Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan pencabutan izin usaha pembiayaan Kali ini, giliran PT Mashill Internasional Finance yang berlaku sejak 16 Agustus 2022. Pencabutan izin perusahaan yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II selaku Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK. Moch. Ihsanuddin menegaskan, dengan adanya sanksi tersebut, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan. Dan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan.

Kredivo resmi bekerja sama dengan Ramayana untuk memperluas penetrasi di kalangan masyarakat Indonesia di kota tier 2 dan 3. Dengan adanya kerja sama ini, seluruh pengguna Kredivo dapat menggunakan pembayaran paylater di 101 gerai Ramayana. "Pada kategori fesyen di 2022, harapannya minimal banget naik 50% dari angka yang sekarang, jadi di sekitar 30%," ujar Indina Andamari, VP Marketing Communications Kredivo dalam konferensi pers, Kamis (25/8).

Tren kenaikan suku bunga acuan dapat menjadi momentum untuk menata ulang portofolio reksa dana sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Kalangan analis menilai, memasuki era suku bunga mahal, reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap cukup menjanjikan lantaran keduanya menikmati keuntungan dari pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI).“Untuk investor baru yang masuk sekarang untuk investasi jangka menengah, 3 tahun ke reksa dana pendapatan tetap, sudah oke karena sudah ada kenaikan harga di pasar,” ujar Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana, Kamis (25/8)Wawan memperkirakan BI bakal melanjutkan pengetatan moneter setidaknya hingga suku bunga acuan berada pada rentang 4% hingga 4,25%. Mengacu pada proyeksi tersebut, dia menilai investor dengan horizon investasi jangka menengah dan panjang tak perlu khawatir. Dengan pertimbangan ruang penguatan bagi kinerja pasar saham dan obligasi, Wawan memperkirakan kinerja imbal hasil reksa dana saham bisa menyentuh 10% dan reksa dana pasar uang pada rentang 3,75% hingga 4%. Namun, kinerja produk secara aktual bisa beragam tergantung pada kepiawaian manajer investasi.

Lama tak terdengar rencana pembentukan bank emas atau lazim disebut bullion bank kembali mengemuka. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam rangka membentuk bank emas itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pegadaian akan merger. Saat ini selain Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian masih berada di bawah holding ultra mikro yang dipimpin oleh BRI. Nah nantinya yang akan masuk dalam proses merger adalah anak usaha Pegadaian yang memiliki bisnis tabungan emas, yakni Galeri 24. Pegadaian mengungkapkan, hingga saat ini sedang berupaya mengurus perizinan agar bisa mewujudkan bank tabungan emas tersebut. "Sampai saat ini kami masih melakukan kajian sebagai bagian dari working group kajian bullion bank yang dikoordinir Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Kajiannya memang belum selesai," kata Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, Rabu (24/8).

Geliat dan laju bisnis konstruksi nampaknya bakal tertahan. Pencetusnya: Lonjakan harga material sejak awal tahun, kenaikan upah buruh serta pelemahan rupiah terhadap dollar. Kondisi ini bak pukulan bertubi-tubi menghantam bisnis konstruksi. Apalagi, kontrak proyek infrastruktur pemerintah yang pebisnis konstruksi kerjakan diteken tahun lalu. Ini pula yang memantik pebisnis meminta kenaikan nilai kontrak alias ekskalasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Zali Yahya menyebut, harga material yang naik sejak awal tahun 2022., antara lain solar, aspal, hingga besi. Kenaikan juga terjadi di semen, tembaga, aluminium, kaca hingga pasir. Sebagai gambaran, harga bahan bakar minyak jenis solar industri saat 2021 masih Rp 10.000 per liter, Juni 2022 menjadi sekitar Rp 20.000 per liter. Jika permintaan ini sulit dipenuhi, AKI minta agar pebisnis konstruksi bisa diberikan pilihannya. Usulannya: satu,  , mereka boleh menghentikan proyek pemerintah tanpa ada sanksi atau penalti. Kedua, mereka bisa melakukan penyesuaian harga, diikuti optimasi dengan nilai proyek tetap (balance budget). Opsi ketiga adalah menaikkan harga kontrak (eskalasi) proyek pemerintah yang sedang berjalan. Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, Kementerian PUPR juga sudah mengajukan usulan kenaikan nilai proyek ke bendahara negara alias Kementerian Keuangan tapi ditolak lantaran prioritas anggaran untuk subsidi yang berpotensi bengkak. Alhasil, "Usulan eskalasi proyek belum bisa dikabulkan menunggu putusan kenaikan BBM," sebut sumber KONTAN. Sehingga, jika kontraktor ngambek akibat tiada kenaikan nilai kontrak, proyek pemerintah terancam mandek.

