Pemerintah daerah Papua sebentar lagi mendapatkan jatah 10% saham PT Freeport Indonesia. Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri akan menggenggam saham Freeport. Dari porsi itu, Pemkab Mimika akan menguasai 70% dan Pemprov Papua 30%.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengalihan jatah 10% saham Freeport.

Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua.

Nilai transaksi dari proses peralihan 10% saham Freeport oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan mencapai USS 818 juta.

PT Freeport Indonesia mendapatkan berkah dari kebijakan pemerintah membuka keran ekspor tujuh komoditas mineral mentah. Satu dari tujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah mengeluarkan izin ekspor untuk satu tahun ke depan.

Dalam catatan KONTAN, rekomendasi ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 1.069.000 wet ton konsentrat tembaga pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Pada 2019, Freeport hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 wet ton konsentrat tembaga.

Sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan kebijakan untuk membuka ekspor tujuh mineral mentah. Ketujuh komoditas itu adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit dan nikel.

Indeks komoditas Bloomberg secara tahunanhingga Maret 2021 naik 11 persen, sedangkan kumula-tif meningkat 40 persen dalam 52 pekan terakhir.  Hal ini mirip situasi pas-cakrisis keuangan Asia1998-1999. Saat itu Indonesia terdampak parah karena permintaan yang tertahan. Saat krisis, masyarakat menahan konsumsi dan fokus belanja dasar, seperti sandang pangan. Masyarakat pun menahan pengeluaran barang-barang tahan lama dan aktualisasi diri, seperti perjalanan wisata.

Ada tiga komoditas yangmemimpin the new commo-dity supercycle ini (Home[2021]). 

1. Pertama, minyak yang diwakili West Texas Intermediate (WTI).  Harga minyak WTI yang sejak awal September 2020 tertahan pada 40-an dollar AS per barel naik di atas 50dollar AS per barel pada pertengahan Desember 2020. 
2. Komoditas berikutnya adalah tembaga. Harga tem-baga saat ini sekitar 9.000dollar AS per metrik ton atau hampir mencapai titik tertinggi pada 2011. Kenaikan harga didorong pembukaan kembali perekonomian negara-negara industri dan stimulus fiskal di Ame-rika Serikat. Permintaan masyarakat terhadap barang-barang elektronik danendaraan pun diperkirakan melonjak.  Faktor berikutnya adalahpergeseran ke arah kendara-an listrik. Kendaraan listrik membutuhkan empat kali  lebih banyak komponen berbasis tembaga dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Asosiasi tembaga internasional memperkirakan permintaan akan naik dari1 85.000 ton pada 2017 menjadi 1,74 juta ton pada 2027 (Kimani [2021]).
3. Komoditas ketiga adalah litium. Sebagai konsekuensi peningkatan permintaan kendaraan listrik, permintaan litium—sebagai alternatif kobalt dan nikel untuk bahan komponen baterai kendaraan listrik—juga meningkat

Sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berharap tarif royalti tidak naik secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, dalam waktu dekat ini akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kenaikan tarif royalti batubara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu P Sjahrir mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 8 Januari 2021. Namun surat itu belum berbalas. Jika nanti royalti naik signifikan, produsen merasa keberatan. “Akan sulit untuk ekspor dan kemungkinan ada penurunan produksi batubara, “ kata dia kepada KONTAN, jumat (12/3).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menambahkan, “jika royalti semakin tinggi, dampaknya tentu perusahaan akan mengurangi kegiatan pertambangan, “ kata dia, Jumat pekan lalu.

Melansir Bloomberg, Rabu (4/11), Importir dari china di minta untuk tidak mengimpor produk komoditas Australia termasuk batu bara, bijih tembaga dan konsentratnya, gula, kayu, anggur, hingga lobster. Hubungan dagang menjadi makin panas sejak Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menyerukan penyelidikan independent terhadap asal-usul virus corona pada April 2020.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan boikot tersebut tentu akan berdampak pada harga batu bara. Hendra melanjutkan perusahaan yang bisa mengambil peluang dari momentum tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki spot kontrak di bawah 1 tahun atau memiliki slot batu bara dengan kualitas yang sama dengan Australia.

