PT Bank Mandiri Tbk. berkomitmen mewujudkan aspirasi perusahaan menjadi Urban Lokomotif lewat beragam program dukungan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satu implementasinya yakni Program Livin’ Urban yang berfokus menyejahterakan masyarakat mulai dari digitalisasi pasar bertajuk Livin’ Pasar, lalu Livin’ Warung, Livin’ Kampoeng Usaha dan Kampoeng Sehat hingga Livin’ Society. Kali ini, bekerjasama dengan Pemprov DIY, Bank Mandiri menginisiasi Livin’ Pasar untuk mempercepat digitalisasi transaksi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Kamis (11/8). Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, serta SEVP Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso. Bank Mandiri menggarap pasar sebagai salah satu ekosistem terintegrasi, mulai dari supplier, distributor, logistik, penjual Dan pembeli agar mendapatkan solusi perbankan. Selain itu, Bank Mandiri juga mengadakan program Bonus i kupon Indomaret Rp50.000 pakai QR Livin’ di Pasar Beringharjo mulai 10 - 14/8/2022, yang diharapkan turut mendorong minat transaksi menggunakan QR di Super App Livin’ by Mandiri.

Perekonomian pada triwulan II-2022 tumbuh mengesankan. Meski demikian, faktor fundamental perekonomian perlu terus diperkuat. Pertumbuhan ekonomi dinilai masih lebih banyak ditopang oleh keberuntungan dan bersifat situasional. Sementara itu, ancaman inflasi di tingkat produsen dan konsumen membayangi keberlanjutan pemulihan ekonomi ke depan. Kepala BPS Margo Yuwono (5/8) mengatakan, sepanjang triwulan II-2022, secara domestik, perekonomian ditopang oleh pelonggaran mobilitas pasca pandemi Covid-19 dan momentum Idul Fitri yang mendorong konsumsi.

Kendati perekonomian tumbuh tinggi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, capaian pertumbuhan pada triulan II-2022 lebih bersifat situasional ketimbang ditopang menguatnya fundamental ekonomi. Ia mencontohkan, pertumbuhan, sangat tertolong windfall dari kenaikan harga komoditas. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, konsumsi rumah tangga per triwulan II-2022 masih terjaga karena terbantu momen Lebaran serta inflasi yang masih ditahan di tingkat produsen.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk memperkuat tren pertumbuhan, pemerintah akan konsisten menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk mendorong akselerasi pemulihan dan meningkatkan resiliensi ekonomi. ”Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 5,2 persen pada tahun 2022 bisa tercapai,” kata Airlangga. (Yoga)

UOB Group mencatatkan laba bersih senilai Sin$ 2,02 miliar untuk paruh pertama 2022, cenderung naik tipis 0,5% dibandingkan dengan semester I-2021 yang juga Sin$ 2,01 miliar. Pencapaian laba bersih didukung pendapatan bunga bersih meningkat 14% secara year on year (yoy) menjadi Sin$ 3,5 miliar dan juga pertumbuhan kredit 8% (yoy). Pada semester I, pendapatan wholesale banking UOB Group meningkat 16% (yoy) menjadi Sin$ 2,9 miliar dengan adanya peningkatan margin dan pertumbuhan pinjaman dari modal kerja jangka pendek dan kesepakatan pasar modal utang. Biaya pinjaman dan investasi perbankan mencapai rekor baru karena UOB Group mendukung klien bisnisnya dalam upaya ekspansi regional. Pendapatan antar negara UOB Group tumbuh 13% (yoy) di tengah tantangan jangka pendek yang timbul akibat ketidakpastian makroekonomi di seluruh dunia. (Yetede)

Struktur ekonomi Tanah Air yang ditopang konsumsi domestic membuat kans Indonesia untuk terseret arus resesi global mengecil. Tahun 2022, Indonesia diyakini aman dari resesi. Namun, proyeksi stagflasi dan resesi perekonomian global tidak boleh lengah diantisipasi, terutama dampaknya bagi Indonesia tahun depan. Menko  Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Diskusi Ekonomi Berdikari bertema ”Antisipasi Indonesia terhadap Potensi Krisis Global” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Kamis (4/8) mengungkapkan optimisme itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 dapat mencapai 5,3 % hingga 5,9 %, lebih tinggi daripada proyeksi awal pemerintah di kisaran 5 % hingga 5,2 %. Hal ini ditopang keyakinan bahwa konsumsi masyarakat akan terus tumbuh di paruh kedua tahun 2022.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto berpendapat, memang terbuka peluang perekonomian Indonesia untuk bertumbuh hingga di atas 5,3 % tahun 2022. ”Menurut saya, ini ada faktor good policy dan good luck,” ujar Teguh. Pada Kamis, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI juga merilis proyeksi bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II-2022 akan tumbuh 5,07 %. Menurut Hendri Saparini, pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yang juga nara sumber diskusi ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter saja tak cukup untuk menghalau gejolak eksternal yang sewaktu-waktu bisa menguji soliditas serta stabilitas ekonomi Indonesia. Produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak aktivitas ekonomi perlu dirangsang, terutama untuk memenuhi permintaan domestik. (Yoga)

Berbeda dengan kondisi berbagai negara yang terancam resesi, ekonomi Indonesia saat ini justru sedang memasuki fase ekspansi. Ekspansi ekonomi terlihat dari peningkatan dana yang dihimpun korporasi dari pasar modal lewat initial public offering (IPO), rights issue, dan penjualan obligasi yang mencapai Rp 124,6 triliun selama Januari hingga 4 Agustus 2022. Fakta lain adalah laju ekspansi kredit perbankan Juni 2021 hingga Juni 2022 yang mencapai 10,3%. Pada Juni 2022, posisi kredit perbankan Rp 6.156,2 triliun. Data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, hingga 4 Agustus 2022, emiten baru yang telah mencatatkan saham perdana di BEI sebanyak 33, dengan total raihan dana IPO Rp 19,9 triliun. Dalam pada itu, sebanyak 32 perusahaan sudah masuk dalam pipeline untuk melakukan IPO. 

