Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membelanjakan minimal 40 % dana APBN dan APBD untuk membeli produk lokal hasil usaha mikro dan kecil atau UMK serta koperasi akan berdampak besar pada perekonomian publik. Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi berisi perencanaan, pengalokasian, dan perealisasian minimal 40 % nilai anggaran barang/jasa untuk memakai produk UMK dan koperasi dari hasil produksi domestik. Selain itu, inpres itu juga mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD minimal Rp 400 triliun untuk produksi domestik dengan prioritas hasil UMK dan koperasi. Pemerintah juga mendorong UMK lebih banyak masuk ke pasar daring dan katalog lokal sembari menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk lokal.

Keberhasilan mengungkit pelaku usaha agar naik kelas sembari menarik kalangan yang mulai tertarik untuk segera merealisasikan usaha menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi lebih besar, yaitu nasional. Pemerintah pun mendorong katalogisasi produk lokal dan mendorong pelaku UMK dan koperasi memasarkan produknya ke pasar daring. Tahun depan, pemerintah menargetkan sejuta produk UMK dan koperasi masuk ke daftar produk dalam katalog elektronik lokal (e-katalog). Sejumlah birokrasi perizinan usaha dan persyaratan masuk katalog juga telah dipangkas. Dalam waktu singkat, terjadi peningkatan pesat dalam katalogisasi produk lokal, dari 123 pemda yang menayangkan produk dalam katalog lokalnya pada Juni 2022 menjadi 514 (dari 542 pemda) yang melakukannya hingga 31 Agustus 2022 dan 41 % pemda telah bertransaksi, seperti dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam acara Kompas Collaboration Forum bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9). (Yoga)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara terbuka meminta bantuan para pelaku pemasaran digital untuk mengangkat berbagai produk lokal sehingga UMKM bisa berkembang dan naik kelas. ”Saya berharap agar UMKM dibantu untuk bisa masuk ke market online. Kita membutuhkan jagoan-jagoan reseller serta jagoan internet marketers. Banyak UMKM kita yang belum terhubung ke ekosistem digital,” kata Teten dalam pergelaran ”Indonesia Digital Meetup 2022” di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (1/9). (Yoga)

Selain fokus mengembangkan komoditas unggulan, pelaku UMKM Papua didorong masuk ke ekosistem digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada peresmian Galeri UMKM Papua di Jayapura, Papua, Rabu (31/8), mengatakan, pihaknya mendorong Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM mendampingi pelaku UMKM agar bisa segera masuk ekosistem digital. (Yoga)

Ajang Pahlawan Digital UMKM digelar kembali untuk mencari para inovator digital yang berkomitmen membantu UMKM naik kelas melalui inovasi dan solusi digital. Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 dibuka pada 29 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga 26 September 2022. ”Kita butuh banyak inovator digital yang kita sebut Pahlawan Digital. UMKM tak bisa naik kelas sendiri, harus diagregasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Selasa (30/8). (Yoga)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berupaya memberikan kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Riyatno upaya memfasilitasi UMKM ini diantaranya menjalin kerjasama dengan alumni perguruan tinggi. Salah satunya kerja sama dengan ikatan alumni Universitas Indonesia (Iluni UI). BKPM meneken Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan Inovasi Kebijakan Investasi dan Peningkatan Skala Usaha di kalangan alumni UI.

JAKARTA,ID-Presiden Direktur & CEO PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), Dian Siswarini menyambangi sebuah workshop usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku UMKM tersebut merupakan anggota komunitas Sisternet yang juga pemenang program W20 Sispreneur. Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung para pelaku UMKM perempuan sekaligus memperingati Hari UMKM yang jatuh pada 12 Agustus. “XL Axiata sangat menghargai upaya keras para pelaku UMKM perempuan di seluruh Indonesia, di mana eksistensi dan keberadaan mereka telah ikut menopang perekonomian nasional  selama masa pandemi. Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam percepatan digitalisasi wirausaha yang inovatif bagi UMKM menuju pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” kata Dian melalui siaran pers, akhir pekan lalu. Shinta Paramarti, pelaku UMKM yang merupakan salah satu pemenang ajang W20 Sispreneur, mengungkapkan, ia mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari para mentor Sistsrnet. (Yetede)

