Internasional
( 1384 )Muhammad Yunus, Mengelola Kredit Desa Menjadi Pengelola Negara
Setelah dilanda kerusuhan berminggu-minggu yang menewaskan ratusan orang, Bangladesh kini menatap masa depan baru. Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Rabu (7/8) menyiapkan pemerintahan sementara dengan Muhammad Yunus (84) menjadi PM sementara. Yunus dilantik pada Kamis (8/8) pukul 20.00. Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-Uz-Zaman menyebut, pemerintahan peralihan dibentuk sebelum pemilu digelar. Pemerintahan transisi pimpinan Yunus akan mengganti pemerintahan Sheikh Hasina yang bubar setelah Hasina kabur ke India pada Senin (5/8). Ahmed Ahsan, mantan ekonom Bank Dunia dan Direktur Policy Research Institute di Bangladesh, mengatakan, Yunus adalah orang yang tepat. Ia dipilih mahasiswa yang memelopori seluruh pergerakan. ”Ia sangat dihormati, di negara ini maupun di dunia,” kata Ahsan pada Al Jazeera.
Ia berasal dari keluarga kaya. Saat kelas 4 SD, guru menyarankan Yunus bersekolah di Sekolah Menengah Inggris (Middle English School) di Chittagong untuk kelas 5 dan 6. Di sana, Yunus terus berprestasi. Ia dikirim ke Jambore se-Pakistan pada 1952, lalu menjadi wakil tim Jambore sekolah ke Kanada. Pada 1957, ia diterima di Universitas Dhaka dan lulus pada 1961, lalu belajar dengan beasiswa ke Universitas Vanderbilt di Nashville, Tennessee, AS. Gelar doktor bidang ekonomi ia raih pada 1970 dan menjadi asisten profesor di Universitas Negeri Tennessee Tengah di Murfreesboro, Tennessee, AS. Saat di AS dan masih menjadi mahasiswa, ia menjadi aktivis yang mendukung pemisahan Bangladesh dari Pakistan. Walau bisa hidup tenang dan makmur menjadi dosen Universitas Negeri Tennessee, ia memilih pulang ke Bangladesh yang sudah merdeka dari Pakistan.
Saat mengajar, Yunus bertemu pengemis wanita di Desa Jobra, dekat kampus. Yunus juga melihat kemiskinan di sekitarnya. Ia gelisah: menyandang gelar doktor, tetapi ia tidak bisa mengangkat derajat hidup warga Bangladesh yang dilanda kelaparan. Yunus lalu meminjam uang ke bank untuk dipinjamkan ke kaum papa. Ada yang kembali, ada yang tidak. Namun, ia tak jera. Pada 1975, Presiden Zia ur Rahman mencanangkan program swasembada pangan. Yunus menjadi pemikirnya. Tapi, ia melakukan penelitian sendiri, mencari cara paling efektif membantu kaum papa. Ia mengupayakan pinjaman dari Janata Bank pada 1976, untuk modal Grameen Bank Prakalpa atau Proyek Bank Desa, yang dimulai di Jobra. Peminjamnya warga termiskin, tidak punya lahan. Pinjaman diharapkan kembali dan perempuan jadi debitor terbanyak.
Yunus menemukan pinjaman kecil atau kredit mikro yang diberikan kepada warga miskin membuat perbedaan besar. Inilah awal berdirinya Grameen Bank (bank desa) yang memelopori penyediaan kredit mikro kepada orang miskin untuk memulai usaha baru. Yunus dikenal sebagai ”bankir bagi orang miskin”, ia membantu mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan melalui Grameen Bank miliknya. Pada 2006, Yunus dan Grameen Bank diganjar Penghargaan Nobel Perdamaian atas kerja menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah. Saat itu, bank itu sudah meminjamkan 7 miliar USD kepada lebih dari 7 juta peminjam, dimana 97 % peminjam adalah perempuan dengan tingkat pembayaran kembali hampir 100 %. Selain Nobel Ekonomi 2016, Yunus menerima Anugerah Ramon Magsaysay. Kini tugas baru menantinya untuk memulihkan stabilitas Bangladesh. (Yoga)
”Webtoon”, yang Menginspirasi
Bacaan ringan, termasuk komik, masih menjadi favorit banyak orang, terutama anak muda. Perkembangan teknologi menggeser kebiasaan mereka membaca dari cetak ke virtual. Komik ini bisa dibaca melalui situs resmi dan aplikasi khusus dari penyedia komik webtoon karena menggabungkan istilah web dengan cartoon. Menurut Profesor Ilmu Komunikasi dan Media Pace University, New York, AS, Min Seong-jae, webtoon diciptakan Korsel, tetapi berbeda dengan manga tradisional Jepang yang dihasilkan dari pemindaian versi cetak kemudian didistribusikan. Webtoon memanfaatkan karakteristik digital dan platform seluler. Karya dibuat cukup berwarna ketimbang hitam-putih seperti manga dengan beragam efek suara dan animasi yang memanjakan mata. Ada pula kolom komentar bagi para pembaca dan penulis agar dapat saling berinteraksi, seperti dikutip dari The Korea Times.