Adapun harga batu bara termal Newcastle untuk kontrak yang ditransaksikan dibanderol pada level harga US$59,25/ton pada akhir pekan, atau terhitung menguat 2% dari posisi penutupan pekan sebelumnya di US$58/ton. Menurut Equity Analyst Samuel Sekuritas Indonesia Desy Lapagu, aksi boikot ini berdampak kepada kelebihan pasokan global. Pasalnya, produk yang selama ini dipasok ke China harus tertahan dan membanjiri pasar di luar negara tersebut.

Menyusul memanasnya hubungan kedua negara tersebut, mayoritas saham emiten pertambangan kompak menunjukan pelemahan atau berada di zona merah pada perdagangan Rabu (4/11). Analis Kresna Sekuritas Robertus Yanuar Hardy dalam risetnya menilai emiten tambang UNTR masih layak untuk dikoleksi.  

Pemerintah bakal mengatur pengolahan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang (LTJ) alias rare earth element (REE). Pembahasan beleid itu sudah masuk tahap harmonisasi lintas kementerian. Isi pemanfaatan mineral logam tanah jarang mencuat seiring adanya pertemuan dua Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, membahas potensi mineral tanah jarang ini. Maklumlah, rare earth element bisa digunakan sebagai bahan baku senjata. Rumor yang beredar, Prabowo juga sudah menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Direktur Pembinaan and Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, ketentuan LTJ akan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Penyusunan regulasi ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pasalnya, selain masuk kategori mineral ikutan, LTJ mengandung unsur radioaktif. Kelak. Kementerian ESDM akan mengatur izin usaha pertambangan (IUP) dan Kementerian Perindustrian mengurusi pemanfaatan LTJ. “Sedang harmonisasi, termasuk dengan BATAN” kata Yunus kepada KONTAN, kemarin.

Dia enggan menggambarkan detail poin aturan itu. Namun sebagai kategori mineral ikutan, Kementerian ESDM tidak akan memberikan IUP khusus tanah jarang, melainkan bisa diusahakan mengikuti komoditas mineral atau bantuan. Contohnya, LTJ dalam bentuk monsait yang mengikuti timah. Maka pengolahan LTJ monasit itu mengikuti IUP timah,” Nanti kerjasama si pemegang IUP dengan BATAN, seperti itu intinya” ungkap Yunus. Pemerintah ingin mengatur agar pengolahan dan pemanfaatan LTJ dilakukan di dalam negeri.

Mengacu data Badan Geofisiologi Kementerian ESDM, sumber daya hipotetik mineral tanah jarang di Sumatra sekitar 23 juta tondengan tipe endapan LTJ interit, beserta 5 jura ton LTJ dengan tipe tailings. Sedangkan di Kalimantan, sumber daya hipotetik LTJ sekitar 7 juta ton dengan tipe tailings dan di Sulawesi sekitar 1,5 juta ton dengan tipe laterit/

Senior Vice President Corporate Secretary Mind Id, Rendi A. Witoelar menyebut pihaknya telah memetakan potensi LTJ yang bisa diolah. Namun untuk mengembangkan dalam skala komersial, Holding Perusahaan Tambang pelat merah itu masih menunggu kejelasan regulasi. Sebab, LTJ merupakan mineral ikutan atau produk samping yang memiliki kadar radio aktif. Sehingga tahap pengolahan menyangkut banyak regulasi dari lintas kementerian atau Lembaga. “Pemetaan sudah ada, tapi belum masuk komerisal.” Ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (13/8).

Selain regulasi, pengambangan LTJ skala komersial memerlukan pemetaan tingkat lanjut untuk memastikan lebel sumber daya maupun cadangan yang tersedia, untuk menghitung skala bisnis dan keekonomian. Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan LTJ di tanah air. Pertama, pemerintah perlu memastikan regulasi, Kedua, kesiapan teknologi. Ketiga, pemerintah perlu menugaskan BUMN.