Ekonomi dalam negeri yang kian membaik menyebabkan penyaluran kredit ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin deras. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan ke segmen UMKM melesat hingga 17,6% year on year (yoy) menjadi Rp 1.217, 5 triliun per Juni 2022. Pencapaian itu jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan yang hanya 10,3% yoy menjadi Rp 6.156,2 triliun. Salah satu bank yang mencatat kenaikan adalah Bank Mandiri. Bank BUMN ini mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM 12,5% yoy dari Rp 57,7 triliun menjadi Rp 64,9% triliun per Juni 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memilih Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gentha Persada di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai proyek percontohan terkait dengan penyaluran kredit ultra mikro kepada pelaku usaha mikro. Proyek percontohan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan pelaku usaha mikro yang ada di desa wisata seperti Tibubeneng. Bumdes Tibubeneng dinilai mampu mengelola kredit secara profesional, penilaian tersebut mengacu kepada berjalannya koperasi yang dikelola oleh Bumdes. Direktur Bumdes Gentha Persada Tibubeneng I Putu Ramaditya Mardhayiska mengatakan bahwa potensi penyaluran kredit ultra mikro mencapai Rp 40 miliar, dengan sasaran kepada 2.230 pelaku UMKM.

Ekspor untuk memperluas pasar merupakan salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM serta industri kecil menengah atau IKM. Opsi jalan keluar yang bisa mereka ambil adalah berkolaborasi dengan perusahaan dengan jenama besar, seperti masuk ke rantai pasok produksi. ”Masuk ke pasar luar negeri berarti pelaku usaha harus memahami permintaan konsumen di negara lain. UMKM dan IKM, termasuk yang dikelola wirausaha perempuan, bisa memanfaatkan perusahaan besar agar mereka mendapatkan akses pasar,” ujar Chair of Business 20 (B20) Indonesia dan CEO of Sintesa Group Shinta W Kamdani dalam konferensi pers terkait inisiatif One Global Women Empowerment (OGWE), Selasa (9/8) di Jakarta.

Presdir Unilever Indonesia sekaligus Chair of B20 Women in Business Action Council Ira Noviarti menyampaikan, ”OGWE menurut rencana akan diluncurkan pada 22 Agustus 2022,” sekretariat OGWE akan ada di masing-masing negara. Sekretariat ini, menurut Head of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia sekaligus Co-Chair of B20 Women in Business Action Council Nurdiana Darus, bertugas menjalankan berbagai layanan OGWE. ”Sejauh ini sudah ada 18 perusahaan skala besar, baik nasional maupun internasional, yang bergabung dalam OGWE, seperti P&G, Unilever, Grab, dan Tokopedia,” ujarnya. (Yoga)

UMKM punya posisi sangat vital bagi perekonomian nasional. Keberadaannya menjadi sandaran kehidupan mayoritas tenaga kerja di Indonesia dan menjadi kontributor terbesar kemajuan nasional. Perhatian pemerintah dapat membuat kinerja kelompok usaha ini makin optimal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta unit usaha, terdiri dari 64,60 juta unit usaha mikro, 798.680 unit usaha kecil, dan 65.000 unit usaha menengah.

Secara akumulasi, jumlah UMKM ini mencapai 99,99 % unit usaha yang ada di Indonesia. Hanya menyisakan 0,01 % untuk usaha besar yang jumlahnya 5.637 unit usaha. Banyaknya unit usaha serta serapan tenaga kerja pada UMKM membuat sektor usaha ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sumbangan UMKM pada PDB Indonesia Rp 9.580 triliun atau 60 % total PDB. Nominal ini satu setengah kali lipat kontribusi usaha besar yang mencapai 40 % PDB nasional atau Rp 6.251 triliun.

Dominasi UMKM itu sejatinya tidak sekokoh seperti yang tergambarkan secara makro ekonomi. Besar secara unit usaha, tetapi produk yang dihasilkan atau diperjual belikan secara umum belum sepenuhnya mampu bersaing ditataran global. Sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produk UMKM yang mampu menembus pasar ekspor hanya 15 %. Itu pun sebagian besar berasal dari unit usaha menengah, dengan sumbangan 11,6 %. Untuk unit usaha mikro dan kecil, jumlah komoditas yang mampu diekspor hanya 1,4 % dan 2,6 %. Sementara ekspor komoditas dari usaha besar di Indonesia 84 % seluruh komoditas nasional yang dikirim ke luar negeri. (Yoga)