Lima kawasan ekonomi khusus atau KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah pusat akan mengevaluasinya hingga tahun 2024 dan kemungkinan mencabut status KEK dari kawasan yang terbukti stagnan. Hal ini terungkap dalam seminar tentang penguatan KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang digelar BI, Rabu (7/6) di Manado, Sulut. Acara tersebut dihadiri 10 kepala kantor perwakilan BI dari 10 provinsi di Indonesia timur, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kementerian Investasi/BKPM. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejak penetapan dua KEK pertama pada 2012 hingga triwulan I-2023, realisasi investasi dari 269 pelaku usaha telah mencapai Rp 113,3 triliun dengan proporsi modal asing 71 %.

Lapangan kerja tercipta bagi 66.740 orang. Namun, pengembangan KEK tidak merata. Enam KEK di antaranya malah stagnan, yaitu KEK Palu (Sulteng), KEK Bitung dan Likupang (Sulut), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Sorong (Papua Barat), serta KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (Kaltim). Pemerintah pusat akan memberikan kesempatan pembenahan perencanaan selama satu tahun bagi pengelola serta pemerintah provinsi lokasi KEK. Badan pengelola dan pemprov didorong meninjau kembali insentif-insentif yang ditawarkan kepada investor, termasuk sektor apa saja yang cocok dikembangkan di sana. Jika dianggap tak bisa dilanjutkan, status KEK akan dicabut. Namun, kata Elen,  bisa jadi diubah menjadi bentuk lain, seperti zona perdagangan bebas, kawasan industri, atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu. (Yoga)

Ancaman Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki terus berlanjut. Melemahnya pasar ekspor dan gempuran produk impor membuat pelaku industri hulu-hilir kian terimpit. Sepanjang tahun 2023 ini, sejumlah pabrik berhenti beroperasi dengan PHK mencapai ribuan orang. Maklumlah, kedua sektor manufaktur padat karya itu tak hanya ditopang konsumsi domestik, tapi juga pasar ekspor. Data Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyebut kan bahwa ribuan PHK karyawan di sejumlah pabrikan tekstil dan alas kaki terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Di Jawa Tengah, misalnya, beberapa perusahaan TPT melakukan PHK karyawan dalam skala besar. Antara lain: PT Duniatex yang memberhentikan lagi 3.000-an karyawannya, lalu Agungtex Group sekitar 2.000 karyawan, PT Kaban serta PT Prosmatex sekitar 3.000 karyawan. Di Bandung, PT Adetex dan PT Binacitra Kharisma Lestari (industri garmen) me- layoff 2.000 karyawan. Terbaru, PT Horn Ming Indonesia, produsen sepatu merek Puma di Tangerang, Banten akan memberhentikan 600 pekerja. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyebut, gelombang PHK masih marak di tekstil. Berdasarkan temuan APSyFI, PHK di industri TPT selama kuartal III-2022 hingga kuartal I-2023 mencapai 150.000 orang. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan bahwa sampai dengan April 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada 28.000 peserta. "Total nominal pembayaran JKP mencapai Rp 135,99 miliar," kata Oni kepada KONTAN, Rabu (7/6). Asal tahu, manfaat JKP yang diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ini baru dimulai Februari 2022. Adapun klaim JKP sepanjang tahun lalu baru tercatat 9.794 kasus dengan nominal Rp 44,51 miliar. Memasuki tahun 2023, nilai pembayaran JKP membengkak hingga Rp 135,99 miliar, dengan 28.000 peserta mengajukan klaim. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit bilang, order garmen dan sepatu tujuan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa sudah menurun drastis sejak pertengahan tahun lalu.

Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan pada proyek industri pengolahan limbah plastik yang bakal berdiri di Kawasan Industri Kendal (KIK). Fasilitas pabrik milik PT Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia tersebut diproyeksikan mampu mendaur ulang hingga 48.000 ton limbah botol plastik setiap tahunnya.Jackie Surtani, Development Bank Director Private Sector Operations Department, menyebut proyek tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan tak cuma di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi juga di dunia. ADB sendiri memiliki program Blue SEA Finance Hub yang dimulai sejak November 2021. Program ini secara khusus menyasar pengembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Ada dua prioritas yang dituju ADB melalui program tersebut. Pertama, untuk mendorong keberlanjutan dan konservasi laut di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menjadi katalis bagi arus investasi baik dari sektor publik maupun swasta untuk mendukung proyek ekonomi biru tersebut. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain upaya peningkatan ketahanan kawasan pesisir, upaya penanganan limbah plastik di laut, serta pembiayaan ekonomi biru yang meliputi usaha perikanan hingga pariwisata.Owner sekaligus Chairman Alba Group Asia Axel Schweitzer mengungkapkan ada sekitar 8—12 juta ton plastik yang berakhir di laut.

Industrialisasi adalah salah satu cara agar Indonesia terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah ke bawah guna menjadi negara maju sehingga dapat mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi terbatas mengenai Visi Indonesia 2045 yang digelar Kompas bersama Bappenas, di Jakarta, Senin (5/6). Fokus pembahasan dalam diskusi kali ini adalah bagaimana memajukan industri yang menyejahterakan rakyat. ”Transformasi ekonomi kita harapkan akan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah ke bawah. Kalau ingin keluar dari jebakan itu, maka selama tahun 2025 sampai 2029, rata-rata pertumbuhan ekonomi harus 6 % sampai 6,5 %. Setelah itu, harus di atas 7 %,” ujar Suharso dalam sambutannya.

Selama lebih kurang 30 tahun, pendapatan per kapita Indonesia berada dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia tercatat pada angka 4.120 USD atau 5,9 % pendapatan per kapita AS. Padahal, Indonesia memiliki visi untuk dapat menjadi negara maju saat menginjak usia satu abad pada tahun 2045. Dengan bonus demografi yang dimiliki atau jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia nonproduktif, rasio ketergantungan Indonesia mencapai titik terendah pada 2022-2030. Suharso menambahkan, Indonesia akan menjadi negara maju apabila PDB mencapai jumlah nominal 9,8 triliun USD atau rata-rata tumbuh 7 % hingga 2045. Hal itu dapat didorong, salah satunya, melalui kontribusi industri manufaktur terhadap PDB hingga mencapai 28 % dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga 25,2 %. (Yoga)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus bertransformasi dengan melakukan pemurnian bisnis untuk kembali pada khitahnya sebagai perusahaan pelayanan. Selain itu, perseroan terus didorong menjadi traffic creator atau menciptakan lalu lintas tambahan melalui kolaborasi dengan kawasan industri. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus melakukan transformasi dengan merestrukturisasi, efisiensi, serta pemurnian bisnis setelah merger secara berkelanjutan. Upaya pemurnian bisnis masing-masing lini bisnis perseroan diharapkan rampung hingga 80% pada akhir tahun ini. Menurutnya, sejak melakukan merger pada 1 Oktober 2021, kinerja perseroan terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tecermin dari performa keuangan perusahaan yang mampu mencatatkan kenaikan laba bersih senilai Rp3,1 triliun pada 2021 menjadi Rp3,9 triliun pada 2022. Arif memaparkan bahwa pemurnian bisnis dilakukan dengan memecah entitas-entitas yang dimiliki Pelindo dan mengelompokkannya pada segmen bisnis tertentu, baik di sektor terminal peti kemas, nonpeti kemas, maupun logistik. Proses pemurnian bisnis ini harus dilakukan secara perlahan atau gradual mengingat jumlah entitas anak Pelindo yang mencapai lebih dari 40 perusahaan. Arif melanjutkan, pemurnian bisnis tersebut nantinya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun operasional. 

