Menteri Arifin mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% sepanjang paruh pertama 2022. “Pertalite ini sementara kita pertahankan, cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” kata Arifin, Kamis (11/8). Selain itu, Arifin menyebut kementeriannya juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang sebelumnya ditarget rampung pada Agustus 2022 sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut. Di sisi lain, Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat sambil memperhitungkan potensi penambahan kuota anyar pada akhir tahun ini. Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sudah berada di atas 50% hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10% setiap harinya.

Pemerintah berkomitmen menahan kenaikan harga energi hingga akhir tahun ini, seiring besarnya subsidi energi dalam APBN 2022, Rp 502,4 triliun. Selain itu, belakangan ini, harga minyak dunia mulai turun. Kamis (4/8), harga minyak Brent turun 2,7% ke level US$ 94,12 per barel dan sempat menyentuh level US$ 93,2 per barel pada pertengahan sesi atau terendah sejak 21 Februari 2022. Hal itu tak lepas pada kekhawatiran ter jadinya resesi ekonomi global yang akan menggerus permintaan energi. "Subsidi sudah disiapkan. Tetapi, kini harga minyak relatif mulai melandai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan kepada pemerintah terkait kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar yang sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM subsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kilo liter (kl) hingga Juni 2022 dari target kuota 14,2 juta KL. Kemudian, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta KL. (Yetede)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (24/7) mengatakan, hingga kini proses pendaftaran penerima BBM bersubsidi masih berlangsung, baik melalui gerai pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, laman subsiditepat.mypertamina.id, maupun aplikasi MyPertamina. Hingga Sabtu (23/7), kendaraan yang telah didaftarkan lebih dari 220.000 unit. ”Dari total yang terdaftar, 80 % kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengonsumsi pertalite,” ujar Irto. (Yoga)

Orang-orang kaya pemilik kendaraan mewah diimbau jangan memakai BBM subsidi. Karena itu, pemerintah diminta segera menerapkan kebijakan pembatasan pemakaian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar agar tepat sasaran dan menjaga kuotanya tidak cepat habis sebelum tahun 2022 berakhir. "Over qouta masih bisa ditekan bila pemerintah segera menetapkan jenis kendaraan yang berhak membeli Solar subsidi dan Pertalite," kata Direktur Utama PT Pertamina  (persero) Nicke Widyawati  dalam rapat dengar dengan Komisi VI DPR, belum lama ini. Pembatasan jenis kendaraan yang berhak menggunakan Solar subsidi dan Pertalite akan diatur dalam revisi Peraturan  Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Nanti platform MyPertamina menjadi instrumen penyaluran BBM Solar subsidi dan Pertalite tepat sasaran. (Yetede)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)

Kabar baik bagi masyarakat. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite tidak akan naik sampai akhir tahun ini. Kepastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Rabu (13/7). Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pertimbangannya, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk memberikan subsidi dan mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Memang dampak dari keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak jadi Rp 502 triliun.

Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina membuka pendaftaran bagi kendaraan beroda empat yang berhak mendapatkan  BBM bersubsidi, jenis solar dan bensin tertentu. Secara teknis, pendaftaran dilakukan dengan aplikasi MyPertamina dan mengisi lembaran formulir di situs Subsiditepat.mypertamina.id. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pendaftaran pada aplikasi itu sifatnya baru uji coba dan belum menjadi sebuah ketetapan yang diimplementasikan saat ini. Oleh sebab itu, penerapan pendataan melalui MyPertamina dan situs daringnya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penerima manfaat subsidi sekaligus mengurangi beban subsidi dari APBN. Sosialisasi perlu dimaksimalkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan teknis pengisian seputar pendataan penerima BBM subsidi.

Pada Mei 2022, pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dari semula Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk kompensasi BBM Rp 52,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun. Berdasarkan data BPS, pada periode 2016-2020 jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 6,2 juta atau 5,3 % setiap tahunnya. Fenomena peningkatan jumlah kendaraan tersebut berpotensi besar menimbulkan celah kebocoran subsidi. Pada tahun ini, diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang ditentukan. Jika tidak dikendalikan, konsumsi pertalite sebagai salah satu jenis BBM bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter. Padahal, kuota yang ditetapkan hanyalah 23 juta kiloliter. (Yoga)

Pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil bukanlah hal baru di dunia. Bahkan, China, negara produsen, konsumen, eksportir sekaligus importir makanan laut terbesar di dunia memberikan subsidi BBM kepada  nelayannya. Mereka terus berinovasi melalui desentralisasi pengelolaan BBM bersubsidi dari pusat ke provinsi (Oceana, 2021). Lalu, bertransformasi ke dalam subsidi pengelolaan perikanan berkelanjutan (Song dkk, 2022).

Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang sumbangan protein dari ikan terhadap total asupan protein hewani per kapita penduduknya telah mencapai 54 % (FAO, 2016) yang berasal dari nelayan kecil dan tradisional. Mereka berkontribusi 60 % produksi nasional, di mana 80 persennya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Maka, pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil dan tradisional sejatinya telah melampaui cita-cita (keluarga) nelayan untuk hidup sejahtera. Ragam kepentingan nasional ada di balik ketepatan  pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan: mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa. Terlebih, sekitar 60-70 % biaya nelayan melaut habis untuk membeli BBM. (Yoga)