Platform yang mendominasi pasar global adalah Webtoon Entertainment Inc di bawah naungan raksasa telekomunikasi Naver Corp dari Korsel. Komik yang terafiliasi dengan platform pesan singkat Line, digandrungi pembacanya karena bisa diakses gratis. Nasywa Nadila (18) membaca Naver Webtoon sejak berusia 11 tahun. Meski Naver Webtoon menyediakan akses berbayar agar konsumen dapat membaca episode-episode terbaru, Nasywa tetap sabar menanti untuk membaca secara gratis. Ada pula fitur menonton iklan guna membuka satu episode terbaru pada beberapa judul yang ada di Naver Webtoon. ”Saya merasa membaca Naver Webtoon lebih efisien karena tak perlu membayar dan dapat dibaca melalui gadget kapan saja,” ujar perempuan Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (6/8).
Kualitas cerita dan gambar penulis Indonesia bahkan bisa menandingi penulis asing. Dua cerita favoritnya berjudul Kosan 95! oleh penulis bernama pena Didiwalker dengan pembaca 244,7 juta dan Good/Bad Fortune karya Ariel Duyung yang dibaca 143 juta pengguna (user). Joseph Pradipta (28) membaca komik di Naver Webtoon setiap hari dengan genre favorit aksi dan fantasi. Ia rela merogoh kocek Rp 150.000 per bulan guna membaca episode-episode keluaran terbaru. Kecintaannya kepada Naver Webtoon tak lepas dari lingkungannya yang mendukung. Sebagai diaspora yang tinggal di Seoul, Korsel, Joseph bercerita bahwa sejumlah drama Korea yang naik daun terinspirasi dari kisah-kisah webtoon. Versi live action ini kemudian berhasil menggaet lebih banyak audiens.
Tren pasar kartun digital terus meningkat dari tahun ke tahun secara global, bahkan angkanya melejit sejak pandemi Covid-19 seiring transformasi digital. Dalam penelitian Jihye Park (2022), sejak 2016 hingga 2020, pasar kartun digital global tumbuh 4,1 % secara tahunan, menyentuh 4,1 miliar USD atau Rp 66,4 triliun dengan kurs Rp 16.183 per USD. Komik digital tumbuh 15,2 % antara 2016 dan 2020 dengan total pangsa pasar 20 % dari keseluruhan pasar kartun. Komik cetak masih menguasai pangsa pasar, tapi transformasi digital industri kartun diperkirakan mengubah tren masa mendatang dengan perubahan pola distribusi dan konsumsi. Webtoon turut menjual suvenir atau merchandise. Total pendapatan kotor dari penjualan cendera mata ini 900 juta USD atau Rp 14,6 triliun pada 2021. Besarnya potensi ini mendorong perusahaan untuk memperluas pasarnya secara global. (Yoga)
Rapor Merah Bulu Tangkis di Olimpiade Paris 2024 di
Anjloknya Bursa Saham Internasional
Bursa sejumlah negara anjlok pada perdagangan Senin (5/8). Uang kripto pun tidak selamat dari guncangan global ini. Dampaknya, desakan penurunan suku bunga bank sentral semakin menggema. Harga bitcoin terkoreksi 15 % dan ethereum terpangkas 22 %. Mata uang kripto lain juga terpantau turun, seperti solana yang terpangkas 18 %. Sementara BNB turun 19 %. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup turun 3,4 %. Nikkei Jepang anjlok 12,4 % karena kehilangan 4.451 poin. Terakhir kali kinerja Nikkei seburuk itu tercatat pada 19 Oktober 1987, yang dikenal sebagai ”Black Monday” dan bursa di sejumlah negara anjlok. Kini, bursa sejumlah negara terkoreksi habis-habisan.
Taiex Taiwan merosot 8,4 %, penurunan terburuk dalam 57 tahun terakhir. Sementara Kospi Korsel ditutup turun 8,8 %. Otoritas bursa Korsel dan Jepang memutuskan penundaan perdagangan akibat perkembangan perdagangan itu, untuk mencegah kepanikan berlanjut gara-gara indeks terus merosot. Bursa Hong Kong, Hang Seng, dan China, Shanghai Composite, lebih lega karena hanya turun masing-masing 2,3 % dan 1,3 %. Indeks Australia, S&P/ASX 200, kehilangan 3,7 %. Kondisi Eropa juga tidak baik. DAX Jerman, CAC Perancis, FTSE Inggris, dan IBEX Spanyol terkoreksi lebih dari 3 %. Europe 600, indeks bursa gabungan Eropa, terkoreksi 3,11 %. Indeks bursa berjangka AS pada Senin mencatat penurunan. DOW turun 800 poin atau 2 %. S&P 500 terpangkas 2,9 %.
