Para pelaku UMKM berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merealisasikan kontrak pembelian barang/jasa. Dengan demikian, penyerapan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada komitmen dan diharapkan dapat menyokong perkembangan UMKM di dalam negeri. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas pada Pameran dan Pencocokan Bisnis Tahap II di JCC, Senin (25/4) mengatakan, nilai yang ditargetkan Presiden Jokowi Rp 400 triliun sudah terlampaui. ”Kini tinggal rencana itu dibelanjakan atau tidak. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ujarnya. Berdasarkan data LKPP, anggaran belanja barang/jasa nasional mencapai Rp 1.039,7 triliun tahun ini. Dalam laporan terbaru, jumlah penyedia untuk pengadaan barang/jasa nasional Rp 561,6 triliun, terdiri dari pemda Rp 274,1 triliun dan kementerian/lembaga Rp 287,5 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pencocokan bisnis digelar untuk memperkuat produk dalam negeri. ”Kami optimistis, kalau produknya dibeli pemerintah, UMKM punya kesempatan memperbaiki produk dan meningkatkan kualitasnya,” ujar Teten. Menparekraf Sandiaga S Uno menyebutkan, sesuai Business Matching Tahap I di Bali, komitmen belanja pemerintah diharapkan mencapai Rp 483,2 triliun. Dia berharap komitmen itu direalisasikan jadi kontrak. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kementerian / lembaga dan pemerintah daerah jangan hanya sampai pada kontrak, tetapi juga menuntaskan pembayarannya. Dia meminta semua direksi BUMN untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Menurut Erick, sesuai komitmen, setiap tender barang/jasa di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM. Kini sudah memiliki hampir 15.000 UMKM yang tergabung dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dengan nilai transaksi Rp 20 triliun. (Yoga)

Menggeliatnya kembali UMKM seiring pulihnya perekonomian turut mendukung kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laba bersih BRI triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 12,22 triliun, tumbuh 78,13 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM agar dapat naik kelas. BNI bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM. Pada triwulan pertama tahun ini, BRI mencatat total penyaluran kredit Rp 1.075,93 triliun atau bertumbuh 7,43 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kredit UMKM berkontribusi 83,95 % total kredit BRI, yakni Rp 903,29 triliun. Total kredit kepada segmen UMKM pada triwulan pertama tahun ini bertumbuh 9,24 % secara tahunan. ”Kondisi UMKM yang mulai pulih mendorong penyaluran kredit BRI,” ujar Dirut BRI Sunarso pada paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2022, Senin (25/4). Pertumbuhan penyaluran kredit itu diikuti kualitas kredit yang baik. Hal ini tecermin dari rasio kredit macet (NPL) BRI sebesar 3,09 % pada Maret 2022, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,30 %.

Pada kesempatan yang berbeda, BNI bekerja sama dengan LPEI untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang berorientasi ekspor. Kerja sama itu dalam hal pemberian penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM program pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp 25 miliar. UMKM pun akan mendapat pendampingan dan pelatihan. Dirut BNI Royke Tumilaar menuturkan, tujuan kerja sama ini sejalan dengan komitmen BNI untuk mendukung mitra UMKM agar dapat naik kelas dan go global. BNI berperan sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai kolaborator yang mempertemukan mitra UMKM dengan pemangku kepentingan. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso menyampaikan, sebagai sesama agen pembangunan, BNI dan LPEI perlu bekerja sama dengan erat dalam konteks pengembangan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh negeri. LPEI tengah fokus pada peningkatan fungsi lembaga dalam meningkatkan ekspor khususnya di segmen UMKM. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Pro­duk Halal mendorong per­cepatan dan kemudahan sertifikasi halal, salah satunya dengan membuka Pusat Produk Halal Indonesia di pusat perbelanjaan di Jakarta. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa kehadiran pusat produk halal itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai produk halal.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65,4 juta UMKM hingga 2019. Bila melihat secara terperinci, sebanyak 64,6 juta merupakan usaha mikro (UMi), sebanyak 798.679 usaha kecil (UK), dan 65.465 usaha menengah (UM). Menurut data Kemenag, dalam rentang waktu 2019 hingga 2022, terdapat 325.875 produk yang telah dinyatakan halal. Total produk yang telah memiliki sertifikasi halal bila dijumlah sejak 2012, yaitu sebanyak 994.490. Angka itu masih jauh dari target pemerintah dalam mewujudkan 10 juta produk halal pada 2022. “Di sana juga akan diberikan arahan dan langkah untuk membantu pelaku UMKM mengajukan sertfikasi halal,” ujar Aqil.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta penerima dengan memprioritaskan data baru. Meski demikian, ketepatan penyaluran bantuan masih menjadi tantangan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusahakan pembaruan data penerima agar BPUM disalurkan sebaik mungkin sehingga lebih tepat sasaran. Pada tahun ini, Eddy mengharapkan para penerima bantuan merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan. Terkait hal itu, dia menyatakan Kemenkop UKM masih terus menyusun pembaruan terkait aturan terbaru yang diharapkan segera selesai, selagi menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Pada tahun ini, bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro yang bernama BPUM ini disalurkan kepada 12,8 juta penerima dengan besaran Rp600.000. Besaran dana BLT itu berbeda dengan tahun lalu yang jumlahnya mencapai Rp1,2 juta dengan target penerima setara dengan tahun sebelumnya.

Sebagai pemegang Presidensi B20, Indonesia berpeluang besar merumuskan rekomendasi kebijakan yang solutif dan transformatif, terutama bagi negara-negara miskin dan berkembang. Apalagi setelah  Presidensi G20 Indonesia 2022 akan diikuti India dan Brasil. Prioritas dan outcome/legacy Indonesia akan menjadi prioritas kebanyakan negara berkembang lainnya. B20 memegang peranan krusial bagi para pemimpin G20. Sebab, melalui forum inilah komunitas bisnis global dapat bekerja sama dan mencapai konsensus untuk mengatalisasi transformasi ekonomi dunia.