Dari sisi keuangan, kata Arif, selain mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih, Pelindo juga dapat melakukan konsolidasi keuangan. Pelindo sudah melunasi utang sebesar hampir Rp10 triliun. Dengan asumsi bunga utang di kisaran 8,5%, maka Pelindo mampu menghemat pembayaran bunga utang sebesar Rp850 miliar. Salah satu contoh kesuksesan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Dalam proyek tersebut, Pelindo bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) untuk mengintegrasikan layanan pelabuhan dan juga kawasan industri. Integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri akan menghasilkan bisnis yang saling menguntungkan karena pelaku industri di kawasan dapat mempersingkat waktu pengiriman atau penerimaan barang-barang karena berdekatan dengan pelabuhan.

Lobi-lobi terus dilakukan pemerintah untuk mengamankan penghiliran mineral yang banyak dimiliki Indonesia agar program yang digagas untuk meningkatkan nilai tambah itu tidak hanya berhenti di pembangunan smelter. Pemerintah diketahui masih terus melanjutkan perundingan untuk mendapatkan akses kredit pajak konsumen atau consumer tax credit yang masuk ke dalam struktur insentif kendaraan listrik Inflation Reduction Act milik Amerika Serikat (AS). Inflation Reduction Act (IRA) memang memperketat kriteria mineral logam penerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. Adapun, undang-undang itu menghimpun dana subsidi sebesar US$370 miliar untuk pengembangan teknologi bersih. Beberapa kriteria itu di antaranya adalah mewajibkan mineral logam diolah di AS, serta bahan baku yang diperoleh mesti berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Negeri Paman SAM. “Permasalahannya nanti dengan kredit pajak konsumen ini akan datang dari regulasi soal entitas asing yang jadi concern [foreign entity of concern],” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, Selasa (30/5). Seto mengatakan bahwa mayoritas investasi pada sisi pengolahan bijih nikel di Indonesia masih berasal dari perusahaan China. 

Menurut Seto, perusahaan asal China relatif memiliki kemampuan yang unggul untuk pengolahan antara bijih nikel. Malahan, China menguasai mayoritas pangsa pasar untuk pengolahan bijih nikel dari sisi teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong pembahasan mineral kritis dalam Pilar I pada Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). IPEF sendiri memiliki empat pilar utama yang akan dibahas, yakni Pilar I Perdagangan, Pilar II Rantai Pasok, Pilar III Ekonomi Bersih, dan Pilar IV Keadilan Ekonomi. Bahkan, saat menemui Menteri Perdagangan AS Gina M. Raimondo, Airlangga menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik, khususnya dari sektor baterai. Indonesia juga siap menjadi mitra dagang AS, karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pada perkembangan lainnya, konsorsium LG Energy Solution (LGES) bakal kembali bertemu dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam waktu dekat untuk melanjutkan perundingan ihwal rencana investasi penghiliran bijih nikel sampai baterai listrik di Indonesia. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana mengatakan bahwa pertemuan itu berkaitan dengan kelanjutan rencana investasi LGES terhadap konsorsium yang tergabung ke dalam proyek penghiliran Titan dengan komitmen investasi US$8 miliar.

Pasangan suami istri Slamet Riaman (42) dan Salasiah (36) membuka jalan pemberdayaan bagi para perajin rotan. Melalui usaha kerajinan rotan yang mereka rintis dengan jatuh bangun sejak 2012, keduanya memberdayakan ibu-ibu di Desa Pulau Telo Baru, Kalteng, dan sekitarnya. Beberapa ibu sibuk menganyam tikar rotan di rumah produksi UD Nabil Reihan Rotan milik Slamet dan Salasiah di Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Senin (15/5) siang. Selembar tikar berukuran 2 x 3 meter rata-rata dikerjakan dua orang. ”Kami melibatkan banyak warga desa sini dan desa sekitarnya, terutama ibu-ibu, untuk menganyam tikar dan tas rotan. Mereka semua pekerja lepas dengan sistem borongan,” tutur Slamet. Ia menyebut, ada 200 perajin di Desa Pulau Telo Baru dan desa-desa sekitarnya yang memasok tikar rotan ataupun tas rotan ke UD Nabil Reihan Rotan. Kebanyakan dari mereka membuat anyaman di rumah masing-masing. ”Hanya 15-20 orang yang biasa menganyam di gudang kami,” ujarnya.