Nasdaq anjlok 4,2 %. Dalam pembukaan perdagangan Senin, DOW langsung terpangkas 1.072 poin atau 2,7 %. Sementara S&P 500 terkoreksi 4,1 % dan Nasdaq merosot 6,3 %. Sementara itu, CBOE Volatility Index yang memantau tingkat gejolak bursa AS mencapai 55 poin. Terakhir kali indeks itu melewati 50 poin ter catat pada awal pandemi. Pialang dan investor cemas kenaikan bunga akan membuat yen menguat terhadap dollar dan mata uang lain. Penguatan yen mengurangi pendapatan eksportir, emiten utama Nikkei. Toyota dan Subaru merupakan raksasa otomotif sekaligus di Nikkei. Emiten otomotif mengandalkan hasil ekspor sebagai pendapatan mereka. Penguatan yen berarti pengurangan keuntungan eksportir. Jika kurs naik 1 yen, keuntungan terkoreksi sampai 10 miliar yen. (Yoga)
Tumbuh Kembang Asean di usia 57 Tahun
Anggaran Jumbo dan Dampak Ekonomi yang Minim
Anggaran penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, menurut laman resmi olympics.com mencapai 4,38 miliar USD atau Rp 71,21 triliun. Besaran anggaran penyelenggaraan Olimpiade sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dasar dan pendukung, seperti hotel, rumah sakit, layanan transportasi, dan sebagainya, yang sudah tersedia di kota calon tuan rumah Olimpiade. Rio de Janeiro di Brasil, saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 menghabiskan anggaran 23,6 miliar USD (Rp 384,77 triliun), terbesar dalam penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Namun, anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar bukanlah satu-satunya yang perlu disiapkan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade.
The Council on Foreign Relations (CFR), mencatat banyak kota metropolitan dunia menginvestasikan jutaan USD hanya untuk mengevaluasi, mempersiapkan, dan mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ke IOC. Biaya perencanaan, perekrutan konsultan, pengorganisasian acara, dan perjalanan berada di kisaran 150 juta USD hingga 200 juta USD. Tokyo, Jepang, menghabiskan 225 juta USD dalam proses bidding (penawaran) untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Meski gagal ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade 2016, Tokyo akhirnya ditunjuk dan mampu menjalani peran sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 dengan baik.
Ironisnya, delapan tahun usai penyelenggaraan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 yang menghabiskan miliaran USD, tingkat pemerataan ekonomi di kota ini masih rendah akibat puluhan tahun dilanda inflasi, tingginya pengangguran, kepemilikan tanah yang tidak merata, dan lemahnya sistem pendidikan. Berdasarkan kajian CFR, meroketnya biaya penyelenggaraan Olimpiade tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Olimpiade Beijing 2008 menghasilkan pendapatan 3,6 miliar USD, padahal anggaran penyelenggaraannya berdasarkan catatan IOC mencapai 40 miliar USD.
Dalam laporan berjudul ”The Economics of Hosting the Olympic Games” yang salah satu penulisnya dari CFR, Noah Berman, dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan penyelenggaraan Olimpiade tidak masuk ke tuan rumah. IOC sebagai komite tertinggi yang menaungi olahraga dunia menyimpan lebih dari setengah pendapatan televisi, yang biasanya merupakan bagian terbesar dari uang yang dihasilkan pertandingan.Di balik biaya penyelenggaraan Olimpiade yang meroket, ada kenyataan yang menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial dari penyelenggaraan Olimpiade masih jauh dari setimpal dengan biaya modal yang dikeluarkan. (Yoga)
Yen Terangkat Prospek Bunga
Pengenaan Pajak Minimum Kekayaan Alot Dibahas
KTT G20 tahun ini sedang alot membicarakan pengenaan pajak minimum bagi miliarder dunia. Inisiatif yang digaungkan presidensi Brasil itu ingin menyasar pajak minimum 2 % atas kekayaan orang-orang superkaya dunia. Indonesia diharapkan berani menggali potensi pajak yang sama. Dilansir dari Bloomberg, ide memajaki golongan superkaya dunia secara merata itu awalnya diinisiasi Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva, yang didukung sejumlah anggota negara G20 lainnya meski di sisi lain ada penolakan yang cukup kuat dari beberapa negara maju, seperti AS. Lewat skema pajak kekayaan global tersebut, ada sekitar 3.000 orang terkaya dunia yang kekayaannya akan dipajaki dengan tarif minimum 2 %.
