Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak investor Turki untuk menanam investasi  di sektor infrastruktur. Indonesia tercatat membutuhkan anggaran sebesar US$430 miliar untuk membangun infrastruktur, namun hanya 30% dari angka tersebut yang bisa dibiayai dengan APBN sehingga pemerintah membuka peluang investasi disektor ini. "Kami mendorong investor-investor dari Turki untuk berinvestasi diberbagai sektor infratstruktur baik melalui skema Kerjasam Pemerintah Badan Usaha (KPBU) maupun Engineering, Prodcurement, Construction(EPC)," kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya seperti dikutip pada Minggu (7/11).

Dalam kunjungan kerja hari Ketiga di kota Ankara, Turki. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M Iqbal melanjutkan pertemuan bilateral dengan antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020 sekaligus menyiapkan kerangka kerja sama yang akan diusulkan menjadi salah satu topik pertemuan Preseiden Joko Widodo dan Presden Turki Recep Toyyip Erdogan pada awal Februari 2022. "Saya berharap pertemuan hari ini akan menjadi awal langkah kita dalam kerjasama infrastruktur yang lebih baik dan memperkuat kerjasama bilateral kita," ujar Menteri PUPR.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Negara Turki siap mendukung Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PUPR menyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan konstruksi dari luar negeri, khususnya Turki. Pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang penambahan frekwensi penerbangan Indonesia-Turki dari enam kali menjadi 10 kali setiap minggu untuk meningkatkan konektivitas dibidang angkutan udara. (Yetede)

Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan lawatan kerjanya ke Qatar, Minggu (7/11). Dalam lawatan itu, Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Sheik Faishal Bin Thani  Al Thani, Chief of Asia Pasific & Africa Investment  Authority (QIA). Lembaga investasi terbesar di dunia yang dimiliki negara Qatar dan juga otoritas yang memiliki saham klub sepak bola Paris Saint Germain (PSG) tersebut, menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia.

"Syukur Alhamdulillah pertemuan tadi menghasilkan poin-poin  penting yang salah satunya minat berinvestasi dibidang pariwisata, energi, dan lain-lain," kata Erick dalam keterangan tertutupnya, Minggu. Menurutnya, Qatar sangat terkesan dengan pembangunan yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun terakhir dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan potensi sumber daya, baik alam maupun manusia, yang  dimiliki Indonesia, para Investor percaya untuk berinvestasi.

Dalam lawatannya ke Qatar, Erick juga menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar Kholid bin Mohammad Al Attiyah. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan awal yang dirajut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan kedua Menteri ini menghasilkan komitmen bersama  untuk memajukan industri pertahanan Indonesia, "Alhamdulillah, dalam pertemuan ini Barzan menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Pindad untuk memajukan industri  pertahanan Indonesia. 

Bardan menyatakan bahwa kerja sama ini nantinya bukan hanya soal bisnis, namun juga mencakup alih teknologi dan pengembangan SDM pindad agar dapat bersaing dalam rantai nilai global," kata Erick. Lawatan ke Qatar menjadi lanjutan dari safari Erick kesejumlah negara. Sebelumnya Erick mendampingi Presiden dalam pertemuan di Glasgow Skotlandia untuk menghadiri  COP26. Lawatan berlanjut ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan bilateral antara Indonesia dengan kerajaan UEA. (Yetede)

Setelah terpinggirkan dari pakta pertahanan baru yang digalang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, Perancis mendekati negara-negara terdepan di Asia untuk memperdalam hubungan strategisnya di kawasan pasifik yakni India dan Indonesia. Perancis melakukan itu sejak kehilangan kesepakatan besar jual beli kapal selam, dengan Australia. Negeri Kangguru lebih memilih bergabung dengan aliansi baru yang disebut AUKUS itu dalam menghadapi pengaruh dan kekuatan Tiongkok di kawasan. Disela pertemuan puncak kelompok negara G-20 di Roma, Italia. Senin (30/10) waktu setempat. 

Pertemuan lanjutan antara Perancis dan India dijadwalkan berlangsung pekan depan untuk menyusun sebuah agenda bersama  "Perancis dan India, selaku pihak pertama yang pertama kali mencetuskan strategi Indo-Pasifik pada 2018, mengakui kekuatan besar dari prinsip-prinsip yang mendasari segala tindakan kami di Indo Pasifik yakni kepercayaan, indepensi, dan persatuan Macron juga bertemu Presiden Korea Selatan," tambah Kantor Kepresidenan Perancis. Macron juga bertemu  Presiden Korea Selatan Moon Joe In di Roma. Keduanya sepakat bekerja sama untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik stabil serta makmur.