Dengan demikian, total emiten baru tahun ini akan mencapai 65. Pada periode yang sama, dana masyarakat yang dihimpun lewat rights issue senilai Rp 12,3 triliun dan lewat emisi surat utang atau obligasi sekitar Rp 92,4 triliun. “Raihan pendanaan dari pasar modal Indonesia akan lebih besar tahun ini, karena perusahaan-perusahaan di Tanah Air membutuhkan dana segar untuk ekspansi usaha. Dibanding negara berkembang atau negara di Asia yang lain, ekonomi Indonesia masih lebih baik,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada Investor Daily, Rabu (3/8/2022). (Yetede)

Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Stagflasi, yakni inflasi tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi  rendah, mengancam. Inflasi AS yang terus menanjak membuat bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin atau 0,75 % ke 2,25-2,5 %. Sejak awal 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 0,25 % pada Maret, 0,5 % pada Mei, dan 0,75 % pada Juni.  Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell memberikan sinyal  akan melakukan langkah serupa tahun ini, karena inflasi tahunan yang per Juni 2022 sebesar 9,1 %, tertinggi sejak November 1981. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum di tingkat konsumen di AS itu dipicu kenaikan harga energi dan pangan. Menurut data Trading Economics, harga energi di AS melonjak 41,6 %, tertinggi sejak Maret 1980. Adapun harga pangan melonjak 10,4  %, tertinggi sejak Februari 1981.

Situasi ini menimbulkan risiko bagi Indonesia dan negara-negara berkembang berupa pembalikan dana di pasar keuangan. Investor asing dikhawatirkan menarik dana mereka dari negara-negara berkembang, kemudian menempatkan dana mereka di instrumen safe haven yang dinilai lebih aman, berupa USD. Per Senin (1/8), IHSG Indonesia masih tumbuh 5,88 %. Indeks harga saham Singapura masih tumbuh, tetapi Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merosot sejak awal tahun. Jika produsen sudah tak mampu lagi menanggung perubahan harga, akan ditransmisikan ke harga barang sehingga harga barang naik. Konsumen akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Jika kondisi ini terjadi, upah riil akan turun, kesejahteraan masyarakat juga akan melorot. (Yoga)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan membentengi perekonomian domestik dari ancaman stagflasi dengan mengontrol pergerakan inflasi sembari tetap menjaga geliat konsumsi di dalam negeri. Risiko ekonomi eksternal diantisipasi dengan menjaga stabilitas sektor riil melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Menkeu Sri Mulyani  saat menyampaikan hasil rapat berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8) mengatakan, tekanan inflasi global telah berdampak terhadap tren peningkatan harga berbagai barang dalam negeri. ”Tren inflasi tak lepas dari kenaikan harga komoditas dunia serta gangguan pasokan pangan. Beruntung inflasi inti nasional pada Juli masih tetap terjaga rendah di tingkat 2,86 % secara tahunan sejalan dengan upaya BI menjaga ekspektasi inflasi,” katanya.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas di sektor riil adalah dengan memperpanjang periode sejumlah insentif fiskal yang semula berakhir pada 30 Juni 2022 menjadi tetap berlaku hingga 31 Desember 2022. Perpanjangan insentif fiskal menjadi respons otoritas atas ketidakpastian ekonomi global akibat tren inflasi global dan suku bunga tinggi. Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, sepanjang inflasi inti terjaga rendah, otoritas moneter masih akan tetap mempertahankan besaran suku bunga acuan BI. BI saat ini mulai mengurangi likuiditas jangka pendek melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengganggu kemampuan perbankan membiayai kredit. (Yoga)

Kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk terus memicu kenaikan inflasi. Inflasi tersebut makin merambah ke berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan konstruksi. Modal petani bahkan makin tertekan akibat kenaikan harga pupuk. Potret tekanan inflasi terhadap berbagai sektor itu terindikasi dari tingkat inflasi umum, inflasi harga perdagangan besar (HPB), dan nilai tukar usaha petani. BPS, Senin (!/8) merilis tingkat inflasi Juli 2022 yang mencapai 0,64 % secara bulanan dan 3,85 % secara tahun kalender. Sementara secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 mencapai 4,94 %, jauh di atas target inflasi BI tahun ini sebesar 2-4 %.

Komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi adalah cabai merah dan rawit, tarif angkutan udara, dan  bahan bakar rumah tangga. Untuk minyak goreng, harganya terus turun dalam tiga bulan terakhir. Secara bulanan, minyak goreng memberi andil terhadap deflasi 0,07 %. Namun, secara tahunan, komoditas itu masih berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,29 %. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, selain kenaikan harga pangan, energi, dan pupuk global, inflasi juga disebabkan oleh anomali cuaca serta kenaikan harga bahan bakar minyak, gas, dan tarif listrik nonsubsidi. (Yoga)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2,25%-2,5%. Kenaikan suku bunga ini bisa berujung pada kenaikan suku bunga surat utang negara (SUN) yang membuat beban bunga utang Indonesia makin membengkak.