Presidensi B20 perlu dimanfaatkan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang ke tataran global, termasuk dukungan akses infrastruktur, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM. Prioritas utama Indonesia ialah keterlibatan UMKM dalam forum multilateral B20, karena UMKM memegang peranan krusial dalam pilar perekonomian, khususnya di negara berkembang. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB 62 %, setara Rp 8.500 triliun pada 2020. UMKM juga menyerap tenaga kerja 97 % daya serap dunia usaha pada 2020. Karena itu, UMKM harus diberi perhatian khusus di business outreach B20 untuk membantu mereka mengatasi hambatan menembus value chain global, melalui komitmen dan kolaborasi bersama antarnegara G20. (Yoga)

Kementerian Keuangan membebaskan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang berpenghasilan sebesar Rp 500 juta per tahun bagi UMKM selama pandemi Covid-19.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen mendorong kontribusi koperasi dan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin, Kamis (24/2/), mengatakan, kanal yang bisa dimanfaatkan untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa adalah platform e-katalog dan toko daring LKPP. (Yoga)

Digitalisasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah dalam merambah pasar global diyakini menjadi elemen penting dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Seiring dengan hal tersebut, sejumlah afirmasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting guna mendorong segmen UMKM agar kian teguh menjaga konsistensi menjangkau pasar global atau go export. Hal tersebut mengemuka dalam gelaran pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia–Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI–BWI) Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Kota Makassar, Kamis (24/2). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan terdapat tiga afirmasi utama dalam memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memajukan UMKM.

Pertama, keberpihakan pada UMKM, utamanya melalui penyediaan dan penggunaan e-katalog UMKM dalam mendukung proses pengadaan pemerintah. Kedua, afirmasi pemberdayaan UMKM dengan klasterisasi dan pelatihan kewirausahaan, serta akses pembiayaan kepada perbankan. Ketiga, digitalisasi UMKM termasuk sistem pembayaran yang mana salah satunya telah diwujudkan dalam capaian 14 juta merchant pada 2021 yang telah didigitalisasi melalui implementasi QRIS, termasuk di dalamnya 98% merchant UMKM. Penekanan UMKM dalam Gernas BBI-BWI ini bukan tanpa alasan karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada 2021, UMKM menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian Indonesia. Secara khusus, Bank Indonesia berkeinginan menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian Kawasan Timur Indonesia, sekaligus sebagai strategic point pengembangan UMKM Kawasan Timur Indonesia dengan Semangat PINISI (Perkuat Inisiasi Nyata melalui Sinergi & Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi - Recover Together, Recover Stronger). “Gelaran BBI-BWI ini sejalan juga dengan presidensi G20 Indonesia dengan tema Recover Together, Recover Stronger, ini memiliki makna yang sangat penting,” papar Perry.

Ketua Dewan Pembina DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sandiaga Uno menunjuk Ariel Noah jadi Anggota Dewan Pembina Gekrafs. Ariel ditunjuk sebagai Dewan Pembina Gekrafs untuk memberi masukan positif ke pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. "Ada yang menarik saat presscon #GekrafsParisFashionShow, Bang Sandiaga Uno secara spontan menunjuk Ariel Noah untuk menjadi bagian dari keluarga besar Gekrafs, sebagai salah satu Dewan Pembina," kata Kawendra, Minggu (20/2). Kawendra meminta Arief menyampaikan pesan-pesannya kepada pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Dia menegaskan teman-teman Gekrafs harus semangat karena ruang-ruang pelaku ekonomi kreatif semakin terbuka. "Tentu didukung oleh Aa Ariel dan Bang Sandi, pokoknya semangat terus, kita support," kata Kawendra. (Yetede)

Di tengah aktivitas masyarakat yang mulai bergeliat pasca-serangan varian Delta pada tahun lalu, industri mikro, kecil, dan menengah alias UMKM kembali mendapat sorotan pemerintah. Selama pandemi Covid-19, nyaris seluruh operasional UMKM di dalam negeri terpukul dan berkinerja negatif. Namun, setelah badai pandemi mereda, masalah yang membelit UMKM selama pandemi masih tertinggal. Atas dasar inilah, pemerintah memandang masalah UMKM harus lekas terurai agar sektor ini bisa kembali diandalkan sebagai ujung tombak ekonomi. UMKM-lah yang dianggap paling potensial karena berdaya ungkit besar membangkitkan keterpurukan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo bahkan sampai harus kembali menegaskan komitmennya agar seluruh jajarannya memahami bahwa sektor UMKM wajib menjadi motor pemulihan dan penggerak ekonomi.

Bagaimanapun caranya, terang Presiden, porsi kredit kepada UMKM harus bisa naik menjadi 30% pada 2024 dari posisi saat ini yang baru berkisar 20%. Menurut Kepala Negara, target 30% tersebut tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah. Penegasan Presiden tersebut jelas ditujukan kepada lembaga keuangan, yang di dalamnya termasuk perbankan agar ‘ikhlas’ dan berhati gembira membukakan akses kredit kepada UMKM tanpa ribet dan bertele-tele. Masalah paling krusial justru terletak di pundak perbankan, baik swasta maupun BUMN, yang langsung berhadapan dengan UMKM. Oleh karena itu, perbankan perlu memiliki strategi dan siasat yang tepat untuk mendorong UMKM dapat tampil lebih berdaya saing. Adapun, perbankan sebagai pengucur kredit juga tetap mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.