"Macron dan Joko Widodo berbicara selama  setengah jam dan memutuskan untuk membina kemitraan strategis yang sesungguhnya di Indo-Pasifik." Lanjut pernyataan Kantor Kepresidenan Perancis. Hal itu mancakup bidang transisi ekologi, dukungan terhadapn penyerapan lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi di Indonesia, dan pemulihan pasca Covid-19. Macron dan Jokowi juga dilaporkan membahas koordinasi di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. (Yetede)

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) terus berkomitmen dalam rencana aksi dalam perubahan iklim. Sebagai pelaku usaha yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan atau sustainability, DSNG siap mendukung program Pemerintah dalam perundingan Climate Change Conference of the Parties yang ke-26 (COP26) yang diselenggarakan PBB di Glaslow, Skotlandia pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Chief Sustainability Officer DSNG, Denys Collin Munang, mengatakan upaya yang dilakuakn DSNG terkait dengan perubahan iklim konsisten dengan Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Policy) DSNG yang berfokus pada tiga tematik utama yakni hutan, iklim dan masyarakat. “Kami percaya bahwa perubahan iklim bisa menjadi ancaman nyata yang terbesar bagi seluruh pertanian di dunia, sehingga sangat masuk akal bagi kami yang bergerak dibidang usaha pertanian untuk mempersiapkan bisnis kami agar dapat beradaptasi sekaligus mengatasi resiko yang terkait dengan perubahan iklim tersebut,”kata Denys Collin.

DSNG telah menerapkan System Managemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) dari International Finance Corporation- Procedure Standard (IFC-PS) untuk terus mengindentifikasi risiko iklim dan upaya mitigasinya dengan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan serta memantau resiko ditingkat operasional. “DSNG bercita-cita untuk dapat terus bertumbuh dalam lingkungan ekonomi yang rendah karbon di masa mendatang serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim. Program GRK dan penilaian Risiko iklim yang sedang dijalankan ini akan memberikan landasan pemahaman tentang performa emisi GRK saat ini dan memperhitungkan resiko iklim yang dihadapi DSNG.” Kata Datuk Darrel Webber, Chairman Sustanainable Advisory Board DSNG. (Yetede)

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) terus berkomitmen dalam rencana aksi dalam perubahan iklim. Sebagai pelaku usaha yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan atau sustainability, DSNG siap mendukung program Pemerintah dalam perundingan Climate Change Conference of the Parties yang ke-26 (COP26) yang diselenggarakan PBB di Glaslow, Skotlandia pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Chief Sustainability Officer DSNG, Denys Collin Munang, mengatakan upaya yang dilakuakn DSNG terkait dengan perubahan iklim konsisten dengan Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Policy) DSNG yang berfokus pada tiga tematik utama yakni hutan, iklim dan masyarakat. “Kami percaya bahwa perubahan iklim bisa menjadi ancaman nyata yang terbesar bagi seluruh pertanian di dunia, sehingga sangat masuk akal bagi kami yang bergerak dibidang usaha pertanian untuk mempersiapkan bisnis kami agar dapat beradaptasi sekaligus mengatasi resiko yang terkait dengan perubahan iklim tersebut,”kata Denys Collin.

DSNG telah menerapkan System Managemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) dari International Finance Corporation- Procedure Standard (IFC-PS) untuk terus mengindentifikasi risiko iklim dan upaya mitigasinya dengan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan serta memantau resiko ditingkat operasional. “DSNG bercita-cita untuk dapat terus bertumbuh dalam lingkungan ekonomi yang rendah karbon di masa mendatang serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim. Program GRK dan penilaian Risiko iklim yang sedang dijalankan ini akan memberikan landasan pemahaman tentang performa emisi GRK saat ini dan memperhitungkan resiko iklim yang dihadapi DSNG.” Kata Datuk Darrel Webber, Chairman Sustanainable Advisory Board DSNG. (Yetede)

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) terus berkomitmen dalam rencana aksi dalam perubahan iklim. Sebagai pelaku usaha yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan atau sustainability, DSNG siap mendukung program Pemerintah dalam perundingan Climate Change Conference of the Parties yang ke-26 (COP26) yang diselenggarakan PBB di Glaslow, Skotlandia pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Chief Sustainability Officer DSNG, Denys Collin Munang, mengatakan upaya yang dilakuakn DSNG terkait dengan perubahan iklim konsisten dengan Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Policy) DSNG yang berfokus pada tiga tematik utama yakni hutan, iklim dan masyarakat. “Kami percaya bahwa perubahan iklim bisa menjadi ancaman nyata yang terbesar bagi seluruh pertanian di dunia, sehingga sangat masuk akal bagi kami yang bergerak dibidang usaha pertanian untuk mempersiapkan bisnis kami agar dapat beradaptasi sekaligus mengatasi resiko yang terkait dengan perubahan iklim tersebut,”kata Denys Collin.

