiko, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekonomi global.

Ekonomi

Prospek Positif di Awal Tahun 2025

KT1 04 Jan 2025 Investor Daily (H)

Kinerja Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) yang ekspansif pada desember 2024 menunjukkan dunia usaha tetap optimis dengan kondisi perekonomian nasional ke depan. PMI manufaktur Indonesia pada Desember 2024 rebound dan kembali mencatatkan level ekspansif di angka 51,2 setelah sebelumnya sempat berada di level kontraktif. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pesanan baru, baik domestik maupun ekspor, serta peningkatan aktivitas pembelian bahan baku oleh perusahaan. "Kondisi ini sekaligus mencerminkan prospek positif sektor manufaktur, dengan banyak perusahaan yang bersiap menghadapi peningkatan permintaan di tahun 2025," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah, jelas dia, konsisten meningkatkan sektor manufaktur nasional melalui penggunaan bahan baku lokal pemberian insentif, perlindungan industri dalam negeri, dan kerja sama ekonomi di tingkat internasional. Lebih lanjut, pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal dibandingkan impor bagi yang telah tersedia di dalam negeri untuk mengurangi beban biaya produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pertimbangkan Dinamika dan Tantangan Ekonomi Saat iIni

KT1 31 Dec 2024 Investor Daily (H)

Keinginan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12% terkesan memprioritaskan kepatuhan pada aturan yang dibuat di masa lalu, tanpa mempertimbangkan dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Situasi ekonomi yang terus berkembang menuntut fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dan tidak kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Institute Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar menjelaskan, dalih bahwa kebijakan tersebut adalah amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara hukum dapat dibenarkan, tetapi kebijakan pajak tidak semata-mata soal legalitas. Kebijakan fiskal juga harus mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

"Kerasnya keinginan untuk menaikkan PPN justru menimbulkan pertanyaan, tentang kemampuan pemerintah untuk mengekplorasi potensi perpajakan lain yang lebih adil dan progresif, seperti pajak atas kekayaan, pajak karbon, atau optimalisasi penerimaan dari sektor informal dan digital yang masih belum digarap maksimal," jelas dia. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kementerian Pendidikan Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru Jalur Zonasi

KT1 27 Dec 2024 Tempo

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Sistem penerimaan dengan jalur zonasi tersebut kerap disalahgunakan, baik oleh pihak sekolah, panitia PPDB, maupun orang tua, agar calon siswa baru diterima di sekolah unggulan. Jalur zonasi pertama kali diberlakukan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 2017. Saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Dua kementerian itu lantas digabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, melanjutkan sistem PPDB jalur zonasi. Namun ia memperbaiki sistem tersebut. Nadiem mengatur kuota empat metode PPDB, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Adapun untuk komposisi kuota keempat sistem penerimaan siswa baru tersebut, jalur zonasi minimal 50 persen dari total siswa baru yang diterima, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan sisanya jalur prestasi 0-30 persen. Kuota setiap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di tengah jalan, berbagai pihak mulai mengakali jalur zonasi agar calon siswa baru dapat diterima di sekolah unggulan.

Misalnya, orang tua calon siswa baru mengubah alamat domisilinya sehingga berdekatan dengan sekolah unggulan yang dikehendaki atau memberikan uang kepada sekolah dan panitia PPDB sehingga memenuhi syarat lolos lewat jalur zonasi. Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2024, Abdul Mu’ti mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berbagai pihak memunculkan tiga opsi, yaitu menghapus atau menghentikan, tetap mempertahankan, atau memperbaiki jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Kesimpulan atas hasil evaluasi tersebut akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kebutuhan Uang Tunai Naik Pada Liburan Akhir Tahun

KT3 17 Dec 2024 Kompas

Selama periode liburan hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kebutuhan akan uang tunai masyarakat diperkirakan meningkat. Sebagai antisipasi, industri perbankan rata-rata mengalokasikan uang tunai lebih tinggi dibanding pada tahun lalu. Hasil Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan, uang beredar sempit (M1) per Oktober 2024 sebesar Rp 5.022,2 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peredaran uang kartal di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta tabungan rupiah dapat ditarik sewaktu-sewaktu. Dengan pangsa 46,3 persen terhadap M1, jumlah tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu- waktu pada Oktober 2024 tercatat Rp 2.324,5 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Di sisi lain, uang kartal yang beredar di masyarakat tumbuh 12,4 persen secara tahunan menjadi Rp 970,1 triliun, lebih tinggi dibanding pada September 2024 yang tumbuh 10,6 persen secara tahunan. Berdasarkan tren sebelumnya, uang kartal yang beredar di masyarakat mengalami pertumbuhan tertinggi pada Desember 2023 sebesar 8,7 persen secara tahunan menjadi Rp 975,92 triliun.

Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Moch Doddy Ariefianto, saat dihubungi, Senin (16/12/2024), berpendapat, momentum Natal dan Tahun Baru akan mendorong kebutuhan uang tunai masyarakat. Hal ini sama seperti momentum Lebaran. ”Jelas, setiap Natal dan Tahun Baru, serta nanti saat momen puasa dan Lebaran, pasti orang membutuhkan cash (uang tunai). Mungkin kenaikan cash yang dipegang perorang bisa naik 30 persen atau lebih,” katanya. Tidak hanya kebutuhan uang tunai, menurut Doddy, transaksi nontunai masyarakat juga akan meningkat seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran. Kendati demikian, transaksi digital cenderung lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Berdasarkan data BI, transaksi perbankan digital pada Oktober 2024 tercatat 1,96 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 37,1 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 27 persen secara tahunan mencapai 1,36 miliar transaksi.(Yoga)