Slamet bersama istri merintis UD Nabil Reihan Rotan di Kapuas sejak 2012. Mereka mencoba membuka usaha kerajinan rotan sendiri setelah belasan tahun bekerja di salah satu perusahaan rotan di Banjarmasin, Kalsel. ”Pada 2012 saya keluar dari perusahaan karena sudah jeuh. Saya juga bertekad ingin maju dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di kampung istri, yang pada umumnya terampil menganyam,” ujarnya. Mereka menghasilkan empat produk unggulan berbahan rotan, yaitu tikar, tas, kursi, dan keranjang. Mereka juga memproduksi berbagai dekorasi dinding dan aneka produk kerajinan yang mengombinasikan rotan dan eceng gondok.Harganya mulai dari Rp 35.000 sampai di atas Rp 1 juta per buah. Produk kerajinan rotan dari Pulau Telo Baru dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Gresik, Bali, dan Medan. Khusus tikar rotan sudah diekspor sampai ke Jepang. ”Omzet saat ini Rp 150 juta per bulan,” kata Slamet. Setiap bulan, UD Nabil Reihan Rotan butuh sekitar 1 ton rotan basah atau mentah. Bahan baku rotan didapatkan dari beberapa kabupaten di Kalteng. (Yoga)

Kasus peretasan yang sempat terjadi seakan ‘menampar’ wajah industri keuangan di Tanah Air yang belakangan gencar melakukan transformasi digital. Sejumlah kalangan pun menyerukan agar peningkatan keamanan data serta sistem pemulihan kala terjadi bencana segera diperkuat. Demikian pula dengan urgensi implementasi regulasi keamanan negara dan penyelenggaraan teknologi informasi oleh pelaku jasa keuangan. Hal itu harus dilakukan guna melindungi nasabah sekaligus menjaga kredibilitas sektor jasa keuangan. Apalagi, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang getol membawa isu keuangan digital di berbagai forum internasional.

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulteng, berbenah pasca konflik dengan pekerja, Januari lalu. Pembenahan yang sudah dan sedang diimplementasikan dinilai signifikan. Proses pembenahan di PT GNI dipimpin langsung jajaran direksi perusahaan investor di China serta dikawal pengawas ketenagakerjaan tingkat daerah dan pusat. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan, problem sekaligus upaya penyelesaian masalah yang dilakukan GNI dapat menjadi pelajaran untuk diterapkan secara umum pada berbagai kerja sama investasi asing di Indonesia.

”Intinya, kewajiban memahami bahasa tidak bisa dipandang gampang. Itu juga menjadi jalan mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan. Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga harus dipenuhi,” ujar Anwar di Shanghai, China, Selasa (24/5). Ia berada di Shanghai dalam rangkaian kegiatan benchmarking ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah Republik Rakyat China. Anwar menyebutkan, sebagai bagian dari pemenuhan norma ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, termasuk untuk mendapat fasilitas sanitasi dan ibadah yang nyaman, juga perlu menjadi perhatian. Terkait hal itu, unsur kultural juga perlu dipahami oleh manajemen perusahaan. (Yoga)

Perusahaan asal Jepang, PT Nippon Shokubai Indonesia memastikan menambah investasinya di Indonesia menjadi US$693 juta untuk pembangunan tahap ketiga proyek acrylic acid di Cilegon, Banten. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan investasi tersebut bakal menambah kapasitas produksi acrylic acid milik perusahaan sebanyak 100.000 ton per tahun. “Sehingga total kapasitas acrylic acid NSI menjadi 240.000 ton per tahun. Ini menjaga pasokan dalam negeri mengantisipasi meningkatnya permintaan acrylic acid domestik, sekaligus menambah potensi pasar ekspor,” katanya, Rabu (24/5). NSI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memproduksi acrylic acid dan acrylic esters, sekaligus sebagai produsen superabsorbent polymer (SAP) pertama dan satu-satunya di Indonesia. Industri kimia sendiri berperan cukup penting bagi perekonomian negara jika mengacu kepada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, industri kimia menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap sektor industri pengolahan nonmigas.