DSNG telah menerapkan System Managemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) dari International Finance Corporation- Procedure Standard (IFC-PS) untuk terus mengindentifikasi risiko iklim dan upaya mitigasinya dengan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan serta memantau resiko ditingkat operasional. “DSNG bercita-cita untuk dapat terus bertumbuh dalam lingkungan ekonomi yang rendah karbon di masa mendatang serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim. Program GRK dan penilaian Risiko iklim yang sedang dijalankan ini akan memberikan landasan pemahaman tentang performa emisi GRK saat ini dan memperhitungkan resiko iklim yang dihadapi DSNG.” Kata Datuk Darrel Webber, Chairman Sustanainable Advisory Board DSNG. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Jhonny G Plate kembali bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard, keduanya membicarakan tindak lanjut kerjasama pembangunan infrastruktur teknologi  informasi dan komunikasi (TIK)  di Indonesia. pertemuan membahas kemajuan dari proyek satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang dikerjakan bersama dengan Thales Alenia Space, pembangunan pusat data nasional (PDN), serta transfer keahlian dan teknologi Prancis kepada Indonesia.

"Ini adalah terjemahan langsung dari instruksi Bapak Presiden  terkait roadmap Digital Indonesia. Arahan Strategis Presiden, khususnya dalam pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia," ujar Jhonny usai bertemu dengan Dubes Prancis di Widya Chandra Jakarta selatan, dikutip Rabu (27/20). Pada saat bersamaan, pemerintah juga membangun base transceiver station (BTS) di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Tanah Air. Sedangkan operator telekomunikasi seluler membangun dikawasan komersial yang belum terlayani 4G.

Olivier Chambard mengatakan, terpilihnya Thales  Alenia Space  mengerjakan satelit Satria-1 mendorong pemerintah Prancis tidak hanya mengambil keuntungan ekonomi, namun juga akan mentransfer teknologi kepada Indonesia. Pemerintah Prancis juga akan menjalin kerja sama dibidang lain, diantaranya pembangunan PDN. Prancis siap untuk bekerjasama dibidang lain dan siap melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Bahkan sudah ada lima satelit di Indoneisa yang diproduksi perusahaan asal Prancis itu, termasuk satelit telkomsat. (Yetede)

Para pemimpin negara di Asia Tenggara melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Myanmar, karena tidak ada perwakilan dari negara tersebut yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), yang dibuka pada Selasa (26/10). Dalam kesempatan itu, para pemimpin Asean dijadwalkan bertemu secara kolektif dengan para pemimpin Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Korea Selatan. Sedangkan Presiden Joe Biden menghadiri menghadiri sesi bersama melalui tautan Video. Sebagai Informasi, pemimpin Junta Myanmar Jendral Ming Aung Hlain telah ditolak kehadirannya dipertemuan puncak karena dipandang sudah mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.

Dalam penghinaan luar biasa terhadap  pemimpin negara anggota, Asean telah memutuskan untuk mengesampingkan kepala Junta-yang memimpin kudeta  pada 1 Februari  yang berujung pada kekerasan dan kekacauan nasional. Pasalnya, ia gagal menghentikan permusuhan,memberikan izin akses kemanusiaan dan memulai dialoq dengan lawan-lawannya,  sebagaimana disepakati dengan Asean pada April. Bagi Militer Myanmar, keputusan itu adalah sebagai penghinaan besar. Tetapi merupakan langkah berani yang langka untuk blog regional yang dikenal dengan kode konsensus, non-intervensi, dan keterlibatannya.