Grup Astra mendapatkan berkah dari Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Dalam perhelatan otomotif yang berlangsung 11 hari itu, Astra Financial meraih transaksi senilai Rp 1,56 triliun. Perolehan itu 4% lebih tinggi daripada target. Astra Financial hanya menargetkan jumlah angka transaksi sebesar Rp 1,50 triliun selama perhelatan pameran otomotif tersebut berlangsung. Jika dibandingkan dengan perhelatan serupa di tahun sebelumnya, hasil itu juga naik sebesar 87,59%. Dalam ajang GIIAS Jakarta 2021 Astra Financial mencatatkan jumlah transaksi senilai Rp 830 miliar.

Seiring pulihnya ekonomi, restrukturisasi kredit perbankan terdampak Covid-19 melandai. Kendati begitu, outstanding restrukturisasi masih cukup besar. Adapun relaksasi restrukturisasi Covid-19 yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku hingga Maret 2023. Jika tidak diperpanjang maka kemungkinan besar rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan akan melonjak. Direktur Manajemen Risiko Bank BNI, David Pirzada mengungkapkan, debitur yang sulit bangkit masih berasal dari sektor hotel, akomodasi, dan pariwisata. Terutama di Bali yang memang mengandalkan lalu lintas turis mancanegara. "Kalau hanya dari peningkatan turis domestik, masih belum akan bisa mengangkat kondisi sektor pariwisata di Bali," kata David, Minggu (21/8). Sementara sektor-sektor lain sudah menunjukkan perbaikan. Ke depan BNI akan terus lakukan pemetaan terhadap debitur-debitur yang masih perlu restrukturisasi. Mengantisipasi risiko kredit tersebut, BNI sudah melakukan pencadangan 20% terhadap seluruh portofolio restrukturisasi Covid-19.

Dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksadana terproteksi terus menyusut. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada minggu pertama Agustus 2022, AUM reksadana terproteksi turun Rp 2,92 triliun menjadi Rp 106,79 triliun. Padahal, di Juni 2022, AUM reksadana terproteksi mencapai Rp 109,71 triliun. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menyebut, adanya produk jatuh tempo dan tidak digantikan reksadana baru membuat dana kelolaan menurun. Pilihan aset obligasi yang menarik juga terbatas. "Besaran yield agar dapat memberi imbal hasil yang menarik juga menjadi pertimbangan para MI dalam menerbitkan produk baru," kata Praska, Sabtu (20/8).

Ekonomi dalam negeri yang kian membaik menyebabkan penyaluran kredit ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin deras. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan ke segmen UMKM melesat hingga 17,6% year on year (yoy) menjadi Rp 1.217, 5 triliun per Juni 2022. Pencapaian itu jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan yang hanya 10,3% yoy menjadi Rp 6.156,2 triliun. Salah satu bank yang mencatat kenaikan adalah Bank Mandiri. Bank BUMN ini mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM 12,5% yoy dari Rp 57,7 triliun menjadi Rp 64,9% triliun per Juni 2022.

Gerak rasio utang pada tahun depan terbilang stagnan, mengingat terbatasnya pertumbuhan penerimaan pajak dan masih besarnya tuntutan belanja negara guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan mengestimasi, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan berada di kisaran 38%—40%. Pada akhir tahun lalu, rasio utang berada pada level 40,73% terhadap PDB. Kendati masih berada di bawah batas maksimal sebagaimana diamanatkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% terhadap PDB, rasio utang pada tahun depan patut dicermati. Apalagi, rasio pajak pada 2023 diperkirakan hanya 8,17% akibat prospek suram penerimaan negara seiring dengan normalisasi harga komoditas. Estimasi itu lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2022 yakni 8,35%. Dalam kaitan ini, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan bahwa pemerintah selalu konsisten melaksanakan pengendalian risiko utang.