Orca Powergear awalnya mimpi bocah SMA yang menonton Free Willy terkesima akan keindahan Willy, paus orca dalam film karya Simon Wincer tersebut. Anak bernama Romy Sofyan menganggap Willy sosok yang agung, besar, dan indah. Romy muda memutuskan, jika mimpi bisnisnya tercapai, dia akan menamainya Orca. Sejak SMP, Romy tertarik pada olahraga motocross. Namun, karena larangan orang tua, dia hanya bisa mendatangi dan menonton balapan motocross. Walau begitu, cintanya terhadap motocross menumbuhkan semangat baru. “Nanti, kalau sudah besar, mau bikin usaha seputar balapan pokoknya!” katanya. Mimpinya mulai terwujud pada 2009. Romy memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan kantoran dan mendirikan perusahaan spesialis motorsport bernama Orca Racing. Karena masih baru, perusahaan ini hanya menjual suku cadang dan aksesori impor motocross. Seiring waktu, pada 2015, dia dan tiga anggota tim desainnya meriset dan mengembangkan produk autentik Orca. Hingga akhirnya, Orca Powergear lahir dengan jersey dan celana pertama yang berhasil dipasarkan.

Hingga saat ini, Orca Powergear memiliki berbagai jenis produk, baik khusus untuk balapan maupun kasual. Produk balap offroad yang ditawarkan antara lain jersey, celana, goggles, sarung tangan, dan helm. Sedangkan untuk kasual, brand ini menawarkan kaos dan jaket. Romy mengatakan target produk selanjutnya adalah sepatu trail yang akan rilis tahun depan. Pria berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa nilai produk-produk Orca Powergear tidak hanya pada fungsi dan kenyamanannya, tapi juga estetikanya. Anak perempuan Romy yang merupakan Project Lead Orca Powergear, Rheyna, 24 tahun, mengatakan, walaupun harga yang ditawarkan cukup mahal untuk kategori sports brand lokal, kualitas yang diberikan sepadan. Seperti jersey RS Ultima yang bahan produknya serupa dengan produk luar tapi masih cenderung lebih murah. Orca Powergear pun menjadi salah satu jenama yang masuk dalam Top 10 ARQAM Fashion & Beauty Care pada 10 Oktober 2022. Romy bersyukur merek yang dibesarkannya ini dapat diakui menjadi salah satu UMKM terbaik dalam acara yang didukung Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM untuk memperluas penetrasi pasar global. Bekerja sama dengan Kemendag melalui Atase Perdagangan Korea Selatan menjembatani UMKM ekspor Indonesia untuk bertemu buyer dari Korea melalui acara Business Forum and B2B Meeting dengan tema Towards Stronger Trade Coorperation between Republic of Korea-Republic of Indonesia, yang merupakan rangkaian kegiatan dari event Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang diinisiasi Kemendag Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 19-23 Oktober 2022 di Indonesia Convention and Exhibition Center (ICE), BSD Tangerang. Dalam kesempatan tersebut hadir 116 peserta pelaku usaha bisnis kecil dan menengah Indonesia dan 43 importir dari Republik Korea yang dipertemukan secara one-on-one meeting antara buyer dan seller dalam kegiatan business matching.

Mendag RI Zulkifli Hasan menyampaikan penghargaan kepada KBRI di Korea, BNI, Sinar Mas Group, dan Koima atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan forum bisnis tersebut dapat terselenggara dalam rangka mendukung TEI 2022. “Semoga dalam business matching yang akan diselenggarakan setelah forum bisnis ini juga dapat menciptakan transaksi dan kontrak bisnis yang konkrit dan dapat membuka jaringan perdagangan tapi kedua negara untuk kerja sama yang lebih luas,” ungkap Zulkifli dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10). Pada kesempatan itu, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistyanto mengapresiasi kegiatan Business Forum and B2B Meeting yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan RI melalui Atase Perdagangan Seoul dengan mengajak BNI dalam business matching antara Korea Importers Association (Koima) dengan pelaku usaha bisnis TEI dan UMKM BNI Xpora. Dia mengapresiasi kedua belah pihak mampu melakukan tindak lanjut dari MOU antara BNI dan Koima yang telah dilaksanakan pada Juni 2022. “Semoga para pelaku usaha dapat terus meningkatkan transaksi ekspor dan mendorong produk-produk UMKM lokal nusantara masuk ke pasar global." (Yoga)

Transformasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari tatap muka ke dalam jaringan (daring). Pemerintah pun terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini sebanyak 83% pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi. Dari angka itu, 73% di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce), dan sebanyak 82% telah memasarkan produknya secara digital. Hingga September 2022, jumlah UMKM yang telah onboarding digital atau masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 21 juta pelaku usaha, atau sekitar 33% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.

Dirut BRI Sunarso dinobatkan sebagai “Tokoh Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM” dalam gelaran “Rakyat Merdeka Award untuk Indonesia Pulih dan Bangkit 2022”. Penghargaan tersebut tak terlepas dari peran Sunarso sebagai ‘master mind’’ dari konsistensi dan kesuksesan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM. Atas pencapaian tersebut, Sunarso mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI). “Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia”, ungkapnya. “Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambah Sunarso. Sunarso menegaskan bahwa UMKM di Indonesia sangat membutuhkan edukasi secara konsisten dan berkelanjutan dari pada advokasi. “Oleh karenanya, BRI saat ini dan ke depan akan semakin fokus untuk memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM”, tegasnya. (Yoga)

Pelaku UMKM yang berjualan di lokapasar per Juni 2022 telah mencapai 19 juta. Dari jumlah tersebut, hampir 90 % di antaranya merupakan UMKM pedagang atau reseller, baik produk dalam maupun luar negeri. Menjadi ironi karena sebagian besar barang yang dijual merupakan produk impor. Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida bertajuk ”Menilik Peluang Transformasi Digital Sektor UMKM untuk Akselerasi Perekonomian Nasional”, Selasa (27/9) di Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan oleh harian Kompas dan Lazada Indonesia. ”Apabila ditelaah lebih dalam, kebanyakan barang yang dijual reseller sebenarnya buatan luar negeri alias impor. Siapa pun (warga) memiliki hak berbisnis di lokapasar. Kami tidak bisa mencegah kemunculan para reseller, tetapi kami dorong agar mereka lebih banyak menjual barang buatan lokal,” ujar Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Temmy Satya Permana pada forum itu.

Menurut Temmy, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemendag telah menyepakati perlunya revisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar barang yang dijual di lokapasar wajib disertai asal negara produksi. Revisi Permendag No 50/2020 diharapkan mampu melindungi konsumen dan produsen UMKM dalam negeri. Saat revisi selesai, semua produk yang beredar di lokapasar juga diharapkan bersertifikat halal dan memenuhi Standar Nasional Indonesia, selain mencantumkan negara asal produksi. (Yoga)

Peran UMKM kerap diistilahkan sebagai ‘safety net’ perekonomian nasional. Hal ini terbukti pada dua krisis ekonomi yang mendera pada 1998 dan 2008, peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara nyata mampu menahan perekonomian nasional untuk tidak masuk ke jurang resesi yang lebih dalam. Namun, hantaman keras krisis pada 2020 telah membuat UMKM nasional limbung tak berdaya akibat pembatasan mobilitas dan merosotnya daya beli masyarakat hingga level terendah sejak 20 tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) 2021 mencatat bahwa 87,5% UMKM nasional terdampak pandemi Covid-19, dan 92,5% di antaranya mengalami negatif sisi penjualan. Berbicara tentang kemudahan permodalan UMKM, BI pada 2021 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 telah meracik kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang menjadi salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berkaca dari racikan BI tersebut, kebijakan RPIM dapat dianggap sebagai ‘obat kuat’ di tengah meriangnya bisnis UMKM. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong sisi supply untuk meningkatkan pasokan kreditnya pada sektor-sektor inklusif.

Aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan yang cukup besar, tetapi minimnya aset yang dimiliki pelaku UMKM jadi hambatan. “Sebesar apapun, kalau Rp50 juta tanpa agunan, tapi tetap ditanya punya kendaraan pribadi atau tidak,” katanya, Jumat (9/9). Tak hanya pembiayaan, dia menilai pelaku UMKM punya kecenderungan untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Hal itu, lanjutnya, menjadi hambatan untuk mendatangkan pesanan dalam jumlah besar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, perlu sinergi banyak pihak untuk bisa mendorong kemajuan UMKM, tak terkecuali dengan lembaga pembiayaan, baik pelat merah maupun swasta.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif R Hakim dalam keterangannya, Minggu (11/9) menyatakan, kuantitas usaha mikro harus diimbangi dengan kualitas daya saing, baik dari sisi produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas itu penting guna  menghadapi disrupsi seiring perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan pandemi Covid-19. (Yoga)

Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk memprioritaskan dukungan kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah guncangan dan krisis. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pembangunan G20 2022, di Kampong Kecit, Belitung, Kamis (8/9) disepakati dukungan kepada UMKM agar mampu mencapai produktivitas optimal, dapat bersaing secara global, serta tahan terhadap guncangan dan krisis. Negara-negara anggota G20 mengakui bahwa UMKM menjadi tuan rumah pelaku ekonomi yang sangat dilindungi di negara masing-masing. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengemukakan, dunia tengah menghadapi salah satu periode paling sulit. ”Dengan berkembangnya disrupsi teknologi dan digitalisasi, UMKM tidak boleh ditinggalkan, melainkan disertakan sehingga tidak membuat lapangan pekerjaan hilang. UMKM dengan jenis pekerjaan baru dan tingkat pendapatan lebih baik akan muncul menggantikan sekian jenis pekerjaan yang hilang di sektor UMKM,” tutur Suharso.

Di negara-negara berkembang, UMKM telah menjadi tumpuan penting untuk menciptakan lebih dari 600 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dalam rangka menyerap tenaga kerja global yang terus meningkat. Di Indonesia, 90 % pe-kerja ada di sektor UMKM dan menyumbang 61 % PDB. Kenaikan inflasi harga pangan dan energy tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan konvensional. Pembiayaan campuran (blended finance) menjadi salah satu yang diadopsi. Suharso menambahkan, banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana cukup untuk mencapai agenda 2030 (SDGs). Perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang Covid-19 membutuhkan pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 mencapai 3,7 triliun USD. Hasil pertemuan menyepakati untuk meningkatkan komitmen politik terkait isu pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan campuran untuk kebutuhan pembiayaan SDGs. (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memperkuat komitmen dalam mendukung kinerja diaspora sekaligus memperkenalkan kultur dan budaya Indonesia di kancah internasional. Salah satunya diwujudkan emiten perbankan berkode saham BBNI ini dengan mendorong kinerja salah satu diaspora binaannya, yakni Restoran Padang Lapek di Kota Den Haag, Belanda, melalui Diaspora Loan. Penyerahan Diaspora Loan ini dilakukan secara simbolis oleh General Manager BNI London, Roekma Hariadji kepada pemilik Restoran Padang Lapek, Uni Suprapti Tanjung di Den Haag, Belanda, Kamis (1/9). Penyerahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas. Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga dengan kinerja Restoran Padang kelolaan diaspora Indonesia tersebut. Setidaknya, ada sekitar lebih dari 1.600 restoran, warung, toko yang menjual masakan Indonesia. Mereka sangat beragam, baik yang asli Indonesia dan dikelola oleh warga Indonesia, maupun orang-orang keturunan Indonesia-Belanda, China dan Suriname. “Saya harap Diaspora Loan dari BNI ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk ekspansi kinerja sekaligus mendorong citra masakan khas Indonesia di Belanda,” tuturnya.