"Hari ini Asean tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka Asean. Myanmar mengabaikan haknya. Sekarang kita berada dalam situasi Asean minus satu. Bukan karena Asean, tapi karena Myanmar." ujar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua blok yang akan datang. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Mursidi, Asean telah menyiapkan tempat bagi Myanmar, tetapi otoritas memilih untuk tidak bergabung. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan sikap tidak diinginkan  Myanmar terhadap upaya diplomatik Asean. (Yetede)

Sekitar 38 juta informasi yang disimpan di layanan Microsoft secara keliru dibiarkan terekspose tahun ini. Hal tersebut diungkapkan perusahaan keamanan UpGuard. Datanya termasuk informasi para pengguna. Penyelidik keamanan perusahaan digital tersebut mengungkapkan, nama, alamat, informasi keuangan, dan status vaksinasi Covid-19, dibiarkan rentan diakses oleh pihak luar secara tidak sah sebelum masalah diselesaikan. Di antara 47 organisasi yang terkena dampak adalah American Airlines, Ford, JB Hunt, serta lembaga republik seperti Departement Kesehatan Maryland dan sistem angkutan umum New York.

Menurut UpGuard, adanya kelalaian pengaturan konfigurasi perangkat lunak berarti data organisasi yang terpengaruh dibiarkan tanpa perlindungan hingga Juni 2021. "Sebagai hasil dari proyek penelitian ini, Microsoft telah membuat perubahan pada portal Power Apps," kata laporan yang dirilis, Senin (23/8). Microsoft mengatakan telah memberitahu klien ketika resiko potensi keamanan terungkap, hingga mereka dapat memperbaiki sendiri masalahnya. "Kami menganggap serius keamanan dan privasi, kami mendorong pelanggan kami untuk menggunakan praktik terbaik saat mengonfigurasi produk dengan cara yang paling memenuhi kebutuhan privasi mereka," kata juru bicara UpGuard.

Belum lama ini, Microsoft mengkonfirmasi bahwa pihaknya menentang keputusan untuk menyerahkan kontrak komputasi awan bernilai multi-milliar dollar dengan saingannya Amazon. Laporan media AS mengatakan, kontrak senilai US$ 10 milliar tersebut adalah langkah modernisasi penyimpangan data rahasia di Badan Keamanan Nasional AS. "Berdasarkan keputusan tersebut kami mengajukan protes administratif melalui Kantor Akuntanbilitas Pemerintah. Kami menggunakan hak hukum kami dan akan melakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab," ujar perwakilan Microsoft, menanggapi penyelidikan AFP. Juru bicara NSA mengatakan bahwa perusahaan akan menanggapi protes sesuai dengan peraturan federal yang sesuai, sementara Amazon menolak berkomentar. (YTD)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus mewaspadai ancaman ganda dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bisa mendorong Bank Sentral AS mengetatkan kebijakan moneter. Hal itu bisa memicu penurunan harga komoditas dan keluarnya dana asing.

Managing Director Political Economy and Policy Studies(PEPS)  Anthony Budiawan Minggu , mengatakan, saat ini Indonesia sedang menikmati kenaikan penerimaan negara bukan pajak pada pos pendapatan sumber daya alam . Ini disebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia seiring tingginya permintaan dari negara-negara yang ekonominya telah pulih, seperti AS dan China. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2021 sebesar 18,55 miliar dollar AS, naik 54,46 persen secara tahunan. Crude Price yang naik 91,47 persen dan batubara yang naik 148,94 persen secara tahunan. Mengutip data Kementerian Keuangan, PNBP pos pendapatan SDA sampai dengan Juni sebesar Rp 59,73 triliun, tumbuh 9,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat ini APBN banyak ditunjang harga komoditas yang tengah naik. Namun, ia mengingatkan, keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Sentral AS berencana memperketat kebijakan moneter dengan mengurangi gelontoran likuiditas ke pasar dan menaikkan suku bunga.

Langkah ini akan mengerem pertumbuhan ekonomi AS. Permintaan komoditas dari AS akan turun sehingga harga bakal terkoreksi. Dampaknya, ekspor komoditas dan PNBP negara dari SDA juga akan turun. Selain itu, langkah The Fed tersebut juga berpotensi memicu keluarnya arus modal dari Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan akan diikuti oleh naiknya suku bunga berbagai instrumen investasi di AS. Kondisi ini tentu akan membuat portofolio investasi di AS menjadi lebih menarik dibandingkan dengan portofolio keuangan di negara-negara lain, terutama negara berkembang. Pada gilirannya, dana asing jangka pendek yang ditanam di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan lari ke AS. Ini akan memicu sejumlah persoalan di Indonesia, antara lain kejatuhan kurs rupiah dan anjloknya harga surat utang negara.