Sekretris Jendral ( Sekjen ) AETI, Jabin Suffianto menyampaikan dari sekian banyak smelter Timah di Riau dan Babel hanya tersisa tujuh yang masih aktif. Ia menyampaikan banyak smelter swasta yang tutup lantaran tidak bisa memenuhi kriteria dan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memberikan syarat harus menunjukkan adanya tanda tangan Competent Person Indonesia ( CPI ) di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ( RKAB ). Syarat tersebut juga menyangkut verifikasi data cadangan yang ada di RKAB perusahaan smelter.

Harga tembaga menyentuh level tertinggi. Kenaikan harga ini didorong katalis positif penggelontoran stimulus bank sentral global serta indikasi pemulihan ekonomi China. Senin ( 13/7 ), harga tembaga di London Metal Exchange mencapai harga tertinggi dengan naik 2,48% menjadi seharga US$ 6.571 per metrik ton.

Kabar terbaru, pekerja tambang tembaga Antofagasta Centinela di Cile sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan mogok kerja karena pandemi. Jika mogok kerja terjadi, pasokan tembaga semakin berkurang dan harga bisa terus naik.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menetapkan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar US$ 250 juta. Dividen tersebut mencerminkan rasio dividen sebesar 62% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai US$ 404 juta. Sebesar US$ 150 juta yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2020 dan US$ 100 juta yang akan dibagi kan dalam dividen tunai final. sisa laba bersih tahun lalu yang sebesar US$ 150,5 juta dialokasikan sebagai laba ditahan dan sebesar US$ 3,5 juta disisihkan sebagai dana cadangan.

Presiden Direktur dan CEO Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, di tengah kondisi pasar yang sulit pada 2019, perseroan berhasil mencapai kinerja yang solid berkat keunggulan operasional dan pengendalian biaya yang berkelanjutan. Perseroan akan terus berfokus un tuk meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi. Sementara itu, hingga kuartal I-2020, Adaro Energy mencatatkan produksi batu bara sebanyak 14,41 juta ton atau naik 5% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 13,75 juta ton dan membukukan EBITDA operasional sebesar US$ 265 juta dan laba inti sebesar US$ 136 juta.

Dia menegaskan, kenaikan sebesar 5% untuk volume produksi batu bara perseroan disebabkan oleh kuatnya permintaan pada awal kuar tal I-2020. Adapun pendapatan usaha Adaro Energy pada kuartal-I 2020 mencapai US$ 750 juta atau turun 11% dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 846 juta. Penurunan harga jual rata-rata batu bara sebesar 17% menjadi penyebab turunnya pendapatan perseroan.Sedangkan beban pokok pendapatan pada kuartal I-2020 turun 5% menjadi US$ 552 juta dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 581 juta. Efisiensi tersebut disebabkan penurunan nisbah kupas yang sejalan dengan panduan perusahaan.

Holding BUMN Pertambangan, Mind Id alias Inalum, mesti mewaspadai prospek bisnis dan kondisi keuangan anak usahanya di tengah wabah korona (Covid-19) dan kelesuan ekonomi, Lembaga pemeringkat global, Moody's Investors Service menurunkan outlook Inalum menjadi negatif dari sebelumnya stabil, hal ini dikarenakan pelemahan operasional bisnis kinerja beberapa anak usahanya seperti PT Timbah Tbk (TINS) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang terutama dipicu kontraksi margin di tengah kelesuan harga komoditas. Meski begitu, hal ini tidak mengubah peringkat Inalum dan obligasi seniornya, yakni tetap Baa2.

Meski demikian, manajemen Mind Id meyakinkan bahwa kondisi kas holding tetap kuat di tengah tekanan pasar dan harga komoditas. Corporate Secretary Mind Id Rendi A. Witoelar mengatakan, posisi kas holding lebih dari Rp 20 triliun. "Akses ke perbankan dan bond market juga masih bagus," kata dia, kemarin, yang meyakini anak usaha Mind Id mampu mengelola utang dengan baik. Senada dengan ini, Sekretaris Perusahaan TINS, Abdullah Umar juga optimistis mampu mengelola utang "Kami sudah menurunkan utang bank saat ini menjadi sekitar Rp 6,5 triliun," ungkapnya.