Pengumpulan pajak atas aset kekayaan para miliarder itu diharapkan bisa menarik dana hingga 250 miliar USD per tahun atau Rp 4.702 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim serta program penanganan kelaparan dan kemiskinan di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan itu diwakili Menkeu Sri Mulyani yang bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, sejak 23 Juli lalu. Sekjen Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (25/7) mengatakan, Indonesia ikut memantau baik-baik perkembangan pembahasan gagasan pajak minimum kekayaan global di forum G20 tersebut.
Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengikuti proses aksesi sebagai anggota ”klub negara maju” alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dengan demikian, berbagai kesepakatan global, khususnya terkait perpajakan, bisa ikut berimplikasi pada kebijakan yang diterapkan Indonesia. ”Kalau nanti ada implikasi (dari pajak kekayaan global) itu terhadap pemenuhan standar kita dalam aksesi OECD, pasti akan langsung kita follow up. Kebetulan, urusan kebijakan fiskal dalam tim nasional untuk aksesi OECD itu dikoordinasikan oleh Bu Menkeu, jadi beliau yang akan langsung mengoordinasikannya,” kata Susiwijono.
Pemerintah sebenarnya sudah mengenakan pajak atas orang-orang superkaya alias high net worth individual di Indonesia. Namun, yang dipajaki baru pendapatan (income) mereka lewat PPh 21 yang dipungut progresif, bukan nilai kekayaan bersih yang dimiliki kelompok crazy-rich tersebut. Sementara melalui pajak kekayaan, obyek yang dipungut pajak akan lebih luas, bukan sekadar penghasilan, antara lain, aset kekayaan bersih, seperti tabungan/giro, deposito perbankan, saham, properti, dan kendaraan; hasil transfer kekayaan, seperti warisan, donasi, dan hibah; serta kekayaan lain, seperti keuntungan dari hasil investasi atau penjualan aset (capital gain). (Yoga)
Rasio Pajak Minim Bisa Persulit RI Gabung OECD
Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.
Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.
OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).
Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga)
Pariwisata Berkelanjutan di Spanyol
Pemerintah lokal Spanyol membuat kebijakan membatasi jumlah wisatawan. Mereka menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan. Seperti diberitakan Kompas.id, Spanyol memiliki sejumlah destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara, seperti Barcelona, Mallorca, Malaga, dan Kepulauan Canaria. Namun, warga di wilayah-wilayah itu mengeluhkan terlalu banyaknya wisatawan mancanegara dan mengurangi peran penduduk lokal. Di Barcelona, rata-rata 158.610 wisatawan dating setiap hari berdasarkan data tahun 2023. Barcelona adalah kota seluas 101,4 kilometer persegi dan berpenduduk 1,6 juta jiwa, artinya jumlah wisatawan 10 % dari penduduk Barcelona.
Untuk membatasi jumlah wisatawan, Wali Kota Barcelona Jaume Collboni berencana menerapkan pajak kunjungan. Sasarannya, wisatawan yang datang dengan kapal pesiar dan singgah di bawah 12 jam. Mereka akan dikenai retribusi 7 euro per hari kunjungan. Pemerintah Kota Barcelona juga memutuskan, per 2028, semua izin penyewaan penginapan jangka pendek dihapus. Selama ini para pemilik properti menyewakan rumah dan apartemen untuk wisatawan dalam jangka pendek. Dampaknya, warga lokal kesusahan mencari tempat tinggal. Mereka terusir ke pinggiran kota sehingga biaya transportasi untuk bekerja dan sekolah bertambah. Collboni ingin mengubah pola pariwisata agar menarik para wisatawan yang berkualitas.
Hal ini dimaknai dengan wisatawan yang datang menghormati kebudayaan lokal, menikmati keindahan kota dengan memanfaatkan waktu secara baik, dan memberi pemasukan kepada warga lokal. Apa yang akan dikembangkan Collboni disebut pariwisata berkelanjutan, yang konsepnya digagas di Spanyol tahun 1995. Saat itu, sebuah konferensi internasional digelar Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), UNESCO, dan Program Lingkungan PBB (UNEP), yang menghasilkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan dengan definisi sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Ekspor Perikanan Ditarget Naik 15,31 persen
24 Mar 2021 -
Kirim 20 Ribu Liter Reduktan ke Malaysia
19 Mar 2021 -
RI akan Produksi Pupuk di Nigeria
19 Mar 2021 -
Pemerintah Teken Kontrak Jargas Rp 604,92 Milyar
18 Mar 2021









